Gerakan Merawat Pertiwi, Legislator PDIP Se-Sulut Wajib Realisasikan Instruksi DPP

 

EXPRESSINDONEWS— Komitmen PDI Perjuangan dalam mendorong kepedulian terhadap kelestarian lingkungan mulai diwujudkan melalui langkah konkret di daerah. Menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tertanggal 26 Oktober 2026, Fraksi PDIP DPRD Kota Manado telah menginstruksikan seluruh anggotanya untuk melaksanakan program Gerakan Merawat Pertiwi, termasuk pembuatan Teba Modern sebagai sarana pengolahan sampah organik.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Manado, Reza Rumambi, mengungkapkan bahwa arahan tersebut langsung diteruskan kepada seluruh anggota fraksi setelah surat resmi dari DPP diterima. Pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari persiapan partai dalam menyukseskan gerakan lingkungan sekaligus pemecahan Rekor MURI.

Menurut Rumambi, program tersebut merupakan gagasan Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, yang menekankan pentingnya keterlibatan kader partai dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Ia menjelaskan, petunjuk teknis pembangunan Teba Modern telah diatur secara terperinci dalam surat instruksi, mulai dari ukuran hingga material yang digunakan. Seluruh fasilitas tersebut ditargetkan sudah rampung dan dapat dimanfaatkan paling lambat pada 7–8 November 2026.

"Instruksi ini sudah kami teruskan kepada seluruh anggota fraksi. Ketentuan mengenai ukuran dan bahan pembuatan Teba Modern juga telah dijelaskan secara detail, sehingga pelaksanaannya harus mengikuti arahan DPP," jelas Rumambi.

Dalam kebijakan tersebut, DPP PDIP menetapkan pembagian tanggung jawab bagi Tiga Pilar Partai. DPD Partai diwajibkan membangun satu Teba Mega Merawat Pertiwi, sementara DPC minimal dua Teba Modern.

Selanjutnya, anggota DPRD Provinsi diwajibkan membuat sedikitnya lima Teba Modern. Anggota DPRD Kabupaten/Kota minimal tiga unit, sedangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditargetkan membangun dua Teba Mega Merawat Pertiwi serta delapan Teba Modern.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara itu menambahkan, Gerakan Merawat Pertiwi bukanlah program yang baru dimulai. Gerakan yang telah dicanangkan sejak 2021 tersebut merupakan bagian dari upaya partai membangun kesadaran politik yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat, tetapi juga keberlangsungan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut gerakan tersebut, DPP PDI Perjuangan menjadwalkan Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) pada 9–14 November 2026. Agenda ini diharapkan menjadi momentum memperluas edukasi sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari lingkungan rumah tangga.

Rumambi menegaskan, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah Teba yang dibangun. Perawatan, pengawasan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat menjadi bagian penting agar fasilitas tersebut benar-benar memberikan manfaat.

"Ketika Teba sudah penuh, perlu dilakukan pemanenan untuk dijadikan kompos. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah rumah tangga harus terus dilakukan agar gerakan ini berjalan secara berkesinambungan," pungkasnya. (***) 

Rahman Kodu Soroti Kelangkaan Solar di Depan Kapolresta Manado, Minta Pemerintah dan Aparat Segera Ambil Langkah Serius

 

EXPRESSINDONEWS– Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kota Manado menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kota Manado, Rahman Kodu. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Manado terkait penyampaian masa reses tahun 2026 dan pembahasan APBD 2027, Rahman menyoroti persoalan distribusi solar yang dinilainya sudah berlangsung cukup lama, namun belum mendapatkan penanganan serius dari pihak terkait.

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Bahkan, dirinya menyinggung adanya dugaan permainan dalam distribusi solar yang perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Rahman berharap Pemerintah Kota Manado bersama instansi terkait segera mencari solusi konkret agar persoalan kelangkaan tersebut tidak terus berlarut-larut dan semakin membebani masyarakat.

Selain persoalan solar, Rahman juga memberikan perhatian terhadap kondisi Kota Manado yang kini mulai memasuki musim penghujan. Ia secara khusus mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi banjir, terutama di wilayah aliran sungai Mahawu dan Bailang.

Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini melalui koordinasi lintas instansi, termasuk memastikan kondisi sungai dan saluran air agar potensi bencana dapat diminimalkan.

Di sisi lain, Rahman turut menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya penanganan kebakaran yang sebelumnya terjadi di Kota Manado. Ia berharap pemerintah dapat terus meningkatkan langkah penanganan dan lebih bijak dalam mengambil kebijakan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait kelangkaan solar, Rahman juga berharap aparat kepolisian, khususnya Kapolresta Manado, dapat mengambil langkah serius untuk menelusuri dugaan praktik yang berpotensi mengganggu distribusi BBM tersebut.

Ia menekankan bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian bersama, sehingga masyarakat tidak terus-menerus dihadapkan pada kesulitan mendapatkan solar.

Melalui forum paripurna tersebut, Rahman berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui kebijakan serta langkah nyata demi kepentingan masyarakat Kota Manado. (***) 

Ferdinand Dumais Dukung Program Pemkot Manado Perkuat Toleransi, FKUB Jadi Momentum Jaga Kerukunan

 

EXPRESSINDONEWS— Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam memperkuat nilai-nilai toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama mendapat apresiasi dari DPRD Kota Manado.

Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Gerindra, Ferdinand Djeki Dumais, menilai berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk melalui kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang akan diselenggarakan di Kota Manado, merupakan bentuk komitmen nyata dalam merawat keberagaman dan memperkokoh persatuan masyarakat.

Menurut Ferdinand, Manado yang dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia patut mempertahankan predikat tersebut. Baginya, keberagaman agama, suku, dan budaya bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang harus terus dijaga bersama.

Ia menegaskan, semangat toleransi tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan atau penghargaan, tetapi harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman.

Sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand juga menyatakan dukungan penuh terhadap program-program Pemerintah Kota Manado, khususnya kebijakan dan kegiatan yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Fraksi Gerindra sangat mendukung apa yang menjadi program Pemerintah Kota Manado. Terlebih program yang bertujuan memperkuat toleransi, menjaga kerukunan, serta mempertahankan Manado sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman," tegasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan FKUB, semangat persaudaraan dan toleransi di Kota Manado semakin diperkuat, sehingga kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghargai dapat terus terpelihara.

Dukungan DPRD, pemerintah daerah, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci penting untuk menjaga Manado tetap menjadi rumah bersama bagi semua golongan. (***) 

Sri Nanda Lamadau Apresiasi Sinergi Pemkot-DPRD, Dorong Kesejahteraan Damkar dan Penertiban Knalpot Bising

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Keadilan Demokrasi, Sri Nanda Lamadau, yang dikenal sebagai salah satu srikandi Partai NasDem, menyampaikan sejumlah aspirasi penting dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Manado terkait laporan hasil reses tahun 2026 sekaligus pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam penyampaiannya, Nanda terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Manado atas terbangunnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara dalam memperjuangkan kepastian hak atas tanah masyarakat.

Menurutnya, kerja sama tersebut membawa angin segar bagi sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang selama puluhan tahun menantikan kejelasan status kepemilikan tanah mereka.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kota Manado. Hari ini, melalui kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, serta BPN Kota Manado dan Provinsi, sekitar 200 KK mendapatkan angin segar. Sertifikat tanah yang selama ini dinantikan masyarakat sudah di depan mata untuk diterima,” ungkap Nanda.

Ia menilai, kepastian sertifikat tanah merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut hak masyarakat sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian hukum atas tempat tinggal yang telah mereka huni selama puluhan tahun.

Nanda juga menyampaikan bahwa usulan terkait persoalan tersebut telah diperjuangkan hingga ke tingkat kementerian dan selanjutnya akan dimasukkan dalam agenda Pemerintah Kota Manado untuk ditindaklanjuti.

Tidak hanya menyuarakan persoalan pertanahan, legislator NasDem ini turut memberikan perhatian terhadap kinerja petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Manado, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca panas ekstrem yang belakangan dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan, dedikasi personel Damkar yang bekerja tanpa mengenal waktu, baik siang maupun malam, patut mendapatkan penghargaan yang sepadan.

“Dalam rapat terhormat ini, kami juga perlu memberikan apresiasi kepada Tim Damkar Kota Manado. Mereka bekerja siang dan malam, mempertaruhkan tenaga bahkan keselamatan demi membantu masyarakat. Karena itu, kita perlu sepakat bahwa teman-teman Damkar harus mendapatkan perhatian, termasuk terkait gaji dan tunjangan mereka. Kiranya hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nanda juga menyoroti persoalan penggunaan knalpot bising yang dinilai telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Ia meminta Kapolres Manado agar menindaklanjuti persoalan tersebut secara adil dan tegas.

Menurutnya, kebisingan akibat knalpot tidak standar bukan sekadar persoalan gangguan suara, tetapi juga berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat, termasuk perkelahian di jalan raya.

“Persoalan knalpot bising ini perlu ditindaklanjuti secara adil. Kita melihat perkelahian di jalan juga banyak terjadi hanya karena persoalan knalpot. Jangan sampai hal seperti ini terus dibiarkan dan akhirnya mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat,” tandasnya.

Melalui penyampaian tersebut, Sri Nanda Lamadau berharap berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum paripurna tidak berhenti sebatas catatan rapat, tetapi dapat menjadi perhatian serius pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2027.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat terkait sangat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari kepastian hak atas tanah, kesejahteraan petugas pelayanan publik, hingga terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kota Manado. (***) 

Tommy Parasan Apresiasi PTSP kota Manado di Tingkat Nasional, Fraksi Gerindra Dukung Penuh Program Pemerintah

 

EXPRESSINDONEWS – Anggota DPRD Kota Manado, Tommy Parasan, menyampaikan apresiasi atas capaian membanggakan Pemerintah Kota Manado yang berhasil meraih penghargaan di tingkat nasional dalam bidang pelayanan terbaik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Menurut Tommy, prestasi tersebut patut mendapatkan penghargaan dan perhatian, terlebih karena Kota Manado mampu bersaing bahkan mengungguli sejumlah kota besar di Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Manado terkait penyampaian hasil masa reses tahun 2026 sekaligus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

"Sebagai anggota DPRD, saya merasa wajib memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih Pemerintah Kota Manado. Dua bulan lalu, Manado berhasil mencatatkan prestasi di tingkat nasional dalam hal pelayanan PTSP. Ini bukan pencapaian biasa, karena mampu mengungguli kota-kota besar lainnya," ungkap Tommy.

Ia menegaskan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado pada prinsipnya mendukung berbagai program Pemerintah Kota Manado yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari capaian penghargaan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain memberikan apresiasi terhadap capaian PTSP, Tommy turut memberikan penghargaan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Manado yang dinilainya memiliki peran strategis sebagai salah satu garda terdepan dalam melindungi masyarakat.

Ia menyoroti kerja keras petugas Damkar, khususnya di tengah kondisi cuaca panas yang belakangan meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah.

"Damkar juga patut kita apresiasi. Mereka merupakan salah satu garda terdepan ketika masyarakat menghadapi musibah kebakaran. Di tengah cuaca panas seperti sekarang, risiko kebakaran meningkat dan petugas Damkar harus selalu siap siaga memberikan pelayanan serta pertolongan kepada masyarakat," ujarnya.

Tommy berharap apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD, khususnya Fraksi Gerindra, akan terus memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi Kota Manado. (**) 

PETI Simbalang Digrebek, Empat Ekskavator Diamankan! Polres Boltim Diminta Telusuri Dugaan Pemodal dan Aktor di Balik Tambang Ilegal

 

EXPRESSINDONEWS — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Simbalang, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menjadi perhatian setelah aparat kepolisian melakukan operasi penindakan yang dipimpin langsung Kapolres Boltim, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, S.H., M.Si.

Dalam operasi tersebut, petugas dilaporkan menemukan empat unit alat berat jenis ekskavator serta sejumlah orang di lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal.

Penindakan ini memunculkan harapan masyarakat agar pengusutan tidak berhenti sebatas mengamankan pekerja maupun operator alat berat. Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri seluruh mata rantai aktivitas pertambangan tersebut, mulai dari pemilik alat berat, penyedia modal, pengendali operasional hingga pihak yang diduga menikmati hasil pertambangan.

Keberadaan empat unit ekskavator di lokasi menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik. Pasalnya, penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan membutuhkan pembiayaan dan pengaturan operasional yang perlu ditelusuri.

Siapa pemilik empat ekskavator tersebut? Apakah alat berat itu milik pribadi, disewa, atau didatangkan oleh pihak tertentu? Siapa yang membiayai bahan bakar dan operasionalnya?

Pertanyaan tersebut penting untuk mengungkap pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan aktivitas PETI di Simbalang.

Penyidik juga diharapkan menelusuri dokumen kepemilikan, transaksi penyewaan, aliran dana serta komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan tersebut.

Di tengah penindakan tersebut, muncul informasi yang turut menyoroti nama Jeje dan Cheril terkait dugaan aktivitas pertambangan di kawasan Simbalang.

Namun, informasi mengenai dugaan keterkaitan kedua nama tersebut masih harus diverifikasi. Belum dapat disimpulkan adanya keterlibatan maupun tanggung jawab hukum tanpa hasil penyelidikan dan bukti yang sah.

Karena itu, apabila penyidik menemukan petunjuk yang relevan, informasi tersebut patut didalami secara profesional melalui pemeriksaan saksi, penelusuran kepemilikan alat berat, dokumen transaksi, serta aliran dana.

Klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut juga diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan diharapkan menjadikan penindakan di Simbalang sebagai pintu masuk untuk mengungkap keseluruhan jaringan dugaan pertambangan ilegal.

Penegakan hukum terhadap PETI tidak cukup hanya dengan mengamankan orang-orang yang berada di lokasi. Apabila ditemukan bukti yang cukup, pihak yang terbukti menyediakan modal, mengendalikan kegiatan, memfasilitasi operasional, maupun terlibat dalam pelanggaran hukum harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jangan sampai proses penegakan hukum hanya menyentuh pekerja lapangan, sementara pihak yang terbukti berada di balik pendanaan dan pengendalian kegiatan tidak tersentuh.

Masyarakat tentu membutuhkan kepastian bahwa penanganan perkara ini berjalan transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.

Kini sejumlah hal menjadi perhatian publik, di antaranya status hukum empat unit ekskavator, jumlah orang yang diamankan, hasil pemeriksaan di lokasi, serta perkembangan penyelidikan terhadap dugaan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas PETI Simbalang.

Selain itu, masyarakat juga menantikan penjelasan resmi Polres Boltim mengenai langkah lanjutan penanganan perkara tersebut.

Penindakan terhadap pertambangan tanpa izin bukan hanya menyangkut persoalan administrasi perizinan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan, ketertiban masyarakat, serta kepastian penegakan hukum.

Pengusutan yang menyeluruh akan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa siapa pun yang terbukti melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

Catatan Redaksi, Berita ini disusun berdasarkan informasi awal mengenai operasi penindakan PETI di Simbalang. Dugaan keterkaitan nama Jeje dan Cheril belum merupakan fakta hukum dan masih memerlukan verifikasi. Redaksi membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. (***) 

Oscar Manoppo Tegaskan Penertiban Bukan Kewenangan Pemkab Boltim, Pemda Masih Tunggu Langkah Polda Sulut

 

EXPRESSINDONEWS– Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oscar Manoppo, angkat bicara terkait persoalan penertiban yang belakangan menjadi perhatian masyarakat, menyusul munculnya berbagai aspirasi dan keluhan warga yang mengaku turut merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

Saat diwawancarai mengenai perkembangan persoalan itu, Oscar menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim hingga kini masih menunggu tindak lanjut dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut).

Menurutnya, kewenangan dalam penanganan persoalan tersebut saat ini berada sepenuhnya di tangan Polda Sulut, bukan pada pemerintah kabupaten. Karena itu, Pemkab Boltim masih menempatkan diri dalam posisi menunggu proses dan langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian.

"Untuk saat ini, kami masih menunggu dari Polda Sulut. Kewenangan penuh ada pada Polda Sulut, bukan di Pemkab Boltim. Kami juga terus melakukan koordinasi," jelas Oscar Manoppo. Ia menegaskan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian tetap berjalan guna mengikuti perkembangan penanganan persoalan tersebut.

Di tengah berbagai respons masyarakat yang terdampak, publik kini menantikan kejelasan tindak lanjut dari pihak berwenang. Sementara itu, Pemkab Boltim menyatakan tetap menunggu perkembangan dari Polda Sulut sesuai kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi. (***)