EXPRESSINDONEWS-- Kedua Bersaudara Indra dan Christovel Liempepas melayangkan surat terbuka tembusan Bawaslu RI, Provinsi Sulu dan kota Manado.
Merasa diintimidasi dengan berbagai laporan yang tidak syarat formil, kedua Kader muda Gerindra tersebut layangkan surat terbuka. Ini isi dari surat terbuka yang telah dirangkum.
"Berdasarkan surat terbuka ke Bawaslu RI, Provinsi Sulut dan Kota Manado oleh Chrostovel dan Indra Limpepas yg juga ditembuskan ke Ketua Umum Partai Gerindra, DKPP Pusat dan seluruh Masyarakat Sulut dan Manado bahwa terlihat seperti dipaksakan untuk diproses.
Bahwa Perbawaslu membatasi penanganan pelaporan Pelanggaran Pemilu oleh Gakumdu, sesuai Perbawaslu RI No. 7 Tahun 2022. Seperti contoh nyata yang telah diketahui bersama terkait kasus salah satu Oknum Caleg Provinsi Sulut.
Namun apabila dipaksakan, ini seperti Kriminalisasi terhadap Partai Gerindra Pusat, dimana Kader yang telah dipercayakan Masyarakat Sulut dan Kota Manado lewat Pemilu tahun 2024, seperti dipermainkan dan dilecehkan terhadap suara Rakyat Sulut dan Kota Manado yang telah memilih mereka.
Independensi dan Keadilan diharapkan Masyarakat Sulawesi Utara dan Kota Manado terhadap sikap dan tindakan Baswalu Kota Manaod, Bawaslu Provinsi Sulut, Bawaslu RI bahkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang meruapakan bagian dari Gakumdu. Padahal dua bersaudara ini tidak lepas juga dari Pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu Pilpres 14 Februari lalu. Akankah tindakan mereka yang terlibat langsung dalam Mengkampanyekan dan memenangkan Capres No 2 ini juga akan terseret dalam proses pelaporan ini? Karena satu bagian yang tidak terpisahkan.
Nalar dan hati nurani Masyarakat Sulut juga menjadi bertanya-tanya akan kejadian dan pemberitaan yang sangat gencar terhadap dua Putra Terbaik Sulawesi Utara yang telah mampu mencuri perhatian Publik Sulut. Bahwa Politik itu Suci, akan terasa mustahil tercipta apabila keadilan tidak didapatkan Bagi Generasi Muda yang sedang akan memulai peran di Parlemen. Sejahat itukah Bangsa ini terhadap orang - orang yang masih Polos di dunia Perpolitikan ini. Atau Apakah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membiarkan kadernya yang berhasil di Pemilu Tahun 2024 ini mengalami ketidak adilan atau diskriminasi? Masyarakat Sulut menantikannya!!!.
Adapun hal ini juga diusik dengan kejadian lalu yang menimpa kedua kader muda ini soal perkumpulan banyak orang yang diduga akan melakukan money politic.
Padahal hal tersebut telah dibantah langsung oleh ketua Panwascam Kecamatan Singkil Achmad Safarudin.
Menurut Achamd Safarudin dilansir dari Sudara. Id mengatakan bahwa perkumpulan banyak orang itu hanya pembagian gaji kepada pemgawas.
“Itu hanya kesalahan pahaman saja, diskomunikasi. Pada saat itu memang banyak orang berkumpul, ternyata itu pekerja-pekerja yang sedang berkumpul untuk menerima gaji,” ungkap Ketua Panwascam Singkil Achmad Safarudin, saat dikonfirmasi, Minggu (3/3/2024).
Safarudin mengatakan kejadian pengusiran itu, terjadi sebelum pemilihan umum (Pemilu) 2024, atau masih tahapan masa kampanye. Kejadian itu tepat di Kelurahan Singkil 2, Kota Manado, pada (9/2) disebuah gudang pala.
“Masih masa kampanye kalau tidak salah, sebelum Pemilu (2024). 9 Februari 2024, Kelurahan Singkil dua, di gudang pala,” tambahnya.
Safarudin juga menceritakan awal mula kejadian pengusiran itu terjadi, saat Panwascam Singkil melakukan aktivitas patroli pengawasan masa kampanye diwilayahnya Kecamatan Singkil.
“Awalnya kami mendengar ada kegiatan kampanye, dibeberapa tempat, kurang lebih ada 3. Dan kami datangi, di perumahan holly lestari (juga didatangi). Informasi saat itukan ada banyak yang menggelar kampanye,” cerita Safarudin, saat dihubungi media ini.
Safarudin melanjutkan saat melakukan patroli pengawasan melintas didepan gedung pala tersebut. Dirinya melihat banyak orang yang berkumpul, Safarudin berfikir jika itu adalah kegiatan kampanye, dirinya dan tim mencoba mendekati lokasi.
“Jadi kami melihat ada banyak orang, kami lakukan pengawasan, apa betul kegiatan kampanye. Ternyata bukan kampanye, Kami dikeluarkan karena dianggap mengganggu aktivitas pekerjaan mereka,” lanjutnya.
Safarudin bersama tim dari Panwascam sempat masuk dan mendekati gudang pala, Safarudin mengakui saat itu memang ada kegiatan kerja yang dilakukan didalam gedung. Ada juga pekerja yang sedang menerima gaji.
“Disitukan lagi kerja, lagi turunkan barang, kemudian ada juga yang terima gaji ya, jadi (tim Panwascam) dianggap mengganggu, jadi setelah dijelaskan kami tahu,” terangnya.
Safarudin menjelaskan permasalahan saat itu langsung diselesaikan, pasalnya tim Gakumdu yang melibatkan Pimpinan Bawaslu serta kepolisian langsung datang ke lokasi tempat dimana kami diusir.
“Memang saat dijelaskan mereka mengakui kesalahannya, bahasa Manadonya ‘ada ta Lebe’ (berlebihan saat mengarahkan untuk keluar) dengan Teriakan-teriakan, gertakan-gertakan, itukan ibu NMR langsung meminta maaf secara langsung, karena saat itu sudah ada polisi juga. Jadi langsung selesai ditempat juga,” tuturnya.
Safarudin menuturkan memang banyak informasi yang terima saat masa kampanye, termasuk informasi dugaan adanya Politik Uang. Tapi, dirinya menegaskan saat itu hanya melakukan patroli pengawasan sebagai tupoksi kerja Panwascam.
“Kami mendengar ada kegiatan kampanye, kami juga mendengar ada informasi seperti itu (politik uang). Kami melakukan patroli bukan hanya karena ada dugaan. Tetapi semua informasi kami lakukan pengawasan. Tidak spesifik karena dugaan seperti itu,” tuturnya.
Dirinya juga menegaskan jika ada kasus dugaan politik uang alias money politic maka Gakumdu saat itu yang lebih berhak menjelaskan. Terlebih saat dilokasi kejadian tadi, hadir juga unsur dari Gakumdu seperti pimpinan Bawaslu serta kepolisian.
“Tidak ditemukan, bukti secara langsung tapi jawaban resmi dari Gakumdu. Karena saat itu pimpinan Bawaslu dan Polisi langsung datang. Jadi bukan dari Kami yang menjawab secara resmi,” paparnya. (***)
