Foto: Reynold Wuisan Ketua DPD Hanura Sulut
MANADO-- Penolakan demi penolakan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi kebijakan pemerintah pusat masih terus disuarakan.
Bagaimana tidak, kebijakan tersebut sangat dinilai tidak berpihak kepada masyarakat yang ekonominya menengah kebawah.
Diketahui harga BBM naiknya sangat signifikan. Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Menanggapi hal tersebut, Hanura Sulawesi Utara melalui Ketua DPD Reynold Wuisan secara tegas Menolak kenaikan harga BBM.
"Hanura Sulut menolak kenaikan harga BBM, harusnya subsidi ke Rakyat ekonomi kecil harus di naikan, atau paling tidak di pertahankan. Kok malah dikurangi, terlalu sangat besar dampak secara sistemik di ekonomi mikro dan UMKM," Ucap Anggota DPRD kota Manado ini.
Diapun menambahkan, belanja negara yang bersifat formalitas seharusnya yang dipangkas.
"Harusnya belanja negara yang bersifat formalitas dan event-event ceremonial sebaiknya yang di pangkas," Tambahnya.
Anggota Komisi II DPRD Manado ini juga mengatakan, seharusnya ekonomi masyarakat kecil harus diselamatkan.
"Selamatkan ekonomi masyarakat kecil, bantuan dana tunai tidak efektif dan tidak banyak membantu rakyat kecil jika di bandingkan dengan kenaikan BBM yang sangat signifikan," Tegasnya lagi.
Anggota legislatif Dapil Sario Malalayang ini juga menegaskan, di situasi pandemi Covid-19 ekonomi masyarakat seharusnya masih dalam pemulihan.
Sembari juga meminta, pemerintah Pusat untuk dapat mengevaluasi kembali kebijakan adanya kenaikan harga BBM. (***)
