EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Rachman Kodu, personel Komisi II dari Partai PKS, fraksi Keadilan Demokrasi menggelar agenda reses di Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting. Legislator Dapil Tuminting–Bunaken dan Bunaken Kepulauan ini menekankan pentingnya perbaikan sistem pendataan agar pemerintah memiliki database tunggal yang valid dan terintegrasi.
Dalam penyampaiannya, Kodu menyoroti masih terjadi ketidaksinkronan data antara instansi pemerintah, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPS. Perbedaan data tersebut dinilai berdampak pada akurasi penyaluran bantuan sosial maupun berbagai program pemerintah.
“Penginputan data idealnya dilakukan di level lingkungan dan dapat diakses secara terbuka. Data siapa yang datang, pindah, atau meninggal harus tercatat dengan baik. Banyak data di Manado tidak sinkron, dan ini sudah saya koordinasikan dengan Sekretaris Kota Manado. Digitalisasi adalah kebutuhan wajib,” tegas Kodu.
Ia menambahkan bahwa apa yang dilakukan DPRD adalah bentuk pengawasan untuk memastikan pelayanan pemerintah berjalan semestinya. “Kami di DPRD bekerja seiring sejalan untuk memastikan kebijakan sampai pada masyarakat,” ujarnya.
Camat Tuminting, Hence Patimbano, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan klarifikasi terkait proses pendataan bantuan sosial. Ia meluruskan bahwa pendataan bukan dilakukan oleh ketua lingkungan, melainkan oleh BPS berdasarkan mekanisme nasional.
“Banyak informasi hoaks beredar karena data lama yang terus disebarkan. Ketua lingkungan hanya melakukan verifikasi teknis seperti pembetulan nama,” jelasnya.
Ia juga merinci bahwa terdapat 10 kategori dalam klasifikasi kesejahteraan masyarakat:
Kategori 1–3: penerima bantuan langsung
Kategori 4–5: penerima bantuan beras
Kategori 6–10: tidak menerima bantuan karena masuk kategori cukup
Patimbano juga mengeluarkan himbauan penting:
“Jangan sembarangan meminjamkan data diri kepada siapa pun. Ini berpotensi membuat warga tidak lagi menerima bantuan pemerintah karena data bisa disalahgunakan.”
Dalam sesi dialog, Rachman Kodu menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran sejumlah dinas yang diundang.
“Harusnya mereka hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Ketidakhadiran ini terkesan meremehkan wakil rakyat dan masyarakat yang hadir,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan BPJS Kesehatan, khususnya data warga yang belum masuk sistem. Kelurahan, menurutnya, akan melakukan sensus data ulang. Selain itu, ia menegaskan bahwa pemilik KTP swasta tidak berhak menerima bantuan pemerintah karena tidak masuk data kependudukan resmi.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado, Fadly Kasim, turut hadir dan menanggapi banyaknya keluhan terkait PHK tanpa pesangon maupun tidak diberikan THR.
Ia meminta masyarakat yang mengalami masalah ketenagakerjaan untuk melapor secara resmi ke pihaknya. “Kami siap menindaklanjuti dan memberikan pendampingan sesuai aturan,” jelas Kasim. (***)
