EXPRESSINDONEWS-- Seleksi calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2023-2028 kian menjadi sorotan dan perbincangan seru di wilayah Politik bahkan rumah-rumah kopi.
Salah satunya Ketua Partai DPD PSI kota Manado Jurani Rurubua. Srikandi PSI yang duduk di DPRD kota Manado ini menyampaikan, dari informasi yang didapatkan, ada beberapa nama yang mempunyai nilai CAT (Tes tertulis) tertinggi dan wawancara tidak diloloskan.
"Informasi dari JPRR yang saya dapatkan bahwa ada beberapa nama yang mempunyai nilai tertinggi CAT (tes tertulis) dan tes wawancara tidak di loloskan, sedangkan nama yg masuk 10 besar ini ada yang nilainya rendah, bahkan justru ada yg sementara disidang kode etik oleh DKPP (dewan kehormatan penyelenggara pemilu) yang dilaporkan oleh rekan penyelenggara dan jajarannya,"Ucap Rani sapaan akrabnya.
Menurutnya, Tim Seleksi tidak objektivitas karena tidak diumumkannya nilai.
"Dimana letak objektifitas penilaian Timsel? Kenapa tidak diumumkan nilai hasil CAT, hasil psikologi, dan wawancara, jika itu mekanisme, kenapa ini terus di rawat, jangan heran kalau kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan tanggapan bahwa semua yang akan menjadi penyelenggara pemilu hanyalah titipan, padahal secara objektif bisa saja dia tidak memenuhi syarat,"tegasnya lagi.
Anggota Komisi III DPRD Manado ini menjelaskan, era yang semakin maju harus mengarah ke jalan yang baik.
"Kita tidak sementara berada di zaman penjajahan (kolonial), era semakin maju seharusnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik, menegakkan keadilan, supremasi hukum yang di tegakan, serta tidak mengkhianati amanat demokrasi , sehingga itu jika praktek-praktek korupsi, nepotisme masih berkeliaran, maka harus kita lawan,"imbuhnya lagi.
"Dari informasi yg saya dapatkan, di saat seleksi penyelenggara pemilu setiap peserta harus menyiapkan diri, belajar agar mendapat nilai terbaik, menjaga kesehatan, menyiapkan berkas-berkas yang berbiaya, hingga memastikan fisik dan psikologi mereka dalam keadaan prima, dengan harapan bila semua ini mumpuni maka merekalah yang berkapasitas menduduki jabatan penyelenggara pemilu itu, apalagi jika mereka memiliki track record yang baik, namun jika ternyata semua hanya berdasarkan titipan, subjektifitas, like and dislike, untuk apa ada seleksi,"sentilnya lagi.
Sembari mengingatkan, bahwa seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia sangat banyak mengambil uang rakyat.
"Ingat loh, seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia ini menelan biaya yang tidak murah, dan itu uang rakyat. Dalam konteks seleksi KPU sulut ini, bila ternyata orang-orang yang memiliki nilai-nilai terbaik dan berkompeten justru tidak diberikan ruang, bahkan di pangkas lebih awal maka siap-siap pemilu 2024 kehilangan kualitas, bisa juga malah kehilangan Marwah,"cetusnya.
Dirinyapun mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi dan terus mengontrol proses penyelenggara pemilu.
"Jangan takut, kita semua sudah trauma dengan lembaga penyelenggara negara yang dirusak oleh oknum-oknum pejabat yang korup, nepotisme, praktek hidup pejabat yang elitis, sementara masyarakat kita sementara berjuang untuk bayar pajak, lapangan pekerjaan yang sulit, harga beras naik, kebutuhan hidup yang semakin sulit,"sambungnya lagi.
"Jabatan hanya sementara, Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut."tutupnya.(***)
