MANADO – Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara DPRD Kota Manado dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Ketua Fraksi Gerindra Ferdinand Djeki Dumais menyuarakan kritik tajam terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai merugi secara beruntun.
Dumais menekankan pentingnya fungsi BKAD sebagai garda utama dalam penyusunan, pelaksanaan, pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Ia mengingatkan, pengelolaan keuangan semestinya mengikuti prinsip sederhana: “Kalau kita untung, ada aset tambahan. Kalau kita rugi, akan menjadi beban utang,” tegasnya.
Dua BUMD yang menjadi sorotan utama Dumais adalah Perumda Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Umum Daerah Pasar (Perumda Pasar). Kedua entitas ini, menurutnya, terus menunjukkan kinerja merugi yang sangat tidak sehat bagi sistem keuangan daerah.
"Kita tidak bisa membiarkan BUMD terus merugi, tolonglah diperhatikan. Ini bukan soal administrasi semata, ini soal tanggung jawab atas aset dan uang rakyat. Ada apa dengan Perumda Pasar dan PDAM Wenang Wanua? Saya mencium ada sesuatu di sana, saya usulkan Pimpinan Dewan segera membentuk PANSUS PENGUATAN PERUMDA PASAR DAN PDAM WENANG WANUA" ujar Dumais yang memimpin Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado dengan nada serius.
Ia bahkan mengusulkan tindakan tegas bagi aset-aset yang tidak produktif. "Kalau ada aset yang tidak baik, harus diamputasi. BKAD harus berani mempertimbangkan ini," katanya.
Lebih lanjut, Dumais menyayangkan belum optimalnya pengelolaan aset daerah yang sejatinya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, aset-aset tersebut harus dikembangkan secara serius agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat salah satunya lewat Kerja Sama dgn pihak ketiga by BOT or KSO ot JO
"Anggaran yang kita terima harus dipastikan kembali untuk kepentingan seluruh masyarakat. Tapi kalau hampir 90 persen hanya habis untuk belanja operasional dan belanja modal sedikit ya, akhirnya pemerintah kewalahan mencari PAD," kritiknya.
Di akhir pernyataannya, Dumais menegaskan bahwa pengelolaan BUMD adalah tanggung jawab penuh Pemerintah Kota Manado. Karena itu, ia mendesak agar BKAD dan pemangku kepentingan lainnya meninjau ulang pola pengelolaan keuangan dan aset agar ke depan bisa menghasilkan manfaat, bukan kerugian.
