MANADO-- Pemerintah kota Manado di bawah kepemimpinan Wali kota Andrei Angouw dan wakil Wali kota Richard Sualang sekarang lagi genjot-genjotnya telah memaksimalkan program infrastruktur di kota Manado.
Program pemerintah kota pun tidak juga terlepas dari peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Manado yang tidak lain sebagai fungsi pengawasan dan budgeting.
Bisa kita lihat, kepemimpinan di era sekarang sejak terpilihnya AA-RS sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota banyak perkembangan dari segi pembangunan secara fisik, hingga program sosial kemasyarakatan.
Termasuk pembinaan mental spritual banyak mengalami kesuksesan. Segudang prestasi telah diraih oleh AA-RS, termasuk salah satu program kerja yakni "Program Berbasis Lingkungan".
Berbandrol anggaran miliaran rupiah pun terkucur ke masyarakat lewat Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), untuk pembangunan jalan berupa paving blok masuk ke setiap lingkungan dari 504 lingkungan yang ada.
Namun, sangat disayangkan arogansi beberapa kelompok yang sering memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan politik tertentu.
Hal ini terlihat jelas dari salah satu postingan Ketua Komisi I DPRD kota Manado Benny Parasan.
Dalam unggahannya di akun facebook, parasan sempat menyinggung sekelompok orang dari partai tertentu yang mengaku proyek pemerintah adalah milik mereka.
"Bingung saya, sebagai anggota DPRD Kota Manado, sekarang ada kegiatan pemerintah kota dan dpr tentang pembangunan berbasis lingkungan, yang disetujui oleh dprd...ehh ketika kegiatan itu dimulai yang ditenderkan sekaligus disetiap kecamatan...tiba-tiba datang sekolompok orang dari partai tertentu mengaku mengaku ini torang p proyek, beking malo skali ehh," tulis Benny Parasan dengan emoticon tertawa.
Netizen pun ramai-ramai menanggapi postingan dari Ketua DPC Gerindra kota Manado itu.
Banyak komentar para netizen menyinggung dan berkomentar negatif memberikan tanggapan mereka di unggahan milik Anggota DPRD Dapil Wenang-Wanea itu.
Saat dikonfirmasi media ini, dirinya sangat menyayangkan adanya sikap arogansi tersebut.
Parasan mengatakan, program pemerintah murni kolaborasi dengan lembaga legislatif yakni DPRD Manado.
" Pemerintah daerah bersama dengan dewan menyusun anggaran untuk pembangunan, lewat Tim Aggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD hasilnya ya seperti sekarang ada satu mata anggaran berbasih lingkungan lewat dinas perkim," jelas Parasan.
Dirinya juga mengatakan bahwa jangan kemudian program pemerintah menyangkut anggaran pembangunan, kemudian di politisir bahwa seolah-olah itu adalah dari partai tertentu. Apalagi mengklaim bahwa proyek milik partai si A ato si B.
" ini anggaran daerah milik semua masyarakat bukan milik partai tertentu, janganlah memanfaatkan demi kepentingan politik sesaat. Jujur program ini sebenarnya sudah sejak dulu waktu saya reses warga minta agar ada perbaikan infrastruktur jalan tiap lingkungan, itu adalah usulan warga karombasan dan akhirnya lewat paripurna usulan tersebut disampaikan. Jadi bukan kemudian jadi alat politik untuk bergaining," tegas Benny Parasan.
Parasan sangat kecewa kemudian setiap kegiatan pemerintah kota selalu membawa nama- nama partai politik tertentu, harusnya fair saja karena menyangkut anggaran daerah dan semua unsur terlibat termasuk dalamnya ada lembaga legislatif.
"Berpolitik lah secara santun jangan tabrak sana tabrak sini setelah itu bawa- bawa atas nama ini dan itu demi kepentingan partai," tandasnya. (***)
