EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi PDI-Perjuangan, Elryc Mosal, menggelar agenda reses di Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken. Kegiatan yang dihadiri masyarakat dari wilayah Pandu ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Salah satu aspirasi datang dari warga Lingkungan VI Pandu, Erik Ratulangi. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini wilayah tersebut belum memiliki lampu penerangan jalan, sehingga kerap memicu kekhawatiran warga terhadap potensi tindak kriminal.
“Selama ini di Lingkungan VI Pandu tidak ada lampu penerangan. Kondisi ini sering menimbulkan rasa tidak aman bagi warga. Kami berharap pemerintah bisa segera memperhatikan hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Selain persoalan penerangan jalan, warga juga menyoroti potensi wilayah Tongkaina yang merupakan bagian dari kawasan pariwisata. Menurut mereka, pengembangan daerah tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, terutama terkait keberadaan pasar tematik yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
“Kecamatan Bunaken termasuk daerah pariwisata, khususnya Tongkaina. Namun pasar tematik yang ada belum terlalu dimanfaatkan dan belum terasa dampaknya bagi ekonomi masyarakat,” kata Erik.
Keluhan juga disampaikan Dominggus Mateheru, warga Pandu, yang menilai sejumlah aspirasi masyarakat selama ini tidak mendapat tindak lanjut yang jelas dari pemerintah. Ia mencontohkan proyek pemasangan paving di wilayah Pandu yang tidak dilengkapi papan proyek, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti program yang sedang dikerjakan.
“Kami sering menyampaikan aspirasi, tetapi banyak dinas hanya menerima laporan tanpa tindak lanjut. Bahkan pemasangan paving di Pandu tidak ada papan proyek. Pemerintah juga jarang melihat langsung perkembangan di wilayah kami,” ungkapnya.
Dominggus juga menyinggung persoalan sertifikat tanah yang hingga kini belum terealisasi. Menurutnya, sebelumnya pemerintah telah membentuk tim terpadu dan meminta data masyarakat untuk proses sertifikasi, namun sampai saat ini belum ada kepastian.
“Data sudah kami serahkan untuk dibuat sertifikat, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Kami khawatir jangan sampai ada masyarakat tertentu yang sudah mendapatkan sertifikat lebih dulu,” katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) menjelaskan bahwa beberapa program pembangunan masih dalam proses pelaksanaan.
“Kami sementara melaksanakan pemasangan, sebelumnya sempat terkendala karena kehabisan material. Pekerjaan dimulai dari Kima Atas dan akan terus berlanjut,” jelasnya.
Sementara itu, Elryc Mosal menyampaikan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan Bunaken dan Tongkaina.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun ini telah dialokasikan anggaran pembangunan dermaga di Manado Tua dan Bahowo. Ke depan, rencananya akan dibangun akses jalan di sepanjang pesisir yang terhubung hingga kawasan pasar tematik.
“Tahun ini ada anggaran pembangunan dermaga Manado Tua dan Bahowo. Rencananya setelah diperpanjang, akan dibuat jalan di pinggir pantai yang tembus sampai pasar tematik. Untuk akses ke Bunaken nantinya difokuskan di Bahowo sebagai bagian dari pengembangan jangka panjang,” jelas Mosal.
Menurutnya, pemerintah Kota Manado tentu memiliki perencanaan strategis dalam pembangunan wilayah, termasuk alasan pembangunan pasar tematik di Tongkaina yang berada di ujung wilayah kota.
“Tentu pemerintah punya fokus pembangunan. Tongkaina ini berada di ujung Kota Manado dan memiliki potensi besar sebagai pintu pengembangan kawasan wisata,” katanya.
Secara normatif, Mosal menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam agenda reses akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah.
Ia juga menekankan bahwa fungsi reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat diakomodasi dalam kebijakan dan program pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat didengar. Setiap aspirasi akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah agar bisa ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya. (***)
