Pentingnya Standardisasi Privasi Fasilitas Publik, Pengelola Tempat Olahraga di Manado Imbau Pengunjung Saling Menjaga

​MANADO-- Kenyamanan  dan privasi konsumen di ruang publik kini menjadi perhatian serius berbagai kalangan di Kota Manado. 

Hal ini menyusul adanya diskusi hangat di tengah masyarakat mengenai pentingnya pengawasan fasilitas steril seperti toilet dan ruang ganti di tempat-tempat usaha yang melibatkan banyak massa, termasuk fasilitas olahraga yang sedang tren saat ini.

​Keamanan ruang privat dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha lokal.

​Respons Cepat Pengelola Terhadap Aspirasi Konsumen

​Menyikapi perhatian masyarakat terkait isu privasi di area toilet, salah satu manajemen tempat olahraga padel di kawasan Malalayang memberikan respons positif. 

Pihak manajemen menyatakan berkomitmen penuh untuk selalu mendengarkan masukan dari pengunjung demi meningkatkan mutu pelayanan.

​Manajer operasional setempat menyampaikan bahwa jika terdapat keluhan atau kekhawatiran dari konsumen mengenai kondisi fasilitas, pihak manajemen selalu terbuka untuk berdialog dan menyelesaikan kesalahpahaman secara kekeluargaan.

​"Kami selalu mengedepankan pelayanan terbaik. Setiap masukan dari masyarakat atau konsumen menjadi bahan evaluasi internal kami untuk memastikan seluruh area operasional, terutama ruang privat, tetap aman dan nyaman digunakan," ungkap perwakilan manajemen.

​Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat juga mengapresiasi sikap kooperatif dari para pelaku usaha yang mau duduk bersama mencari solusi terbaik jika terjadi dinamika di lapangan. 

Pengawasan bersama antara pengelola dan pengunjung dinilai menjadi kunci utama pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan.

​Dengan adanya komunikasi yang baik antara pihak pengelola, media, dan masyarakat, diharapkan iklim usaha di Kota Manado tetap tumbuh positif. 

Para pelaku usaha diimbau untuk terus melakukan pengecekan berkala terhadap fasilitas publik mereka, sementara pengunjung diharapkan tetap bijak dan melapor langsung ke manajemen jika menemukan hal-hal yang memerlukan penanganan di area fasilitas umum.

Angin Kencang Terjang Manado, FKDM Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

 

EXPRESSINDONEWS – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Manado mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul peringatan dini cuaca ekstrem berupa potensi angin kencang yang dikeluarkan BMKG untuk wilayah Sulawesi Utara.

Anggota FKDM Kota Manado, Sapril Palamani, mengatakan masyarakat perlu lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah karena cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti pohon tumbang, tiang listrik roboh, hingga gangguan keselamatan di kawasan pesisir.

"Peringatan dini dari BMKG harus menjadi perhatian bersama. Kami mengimbau masyarakat agar selalu waspada, terutama saat berada di luar ruangan, berkendara, maupun tinggal di wilayah yang rawan pohon tumbang dan kawasan pesisir. Keselamatan harus menjadi prioritas," ujar Sapril Palamani.

Sapril mengungkapkan, dampak angin kencang mulai dirasakan di Kota Manado. Salah satunya, sebuah tiang listrik di Jalan Kapling, perbatasan Kelurahan Kombos Timur dan Kelurahan Singkil Dua, dilaporkan roboh akibat diterjang angin kencang.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrem dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi membahayakan masyarakat apabila tidak diantisipasi dengan baik.

FKDM Kota Manado mengimbau warga untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar, tidak melintas di lokasi yang terdampak apabila dinilai berbahaya, serta segera melaporkan kejadian yang berpotensi mengancam keselamatan kepada instansi terkait agar dapat segera ditangani.

"Mari kita tingkatkan kewaspadaan dan saling mengingatkan antarwarga. Jangan memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca memburuk. Keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama," tegas Sapril.

FKDM juga mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG serta mengikuti arahan pemerintah dan aparat terkait guna meminimalkan risiko akibat cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Manado. (***) 

Panas! Upaya Konfirmasi Media Dibalas Kemarahan Seorang Anggota DPRD Manado

 

Foto:istimewa

EXPRESSINDONEWS – Sikap terbuka terhadap media menjadi bagian penting dari tanggung jawab seorang wakil rakyat. Konfirmasi dari wartawan merupakan salah satu mekanisme dalam menjalankan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan memberikan penjelasan terhadap informasi yang berkembang di ruang publik.

Namun situasi berbeda terjadi saat Keiko Pangemanan, anggota DPRD Kota Manado yang bertugas di Komisi I, hendak dimintai keterangan oleh wartawan terkait isu yang beredar.

Alih-alih memberikan klarifikasi, Keiko justru menunjukkan reaksi emosional. Di hadapan sejumlah anggota DPRD yang berada di ruang Komisi I, ia melontarkan pernyataan bernada tinggi kepada wartawan.

"Kamu tidak profesional jadi wartawan," ucapnya dengan nada penuh emosi.

Suasana di ruang Komisi I sempat memanas hingga beberapa anggota DPRD yang berada di lokasi berusaha menenangkan Keiko agar situasi kembali kondusif.

Sikap tersebut dinilai kontras dengan hubungan kemitraan yang selama ini dibangun antara media dan banyak tokoh politik, termasuk para pimpinan PDI Perjuangan yang kerap membuka ruang komunikasi dengan insan pers sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat.

Menanggapi peristiwa tersebut, aktivis muda Kota Manado, Brayen Hole, menyayangkan respons yang ditunjukkan seorang wakil rakyat terhadap upaya konfirmasi media.

Menurut Brayen, pejabat publik semestinya memanfaatkan kesempatan konfirmasi untuk memberikan penjelasan, bukan justru bereaksi dengan kemarahan.

"Seharusnya wakil rakyat tidak perlu semarah itu. Masyarakat bisa menilai sendiri kualitas dan karakter seorang pejabat dari cara ia menghadapi kritik maupun pertanyaan media. Kalau memang isu itu tidak benar, jelaskan saja. Justru media yang melakukan konfirmasi patut diapresiasi karena menjalankan tugasnya sesuai kaidah jurnalistik. Bayangkan kalau tidak dikonfirmasi lalu langsung diberitakan, tentu itu juga akan dipersoalkan. Karena itu saya merasa miris melihat masih ada wakil rakyat yang terkesan alergi terhadap media," ujar Brayen.

Peristiwa tersebut kembali menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pejabat publik dengan media merupakan bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat. Konfirmasi bukanlah bentuk penghakiman, melainkan kesempatan bagi setiap pihak untuk menyampaikan klarifikasi secara utuh sehingga informasi yang diterima publik tetap berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik. (***) 

Sri Nanda Lamadau Soroti Blank Spot hingga Akses Rusunawa bagi Korban Kebakaran dalam Paripurna DPRD Manado

 

EXPRESSINDONEWS--  Anggota DPRD Kota Manado, Sri Nanda Lamadau, menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Kota Manado dalam Rapat Paripurna DPRD. Dua isu yang menjadi sorotannya yakni masih banyaknya wilayah blank spot atau tanpa jaringan telekomunikasi, serta kebijakan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat terdampak bencana.

Sri Nanda yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai NasDem Kota Manado menegaskan, persoalan blank spot harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap program pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah titik di wilayah Manado Utara yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sehingga warga kesulitan memperoleh akses internet maupun layanan digital.

"Pada rapat paripurna hari ini saya menyampaikan beberapa hal, salah satunya terkait penyelesaian titik-titik blank spot yang masih ada di Kota Manado. Di wilayah Manado Utara misalnya, masih banyak lokasi yang sama sekali tidak memiliki sinyal. Ini harus menjadi perhatian pemerintah," ujar Sri Nanda.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena saat ini pemerintah tengah menjalankan berbagai program perlindungan sosial (Perlinsos) yang proses pendaftarannya dilakukan secara daring.

"Program perlindungan sosial saat ini harus didaftarkan secara online. Jika masih ada titik-titik blank spot, masyarakat akan mengalami kesulitan mengakses portal pendaftaran tersebut. Jangan sampai keterbatasan jaringan justru menghambat warga memperoleh haknya," tegasnya.

Selain persoalan jaringan telekomunikasi, Sri Nanda juga mengangkat aspirasi masyarakat Kelurahan Singkil yang menjadi korban kebakaran pada Februari lalu terkait pemanfaatan Rusunawa.

Ia menilai kebijakan yang masih membebankan biaya sewa kepada korban kebakaran perlu dikaji kembali, mengingat para korban telah kehilangan tempat tinggal dan sebagian besar harta benda akibat musibah tersebut.

"Saya juga menyampaikan aspirasi masyarakat Singkil yang terdampak kebakaran. Mereka sudah kehilangan rumah dan harta benda, namun ketika akan menempati Rusunawa masih harus membayar biaya sewa setiap bulan. Memang nilainya di bawah harga normal, tetapi bagi mereka kondisi itu tetap berat karena mereka sedang berusaha bangkit setelah bencana," katanya.

Tak hanya itu, Sri Nanda turut menyoroti mekanisme penerimaan penghuni Rusunawa yang dinilai masih terlalu rumit. Menurutnya, sejumlah warga mengeluhkan persyaratan administrasi yang berbelit, bahkan setelah seluruh persyaratan dipenuhi mereka masih harus masuk dalam daftar tunggu.

"Faktanya, masih ada kamar-kamar yang kosong namun masyarakat tetap harus menunggu. Kondisi seperti ini perlu dievaluasi agar pemanfaatan Rusunawa benar-benar tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya.

Melalui penyampaian tersebut, Sri Nanda berharap Pemerintah Kota Manado dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperluas akses jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot sekaligus mengevaluasi kebijakan pengelolaan Rusunawa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya korban bencana dan warga berpenghasilan rendah. (***) 

PDAM Wanua Wenang Catat Kenaikan Pelanggan, 9.349 Pengaduan Sepanjang 2025 Diklaim Tuntas Ditindaklanjuti

 

EXPRESSINDONEWS-- Perumda Air Minum (PDAM) Wanua Wenang Kota Manado terus menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2025, jumlah pelanggan tercatat mencapai 34.963 sambungan rumah (SR). Sepanjang tahun yang sama, perusahaan juga menerima 9.349 pengaduan pelanggan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PDAM Wanua Wenang Kota Manado, Meiky Taliwuna, saat rapat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado di Ruang Paripurna DPRD Kota Manado, Rabu (8/7/2026).

Taliwuna menjelaskan, setelah pengelolaan PT Air diambil alih, jumlah pelanggan PDAM saat itu berada di kisaran 28.800 sambungan rumah. Seiring berbagai program pengembangan jaringan dan peningkatan layanan, jumlah tersebut terus mengalami pertumbuhan menjadi sekitar 33 ribu pelanggan pada 2024, dan meningkat lagi menjadi 34.963 sambungan rumah pada 2025.

"Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penambahan sekitar 6.162 sambungan rumah baru," ujar Taliwuna.

Untuk tahun 2025, PDAM menargetkan pembangunan 5.000 sambungan rumah baru. Hingga akhir Juni 2025, realisasi pemasangan telah mencapai sekitar 2.500 sambungan rumah, yang sebagian besar dilakukan melalui program sambungan rumah gratis.

Menurut Taliwuna, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, mengingat tingkat cakupan pelanggan PDAM di Kota Manado masih berada pada kisaran 25 hingga 30 persen.

"Program ini diberikan secara gratis karena cakupan pelayanan kita masih relatif rendah. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang berkisar sekitar 11 persen," jelasnya.

Meski berada di atas rata-rata nasional, Taliwuna mengakui capaian tersebut masih jauh dari target ideal yang diharapkan, yakni 80 persen cakupan pelayanan.

"Karena itu, salah satu strategi untuk mempercepat peningkatan cakupan pelayanan adalah melalui program sambungan rumah gratis. Walaupun prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan, program ini tetap kami jalankan secara bertahap," katanya.

Selain memperluas jaringan pelanggan, PDAM Wanua Wenang juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui penggantian 1.428 meter air pelanggan secara gratis sepanjang tahun 2025.

Ia menjelaskan, penggantian meter air dilakukan tanpa membebankan biaya kepada pelanggan karena selama kurang lebih 15 tahun sebelumnya belum pernah dilakukan penggantian meter secara menyeluruh.

"Langkah ini kami lakukan agar tidak merugikan pelanggan maupun PDAM sendiri. Meter yang sudah tua berpotensi memengaruhi akurasi pencatatan pemakaian air, sehingga penggantian menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan," tutup Taliwuna. (***) 

FKDM Manado Ajak Warga Aktif Jaga Keamanan Lingkungan, Soroti Penyalahgunaan Obat Gangguan Jiwa hingga Titik Rawan Tawuran

 

EXPRESSINDONEWS – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Manado terus memperkuat peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan di lingkungan. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bersama anggota FKDM Kota Manado yang dipimpin Sapril Palamani, didampingi Lurah Karame Iskandar Polontalo, S.IP.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat menjadi perhatian serius, mulai dari pentingnya meningkatkan kewaspadaan warga, dugaan penyalahgunaan obat untuk penderita gangguan jiwa, hingga perlunya penguatan fasilitas keamanan di sejumlah titik rawan.

Sapril Palamani menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

"FKDM mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Warga diharapkan tidak ragu memberikan informasi kepada instansi terkait apabila menemukan potensi gangguan keamanan maupun hal-hal yang dapat mengancam ketertiban di lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar Sapril.

Selain itu, Sapril juga menyoroti fenomena yang dinilai mengkhawatirkan, yakni banyaknya obat yang seharusnya diperuntukkan bagi penderita gangguan jiwa diduga dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak memiliki indikasi medis.

"Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama. Jika benar terjadi penyalahgunaan obat-obatan tersebut, tentu harus mendapat pengawasan lebih ketat dari pihak-pihak terkait karena dapat menimbulkan dampak yang membahayakan bagi pengguna maupun lingkungan sekitar," katanya.

Tak hanya itu, FKDM juga menerima berbagai masukan mengenai masih adanya sejumlah titik yang rawan terjadi tawuran antarwarga (tarkam), namun belum terjangkau kamera CCTV maupun penerangan jalan yang memadai.

Menurut Sapril, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar sistem pengawasan dapat diperkuat.

"Kami berharap titik-titik rawan yang belum terpantau CCTV serta lokasi dengan penerangan jalan yang minim dapat menjadi perhatian pemerintah. Upaya pencegahan jauh lebih efektif apabila didukung sarana pengawasan dan infrastruktur yang memadai," tegasnya.

Melalui forum diskusi ini, FKDM Kota Manado berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah, serta aparat keamanan semakin kuat sehingga potensi gangguan keamanan dapat dideteksi sejak dini dan situasi kamtibmas di Kota Manado tetap aman, tertib, dan  kondusif. (***) 

Yasir Taruk Bua Kritik Besarnya Sisa Anggaran 2025: Cermin Perencanaan OPD yang Tidak Matang

 

EXPRESSINDONEWS--  Anggota DPRD Kota Manado, Yasir Taruk Bua, menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai menjadi indikator belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Dalam rapat paripurna DPRD bersama Pemerintah Kota Manado, Yasir mempertanyakan mengapa SiLPA masih begitu besar, padahal pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

"Di satu sisi kita melakukan efisiensi anggaran, tetapi di sisi lain justru masih terdapat SiLPA yang cukup besar. Ini perlu menjadi perhatian serius," ujar Yasir.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam proses perencanaan program dan penganggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program yang telah dialokasikan dalam APBD seharusnya dapat direncanakan secara lebih matang agar pelaksanaannya berjalan optimal dan anggaran yang telah disediakan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Yasir menegaskan, besarnya sisa anggaran tidak boleh dipandang sebagai hal yang biasa, melainkan harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan program.

Ia berharap Pemerintah Kota Manado melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh OPD yang memiliki penyerapan anggaran rendah, sehingga penyusunan APBD tahun berikutnya dapat dilakukan dengan lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

"Ke depan, perencanaan harus lebih matang agar setiap program yang telah dianggarkan benar-benar terlaksana. Dengan demikian, anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak lagi menyisakan SiLPA dalam jumlah besar," tegas Yasir. (***)