EXPRESSINDONEWS-- Konsistensi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel kembali membuahkan hasil bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JG-KWL), Pemkab Minut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Prestasi tersebut diraih atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit BPK RI. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara di Kantor BPK RI Sulut, Jumat (29/5/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Joune Ganda.
Capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sejak memimpin Minahasa Utara pada tahun 2021, pasangan Joune Ganda dan Kevin Lotulung terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem pemerintahan yang berorientasi pada akuntabilitas serta pelayanan publik yang berkualitas.
Raihan opini WTP lima tahun berturut-turut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan representasi dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Keberhasilan tersebut juga mencerminkan semakin kuatnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah, peningkatan kualitas perencanaan program, serta pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan tata kelola keuangan yang sehat, berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus melakukan berbagai pembenahan melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan pemerintahan, hingga penguatan fungsi pengawasan di seluruh perangkat daerah. Langkah-langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Meski demikian, opini WTP bukanlah garis akhir dari sebuah proses. Penghargaan ini justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat transparansi, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Minahasa Utara.
Turut hadir dalam agenda penyerahan LHP tersebut jajaran pimpinan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Ketua DPRD Minahasa Utara Vonny Rumimpunu, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, Kepala BKAD Carla Sigarlaki, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. (***)
