RUPS LB Bank SulutGo Bahas Penataan Direksi dan Komisaris, Sesuaikan Ketentuan OJK

 

EXPRESSINDONEWS--  PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), Kamis (29/10/2026). Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi perseroan untuk melakukan penataan struktur kepengurusan sekaligus memastikan kesesuaian dengan regulasi perbankan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RUPS LB dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., selaku Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama PT Mega Corpora Ardhayadi, Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M., serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H.

Turut hadir para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara dan Gorontalo selaku pemegang saham perseroan, perwakilan Pemerintah Kota Gorontalo, serta Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank SulutGo. Tingkat kehadiran pemegang saham dalam rapat tersebut tercatat mencapai 97,59 persen.

Sejumlah keputusan strategis dibahas dalam rapat, terutama menyangkut pemenuhan ketentuan pengawasan perbankan, penyesuaian komposisi direksi dan komisaris, serta penyelarasan nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi perseroan.

Tindak Lanjut Ketentuan OJK

Pelaksanaan RUPS LB ini merupakan tindak lanjut atas Surat OJK Nomor S-264/KO.163/2026 mengenai tanggapan terhadap laporan pengangkatan pengurus dan pemenuhan komposisi pengurus bank.

Salah satu keputusan penting yang dibahas adalah pembatalan penetapan pengangkatan Direktur Dana dan Tresuri yang sebelumnya diputuskan dalam RUPS LB pada 10 Februari 2026.

Langkah tersebut berkaitan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-170/D.03/2026 mengenai hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon Direktur Dana dan Tresuri.

Selanjutnya, pemegang saham menyepakati pengusulan calon Direktur Dana dan Tresuri yang baru untuk diproses melalui mekanisme Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai ketentuan OJK pada tahapan berikutnya.

Penyesuaian Struktur Pengurus dan Jabatan Direksi

Selain menindaklanjuti ketentuan regulator, Bank SulutGo juga menyusun rencana aksi penyesuaian jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penyesuaian turut mencakup nomenklatur jabatan direksi untuk menyelaraskan fungsi dan kebutuhan organisasi perusahaan.

Adapun perubahan nomenklatur jabatan yang disepakati meliputi:

Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Direktur Operasional menjadi Direktur Layanan dan Teknologi.

Direktur Umum menjadi Direktur Keuangan dan Human Capital.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan organisasi agar pelaksanaan fungsi pengawasan, pengelolaan risiko, layanan, teknologi, keuangan, dan sumber daya manusia dapat berjalan sesuai kebutuhan tata kelola perusahaan.

Perkuat Tata Kelola dan Kinerja Berkelanjutan

Melalui keputusan RUPS LB ini, Bank SulutGo menegaskan komitmennya untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta memenuhi seluruh ketentuan regulator perbankan.

Penyesuaian kepengurusan dan struktur organisasi diharapkan dapat mendukung stabilitas operasional, memperkuat efektivitas pengelolaan perusahaan, serta mendorong peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Sebagai bank pembangunan daerah yang melayani masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo, Bank SulutGo diharapkan terus memperkuat perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah, pelayanan perbankan, dan pembangunan di kedua provinsi tersebut. (***) 

Dugaan Gudang Solar Subsidi di Winangun Atas, Nama MN alias Aco dan NM alias Tombol Mencuat

 

EXPRESSINDONEWS--  Dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, menjadi sorotan. Sebuah gudang yang berada di Lorong Cafe SE, Kilo 7, Desa Winangun Atas, diduga menjadi lokasi penampungan solar subsidi yang diperoleh melalui sejumlah kendaraan dengan tangki modifikasi dan jeriken.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas kendaraan yang keluar masuk lokasi tersebut diduga telah berlangsung cukup lama. Warga mengaku kerap melihat truk dan mobil yang dicurigai mengangkut solar mendatangi kawasan gudang tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul BBM yang ditampung, mekanisme distribusinya, serta peruntukan solar yang diduga dikumpulkan di lokasi itu.

“Sudah lama gudang ini ada. Hampir setiap hari ada truk dan mobil tangki modifikasi yang keluar masuk,” ungkap seorang sumber warga Winangun Atas.

Menurut sumber tersebut, gudang itu diduga berkaitan dengan dua orang berinisial MN alias Aco dan NM alias Tombol. Meski demikian, informasi mengenai kepemilikan maupun keterlibatan kedua nama tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Modus yang disorot dalam dugaan aktivitas ini adalah penggunaan kendaraan bertangki modifikasi atau yang kerap disebut tangki siluman, serta jeriken untuk memperoleh solar subsidi dari sejumlah SPBU di sekitar Manado dan Minahasa.

Solar subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi konsumen yang berhak diduga dikumpulkan di gudang tersebut sebelum dipasarkan kembali kepada pihak lain.

Beredar pula dugaan bahwa BBM yang terkumpul dijual kembali untuk kebutuhan industri, pertambangan, maupun kapal dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga solar subsidi.

Apabila dugaan tersebut benar, praktik semacam ini berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi dan merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program subsidi pemerintah.

Namun, besaran volume solar yang ditampung, jalur distribusi, harga penjualan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat belum dapat dipastikan secara independen.

Informasi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan tersebut diketahui oleh lingkungan sekitar.

Meski demikian, keberadaan anggota kepolisian di lokasi yang sama tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan maupun pembiaran. Dugaan mengenai hubungan mereka dengan aktivitas gudang juga belum memiliki bukti yang dapat dipastikan.

Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai status gudang, asal-usul solar yang ditampung, serta legalitas kegiatan yang diduga berlangsung di lokasi tersebut.

Dugaan penampungan solar subsidi di Winangun Atas menjadi pengingat pentingnya pengawasan distribusi BBM agar tepat sasaran. Solar bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya diatur pemerintah sehingga penggunaannya tidak boleh dialihkan secara sembarangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, penelusuran perlu mencakup sumber pasokan, transaksi pembelian, kendaraan yang digunakan, dokumen distribusi, hingga pihak yang diduga menerima dan menyalurkan kembali BBM tersebut.

Selain itu, informasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu ditempatkan sebagai dugaan sampai didukung bukti yang memadai.

Hingga berita ini disusun, dugaan kepemilikan gudang, keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan, serta legalitas aktivitas penampungan solar tersebut masih membutuhkan konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Seluruh pihak yang disebut dalam informasi ini berhak memberikan klarifikasi agar persoalan tersebut dapat menjadi terang berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (***) 

Dua Rusunawa Dibangun di Paniki Dua, Manado Siapkan 77 Unit Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

 

EXPRESSINDONEWS– Upaya Pemerintah Kota Manado dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat terus berlanjut. Pembangunan dua gedung Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kawasan Tanah Coklat, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, kini tengah dikerjakan.

Kehadiran dua bangunan tersebut diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan tempat tinggal layak, khususnya warga yang belum memiliki rumah sendiri.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Manado, Peter Alexander Eman, ST., MT., menjelaskan bahwa kedua proyek rusunawa tersebut dibiayai melalui sumber anggaran berbeda, yakni APBN dan APBD.

Rusunawa pertama dibangun menggunakan anggaran APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai proyek mencapai Rp25 miliar. Bangunan tiga lantai ini dirancang memiliki 44 unit hunian dan dikerjakan menggunakan skema tahun jamak atau multi years.

Sementara itu, pembangunan rusunawa kedua dibiayai melalui APBD Pemerintah Kota Manado dengan anggaran sebesar Rp19 miliar. Proyek tersebut menyediakan 33 unit hunian yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kedua proyek tersebut akan menghadirkan total 77 unit hunian baru di kawasan Paniki Dua.

Dari sisi penyelesaian pekerjaan, Peter menyampaikan optimisme bahwa rusunawa yang bersumber dari APBD Kota Manado dapat dirampungkan sesuai target pada akhir tahun ini.

“Untuk rusunawa Pemkot, optimistis bisa selesai akhir Desember ini,” ujar Peter, Selasa (27/10/2026).

Adapun rusunawa yang didanai melalui APBN ditargetkan selesai pada 2027, sesuai jadwal pelaksanaan proyek tahun jamak.

Peter juga menjelaskan bahwa pemanfaatan rusunawa nantinya akan diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Di antaranya, calon penghuni harus memiliki KTP Kota Manado, tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum memiliki rumah sendiri maupun kendaraan roda empat.

Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas hunian pemerintah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pembangunan dua rusunawa ini diharapkan tidak sekadar menambah ketersediaan tempat tinggal di Kota Manado, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dengan biaya sewa yang terjangkau.

Dengan tambahan 77 unit hunian, pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat program penyediaan perumahan bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup warga Kota Manado. (**}

Tommy Daud Parasan: Sumpah Pemuda Momentum Perkuat Persatuan dan Bangun Manado Lebih Maju

 

EXPRESSINDONEWS – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada 28 Oktober 2026, Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Gerindra, Tommy Daud Parasan, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan mengambil peran nyata dalam pembangunan daerah.

Menurut Tommy, peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk kembali merefleksikan semangat perjuangan para pemuda yang pada 28 Oktober 1928 telah menegaskan tekad untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Semangat tersebut, kata dia, harus terus hidup di tengah dinamika zaman dan keberagaman masyarakat. Pemuda memiliki posisi strategis sebagai motor perubahan yang mampu menghadirkan gagasan, inovasi, serta kontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

“Pemuda adalah kekuatan perubahan. Mari bersatu, menjaga persatuan, dan bersama membangun Kota Manado yang lebih maju demi masa depan Indonesia,” demikian pesan Tommy Daud Parasan dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini.

Ia menilai, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki semangat dan idealisme, tetapi juga mampu menunjukkan kepedulian sosial, menjaga toleransi, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi Tommy, perbedaan latar belakang, suku, agama, maupun pandangan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk melangkah bersama. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam menjaga keharmonisan dan mendorong kemajuan Kota Manado.

Ia pun berharap semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya, meningkatkan kualitas diri, serta berani mengambil bagian dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

“Persatuan adalah kekuatan, dan pemuda adalah bagian penting dari masa depan bangsa.” Semangat inilah yang diharapkan terus tumbuh, sehingga cita-cita mewujudkan Kota Manado yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera dapat diperjuangkan bersama.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa belum selesai. Kini, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk meneruskan semangat persatuan tersebut melalui karya, pengabdian, dan tindakan nyata bagi masyarakat. (***) 

Rahman Salehe: Sumpah Pemuda ke-98, Momentum Memperkuat Persatuan dan Melanjutkan Perjuangan Bangsa

 

EXPRESSINDONEWS--  Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada 28 Oktober 2026, Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rahman Salehe dari Fraksi PDI Perjuangan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan melanjutkan perjuangan dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Menurut Rahman, perjalanan 98 tahun sejak lahirnya Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa perjuangan membangun bangsa tidak pernah benar-benar selesai. Semangat para pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 harus terus hidup dan diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

“Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tidak memiliki perbedaan, melainkan bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Jangan sampai perbedaan justru menjadi alasan untuk terpecah belah,” menjadi pesan yang disampaikan Rahman dalam momentum bersejarah tersebut.

Ia menegaskan, persatuan bukan sekadar pilihan yang dilakukan pada waktu tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga sepanjang zaman. Semangat kebersamaan, toleransi, dan gotong royong menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Bagi Rahman, nilai-nilai Sumpah Pemuda harus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi melalui karya, pemikiran, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional.

Peringatan Sumpah Pemuda juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama, bahwa perbedaan suku, agama, budaya, maupun pandangan politik tidak boleh mengikis semangat persaudaraan sebagai satu bangsa.

“Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, 28 Oktober 2026. Mari terus menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan melanjutkan perjuangan untuk Indonesia yang semakin maju,” demikian pesan Rahman Salehe. (**) 

Peta Politik Manado Mulai Memanas! Rachman Kodu Diisukan ke DPRD Sulut, Amir Liputo Bidik DPR RI?

 

EXPRESSINDONEWS– Dinamika politik di Kota Manado mulai menjadi perhatian publik. Dua nama yang kini ikut diperbincangkan adalah Rachman Kodu, anggota DPRD Kota Manado dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Hi. Amir Liputo, S.H., legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Ketua DPW PKS Sulut.

Keduanya disebut-sebut memiliki peluang untuk melangkah ke jenjang politik yang lebih tinggi. Rachman Kodu diisukan berpotensi maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sementara Amir Liputo dikabarkan masuk dalam perbincangan terkait kemungkinan maju ke DPR RI.

Meski demikian, hingga kini isu tersebut perlu dipandang sebagai dinamika politik yang berkembang. Belum ada konfirmasi resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa keduanya telah menetapkan keputusan pencalonan pada Pemilu 2029.

Namun, munculnya kedua nama ini cukup menarik untuk dicermati. Keduanya memiliki pengalaman di dunia politik, tetapi berada pada tahapan karier legislatif yang berbeda.

Rachman Kodu merupakan kader PKS yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Manado periode 2024–2029 melalui daerah pemilihan Tuminting, Bunaken Darat, dan Bunaken Kepulauan.

Pada Pemilu 2024, Rachman memperoleh 2.376 suara berdasarkan daftar calon terpilih yang diberitakan DetikManado.com. Perolehan tersebut mengantarkannya menjadi salah satu wakil rakyat dari daerah pemilihan Manado bagian utara.

Dalam menjalankan tugas legislatif, Rachman tercatat berada di Komisi II DPRD Kota Manado yang membidangi perekonomian dan keuangan.

Rekam jejaknya antara lain terlihat dalam kegiatan reses pada 26 Juli 2025 di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan pertanyaan mengenai pelaksanaan program Koperasi Merah Putih. Rachman meminta instansi terkait memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai program tersebut.

Ia juga pernah menyampaikan catatan kepada pemerintahan Andrei Angouw dan Richard Sualang mengenai pembangunan infrastruktur, khususnya penanganan banjir di Kelurahan Mahawu serta ketimpangan pembangunan di wilayah Manado Utara.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa isu infrastruktur dan pemerataan pembangunan menjadi bagian dari perhatian politiknya.

Dengan pengalaman sebagai legislator tingkat kota, peluang Rachman untuk melangkah ke DPRD Sulut tentu menjadi salah satu hal yang menarik untuk diamati. Apabila benar maju pada kontestasi mendatang, ia perlu memperluas jangkauan dukungan politik sekaligus menunjukkan kapasitas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berbeda dengan Rachman, Amir Liputo telah lebih dahulu menapaki perjalanan panjang di dunia legislatif.

Politikus yang akrab disapa Aba Amir ini memulai kiprah politiknya sebagai anggota DPRD Kota Manado pada periode 2004–2009 dan 2009–2014. Setelah itu, ia melanjutkan pengabdiannya ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2014–2019, 2019–2024, dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029.

Perjalanan tersebut menjadikan Amir salah satu figur PKS yang memiliki pengalaman lintas tingkat pemerintahan, dari legislatif kota hingga provinsi.

Pada 24 Juli 2025, Amir dipercaya oleh DPP PKS untuk memimpin DPW PKS Sulawesi Utara periode 2025–2030. Penunjukan tersebut menambah tanggung jawabnya, bukan hanya dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan, tetapi juga dalam membangun organisasi dan mempersiapkan partai menghadapi kontestasi politik berikutnya.

Rekam jejak Amir juga mencakup aktivitas sosial dan keagamaan. Ia pernah terlibat dalam kepengurusan organisasi keagamaan di Manado, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, serta aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat.

Pada September 2026, Amir turut menjadi perhatian setelah mengantarkan aspirasi buruh Sulawesi Utara ke DPR RI. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi pekerja yang sebelumnya disampaikan dalam demonstrasi di DPRD Sulut, terutama mengenai perlindungan ketenagakerjaan.

Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik Amir tidak hanya berlangsung di tingkat daerah, tetapi juga menjangkau lembaga legislatif nasional.

Karena itu, isu mengenai kemungkinan dirinya maju ke DPR RI menjadi menarik untuk diperbincangkan. Meski demikian, pengalaman panjang sebagai legislator dan posisi strategis di partai belum dengan sendirinya memastikan pencalonan ataupun peluang memperoleh kursi di Senayan.

Apabila isu yang berkembang tersebut benar-benar mengarah pada pencalonan, Rachman Kodu dan Amir Liputo akan menghadapi tantangan politik yang berbeda.

Rachman perlu membangun rekam jejak yang semakin kuat di tingkat kota sekaligus memperluas basis dukungan apabila hendak bertarung di tingkat provinsi.

Sementara Amir memiliki modal pengalaman legislatif yang lebih panjang serta tanggung jawab kepemimpinan partai di tingkat provinsi. Jika maju ke DPR RI, tantangannya adalah membangun dukungan yang memadai dalam kontestasi dengan cakupan pemilih yang lebih luas.

Keduanya juga perlu memperhitungkan strategi partai, komposisi calon, kekuatan basis pemilih, dan dinamika politik menjelang Pemilu 2029.

Pada akhirnya, wacana pencalonan tidak cukup hanya diukur dari popularitas atau lamanya seseorang berkiprah dalam politik. Masyarakat tentu akan menilai apa yang telah dikerjakan, seberapa konsisten aspirasi rakyat diperjuangkan, serta apa yang ditawarkan untuk menjawab persoalan daerah.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Rachman Kodu benar-benar akan mencoba peruntungan di DPRD Sulut? Dan apakah Amir Liputo akan memperluas pengabdiannya ke DPR RI?

Jawabannya masih menunggu perkembangan politik dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Yang pasti, perjalanan keduanya menjadi bagian dari dinamika politik Manado dan Sulawesi Utara yang patut dicermati menjelang Pemilu 2029. (***) 

Penambang Tewas di Boltim, Polisi Diminta Usut Pemilik Lubang! Kapolres Janji Periksa Mursyid L

 

Foto: istimewa 

EXPRESSINDONEWS--  Kematian seorang penambang, Alfian (39) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjadi perhatian serius. Aparat kepolisian didesak mengusut tuntas insiden tersebut, bukan hanya mengungkap penyebab kematian korban, tetapi juga menelusuri kepemilikan lubang tambang, legalitas aktivitas pertambangan, hingga dugaan pelanggaran aturan yang berlaku.

Sorotan mengarah pada lubang tambang yang disebut-sebut milik Mursyid L. Pihak kepolisian diharapkan memastikan kebenaran informasi mengenai kepemilikan tersebut sekaligus memeriksa siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional di lokasi kejadian.

Kapolres Bolaang Mongondow Timur, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, S.H., M.Si., M.Mar.Eng., menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pada keesokan harinya.

Pemeriksaan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membuka fakta secara menyeluruh, termasuk menggali keterangan mengenai aktivitas pertambangan di lokasi tersebut.

Kasus ini dinilai perlu ditangani secara komprehensif. Selain menyelidiki penyebab kematian korban, aparat penegak hukum perlu menelusuri sejumlah aspek penting, antara lain:

Legalitas pertambangan Apakah lokasi tersebut memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan, termasuk status perizinan dan wilayah operasionalnya.

Kepemilikan dan pengelolaan lubang Siapa pemilik, pengelola, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan di lokasi.

Keselamatan kerja Apakah kondisi lubang tambang memenuhi standar keselamatan dan apakah terdapat dugaan kelalaian yang berkontribusi terhadap insiden.

Pengawasan dan operasional Bagaimana aktivitas penambangan dijalankan, siapa yang mengendalikan kegiatan, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan.

Pertanggungjawaban hukum Apabila ditemukan unsur pidana atau pelanggaran administratif, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap aspek-aspek tersebut penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada kronologi kematian pekerja. Jika ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin atau pelanggaran lainnya, temuan itu perlu ditindaklanjuti oleh aparat dan instansi berwenang berdasarkan bukti.

Kematian pekerja tambang merupakan persoalan serius yang menyangkut keselamatan manusia dan kepatuhan terhadap hukum. Karena itu, penyelidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif.

Publik berhak mengetahui apakah aktivitas di lokasi tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan dan keselamatan, serta apakah terdapat pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Kini, perhatian tertuju pada langkah nyata kepolisian setelah pernyataan mengenai pemanggilan dan pemeriksaan pihak terkait. Masyarakat berharap seluruh fakta dibuka, mulai dari penyebab kematian korban, status izin pertambangan, hingga tanggung jawab pemilik dan pengelola lubang.

Usut tuntas kematian korban. Periksa legalitas tambang. Ungkap siapa yang bertanggung jawab. Penegakan hukum harus berpijak pada bukti, tanpa tebang pilih dan tanpa mengabaikan hak semua pihak untuk memberikan klarifikasi.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, kepemilikan lubang, status perizinan, dan dugaan pelanggaran di lokasi tersebut masih perlu dipastikan oleh pihak berwenang. (***)