Lomba Rakyat Demokrat, Momentum Perkuat Kebersamaan dan Serap Aspirasi Masyarakat

 

EXPRESSINDONEWS  — Semangat kemerdekaan terasa dalam agenda Lomba Rakyat Partai Demokrat yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus rangkaian HUT ke-25 Partai Demokrat.

Kegiatan tersebut bukan sekadar perayaan dengan berbagai perlombaan rakyat. Lebih dari itu, agenda ini menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, mempererat hubungan kader dengan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Partai Demokrat.

Menariknya, kegiatan serupa dilaksanakan secara serentak di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya Partai Demokrat untuk terus hadir dan membaur bersama masyarakat.

Partai Demokrat menegaskan, suara masyarakat dari berbagai daerah akan menjadi perhatian dan dapat diteruskan melalui anggota Fraksi Demokrat di DPR RI maupun kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini menjalankan tugas sebagai Menteri.

“Ini bukan hanya berpesta. Setelah kegiatan ini, kita akan masuk pada agenda konsolidasi, termasuk musyawarah daerah hingga ke tingkat bawah. Biarlah lomba rakyat ini menjadi momentum membangun kekeluargaan,” demikian semangat yang disampaikan dalam pembukaan kegiatan.

Agenda tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Mor Dominus Bastian, Sekretaris DPD Stendy Rondonuwu, Ketua Panitia Henry Walukow, Ketua DPC Demokrat Kota Manado Noortje Henny Van Bone, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Royke Anter, serta jajaran Fraksi Demokrat DPRD Kota Manado, di antaranya Lily Walandha, William Billy Kaeng, Cicilia Londong dan Deysi Lumowa.

Noortje: Demokrat Harus Dekat dengan Rakyat

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Noortje Henny Van Bone, mengatakan peringatan HUT ke-25 menjadi momentum bagi Demokrat untuk terus memperkuat keberadaan partai di tengah masyarakat.

Menurutnya, perayaan HUT Demokrat sengaja dikolaborasikan dengan semangat HUT ke-81 RI agar masyarakat dapat ikut merasakan suasana kebersamaan bersama partai.

“Di HUT ke-25 ini kami ingin membawa Partai Demokrat menjadi lebih baik. Kami berkolaborasi bersama masyarakat untuk merayakan HUT Demokrat dan HUT RI. Kami selalu ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mendekatkan masyarakat dengan Partai Demokrat.

Mor Bastian: Bukan Sekadar Lomba, Ini Konsolidasi

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Mor Dominus Bastian, menegaskan bahwa Lomba Rakyat merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT RI sekaligus HUT ke-25 Partai Demokrat yang puncaknya akan berlangsung pada 9 September 2026.

Menurutnya, berbagai agenda telah dilaksanakan secara bergilir di kabupaten dan kota setiap Jumat. Tujuannya jelas, yakni membawa Demokrat semakin dekat dengan masyarakat.

“Kita ingin Partai Demokrat lebih dekat dan membaur dengan masyarakat. Kita ingin mendengar aspirasi masyarakat agar nantinya dapat disalurkan melalui Partai Demokrat,” kata Mor.

Ia menilai, kegiatan rakyat seperti ini memiliki makna penting bagi konsolidasi internal partai sekaligus memperkuat hubungan antara kader dan masyarakat.

“Ini adalah bentuk konsolidasi partai. Ke depan masih ada agenda-agenda lanjutan yang akan kita laksanakan,” tegasnya.

Henry Walukow: Demokrat Ada Karena Rakyat

Ketua Panitia, Henry Walukow, menambahkan bahwa inti dari kegiatan tersebut adalah membangun kedekatan tanpa sekat antara Partai Demokrat dan masyarakat.

Menurutnya, partai politik tidak boleh berjarak dengan rakyat karena keberadaan partai pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

“Acara ini adalah bentuk kedekatan Demokrat dengan masyarakat. Tidak ada penghalang bagi kami. Kami tidak akan ada kalau tidak ada rakyat,” ujar Henry.

Dengan semangat kemerdekaan dan kekeluargaan, Lomba Rakyat Demokrat pun berlangsung dalam suasana riang dan penuh kebersamaan. Bagi Demokrat, pesta rakyat tersebut bukan akhir dari sebuah kegiatan, melainkan awal dari rangkaian konsolidasi untuk kembali mendengar, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di berbagai daerah.(***) 

Lomba Rakyat Demokrat Meriahkan HUT RI ke-81 dan HUT Partai Demokrat ke-25

 

EXPRESSINDONEWS-- Semarak menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-25 Partai Demokrat di Sulawesi Utara diwarnai dengan pelaksanaan Lomba Rakyat Partai Demokrat yang digelar serentak di seluruh kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut bukan sekadar ajang perlombaan dan hiburan rakyat. Di balik suasana riang dan penuh kekeluargaan, Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus hadir, mendengar suara masyarakat serta mempererat hubungan antara kader dengan rakyat.

Agenda ini dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Mor D. Bastian, Sekretaris Stendy Rondonuwu, Ketua Panitia Henry Walukow, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado Noortje Henny Van Bone, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, serta jajaran Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Manado, di antaranya Lily Walandha, William Billy Kaeng, Cicilia Londong dan Deysi Lumowa.

Dalam sambutannya, jajaran Partai Demokrat menegaskan bahwa momentum HUT ke-25 harus menjadi bagian dari perjalanan partai untuk terus berbuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aspirasi yang muncul dari masyarakat di berbagai daerah juga diharapkan dapat diteruskan melalui anggota Fraksi Demokrat di DPR RI maupun kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini mengemban amanah sebagai Menteri.

Karena itu, kegiatan ini ditegaskan bukan hanya tentang berpesta atau merayakan ulang tahun partai. Lomba rakyat menjadi ruang untuk membangun kebersamaan sekaligus memperkuat konsolidasi kader dan masyarakat.

“Kami buka dengan resmi agenda ini,” menjadi penanda dimulainya rangkaian perlombaan rakyat yang berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Noortje Henny Van Bone, mengatakan momentum HUT ke-25 menjadi kesempatan untuk membawa Partai Demokrat semakin dekat dengan masyarakat.

“HUT ke-25 tahun membawa Partai Demokrat jauh lebih baik. Kami berkolaborasi untuk masyarakat, merayakan HUT ke-25 Demokrat dan HUT RI ke-81 bersama rakyat. Kami selalu ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Kami membawa masyarakat lebih dekat dengan Partai Demokrat,” ujar Noortje.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Manado yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Stendy Rondonuwu, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi DPD dan DPC Partai Demokrat se-Sulawesi Utara.

“Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi DPD dan DPC di Sulut untuk memeriahkan HUT RI ke-81 dan HUT Demokrat ke-25. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dengan tujuan menjalin kebersamaan dengan seluruh kader,” katanya.

Menurutnya, konsep lomba rakyat sengaja dibuat sederhana, meriah dan dekat dengan masyarakat.

“Lomba rakyat yang kami laksanakan seperti pada umumnya, riang dan gembira untuk masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian HUT Partai Demokrat ke-25 ini selanjutnya tidak berhenti pada kegiatan perlombaan. Konsolidasi organisasi akan terus dilanjutkan melalui agenda musyawarah daerah hingga ke tingkat bawah.

Dengan demikian, Lomba Rakyat Demokrat menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ia menjadi ruang untuk membangun kekeluargaan, memperkuat soliditas kader dan memastikan Partai Demokrat tetap hadir di tengah masyarakat—mendengar aspirasi dan membawa suara rakyat ke ruang-ruang pengambilan kebijakan. (***) 

Dirga Lasut Latih Tim Pinabetengan Rimboka FC Ikut Turnamen Soeratin Resmi PSSI Sulut,Kuat Dengan Orang Tua

 

MINAHASA — Semangat pembinaan sepak bola usia dini terus ditunjukkan oleh masyarakat pecinta sepak bola di Kabupaten Minahasa. Salah satunya melalui keikutsertaan Tim Pinabetengan Rimboka FC dalam turnamen resmi PSSI Soeratin U13 yang memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Utara.

Keikutsertaan Pinabetengan dalam ajang resmi tersebut menjadi momentum penting bagi para pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding di level kompetitif. Tidak sekadar mengejar hasil pertandingan, kehadiran tim asal Minahasa ini menjadi bagian dari upaya membangun fondasi sepak bola sejak usia dini.

Tim Pinabetengan Rimboka FC mendapat sentuhan langsung dari sosok yang memiliki pengalaman di level nasional. Tim ini dilatih oleh Dirga Lasut, mantan pemain Tim Nasional Indonesia.

Pengalaman Dirga di dunia sepak bola diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus pembelajaran kepada para pemain muda, baik dari sisi teknik, disiplin, mental bertanding maupun pemahaman terhadap permainan.

Di bawah arahan sang pelatih, para pemain Pinabetengan dipersiapkan untuk menghadapi persaingan di turnamen Soeratin U13 yang merupakan salah satu kompetisi penting dalam pembinaan sepak bola usia muda.

Namun, kiprah Pinabetengan tidak berdiri sendiri. Di balik tim U13 tersebut terdapat proses pembinaan berjenjang yang telah dilakukan melalui Tim Soputan, sebuah tim junior yang menjadi wadah pengembangan pemain usia muda mulai dari kelompok U8 hingga U12.

Tim Soputan secara konsisten memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengenal dan mencintai sepak bola sejak usia dini. Bahkan, hampir setiap pekan tim junior tersebut mengikuti berbagai festival sepak bola kelompok umur U8 dan U9 yang digelar di sejumlah daerah di Sulawesi Utara.

Keaktifan mengikuti festival menjadi salah satu cara bagi para pemain muda untuk memperoleh jam terbang. Mereka tidak hanya berlatih di lapangan, tetapi juga belajar menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda, memahami arti kerja sama tim, serta membangun mental kompetitif sejak usia dini.

Menariknya, perjalanan Tim Soputan maupun Pinabetengan juga tidak terlepas dari dukungan besar para orang tua pemain.

Keterlibatan orang tua bukan hanya sebatas memberikan izin dan mendampingi anak saat bertanding.

Dalam berbagai kesempatan, para orang tua bahkan secara bersama-sama menggalang dukungan dengan cara patungan untuk memenuhi kebutuhan tim ketika mengikuti pertandingan atau festival sepak bola.

Semangat gotong royong tersebut menunjukkan bahwa pembinaan sepak bola usia dini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Klub, pelatih, pemain dan orang tua menjadi satu kesatuan yang saling menopang demi memberikan kesempatan terbaik bagi anak-anak untuk berkembang.

Bagi keluarga pemain, mengikuti festival dan turnamen bukan semata-mata tentang memenangkan pertandingan. Ada proses pendidikan karakter yang ingin dibangun melalui sepak bola, mulai dari kedisiplinan, sportivitas, keberanian, tanggung jawab hingga kemampuan menghargai rekan satu tim dan lawan.

Kini, kesempatan lebih besar datang kepada Tim Pinabetengan Rimboka FC. Untuk pertama kalinya dalam momentum ini, mereka ambil bagian dalam turnamen resmi PSSI Soeratin U13 Piala Gubernur Sulawesi Utara.

Ajang tersebut menjadi panggung bagi pemain-pemain muda Pinabetengan untuk menunjukkan hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani. Persaingan tentu tidak mudah karena mereka harus berhadapan dengan tim-tim usia muda terbaik dari berbagai daerah di Sulawesi Utara.

Namun, pengalaman bertanding secara rutin melalui Tim Soputan menjadi modal penting. Para pemain diharapkan mampu tampil percaya diri dan menikmati setiap pertandingan yang dijalani.

Kehadiran Pinabetengan juga memperlihatkan bahwa potensi sepak bola tidak hanya berada di pusat-pusat pembinaan yang sudah lebih dahulu dikenal. Dari Minahasa, proses pembinaan terus berjalan dengan dukungan masyarakat dan orang tua yang memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak mereka.

Dengan ditangani mantan pemain Timnas Indonesia Dirga Lasut, Tim Pinabetengan diharapkan mampu menjadikan keikutsertaan di Soeratin U13 sebagai pengalaman berharga untuk membentuk generasi pesepak bola berikutnya.

Sementara Tim Soputan akan terus menjadi bagian dari proses regenerasi, mempersiapkan pemain-pemain muda dari U8 hingga U12 sebelum nantinya naik ke kelompok usia yang lebih tinggi.

Bagi Pinabetengan, perjalanan di Soeratin U13 bukan sekadar tentang mengejar trofi Piala Gubernur. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan secara konsisten, ditopang kerja keras pelatih, pemain serta dukungan orang tua, dapat membuka jalan bagi anak-anak Minahasa untuk tampil di kompetisi resmi PSSI.

Semangat tersebut diharapkan terus dipertahankan. Sebab, dari festival-festival kecil yang diikuti anak-anak usia dini, bisa lahir pemain-pemain hebat yang suatu saat bukan hanya membawa nama Pinabetengan dan Minahasa, tetapi juga Sulawesi Utara di panggung sepak bola nasional.

( Chandra Matheos )

Victor Mailangkay Dipercaya Pimpin IKA FH Unsrat, Reorganisasi Alumni Resmi Dimulai

 

EXPRESSINDONEWS — Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (IKA FH Unsrat) memasuki babak baru. Setelah sempat mengalami kekosongan kepengurusan, organisasi yang menjadi wadah para alumni Fakultas Hukum Unsrat itu kini kembali memiliki kepemimpinan.

Dr. Victor Mailangkay, S.H., M.H., alumni Fakultas Hukum Unsrat angkatan 1977 yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dipercaya menjadi Ketua IKA FH Unsrat untuk masa bakti 2026–2029.

Penetapan tersebut lahir melalui rapat konsolidasi para koordinator angkatan yang digelar Selasa, 18 Agustus 2026, atau sehari sebelum puncak Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Unsrat.

Forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali berbagai elemen alumni sekaligus menata ulang organisasi agar dapat berjalan secara lebih terarah.

Selain menetapkan Victor Mailangkay sebagai ketua, rapat juga menyepakati mantan Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Prof. Donald Rumokoy, sebagai bagian dari Dewan Penasihat IKA FH Unsrat.

Proses konsolidasi ini sebelumnya diinisiasi jajaran Dekanat FH Unsrat dengan membentuk tim khusus beranggotakan enam orang. Tim tersebut bertugas membangun komunikasi dan merangkul kembali para alumni dari berbagai angkatan.

Rapat konsolidasi dipimpin Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH Unsrat, Debby Telly Antow, S.H., M.H., dengan Carlo Gerungan sebagai sekretaris sidang. Dekan FH Unsrat, Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, S.H., M.H., turut hadir dalam forum tersebut.

Telly Antow menjelaskan, proses reorganisasi dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan perwakilan dari masing-masing angkatan.

“Sebagai Wakil Dekan 3, saya dipercayakan oleh Dekan untuk memediasi proses ini, termasuk memperbarui tata tertib organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap angkatan mengirimkan perwakilan, dan masing-masing sepakat mengusulkan Bapak Victor Mailangkay sebagai Ketua IKA,” jelasnya.

Usai penetapan ketua, proses berikutnya diarahkan pada penyusunan struktur kepengurusan secara menyeluruh.

Forum membentuk tim formatur yang diketuai langsung oleh Victor Mailangkay. Tim tersebut beranggotakan Toar Palilingan, S.H., M.H., Marthen Manoppo, Reza Sofyan, Youla Lariwa, serta unsur ex-officio dari pihak Dekanat FH Unsrat.

Tim formatur nantinya bertugas merumuskan komposisi kepengurusan IKA FH Unsrat untuk periode 2026–2029, dengan memperhatikan keterwakilan alumni dari berbagai angkatan.

Toar Palilingan mengatakan, setelah ketua terpilih ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah melengkapi struktur organisasi agar IKA FH Unsrat dapat segera menjalankan program-programnya.

“Saat ini, Ketua Terpilih Dr. Victor Mailangkay memimpin tim formatur menyusun komposisi lengkap kepengurusan IKA FH Unsrat untuk masa bakti tiga tahun mendatang,” ungkap Toar.

Dengan terbentuknya kepemimpinan baru dan tim formatur, IKA FH Unsrat diharapkan kembali menjadi ruang bersama bagi para alumni untuk memperkuat jejaring, menjaga hubungan antargenerasi, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan Fakultas Hukum Unsrat dan masyarakat Sulawesi Utara.(***) 

Victor Mailangkay: Wisuda Unsrat Bukan Akhir, Lulusan Harus Berani Menciptakan Peluang

 

EXPRESSINDONEWS--  Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J. Mailangkay, menghadiri Wisuda Gelombang I Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), mewakili Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E.

Prosesi wisuda berlangsung di Auditorium Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo. Momen tersebut menjadi ruang untuk merayakan keberhasilan para lulusan sekaligus mengingatkan bahwa perjalanan mereka belum berakhir.

Dalam kesempatan itu, Victor menyampaikan bahwa wisuda bukan sekadar seremoni atau simbol keberhasilan akademik. Di balik toga yang dikenakan para lulusan, terdapat perjalanan panjang yang diwarnai perjuangan, tugas, kegagalan, tekanan, hingga pengorbanan keluarga.

Menurutnya, kebahagiaan pada hari wisuda tidak hanya dirasakan para wisudawan dan wisudawati. Orang tua juga menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut karena selama proses pendidikan mereka ikut menopang perjuangan anak-anaknya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saya menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Sam Ratulangi,” ujar Victor.

Ia menegaskan, gelar akademik yang diperoleh hari ini bukanlah garis akhir. Justru, menurut Victor, wisuda merupakan pintu masuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, dengan tantangan yang jauh lebih kompleks.

Para lulusan, katanya, akan menghadapi dunia yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Penolakan, kegagalan, persaingan dan berbagai tekanan dapat menjadi bagian dari perjalanan setelah meninggalkan bangku kuliah.

Karena itu, Victor meminta para lulusan tidak mudah menyerah. Ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus diwujudkan melalui kerja nyata, integritas, karakter dan keberanian untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga berharap lulusan Unsrat tidak berhenti pada orientasi mencari pekerjaan. Lebih dari itu, mereka didorong mampu menjadi pencipta peluang, membuka lapangan kerja dan mengambil peran dalam pembangunan daerah maupun nasional.

“Jangan hanya bangga karena hari ini memakai toga. Buatlah orang tua bangga karena setelah memakai toga, kalian menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat dan lebih berguna,” pesannya.

Dalam agenda tersebut, Victor turut hadir bersama Plt. Rektor Universitas Sam Ratulangi Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Kapolda Sulawesi Utara Irjen. Pol. Dr. Roycke Langie, S.I.K., M.H., serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Drs. Jahja Rondonuwu, M.Si.

Menutup pesannya, Victor mengajak para lulusan untuk terus belajar dan melangkah menghadapi masa depan tanpa melupakan proses serta orang-orang yang telah mengantarkan mereka hingga mencapai titik tersebut.

“Selamat memasuki babak baru kehidupan. Teruslah melangkah, teruslah belajar, dan jangan pernah lupa dari mana kalian memulai,” tutup Victor.

Bagi para lulusan Unsrat, toga yang dikenakan hari ini bukan sekadar tanda telah menyelesaikan pendidikan. Ia menjadi simbol awal dari tanggung jawab baru: membuktikan bahwa ilmu dan pendidikan mampu melahirkan manusia yang berkarya, mandiri dan memberi manfaat bagi Sulawesi Utara serta Indonesia. (***) 

Tambang Boltim Diperdebatkan: DPRD dan Pemkab Dorong Jalan Tengah untuk Penambang Rakyat

 

EXPRESSINDONEWS--  Polemik aktivitas pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali mengemuka. Perdebatan tidak hanya menyangkut persoalan legalitas, tetapi juga bagaimana pemerintah menyikapi keberadaan ribuan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pertambangan rakyat.

Wakil Ketua DPRD Boltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Medy Lensun, bersama anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Revly Lengkong dan Wakil Bupati Boltim Argo V. Suamiku, menyampaikan pandangan mengenai kondisi pertambangan di daerah tersebut saat ditemui di salah satu warung kopi di Manado, Selasa (19/8/2026).

Medy mengatakan, kekayaan mineral, terutama emas, menjadi salah satu potensi besar yang dimiliki Boltim. Hampir setiap wilayah kecamatan, menurutnya, memiliki sejarah maupun potensi aktivitas pertambangan.

“Boltim memang daerah yang kaya sumber daya mineral, terutama emas. Dari tujuh kecamatan yang ada, hampir semuanya memiliki potensi deposit emas, termasuk Modayag Barat,” kata Medy.

93 Usulan WPR, 25 Blok Diakomodasi

Medy mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim sebelumnya telah mengajukan sekitar 93 wilayah untuk masuk dalam skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dari usulan tersebut, sebanyak 25 blok WPR disebut telah mendapatkan ruang untuk diakomodasi dan selanjutnya akan dituangkan dalam regulasi pemerintah provinsi.

Menurut Medy, selain WPR, Boltim juga memiliki sejumlah aktivitas pertambangan yang telah memiliki legalitas, mulai dari izin eksplorasi, izin pascatambang hingga perizinan yang berkaitan dengan koperasi.

Namun, ia meminta persoalan pertambangan tidak hanya diarahkan kepada satu nama atau satu kelompok tertentu.

Medy menilai keberadaan penambang rakyat di Boltim memiliki akar sejarah panjang. Aktivitas tersebut telah berlangsung sejak masa sebelum Indonesia merdeka dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah.

“Jangan persoalan tambang hanya diarahkan kepada satu orang. Kita harus melihat sejarahnya. Penambang rakyat di Boltim jumlahnya sangat banyak dan sudah berlangsung sejak lama,” ujarnya.

Ia menyebut beberapa kawasan seperti Tobongon, Kotabunan, Mintu dan Lanut sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang pertambangan rakyat.

Soroti Penggunaan Alat Berat

Di tengah polemik penambangan rakyat, Medy justru mempertanyakan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang menggunakan alat berat.

Ia menyinggung sejumlah wilayah, termasuk Buyat dan Garini, yang menurutnya terdapat aktivitas dengan penggunaan alat berat dalam waktu yang cukup panjang.

Medy mempertanyakan mengapa penertiban seolah hanya diarahkan kepada aktivitas tertentu, sementara kegiatan pertambangan menggunakan alat berat juga disebut masih berlangsung.

“Kalau memang yang menjadi persoalan adalah aktivitas tanpa izin, maka penanganannya harus konsisten. Jangan sampai yang satu disorot, sementara yang lain luput dari pengawasan,” tegasnya.

Ia bahkan mempertanyakan keberadaan ratusan alat berat yang menurutnya telah melakukan pembukaan lahan dan pengerukan di sejumlah lokasi.

“Kalau kita bicara objektif, ada banyak alat berat yang mengeruk kekayaan Boltim. Kalau lingkungan mengalami kerusakan dan tidak ada penerimaan kepada daerah, maka pengawasan harus dipertanyakan. Di mana APH?” katanya.

Menurut Medy, kritik tersebut bukan berarti dirinya membenarkan kegiatan pertambangan tanpa izin. Ia justru mendorong agar penegakan hukum dilakukan terhadap seluruh aktivitas yang memang melanggar aturan.

“Jangan Hanya Lihat yang Terlihat”

Medy juga menyinggung sosok penambang yang dikenal publik dengan sebutan Amang.

Menurutnya, perhatian masyarakat terhadap Amang salah satunya muncul karena aktivitasnya terbuka dan hasil tambangnya kerap ditampilkan kepada publik.

Ia menduga masih terdapat aktivitas pertambangan dengan skala jauh lebih besar yang tidak banyak diketahui masyarakat karena berlangsung secara tertutup.

“Amang mungkin terlihat karena dia terbuka dan sering menunjukkan hasilnya. Tetapi jangan lupa, ada aktivitas lain yang skalanya jauh lebih besar dan tidak terekspos,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta media maupun aparat penegak hukum melihat persoalan pertambangan Boltim secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan siapa yang paling terlihat di ruang publik.

WPR Bukan Akhir Persoalan

Medy menyambut positif adanya 25 blok WPR yang telah diakomodasi untuk Boltim. Namun, ia mengingatkan bahwa penetapan WPR belum serta-merta membuat masyarakat bisa langsung menambang secara legal.

Menurutnya, setelah wilayah ditetapkan sebagai WPR, masyarakat masih harus memenuhi tahapan perizinan, termasuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“WPR itu baru wilayahnya. Masyarakat masih harus masuk ke proses IPR. Kalau prosesnya rumit dan membutuhkan biaya besar, jangan sampai WPR justru belum bisa dirasakan manfaatnya oleh penambang rakyat,” jelasnya.

Medy kemudian menawarkan gagasan agar pemerintah memberikan ruang khusus bagi penambang tradisional lokal dengan aturan yang jelas.

Ia mengusulkan pemerintah terlebih dahulu memetakan potensi pertambangan di masing-masing kecamatan, kemudian menyediakan kawasan tertentu yang dapat dikelola masyarakat lokal dengan metode pertambangan yang dibatasi.

Ia menekankan bahwa aktivitas tersebut tidak boleh menggunakan alat berat maupun metode yang berpotensi menyebabkan kerusakan besar.

“Tidak boleh menggunakan alat berat, tidak boleh open pit, dan tidak menggunakan metode hidrolis. Kalau pertambangan rakyat tradisional, konsep underground harus dipertimbangkan,” katanya.

Medy mencontohkan aktivitas pertambangan tradisional di Panang dan Tobongon yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan bahkan lebih dari seratus tahun.

Menurutnya, pola tambang bawah tanah membuat pembukaan lahan tidak sebesar aktivitas tambang terbuka.

“Panang dan Tobongon sudah lama melakukan aktivitas underground dan depositnya masih ada. Berbeda dengan open pit yang dalam waktu singkat bisa membuka lahan sangat luas,” ujarnya.

Wabup: Komitmen kepada Penambang Rakyat

Sementara itu, Wakil Bupati Boltim Argo V. Suamiku menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat penambang merupakan bagian dari komitmen politik pemerintahan daerah.

Argo mengatakan dukungan dari komunitas penambang rakyat turut menjadi bagian dari perjalanan politik dirinya bersama Bupati Boltim.

“Dalam kampanye kami sudah menyampaikan komitmen untuk berpihak kepada penambang rakyat. Dukungan dari komunitas penambang juga menjadi bagian penting dalam perjalanan kami,” katanya.

Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendorong pemetaan dan pengusulan wilayah pertambangan rakyat kepada pemerintah provinsi.

Argo menyebut Boltim mendapatkan alokasi 25 blok WPR, yang menurut informasi yang diterimanya menjadi jumlah terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara.

Namun, ia mengakui persoalan di lapangan masih cukup kompleks.

Argo menyebut masih ada aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin, termasuk kegiatan yang menggunakan alat berat dan membuka lahan secara luas.

“Yang menjadi persoalan adalah ada aktivitas yang belum memiliki izin tetapi sudah menggunakan alat berat dan melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran. Itu yang perlu menjadi perhatian,” katanya.

Di sisi lain, Argo membedakan aktivitas tersebut dengan pola pertambangan tradisional yang dilakukan masyarakat.

Menurutnya, sebagian besar penambang rakyat bekerja dalam skala kecil, dengan bukaan lahan terbatas dan metode penggalian secara vertikal.

“Penambang rakyat umumnya bekerja dengan skala kecil. Mereka menggali lubang dan areanya tidak terlalu luas, sehingga karakter kerusakannya berbeda dengan kegiatan open pit menggunakan alat berat,” jelasnya.

Pemerintah Tak Pertentangkan Rakyat dan Investor

Argo menegaskan pemerintah tidak ingin membenturkan kepentingan penambang rakyat dengan perusahaan pertambangan.

Menurutnya, perusahaan yang telah mengantongi izin tetap memiliki ruang untuk menjalankan investasi. Namun, keberadaan perusahaan harus memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat lokal.

“Pemerintah mendukung masyarakat dan juga mendukung perusahaan yang legal serta memiliki izin yang sah,” tegasnya.

Ia menambahkan, investasi pertambangan idealnya tidak hanya mengambil sumber daya alam, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Boltim.

Jeffrey: Penambang Kecil Jangan Hanya Ditertibkan

Sementara itu, Aktivis Pemerhati Sosial Jeffrey Sorongan menyatakan dukungan terhadap gagasan yang disampaikan Medy Lensun dan Argo V. Suamiku.

Jeffrey menilai keberadaan penambang rakyat harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang memberikan kepastian hukum, bukan semata-mata pendekatan penertiban.

“Saya mendukung sikap Wabup dan Wakil Ketua DPRD. Penambang kecil jangan hanya ditertibkan. Mereka harus diberikan ruang dan kepastian hukum untuk mencari nafkah,” ujar Jeffrey.

Menurutnya, keberadaan WPR harus benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat lokal. Pada saat yang sama, penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal juga harus dilakukan secara menyeluruh.

“Kalau memang ilegal, siapa pun harus ditindak. Jangan tebang pilih. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya datang ketika melakukan penertiban,” tegasnya.

Jeffrey menilai pemerintah memiliki pekerjaan besar untuk menyatukan kepentingan masyarakat, dunia usaha, lingkungan dan kepastian hukum.

Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Menikmati Emas Boltim?

Rangkaian pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan Boltim bukan sekadar persoalan antara legal dan ilegal.

Di satu sisi, pemerintah dan aparat memiliki kewajiban menindak aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan. Namun di sisi lain, terdapat realitas sosial berupa masyarakat yang telah bertahun-tahun menggantungkan penghidupan dari pertambangan rakyat.

Karena itu, penataan sektor pertambangan membutuhkan kebijakan yang tidak berhenti pada penertiban.

WPR dan IPR harus mampu memberikan kepastian bagi masyarakat lokal, sementara aktivitas perusahaan wajib berada dalam koridor perizinan dan memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Pengawasan juga menjadi kunci. Aktivitas pertambangan dengan alat berat dan metode yang berpotensi memperluas kerusakan lingkungan harus mendapatkan perhatian yang sama dengan aktivitas pertambangan rakyat.

Pada akhirnya, kekayaan emas Boltim menghadirkan satu pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan sumber daya alam yang ada di tanah Boltim benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Boltim?

Jawabannya membutuhkan keberanian pemerintah untuk menata, ketegasan aparat dalam mengawasi, kepastian hukum bagi penambang rakyat, serta tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan investasi.

Bukan sekadar siapa yang menambang, tetapi siapa yang mendapatkan manfaat, bagaimana lingkungan dijaga, dan apakah masyarakat lokal mendapatkan ruang yang adil dari kekayaan alam di daerahnya sendiri. (***) 

Oknum Anggota DPRD Boltim Rici alias RCA Disorot, Warga Pertanyakan Aktivitas Excavator di PETI Mopatu

 

EXPRESSINDONEWS — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Mopatu, Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Boltim berinisial RCA alias Rich.

Sorotan kali ini bukan semata soal aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut pertanyaan warga terhadap dugaan keterlibatan seorang wakil rakyat dalam kegiatan pertambangan yang disebut menggunakan alat berat jenis excavator.

Sejumlah warga yang mengetahui aktivitas di lokasi mengungkapkan, kegiatan pertambangan tersebut disebut telah berlangsung cukup lama. Mereka mempertanyakan bagaimana aktivitas dengan penggunaan alat berat dapat berjalan apabila memang tidak memiliki dasar perizinan yang sah.

“Yang kami pertanyakan, kalau memang aktivitas itu tidak memiliki izin, kenapa bisa terus berjalan? Apalagi yang disebut-sebut mengelola adalah orang yang punya jabatan sebagai anggota DPRD,” ujar warga setempat.

Warga menyebut aktivitas tersebut telah berlangsung sekitar satu setengah tahun. Mereka juga menduga alat berat masih digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan Mopatu.

Bagi masyarakat, status sebagai anggota DPRD justru membuat persoalan ini perlu mendapat perhatian lebih serius. Sebab, seorang wakil rakyat semestinya menjadi bagian dari upaya menjaga kepentingan masyarakat dan memastikan aturan berjalan sebagaimana mestinya.

“Jangan karena punya jabatan lalu persoalan seperti ini tidak diperiksa. Kalau benar legal, silakan tunjukkan legalitasnya. Kalau tidak legal, tentu harus diproses sesuai aturan,” kata warga lainnya.

Dugaan keterlibatan RCA alias Rici dalam aktivitas PETI tersebut menjadi pertanyaan yang kini perlu dijawab secara terbuka. Aparat penegak hukum diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan pekerja atau penyitaan alat berat, tetapi turut menelusuri siapa pemilik lahan, pengelola, pemodal dan pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.

Terlebih, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, warga menilai dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dikaitkan dengan seorang anggota dewan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.

“Kalau masyarakat biasa melakukan kesalahan, pasti diperiksa. Kami hanya ingin hukum juga berlaku sama kepada orang yang memiliki jabatan,” tegas warga.

Persoalan ini juga menyangkut potensi kerusakan lingkungan. Penggunaan excavator dalam aktivitas pertambangan dapat menimbulkan perubahan bentang lahan dan dampak terhadap kawasan sekitar apabila dilakukan tanpa pengelolaan lingkungan dan perizinan yang sesuai.

Warga pun mendesak aparat terkait, termasuk kepolisian dan instansi teknis, melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi Mopatu untuk memastikan status kegiatan tersebut.

Jika nantinya ditemukan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin, masyarakat meminta proses hukum tidak hanya menyasar operator di lapangan.

Pertanyaan besarnya kini mengarah kepada oknum anggota DPRD Boltim yang disebut-sebut warga: apakah aktivitas pertambangan di Mopatu tersebut benar berada dalam penguasaannya, siapa yang mengoperasikan excavator, dan atas dasar izin apa kegiatan itu berlangsung?

Hingga berita ini diterbitkan, RCA alias Rici masih dalam upaya konfirmasi untuk memberikan penjelasan atas dugaan tersebut. Seluruh tudingan dalam pemberitaan ini masih berupa informasi dan klaim yang perlu diverifikasi melalui proses pemeriksaan aparat penegak hukum. (***)