EXPRESSINDONEWS— Sorotan tajam kembali mengarah ke dunia kesehatan di Sulawesi Utara. Program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di sektor kesehatan, saat ini tengah dipantau ketat. Namun, di balik semangat mulia untuk menjamin kesehatan masyarakat, muncul kabar miring mengenai dugaan permainan proyek Alat Kesehatan (Alkes) di salah satu rumah sakit terbesar di Sulut.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya praktik yang tidak sehat dalam proses pengadaan, di mana vendor-vendor yang terlibat diduga lebih banyak dipilih karena kedekatan dengan pejabat tinggi ketimbang profesionalisme dan kualitas. Kondisi ini dikhawatirkan akan merusak tujuan program kesehatan, sama halnya dengan kekhawatiran atas praktik “sistem izone” dan pola-pola penyalahgunaan anggaran lain yang berpotensi mencederai kepercayaan publik.
Usut punya usut, Informasi resmi yang didapat media ini permainan ini Diduga Berinisial F alias Fanta yang juga diketahui adalah Publik figur yang cukup populer. Disinyalir dirinya memainkan peran ganda untuk mengumpulkan beberapa vendor, Informasi resmi yang didapatkan media ini, F berdomisili di Jakarta yang membawa backing orang dekat presiden.
Ketua LSM INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, dengan tegas menyampaikan peringatan kepada pemerintah daerah maupun vendor.
“Kami menghargai program pemerintah seperti makan siang gratis dan dana kesehatan salah satunya Alkes sebagai langkah mulia pemerintah. Namun, pemerintah daerah dan penyedia jasa wajib menjaga kualitas dan transparansi. Kami percaya pengawasan yang ketat akan memastikan dana publik benar-benar melayani rakyat,” ujarnya.
Wenas menegaskan, dukungan INAKOR terhadap program kesehatan Presiden Prabowo adalah penuh. Namun, ia juga menyoroti adanya indikasi kualitas buruk dalam proyek-proyek kesehatan.
“Kami mendukung penuh program jnj kesehatan dari Presiden Prabowo karena tujuannya mulia untuk rakyat. Namun kami menyoroti adanya indikasi kualitas yang buruk dan vendor-vendor yang dipilih karena kedekatan dengan pejabat, bukan profesionalisme. Kami mendesak pengawasan ketat dan transparansi agar dana kesehatan tidak disalahgunakan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara,” tegasnya.
