Oskar Manoppo Pastikan Pemda Tak Diam, 25 WPR Boltim Menunggu IPR

 

EXPRESSINDONEWS-- Penetapan 25 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menjadi langkah penting dalam penataan aktivitas pertambangan rakyat. Dari 63 blok WPR yang ditetapkan di Sulawesi Utara, sebanyak 25 blok berada di Boltim. 

Namun, penetapan WPR tersebut belum otomatis membuat aktivitas pertambangan dapat berjalan secara legal. Masyarakat masih menunggu tahapan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta kepastian teknis pelaksanaannya. 

Bupati Boltim Oskar Manoppo menegaskan, pemerintah daerah terus mengawal proses tersebut dan telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

“IPR saya sudah konsultasi dengan Pak Gubernur dan masih menunggu persetujuan dari pusat. Pemda tidak diam dalam hal IPR ini,” ujar Oskar.

Ia pun meminta masyarakat, khususnya para penambang rakyat, untuk tetap bersabar karena proses penerbitan IPR masih berjalan.

“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar, karena hal ini masih dalam proses,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemkab Boltim juga menyebut telah mengusulkan puluhan titik WPR kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat. 

Kini, masyarakat menunggu agar penetapan WPR tersebut segera ditindaklanjuti dengan kepastian IPR, titik dan batas wilayah, sehingga aktivitas pertambangan rakyat dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum. (***) 

Kadis PUPR Boltim Tegaskan Air di Buyat Berfungsi, Gangguan Disebut Dipicu Kerusakan Pipa

 

EXPRESSINDONEWS-- Persoalan layanan air bersih di wilayah Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mendapat penjelasan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Boltim, Haris Pratama Sumanta, ST.

Saat dikonfirmasi terkait kondisi pelayanan air di Buyat, Haris menegaskan bahwa layanan air sebenarnya sudah berjalan. Menurutnya, gangguan yang terjadi lebih disebabkan oleh sejumlah kendala teknis, terutama kerusakan jaringan pipa.

“Air sudah jalan. Kendala-kendala yang sering terjadi, ada aktivitas alat berat di atas yang sering menyebabkan pipa pecah dan mengganggu layanan,” tegas Haris.

Ia juga membantah anggapan yang menyebut bahwa selama dua tahun terakhir layanan air di wilayah tersebut tidak berjalan sama sekali.

Menurut Haris, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ia bahkan menyatakan siap mempertanggungjawabkan keterangannya tersebut.

“Kalau bilang selama dua tahun ini tidak jalan, itu salah. Dan saya bisa pertanggungjawabkan,” ujarnya.

Haris menjelaskan, gangguan distribusi air tidak serta-merta menunjukkan bahwa sistem pelayanan tidak berfungsi. Kerusakan pipa akibat aktivitas alat berat di sekitar jaringan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan suplai air kepada masyarakat terganggu.

Pihak Dinas PUPR Boltim pun diharapkan terus melakukan pengawasan dan penanganan terhadap jaringan yang mengalami kerusakan, sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat Buyat dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. (***) 

Kunjungi Rutan Malendeng, Elryc Mosal: Setiap Orang Punya Kesempatan untuk Berubah

 

EXPRESSINDONEWS--  Kunjungan ke Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng menjadi momentum reflektif bagi Anggota DPRD Kota Manado dari Komisi III, Elryc Milan Maesa Mosal.

Dalam kunjungannya, Mosal mengaku pertemuan dengan para warga binaan mengingatkannya bahwa di balik setiap kesalahan yang dilakukan seseorang, tetap ada sisi kemanusiaan, keluarga, pergumulan, serta harapan untuk memperbaiki kehidupan.

Mosal menyampaikan bahwa proses hukum yang sedang dijalani para warga binaan tidak semestinya menghilangkan harapan mereka untuk berubah dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

“Melihat wajah-wajah para terpidana, saya kembali diingatkan pada pesan Alkitab bahwa setiap manusia pernah jatuh, tetapi selalu ada kesempatan untuk bertobat, berubah, dan menemukan jalan pulang,” ujar Mosal.

Ia kemudian mengutip pesan dalam Matius 7:1, “Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.”

Menurut Mosal, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Karena itu, selain menjalani proses hukum sesuai ketentuan, para warga binaan juga membutuhkan ruang untuk melakukan introspeksi dan membangun kembali harapan.

“Di balik setiap kesalahan, ada kehidupan, keluarga, pergumulan, dan harapan,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, Mosal berharap proses pembinaan di dalam Rutan dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan para warga binaan untuk mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

Ia juga berharap para warga binaan diberikan kekuatan untuk menjalani seluruh proses yang ada, sekaligus membuka hati untuk melakukan perubahan.

“Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani proses ini, membuka hati untuk pertobatan, dan memberi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik,” pungkasnya. (***) 

Hari Kesaktian Pancasila, Victor Mailangkay: Pancasila Harus Menjadi Cara Hidup

 

EXPRESSINDONEWS--  Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2026 menjadi momentum untuk kembali merefleksikan pentingnya menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar agenda seremonial, tetapi sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, sejarah telah mencatat bahwa Indonesia pernah menghadapi berbagai ujian yang dapat mengancam persatuan bangsa. Namun, Indonesia mampu tetap berdiri kokoh karena kekuatan persatuan dan kesetiaan terhadap nilai-nilai Pancasila.

“Kesaktian Pancasila adalah pengingat bahwa Indonesia pernah diuji, namun tetap berdiri tegak karena persatuan,” demikian pesan Victor Mailangkay dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026.

Ia menegaskan, Pancasila tidak seharusnya hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial.

“Mari kita jaga Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai cara hidup, cara kerja, dan cara kita saling menghormati di Bumi Nyiur Melambai,” pesannya.

Bagi Sulawesi Utara yang dikenal dengan keberagaman masyarakatnya, semangat persatuan dan toleransi menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pun diharapkan menjadi pengingat bersama bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun daerah dan bangsa secara bersama-sama.

Dengan semangat Pancasila, masyarakat Sulawesi Utara diharapkan terus menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan serta memperkuat kebersamaan demi terwujudnya daerah yang aman, rukun dan maju. (***) 

Jimmy Gosal: Anak Adalah Investasi, Jangan Ada yang Kehilangan Hak Pendidikan

 

EXPRESSINDONEWS-- Pendidikan anak tidak sekadar berbicara tentang ruang kelas, buku dan ijazah. Di balik setiap anak yang bersekolah, ada investasi jangka panjang yang menentukan seperti apa wajah Kota Manado dalam 10, 20 hingga 30 tahun mendatang.

Karena itu, persoalan anak putus sekolah dinilai tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Ketika seorang anak kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depannya, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan arah pembangunan daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Manado, Jimmy Gosal, saat menghadiri Launching dan Sosialisasi Gema Makase (Gerakan Masyarakat Manado Kembalikan Anak Bersekolah) di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota Manado, Kamis (1/10/2026).

Menurut Gosal, pemerintah harus melihat pendidikan sebagai sebuah investasi besar bagi daerah. Anak-anak yang saat ini duduk di bangku sekolah merupakan generasi yang nantinya akan menjadi tenaga profesional, pelaku usaha, pemimpin, maupun bagian penting dari kehidupan sosial Kota Manado.

“Anak putus sekolah ini, itulah awal mulanya muncul peks-peks. Ini berhubungan dengan tingkat kriminal yang muncul di Kota Manado akibat banyak anak putus sekolah,” ujar Gosal.

Ia menilai pencegahan harus dilakukan sebelum seorang anak benar-benar meninggalkan sekolah. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan mendeteksi sejak dini anak-anak yang mulai mengalami persoalan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, keluarga, lingkungan maupun persoalan sosial lainnya.

Bagi Gosal, mengembalikan anak ke sekolah berarti menyelamatkan investasi daerah untuk masa depan.

Program Gema Makase yang digagas Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pun mendapat dukungan DPRD Manado. Namun, dukungan tersebut diikuti dengan harapan agar program benar-benar memiliki hasil yang terukur dan menyentuh anak-anak yang membutuhkan.

“Lembaga DPRD Manado sangat mendukung setiap program Pemkot Manado sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat Manado, lebih khusus terkait pengentasan anak putus sekolah,” tegasnya.

Gosal juga mengingatkan pentingnya koordinasi antarlembaga. Penanganan anak putus sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta berbagai pihak lainnya.

“Jangan sampai penganggarannya tumpang tindih,” katanya.

Ia kemudian mendorong agar pemerintah menggunakan pendekatan berbasis data. Pendataan dapat dilakukan di setiap kecamatan untuk mengetahui secara nyata jumlah anak yang tidak lagi bersekolah sekaligus mengidentifikasi penyebabnya.

Bahkan, satu wilayah dapat dijadikan percontohan penanganan sebelum pola tersebut dikembangkan ke kecamatan lainnya.

“Supaya jadi contoh untuk kecamatan lainnya,” ujarnya.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar Gema Makase tidak berhenti sebagai program atau kegiatan seremonial. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah menemukan anak yang telah keluar dari sistem pendidikan, memahami persoalan yang mereka hadapi, kemudian membuka kembali jalan agar mereka dapat bersekolah.

Sebab, investasi terbesar sebuah daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia yang akan mengelola pembangunan tersebut di masa depan.

Kota Manado hari ini sedang menyiapkan generasi yang akan menentukan wajah kota ini dua dekade mendatang. Anak-anak yang sekarang mendapatkan pendidikan dengan baik berpotensi menjadi kekuatan utama bagi kemajuan ekonomi, sosial dan pembangunan daerah.

Sebaliknya, ketika anak-anak kehilangan akses pendidikan, daerah berisiko kehilangan bagian dari potensi sumber daya manusianya.

Karena itu, persoalan anak putus sekolah harus ditempatkan sebagai agenda serius pembangunan Kota Manado. Pemerintah, DPRD, sekolah, keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar.

Sebab, menyekolahkan anak hari ini bukan sekadar memenuhi kewajiban pendidikan. Itu adalah investasi Kota Manado untuk 20 tahun ke depan. (***) 

Victor Mailangkay Tinggalkan NasDem, Pesan Michael Tungari Jadi Sorotan: Beda Langkah, Persaudaraan Tetap Ada

 

EXPRESSINDONEWS--  Keputusan Johanis Victor Mailangkay untuk meninggalkan Partai NasDem tidak hanya menjadi bagian dari dinamika politik Sulawesi Utara, tetapi juga memunculkan berbagai respons dari mereka yang selama ini berjalan bersama.

Salah satu pesan yang menarik perhatian datang dari Michael Tungari. Alih-alih menyoroti perbedaan politik, Tungari memilih menyampaikan pesan yang sarat makna tentang persahabatan, penghormatan dan pengabdian.

“Terima kasih kaka Victor atas kebersamaan, persahabatan, dan setiap langkah yang pernah kita lalui bersama,” ungkap Tungari.

Bagi Tungari, perubahan langkah politik merupakan bagian dari perjalanan setiap orang. Namun, keputusan untuk mengambil jalan berbeda tidak serta-merta menghapus hubungan yang telah terbangun.

“Setiap perjalanan memiliki waktunya, dan setiap pengabdian memiliki jalannya masing-masing. Perbedaan langkah tidak menghapus rasa hormat, dan perubahan posisi tidak menghapus persaudaraan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pesan penting di tengah dinamika politik yang kini mengiringi langkah Victor Mailangkay.

Tungari juga menyampaikan dorongan agar Victor tetap melanjutkan pengabdian, terlepas dari posisi dan wadah politik yang nantinya dipilih.

“Teruslah melangkah, teruslah mengabdi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan di mana kita berdiri, tetapi apa yang kita berikan bagi negeri,” katanya.

Pesan itu sekaligus memperlihatkan bahwa perubahan kendaraan politik tidak selalu harus dimaknai sebagai berakhirnya sebuah hubungan. Ada sejarah kebersamaan dan persahabatan yang tetap dihargai meski arah perjalanan politik mulai berbeda.

Di penghujung pesannya, Tungari menutup dengan sebuah kalimat yang memiliki ikatan kuat dengan perjalanan politik Victor selama berada di NasDem.

Kini, setelah Victor Mailangkay menyatakan mundur dari NasDem, perhatian publik tentu tertuju pada langkah politik berikutnya. Ke mana Victor akan membawa perjalanan pengabdiannya selanjutnya masih menjadi bagian dari dinamika politik Sulawesi Utara. (***) 

Pansus DPRD Manado Turlap ke Rutan dan PKBI, Soroti Rehabilitasi hingga Peredaran Lem Eha Bond

 

EXPRESSINDONEWS--  Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Manado yang diketuai Ferdinand Djeki Dumais melakukan kunjungan lapangan (turlap) ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Manado di Malendeng dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan Prekursor Narkotika).

Dalam turlap tersebut, Ferdinand Djeki Dumais didampingi anggota Pansus Herry Kolondam, Tommy Parasan, Lady Olga dan Roy Ticoalu. Kehadiran Pansus di dua lokasi tersebut untuk menggali secara langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi, pelayanan kesehatan hingga pembinaan terhadap warga binaan.

Secara prinsip, Ranperda ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik melalui layanan medis maupun sosial.

Dalam kunjungan ke PKBI, Pansus mendapatkan sejumlah masukan penting mengenai mekanisme rehabilitasi bagi pengguna NAPZA.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketentuan terkait kartu lapor diri, di mana masa perawatan yang hanya dilakukan dua kali dinilai belum maksimal. PKBI berharap masa perawatan dapat berlangsung lebih komprehensif dan berkelanjutan hingga pengguna NAPZA dinyatakan pulih atau memenuhi kriteria untuk mengakhiri proses rehabilitasi.

PKBI juga menyampaikan harapan agar perkara kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil dapat menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda. Untuk kasus kepemilikan di bawah satu gram, misalnya, diharapkan terdapat ruang rehabilitasi bagi pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini turut dikaitkan dengan kasus warga binaan bernama Yoshua yang disebut dalam pertemuan tersebut. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan Pansus dalam merumuskan regulasi yang tetap memperhatikan aspek keadilan, pemulihan dan rehabilitasi.

Sementara itu, dari kunjungan ke Rutan Kelas IIA Manado, Pansus memperoleh gambaran mengenai persoalan narkotika di lingkungan warga binaan.

Secara keseluruhan, jumlah warga binaan di Rutan tersebut mencapai sekitar 511 orang. Dari jumlah itu, sekitar 10 hingga 15 persen disebut merupakan warga binaan yang tersangkut kasus narkoba, obat terlarang maupun psikotropika.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pansus karena persoalan narkotika tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, pembinaan dan pemulihan.

Pansus juga menerima masukan agar tenaga medis lebih proaktif dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan yang menjalani proses perawatan NAPZA.

Kehadiran dokter dinilai penting karena para pengguna membutuhkan konsultasi untuk mengetahui tingkat ketergantungan terhadap narkotika sekaligus mendapatkan penanganan medis yang sesuai.

Sorotan juga diarahkan terhadap pelayanan rehabilitasi di RS Bhayangkara. Para pengguna NAPZA diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih humanis dan tidak mendapatkan stigma negatif.

Pendekatan yang manusiawi dinilai penting dalam proses rehabilitasi, sebab mereka yang mengalami ketergantungan membutuhkan dukungan medis sekaligus pendampingan sosial agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat.

Selain narkotika, PKBI turut menyoroti penyalahgunaan lem Eha Bond yang masuk dalam kategori zat adiktif lainnya.

Persoalan ini dinilai cukup meresahkan karena pengguna lem tersebut banyak berasal dari kalangan anak usia sekolah. Harga yang relatif murah dan kemudahan mendapatkan produk tersebut menjadi persoalan tersendiri.

PKBI berharap Pansus dapat mempertimbangkan pengaturan terhadap sistem penjualan dan peredaran zat adiktif tersebut dalam Ranperda maupun regulasi turunannya.

Sementara itu, keberadaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) juga menjadi perhatian. Fasilitas IPWL dinilai sudah semakin baik, namun sarana dan prasarana diharapkan terus ditingkatkan agar pelayanan rehabilitasi bagi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Ketua Pansus Ferdinand Djeki Dumais bersama anggota Pansus menyatakan seluruh masukan yang diperoleh dalam kunjungan lapangan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.

Pansus menilai masukan dari Rutan dan PKBI penting untuk menyempurnakan draf Ranperda sehingga ketika nantinya ditetapkan menjadi Perda, regulasi tersebut benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.

Pansus menegaskan, tujuan utama regulasi bukan hanya pemberantasan, tetapi juga bagaimana mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kota Manado dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Karena itu, Ranperda P4GN dan Prekursor Narkotika diharapkan mampu membangun pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan pemulihan sosial. (***)