Richard Sualang Tegaskan Komitmen Perjuangan PDI Perjuangan Bersama Rakyat

 

EXPRESSINDONEWS--  Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Manado, dr Richard Sualang, menegaskan komitmen kuat partainya untuk terus berjuang bersama rakyat dalam semangat nasionalisme dan ideologi Pancasila.

Hal tersebut disampaikan dr Richard Sualang dalam momentum Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Sulawesi Utara yang digelar di Tondano, Kabupaten Minahasa, pada 23 Desember 2025.

Menurutnya, PDI Perjuangan sejak awal berdiri merupakan alat perjuangan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Nilai-nilai tersebut, kata dia, terus ditanamkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh kader di setiap tingkatan kepengurusan.

“Bagi kami, partai adalah alat perjuangan politik. Di PDI Perjuangan, kami diajarkan oleh Ibu Megawati untuk terus berjuang bagi rakyat, setia bersama rakyat demi keutuhan NKRI dan tegaknya Pancasila,” tegas Richard Sualang.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan jajaran pengurus untuk memimpin DPC PDI Perjuangan Kota Manado periode 2025–2030. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan dedikasi terhadap perjuangan partai.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk memimpin DPC PDI Perjuangan Kota Manado periode 2025–2030. Semoga kami dapat terus menjalankan amanah perjuangan ini dengan sungguh-sungguh dan tetap berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan diharapkan terus menjadi kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial, memperkokoh persatuan bangsa, serta menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan partai di daerah dituntut tidak hanya solid secara struktural, tetapi juga hadir nyata di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan rakyat, dan menjaga kepercayaan publik.

Menutup pernyataannya, dr Richard Sualang menegaskan semangat juang kader PDI Perjuangan yang tak pernah padam.

“Merdeka!”

Skandal Dugaan Proyek RSUD ODSK Rp11 Miliar: Spesifikasi Disunat, Volume Disulap, Klarifikasi Diblokir

 

EXPRESSINDONEWS--  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK kembali menjadi api dalam sekam dan memantik kemarahan publik.

Di balik label proyek pelayanan kesehatan, terselip dugaan permainan kotor anggaran, manipulasi spesifikasi teknis, hingga aroma bancakan dana yang menyeret nama pelaksana proyek, CV Bimantara (Bersih Maju Sejahtera).tttttttt

Informasi yang dihimpun media ini dari sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkap bahwa proyek bernilai Rp11 miliar tersebut terindikasi bermasalah serius pada struktur konstruksi. Tiang bangunan yang semestinya menggunakan besi standar D420, diduga hanya dipasang besi D280. Selisih spesifikasi ini bukan persoalan teknis biasa, melainkan menyangkut daya tahan bangunan dan keselamatan pasien di masa depan. Dugaan penurunan mutu material tersebut berpotensi melemahkan konstruksi sekaligus membuka ruang kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Tak berhenti di situ, indikasi manipulasi juga mencuat pada pekerjaan cutting tanah. Volume pekerjaan yang seharusnya hanya 40 red, diduga “disulap” menjadi 100 red oleh pihak pelaksana. Jika temuan ini benar, maka praktik tersebut patut diduga sebagai mark-up terang-terangan yang merampok uang rakyat secara sistematis.

Ironisnya, proyek strategis ini turut dikaitkan dengan nama besar Gubernur Sulawesi Utara, bahkan beredar dugaan adanya aliran dana yang menyerempet lingkaran kekuasaan. Isu ini tentu tidak bisa dianggap sepele dan menuntut pembuktian serius dari aparat penegak hukum.

Dalam upaya konfirmasi, pihak RSUD ODSK melalui PATK yang bernama Chiko sempat menyampaikan kepada media ini bahwa temuan tersebut akan diteruskan kepada Ibu Direktur Utama. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun klarifikasi resmi yang disampaikan kepada publik. Bahkan, saat media ini kembali meminta penjelasan lanjutan, nomor kontak media justru diblokir oleh Direktur Utama RSUD ODSK, sehingga memperkuat kesan tertutupnya pengelolaan informasi proyek tersebut.

Sementara itu, Noldy, yang disebut sebagai pengawas proyek, mengakui adanya pembelian besi dengan spesifikasi D280.

“Yah pak, saya hanya sebagai mandor proyek, jadi itu bukan saya yang mengurusnya,” ujar Noldy singkat, seolah melepaskan tanggung jawab atas penggunaan material yang kini dipersoalkan publik.

Sikap saling lempar tanggung jawab ini semakin mempertebal tanda tanya. Pasalnya, hingga kini baik pengelola proyek maupun instansi terkait dinilai enggan memberikan pernyataan resmi, menimbulkan dugaan kuat bahwa proyek ini memang menyimpan persoalan serius yang sengaja ditutup rapat.

Ada juga, saat dikonfirmasi ke PATK Chiko melemparkan tanggungjawab tersebut ke Oknum Anggota Kejati Sulut. 

"Maaf pak untuk Komunikasi selanjutnya dengan pak Agustinus," Tulis Chiko dalam pesan Via Whatsapp. 

Ironisnya, proyek tersebut yang mempunyai pengawasan dari katanya dari pihak Kejati Sulut terkesan lemah. 

Pasalnya, temuan-temuan tersebut malah didapati pihak media terlebih dahulu. Jika pekerjaan tersebut dengan benar, seharusnya kesalahan-kesalahan tekni seperti bisa langsung dicegat. 

Saat dikonfirmasi ke Oknum Jaksa agustinus mengatakan bahwa benar proyek tersebut dalam pengawasan Pihak Kejati. 

"Terimakasih untuk informasinya, kami di sini benar mengawasi proyek tersebut dan kami mempunyai Ketua Tim yakni pak Oyi Kurniasega," Katanya. 

Dalam pusaran kasus ini, nama Kto Emon yang menjadi pemeran utama. Ia diduga menjadi aktor kunci yang mengendalikan arus dana sekaligus pelaksanaan teknis proyek. Upaya konfirmasi media ini kepada Ko Emon—yang diketahui menerima kuasa dari CV Bimantara—berujung buntu. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan memilih bungkam dan menghilang dari upaya konfirmasi.

Ironisnya, Hans, Direktur CV Bimantara, justru mengakui bahwa pengelolaan dana proyek berada di tangan Ko Emon. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Ko Emon bukan sekadar pelengkap, melainkan pengendali utama proyek yang kini disorot publik. Bahkan beredar informasi bahwa Hans diduga telah menerima fee dari pekerjaan tersebut, meski proyek masih menyisakan banyak persoalan.

Di sisi lain, Direktur Utama RSUD ODSK, dr. Lidya Tulus, juga telah dimintai klarifikasi resmi terkait dugaan penggunaan material di luar spesifikasi. Namun hingga kini, belum ada pernyataan tertulis maupun penjelasan terbuka kepada publik.

“Ini proyek didampingi tim Asintel Kejati, nanti hari Senin datang ke kantor saat jam kerja,” ujar dr. Lidya singkat.

Sementara itu, media ini juga mengaku sebelumnya dihubungi oleh orang terdekat Ko Emon untuk membicarakan temuan-temuan tersebut lebih lanjut, namun belum membuahkan kejelasan substansi.

Atas rentetan dugaan ini, desakan publik semakin menguat. Sejumlah pihak meminta agar proyek pembangunan gedung RSUD ODSK dievaluasi total, bahkan mendorong agar konstruksi yang telah berdiri dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai spesifikasi teknis awal. Proyek ini menggunakan uang negara, bukan dana pribadi, sehingga wajib dikelola secara transparan, jujur, dan akuntabel.

Media ini menegaskan akan terus melakukan penelusuran mendalam serta konfirmasi lanjutan kepada seluruh pihak terkait, termasuk instansi pengawas dan aparat penegak hukum. Publik berhak mengetahui ke mana uang rakyat mengalir dan siapa yang harus bertanggung jawab, agar proyek rumah sakit—yang seharusnya menjadi simbol pelayanan dan harapan—tidak berubah menjadi monumen dugaan korupsi. (***) 

Anggota DPRD Manado Apresiasi Pelayanan Kesehatan RS Hermina : Harus Jadi Contoh Rumah Sakit Lain

 

EXPRESSINDONEWS– Anggota DPRD Kota Manado, Wiliam Billy Kaeng, memberikan apresiasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan RS Hermina Manado. Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai kualitas layanan yang diterapkan rumah sakit tersebut patut mendapat pengakuan, terutama berdasarkan berbagai informasi positif yang ia terima langsung dari masyarakat.

Wiliam Billy Kaeng yang merupakan personel Komisi IV DPRD Kota Manado serta wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tikala–Paal Dua, menyampaikan bahwa sejumlah warga menyampaikan pengalaman baik terkait pelayanan medis, sikap tenaga kesehatan, hingga sistem pelayanan yang dinilai cepat dan humanis.

“Saya menerima beberapa informasi langsung dari masyarakat terkait pelayanan di RS Hermina Manado. Jika apa yang disampaikan masyarakat itu benar dan konsisten, maka hal ini patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi rumah sakit lain di Kota Manado,” ujar Billy Kaeng.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas, tetapi juga dari profesionalisme tenaga medis, keramahan pelayanan, serta kepedulian terhadap pasien tanpa diskriminasi.

“Sebagai wakil rakyat, tentu saya mengapresiasi upaya RS Hermina Manado dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu masih terus dijaga,” tambahnya.

Billy Kaeng juga menekankan pentingnya menjaga standar pelayanan tersebut agar tidak hanya bersifat sementara, melainkan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas.

“Harapan kami, pelayanan yang baik ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depannya. Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin kualitas dan aksesibilitasnya,” tegasnya.

Secara normatif, ia juga mengingatkan bahwa rumah sakit sebagai bagian dari sistem pelayanan publik memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menghadirkan layanan yang adil, profesional, serta berorientasi pada keselamatan pasien.

“Kami di DPRD, khususnya Komisi IV, akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Manado. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pihak rumah sakit sangat dibutuhkan demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya apresiasi ini, diharapkan RS Hermina Manado dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Manado.

Tommy Parasan Soroti Parkir Megamas, Nilai Lahan 16 Persen Tak Jelas dan Bebani Warga Saat Natal MANADO — Anggota DPRD Kota Manado, Tommy Parasan, Aleg Fraksi Gerindra kota Manado menyoroti persoalan pengelolaan kawasan Megamas, khususnya terkait lahan 16 persen yang hingga kini dinilai tidak jelas peruntukan dan pengelolaannya. Sorotan tersebut mencuat seiring meningkatnya kunjungan masyarakat ke kawasan Megamas dalam momentum perayaan Natal. Menurut Tommy, kondisi parkir di kawasan tersebut sangat menyusahkan masyarakat. Selain semrawut, tarif parkir yang diterapkan dinilai terlalu mahal dan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan, terlebih pada momen hari besar keagamaan seperti Natal, di mana Megamas menjadi salah satu pusat keramaian warga. “Momentum Natal seharusnya memberi kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung, bukan justru membebani mereka dengan parkir yang mahal dan pengelolaan yang tidak jelas,” tegas Tommy Parasan. Ia juga mempertanyakan status dan pemanfaatan lahan 16 persen di kawasan Megamas yang dinilai belum transparan. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintah daerah jika tidak segera dievaluasi secara menyeluruh. Tommy meminta Pemerintah Kota Manado melalui dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan kawasan Megamas, khususnya sistem perparkiran dan pemanfaatan lahan yang menjadi kewajiban pengembang. “Pemerintah tidak boleh tutup mata. Dinas terkait harus turun dan mengevaluasi secara menyeluruh. Jika tidak ada langkah konkret, kami di Komisi DPRD akan turun langsung ke lapangan,” ujarnya. Ia menegaskan, DPRD Kota Manado berkomitmen untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi serta pengelolaan kawasan strategis kota berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan publik.

 

MANADO — Anggota DPRD Kota Manado, Tommy Parasan, Aleg Fraksi Gerindra kota Manado menyoroti persoalan pengelolaan kawasan Megamas, khususnya terkait lahan 16 persen yang hingga kini dinilai tidak jelas peruntukan dan pengelolaannya. Sorotan tersebut mencuat seiring meningkatnya kunjungan masyarakat ke kawasan Megamas dalam momentum perayaan Natal.

Menurut Tommy, kondisi parkir di kawasan tersebut sangat menyusahkan masyarakat. Selain semrawut, tarif parkir yang diterapkan dinilai terlalu mahal dan tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan, terlebih pada momen hari besar keagamaan seperti Natal, di mana Megamas menjadi salah satu pusat keramaian warga.

“Momentum Natal seharusnya memberi kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung, bukan justru membebani mereka dengan parkir yang mahal dan pengelolaan yang tidak jelas,” tegas Tommy Parasan.

Ia juga mempertanyakan status dan pemanfaatan lahan 16 persen di kawasan Megamas yang dinilai belum transparan. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan pemerintah daerah jika tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.

Tommy meminta Pemerintah Kota Manado melalui dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan kawasan Megamas, khususnya sistem perparkiran dan pemanfaatan lahan yang menjadi kewajiban pengembang.

“Pemerintah tidak boleh tutup mata. Dinas terkait harus turun dan mengevaluasi secara menyeluruh. Jika tidak ada langkah konkret, kami di Komisi DPRD akan turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD Kota Manado berkomitmen untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi serta pengelolaan kawasan strategis kota berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan publik.

KBPP Polri Sulut Rayakan Natal, Teguhkan Peran sebagai Pelopor Damai dan Penghara

 

EXPRESSINDONEWS — Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Pengurus Daerah Sulawesi Utara menggelar Ibadah Perayaan Natal dalam suasana penuh sukacita, damai, dan kebersamaan. Perayaan Natal ini menjadi momentum rohani sekaligus refleksi pengabdian bagi seluruh anggota KBPP Polri di Sulawesi Utara.

Perayaan Natal mengusung tema “Natal Membawa Terang Pengharapan, KBPP Polri Dipanggil Menjadi Pelopor Damai, Tangguh dan Setia dalam Pengabdian kepada Bangsa dan Negara.” Tema ini menegaskan panggilan KBPP Polri untuk terus berperan aktif menjaga persatuan, kedamaian, serta stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Ibadah Natal dipimpin oleh Pdt. Vivi Rumetor, S.Th, yang dalam khotbahnya menekankan bahwa Natal bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan panggilan iman untuk menjadi terang dan pembawa harapan bagi sesama, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketua Pengurus Daerah KBPP Polri Sulawesi Utara, Limi Mokodompit, mengatakan bahwa Perayaan Natal ini menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh keluarga besar KBPP Polri untuk berkumpul dan mempererat tali persaudaraan.

“Natal ini menjadi momentum bagi keluarga besar KBPP Polri untuk berkumpul bersama dalam suasana suka cita dan damai. Harapannya, perayaan ini membawa kedamaian dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga persatuan. Kami juga menegaskan komitmen untuk tetap mendukung seluruh program pemerintah,” ujar Limi Mokodompit.

Sementara itu, Adolfien Wangania menyampaikan bahwa maksud dan tujuan utama KBPP Polri ke depan adalah memperkuat peran organisasi sebagai pelopor kedamaian di tengah masyarakat.

“Ke depan, kami berharap KBPP Polri dapat berkontribusi nyata dalam membangun Sulawesi Utara, termasuk membantu meminimalisir potensi kriminalitas di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini adalah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan perayaan Natal ini rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi.

“Melalui kegiatan ini, kami membangun pendekatan, persatuan, dan kebersamaan untuk melangkah ke depan, sehingga KBPP Polri semakin solid dan kuat,” tambahnya.

Perayaan Natal KBPP Polri Pengurus Daerah Sulawesi Utara ini berlangsung dengan penuh khidmat dan kekeluargaan, mencerminkan semangat iman, persatuan, serta komitmen organisasi dalam menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa.

Seleksi Berjalan Prapon Sulut Lewat Uji Kekuatan Hadapi Tim Liga 4 Persma Manado 1960.

Expressindonews - Manado -Tim sepak bola Prapon Sulawesi Utara terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan diri menghadapi ajang Pra-PON 2027.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar seleksi pemain muda melalui pertandingan uji tanding melawan tim yang memiliki pengalaman kompetisi lebih matang.

Kegiatan seleksi tersebut dilaksanakan di Stadion Klabat Manado, pada 20 Desember 2025, dengan mempertemukan seluruh pemain seleksi Prapon Sulut menghadapi Persma Manado 1960, tim yang tengah dipersiapkan untuk mengikuti Liga 4 musim mendatang.

Dalam uji tanding ini, tim Prapon Sulut menurunkan pemain-pemain muda kelahiran tahun 2006,2007,2008,dan 2009 sesuai dengan regulasi usia yang dipersiapkan untuk Pra-PON 2027.

Sementara itu, Persma Manado 1960 tampil dengan materi pemain yang relatif lebih senior dan berpengalaman Dengan Materi pemain kelahiran 2003 Dan Senior Lainnya,sehingga secara komposisi usia dan jam terbang, kedua tim memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Meski demikian, laga uji tanding ini menjadi sarana penting bagi tim pelatih Prapon Sulut untuk menilai secara langsung kualitas teknis, mental bertanding, serta daya juang para pemain muda yang tengah diseleksi.

Para pemain terlihat menunjukkan semangat tinggi dan keberanian dalam menghadapi lawan yang secara usia dan pengalaman berada di atas mereka.

Pelatih Kepala Prapon Sulut, Rudy Manumpil, saat diwawancarai usai pertandingan menegaskan bahwa hasil akhir pertandingan bukanlah tujuan utama dari uji tanding tersebut.

Menurutnya, fokus utama tim pelatih adalah menjaring pemain-pemain muda yang benar-benar memiliki kualitas dan potensi untuk memperkuat Sulawesi Utara di ajang Pra-PON mendatang.

“Hasil pertandingan tadi bukan hal yang utama. Yang paling penting bagi kami adalah melihat langsung kualitas pemain, karakter bermain, serta kesiapan mental mereka saat menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Dari uji tanding ini, kami bisa menilai siapa saja yang layak untuk terus dibina dan dipersiapkan menuju Pra-PON 2027,” ujar Rudy Manumpil.

Ia juga menambahkan bahwa proses seleksi masih akan terus berlanjut, dengan berbagai tahapan lanjutan yang dirancang untuk mematangkan skuad Prapon Sulut.

Uji tanding melawan tim-tim kompetisi resmi seperti Persma Manado 1960 dinilai sangat efektif untuk mengukur kemampuan pemain muda secara objektif.

Melalui seleksi yang berkelanjutan dan terencana, tim Prapon Sulut berharap dapat membentuk skuad yang solid, kompetitif, dan mampu mengharumkan nama Sulawesi Utara di kancah sepak bola nasional pada Pra-PON 2027 mendatang.

( Chandra Matheos )

Halo Pak Gubernur!! Dugaan Ketidaksesuaian Material dan Volume Pekerjaan, Proyek RSUD ODSK Disorot Tajam

 

Foto: papan Proyek (ist) 

EXPRESSINDONEWS-- Proyek pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK kembali menjadi api dalam sekam dan memantik kemarahan publik. Di balik label proyek pelayanan kesehatan, terselip dugaan permainan kotor anggaran, manipulasi spesifikasi teknis, hingga aroma bancakan dana yang menyeret nama pelaksana proyek, CV Bimatra (Berani Maju Sejahtera) 

Foto: dugaan besi 280 yang dipakai (Ist) 

Informasi yang dihimpun media ini melalui sumber yang tidak ingin namanya disebutkan, mengungkap proyek Berbandrol 11 Miliyar ini indikasi serius pada struktur konstruksi. Tiang bangunan yang seharusnya menggunakan besi standar D420, justru diduga hanya dipasang besi D280. Selisih spesifikasi ini bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut nyawa bangunan dan keselamatan pasien di masa depan. Pengurangan mutu material tersebut berpotensi melemahkan konstruksi, sekaligus membuka ruang kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Foto: dua besi yang berbeda (ist) 

Tak berhenti di situ, dugaan manipulasi juga menyeruak pada pekerjaan cutting tanah. Volume pekerjaan yang semestinya hanya 40 red, diduga kuat “disulap” menjadi 100 red oleh pihak perusahaan. Jika benar, praktik ini patut diduga sebagai mark-up terang-terangan yang merampok uang rakyat secara sistematis.

Ironisnya, proyek strategis ini disebut-sebut membawa nama besar Gubernur Sulawesi Utara, bahkan muncul dugaan adanya aliran dana yang menyerempet lingkaran kekuasaan. Isu ini tentu menambah bobot persoalan dan menuntut pembuktian serius dari aparat penegak hukum.

Atas rentetan dugaan tersebut, desakan publik kian mengeras. Sejumlah pihak meminta agar proyek pembangunan gedung RSUD ODSK dievaluasi total, bahkan tak segan mendorong agar konstruksi yang terlanjur berdiri dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai spesifikasi awal. Proyek ini menggunakan uang negara, bukan dana pribadi, sehingga wajib dikelola secara transparan, jujur, dan akuntabel.

Dalam pusaran persoalan ini, nama Ko Emon mencuat ke permukaan. Ia diduga menjadi aktor kunci yang mengendalikan arus dana sekaligus pelaksanaan teknis proyek. Upaya konfirmasi media ini kepada Ko Emon—yang diketahui sebagai penerima kuasa dari CV Bimatra—berujung buntu. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan menghilang dan memilih bungkam.

Sementara itu, Hans, Direktur CV Bimatra, justru mengakui bahwa pengelolaan dana proyek berada di tangan Ko Emon. Pernyataan ini semakin mempertebal dugaan bahwa Ko Emon bukan sekadar figur pelengkap, melainkan pengendali utama proyek bermasalah tersebut.

Ironisnya juga, dugaan kuat Hans sebagai Direktur CV Bimatra katanya sudah menerima fee dari pekerjaan tersebut. 

Di sisi lain, Direktur Utama RSUD ODSK, dr. Lidya Tulus, juga telah dimintai klarifikasi terkait dugaan penggunaan material di luar spesifikasi. Namun hingga kini, tidak satu pun pernyataan resmi disampaikan kepada publik, memperpanjang daftar tanda tanya atas pengawasan internal rumah sakit.

"Ini proyek didampingi tim Asintel Kejati, nanti hari senin datang ke kantor saat jam kerja," Kaya Lidya. 

Sementara itu, media ini sebelumnya dihubungi orang terdekat Ko Emon untuk membicarakan temuan ini lebih lanjut. 

Media ini menegaskan akan terus melakukan penelusuran mendalam serta konfirmasi lanjutan kepada seluruh pihak terkait, termasuk instansi pengawas dan aparat penegak hukum. Publik berhak mengetahui ke mana arah uang rakyat mengalir dan siapa yang harus bertanggung jawab atas proyek rumah sakit yang justru diselimuti bau busuk dugaan korupsi. (***)

Foto: Nota Pembelian (ist)