EXPRESSINDONEWS-- Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sri Nanda Lamadau, Srikandi Partai NasDem, anggota Komisi I, sekaligus personil Badan Anggaran, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kinerja beberapa kecamatan, khususnya dalam aspek retribusi dan realisasi program pembangunan.
Lamadau menyoroti adanya perbedaan signifikan antara capaian retribusi dan realisasi anggaran di beberapa kecamatan. Ia mencontohkan, Kecamatan Singkil yang sebelumnya memiliki target retribusi sebesar Rp800 juta dan berhasil mencapai 100 persen, namun di sisi lain, program koordinasi kecamatan justru tidak menunjukkan hasil yang sama.
“Setahu saya, retribusi di Kecamatan Singkil mencapai target 100 persen dari 800 juta, tapi mengapa program koordinasi kecamatan yang nilainya seratus miliar justru tidak mencapai 50 persen? Apakah ini memang diatur langsung atau ada kendala dalam pelaksanaan?” tanya Lamadau dalam forum tersebut.
Politisi muda NasDem itu juga menyinggung persoalan di Kecamatan Tuminting, di mana realisasi program masih tergolong rendah. Ia menduga hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di tingkat lapangan.
“Terkait wilayah konflik di Tuminting yang realisasinya juga tidak sampai 50 persen, apakah ini karena kurangnya sosialisasi dari pihak kecamatan kepada masyarakat?” ujarnya.
Selain soal kinerja anggaran, Lamadau turut menyoroti kebersihan dan tata kelola lingkungan, terutama di area eks Kantor Camat Tuminting yang kini difungsikan sebagai bank sampah. Ia menilai kondisi lokasi tersebut kurang tertata dan dapat menimbulkan kesan negatif bagi pengunjung dari luar daerah.
“Bank sampah di eks Kantor Camat Tuminting tolong dirapikan. Ini sangat tidak elok dilihat, apalagi jika ada wisatawan luar yang datang. Kita harus menjaga wajah kota,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lamadau juga mempertanyakan apakah saat ini terjadi kenaikan retribusi sampah, dan jika iya, ia meminta agar hal tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat secara menyeluruh.
“Kalau memang ada kenaikan retribusi sampah, tolong disosialisasikan dengan baik. Para ketua lingkungan harus rajin dan wajib menyampaikan setiap program dari pemerintah kepada warga,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Sri Nanda Lamadau menegaskan pentingnya transparansi, komunikasi, dan koordinasi antar perangkat kecamatan untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kecamatan harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Jika koordinasi dan sosialisasi berjalan baik, maka realisasi anggaran dan penerimaan retribusi pasti akan meningkat,” pungkas Lamadau.
