EXPRESSINDONEWS— Polemik aktivitas pertambangan di Sulawesi Utara kembali menjadi perbincangan di ruang publik. Sejumlah unggahan di media sosial, khususnya Facebook, memicu perhatian warga Belang karena pembahasannya dinilai mulai bergeser dari persoalan pertambangan ke ranah pribadi.
Warga menilai kritik terhadap aktivitas pertambangan merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah. Namun, kritik harus tetap diarahkan pada persoalan yang dapat diverifikasi, bukan berkembang menjadi serangan terhadap individu maupun keluarga yang tidak memiliki keterkaitan jelas dengan pokok persoalan.
“Kalau ada yang ingin dikritik, silakan kritik kebijakan, aktivitas pertambangan atau pihak yang memang berkaitan. Tetapi jangan menyeret nama pribadi dan keluarga kalau tidak ada hubungan yang jelas,” ujar seorang warga Belang.
Menurut warga, persoalan pertambangan semestinya diuji melalui fakta di lapangan. Jika terdapat dugaan kegiatan tanpa izin, persoalan lingkungan, pelanggaran batas wilayah, atau bentuk pelanggaran lainnya, hal tersebut dapat disampaikan kepada instansi berwenang dengan membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Warga mengingatkan bahwa media sosial memiliki daya sebar yang sangat besar. Sebuah tudingan dapat dengan cepat diketahui banyak orang, sementara kebenarannya belum tentu telah melalui proses verifikasi.
Karena itu, masyarakat meminta setiap pihak membedakan antara fakta, dugaan, opini dan tuduhan.
Penyebutan seseorang dengan label tertentu seharusnya tidak dilakukan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial. Apalagi ketika narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan pasangan, keluarga maupun jabatan seseorang tanpa dasar hubungan yang jelas dengan perkara yang sedang dipersoalkan.
“Kalau memang punya bukti, serahkan kepada aparat. Biar hukum yang membuktikan. Jangan sampai media sosial justru menjadi tempat orang menghakimi seseorang,” kata warga lainnya.
Masyarakat Belang juga meminta agar perdebatan mengenai pertambangan tetap fokus pada hal-hal yang substansial.
Mulai dari status legalitas kegiatan, siapa pengelolanya, lokasi aktivitas, dokumen perizinan, dampak terhadap lingkungan, keselamatan kerja hingga kepatuhan terhadap aturan pemerintah.
Menurut warga, membawa persoalan pribadi ke dalam polemik pertambangan justru berpotensi membuat isu utama kehilangan arah.
Jika memang ada dugaan pelanggaran, masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan berdasarkan data dan fakta lapangan. Dengan demikian, kegiatan yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh kepastian hukum, sementara aktivitas yang terbukti melanggar dapat diproses sesuai aturan.
Di sisi lain, warga meminta agar pembahasan mengenai pertambangan tidak dilakukan secara menyeluruh dengan menganggap seluruh aktivitas tambang sebagai persoalan negatif.
Bagi sebagian masyarakat di wilayah pertambangan, sektor tersebut masih menjadi sumber penghasilan. Aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar tambang juga ikut menghidupkan usaha kecil, jasa transportasi, perdagangan hingga kebutuhan rumah tangga.
“Banyak masyarakat yang hidup dari pekerjaan di sektor ini. Karena itu, yang kami minta bukan pembiaran. Yang kami inginkan adalah kegiatan yang tertib, legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar warga.
Masyarakat juga berharap pengusaha lokal yang mampu membuka lapangan pekerjaan diberikan ruang untuk berkembang, sepanjang seluruh persyaratan hukum dan kewajiban terhadap lingkungan dipenuhi.
Warga Belang mendorong pemerintah bersama aparat terkait memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan dinilai lebih penting dibandingkan mempertajam perang opini di media sosial.
Prinsipnya sederhana: yang melanggar harus ditindak, yang memenuhi aturan harus mendapat kepastian hukum.
Penegakan hukum juga diharapkan tidak didasarkan pada tekanan opini atau popularitas sebuah unggahan di media sosial, melainkan pada bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak sedang membatasi kritik. Sebaliknya, kritik justru diperlukan untuk mengawasi pemerintah, perusahaan maupun aktivitas pertambangan.
Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan bersama tanggung jawab.
“Silakan kritis. Kalau ada dugaan pelanggaran, laporkan dan buka datanya. Tetapi jangan campurkan persoalan pertambangan dengan urusan keluarga atau kehidupan pribadi seseorang tanpa dasar yang jelas,” tegas warga.
Bagi masyarakat Belang, persoalan pertambangan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan dan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat.
Ruang digital pun diharapkan menjadi tempat menyampaikan informasi dan kritik yang mencerdaskan, bukan arena untuk membangun penghakiman terhadap seseorang.
Pada akhirnya, warga berharap semua pihak kembali pada satu prinsip: jika ada persoalan, buktikan dengan data; jika ada pelanggaran, tempuh jalur hukum; dan jika menyampaikan kritik, jangan meninggalkan etika.
Dengan begitu, perdebatan mengenai pertambangan tetap tajam dan kritis, tetapi tidak berubah menjadi persoalan personal yang justru mengaburkan substansi sebenarnya. (***)
