MINUT- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) melalui Badan Pengelolah Keuangan dan Aset (BPKDA) Kabupaten Minut, menggelar giat Pembinaan Akuntansi dan Laporan pertanggungjawaban (Lapjab) realisaai APBD Tahun Anggaran 2022 melalui FMIS, bertempat di Sentra Hotel Maumbi, Selasa (10/01/2023).
Kegiatan ini digelar agar mematangkan dan menambah wawasan pengelolahan keuangan dan singkronisasi pembuatan kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan bagi bendahara penerimaan SKPD serta pejabat pengelolah keuangan,
Kegiatan bertaraf nasional ini dibuka secara langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Minut Ir. Novly Wowiling, MSi didampingi Kaban Kaban BPKDA Carla Sigarlaki, mewakili bupati yang sedang tugas luar daerah.
Kaban BPKDA Minut Carla Sigarlaki dalam laporan kegiatannya, menyebutkan antara lain, maksud dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari hingga 10 Januari mendatang, adalah pembuatan kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan serta memastikan kembali bahwa seluruh penginputan data transaksi pendapatan maupun belanja pada aplikasi sudah sesuai.
"Peserta dalam kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 110 peserta yang berasal dari 41 SKPD termasuk di dalamnya Puskesmas dan bagian-bagian pada sekretariat daerah diantaranya analis atau Kasubag keuangan berjumlah 41 orang bendahara pengeluaran 62 orang menara penerimaan 7 orang saat ini, hadir juga para kepala OPD ataupun yang mewakili," ucap sigarlaki.
kegiatan ini dihadiri oleh narasumber-narasumber yang berasal dari instansi yang berkompeten dalam pengolahan keuangan, dalam hal ini BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini, diharapkan terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan serta beberapa hal yakni,
- Pertama, terdapat peningkatan kompetensi pegawai yang memahami dan mampu menyusun laporan keuangan SKPD, - Kedua, timpalnya, agar supaya penyusunan laporan keuangan SKPD dapat selesai tepat waktu.
- Ketiga, data sumber penyusunan laporan keuangan SKPD dapat tersedia tepat waktu dan sesuai dengan penginputan pada aplikasi FMIS, dan
- Keempat, adalah tersedianya kertas-kertas kerja penyusunan laporan keuangan SKPD.
Sementara, Sekda Minut Ir. Novly Wowiling MSi mengatakan, target penilaian keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian harus dipertahankan untuk pengelolahan tahun anggaran 2022 yang terlapor pada bulan Januari 2023.
"Peningkatan kualitas pelaporan keuangan sehingga apa yang sudah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dinilai oleh BPK dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ini, bisa kita capai ulang pada Tahun 2022 melalui penilaian yang akan dilaksanakan secara berjenjang termasuk secara khusus oleh BPK," jelas Sekda.
Untuk itu, Wowiling menyampaikan atas nama Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah kabupaten dan seluruh perangkat daerah Minahasa Utara ( Minut), mengapresiasi yang luar biasa serta penghargaan yang tinggi kepada kepala BPKP perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dan seluruh jajaran yang sudah memberikan dukungan.
"Kegiatan hari ini istimewa, sebab dihadiri langsung Kepala BPKP, yang tentu ini akan bermuara pada tujuan yang akan dicapai yaitu terjadi peningkatan kualitas pelaporan yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada penilaian BPK yang akan dilaksanakan pada waktu yang dekat," tandas Wowiling.
Ditambahkan pula, Kepala BPKP perwakilan Sulut, Beligan Sembiring SE mengatakan, Keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta latar belakang ini terdapat satu fenomena atau bahasa yang sering disebut adalah kegiatan terlaksana tingkat penyerapan tinggi.
"Ini artinya pelaksanaan kegiatan itu selesai dilaksanakan kemudian penerapan anggarannya juga didapatkan selesai, namun hasil yang dirasakan masyarakat kurang optimal," tuturnya.
(Wulan)**
