EXPRESSINDONEWS-- Kisruh berkepanjangan yang melanda Bank SulutGo (BSG) kini memasuki babak baru. Polemik yang semula dianggap sebatas urusan internal bank daerah itu, menurut Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR), telah berubah menjadi krisis tata kelola yang mempermalukan institusi BUMD di tingkat publik.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) INAKOR melalui Ketua Hariannya, Rolly Wenas, menegaskan bahwa rentetan aksi demonstrasi, silang pendapat para pemegang saham, hingga kegaduhan mengenai aset bank, merupakan bukti nyata bahwa sistem pengawasan di tubuh BSG tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Ketika warga dan ASN harus turun ke jalan menuntut hak mereka, ketika kepala daerah ikut memimpin aksi, itu bukti telanjang bahwa mekanisme pengawasan di Bank SulutGo lumpuh. Tidak ada alasan lain selain kegagalan fungsi pengawas,” tegas Rolly Wenas.
Menurut INAKOR, keributan yang mencoreng nama BSG dalam beberapa pekan terakhir tidak dipicu faktor eksternal, tekanan pesaing, atau kondisi ekonomi nasional. Seluruh kegaduhan, kata Rolly, berakar dari kelalaian pengawasan pada level tertinggi—terutama di jajaran komisaris.
“Bank daerah bisa tetap stabil meski dalam tekanan krisis nasional. Tetapi yang terjadi di BSG justru sebaliknya: konflik membesar, pemegang saham saling berhadapan, dan publik dipaksa menyaksikan drama yang seharusnya selesai di meja pengawasan. Ini contoh paling jelas dari pengawasan yang gagal,” ujarnya.
INAKOR menilai bahwa lemahnya kontrol bukan sekadar persoalan etika, melainkan pelanggaran fungsional yang berkaitan dengan regulasi, mulai dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK mengenai tata kelola perbankan, hingga aturan keterbukaan informasi publik. Terlebih, ketika aset publik dan penyertaan modal pemerintah daerah diperdebatkan di ruang demonstrasi, hal itu mencerminkan rapuhnya fungsi pengawasan lembaga.
Sebagai tindak lanjut, DPP INAKOR menyampaikan lima langkah strategis untuk memastikan persoalan ini mendapat penanganan serius:
1. Meminta seluruh dokumen pengawasan dan keputusan strategis BSG melalui prosedur resmi keterbukaan informasi.
2. Melakukan penilaian menyeluruh terhadap tindakan maupun kelalaian dewan komisaris dalam merespons potensi konflik.
3. Mengidentifikasi serta mempublikasikan dugaan kegagalan fungsional yang memicu instabilitas pada bank daerah tersebut.
4. Mendesak pemegang saham untuk mengevaluasi secara mendalam struktur pengawasan BSG.
5. Mengawal proses perbaikan hingga tuntas demi memastikan publik mendapat penjelasan yang transparan, bukan narasi retoris.
Rolly menegaskan bahwa INAKOR tidak sedang mengarahkan tuduhan pidana, tetapi menyoroti kelalaian struktural yang dapat mengancam stabilitas bank, merusak kepercayaan publik, dan mencoreng reputasi lembaga keuangan daerah.
“Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Ini masalah kapasitas. Jika pengawas tidak mampu menjaga stabilitas, tidak mampu meredam konflik, dan tidak bisa membangun komunikasi antar pemegang saham, maka sudah saatnya langkah terhormat ditempuh: dievaluasi, diganti, atau memberi ruang bagi yang lebih mampu,” ujar Rolly.
INAKOR menegaskan bahwa BSG mengelola dana publik, dana pemerintah daerah, hingga tabungan masyarakat luas. Karena itu, kelalaian pengawasan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi ancaman langsung terhadap kepentingan publik.
“Bank SulutGo milik rakyat Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dan rakyat tidak boleh menjadi korban dari pengawasan yang gagal. Kami tidak akan membiarkan bank sebesar ini terseret dalam kekacauan hanya karena pengawasnya tidak mengawasi,” tutup Rolly Wenas.
Rolly Wenas
Ketua Harian
DPP LSM INAKOR – Independen Nasionalis Anti Korupsi
