EXPRESSINDONEWS-- Laporan dugaan persoalan tata kelola dan transparansi di SD Negeri 118 Batukota, Kota Manado, mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan.
Laporan tersebut mencakup sejumlah temuan krusial, mulai dari ketidaksesuaian data penerima Program Indonesia Pintar (PIP) hingga kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dinilai tidak layak, meski sekolah rutin menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap tahun.
Salah satu temuan yang disorot adalah munculnya nama seorang siswa sebagai penerima PIP di SDN 118 Batukota, padahal siswa tersebut tidak terdaftar dalam data Dapodik sekolah. Berdasarkan penelusuran, siswa dimaksud diketahui bersekolah di SD Dian Harapan (SDH), meskipun alamat domisilinya berada di wilayah Batukota. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme verifikasi data penerima bantuan pendidikan.
Selain itu, SDN 118 Batukota juga dilaporkan belum memiliki Komite Sekolah untuk periode 2025–2026, bahkan pada tahun sebelumnya struktur komite disebut tidak terbentuk. Padahal, keberadaan komite sekolah merupakan unsur penting dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sekolah.
Persoalan lain yang tak kalah memprihatinkan adalah tidak berfungsinya fasilitas dasar sekolah, seperti air bersih, listrik, jaringan WiFi, serta toilet, yang seharusnya menjadi kebutuhan minimal dalam proses belajar-mengajar.
Menanggapi laporan tersebut, Anggota DPRD Kota Manado, William Billy Kaeng, Personil Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan secara resmi dan langsung menindaklanjutinya.
“Laporan ini sudah kami terima dan telah kami diskusikan bersama seluruh personil Komisi IV,” ujar William Billy Kaeng.
Ia menambahkan, Komisi IV akan segera mengambil langkah konkret dengan memanggil pihak sekolah dalam waktu dekat untuk meminta klarifikasi dan penjelasan menyeluruh.
“Dalam waktu cepat kami akan memanggil pihak sekolah untuk menanyakan hal ini. Tentu kami perlu mendengar penjelasan dari berbagai pihak agar persoalan ini terang dan bisa ditemukan titik tengahnya,” tegasnya.
William juga membuka peluang untuk kunjungan langsung ke SDN 118 Batukota, guna melihat secara faktual kondisi sekolah dan memastikan bahwa pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai aturan.
Komisi IV DPRD Manado menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak dasar peserta didik, sekaligus memastikan setiap bantuan pendidikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa.
