Hendra Jacob Terima Mandat Ketum JMSI, Siap Konsolidasikan Perusahaan Media Siber di Sulawesi Utara

 

EXPRESSINDONEWS– Dunia pers digital di Sulawesi Utara kembali mendapat perhatian dengan dimulainya langkah pembentukan kepengurusan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sulawesi Utara.

Tokoh media Hendra Jacob, S.IP., mendapat kepercayaan langsung dari Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, untuk menjalankan mandat dan mempersiapkan terbentuknya struktur organisasi JMSI di daerah Bumi Nyiur Melambai.

Mandat tersebut menjadi titik awal bagi Hendra Jacob untuk membangun komunikasi serta menyatukan perusahaan-perusahaan pers berbasis digital yang ada di Sulawesi Utara dalam sebuah wadah organisasi yang profesional dan memiliki orientasi jelas terhadap masa depan industri media siber.

Tahapan awal yang akan menjadi perhatian adalah melakukan konsolidasi dan membangun komunikasi dengan para pemilik maupun pengelola perusahaan media siber. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghimpun kekuatan serta membangun kesamaan pandangan dalam menghadapi dinamika industri pers yang terus berubah.

Kehadiran JMSI Sulawesi Utara nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi mampu menjadi rumah bersama bagi perusahaan pers digital dalam memperjuangkan profesionalisme, memperkuat tata kelola perusahaan media, serta menjaga marwah pers yang independen dan bertanggung jawab.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mengubah wajah dunia jurnalistik. Kecepatan penyebaran informasi menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan media siber, namun di sisi lain, akurasi dan kredibilitas tetap menjadi fondasi utama yang tidak boleh ditinggalkan.

Karena itu, konsolidasi perusahaan pers digital menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem media yang sehat. JMSI diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mendorong perusahaan media agar semakin profesional, mandiri, berdaya saing, serta tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik.

Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum JMSI kepada Hendra Jacob juga membawa tanggung jawab besar untuk membangun kepengurusan yang solid, representatif dan mampu mengakomodir keberagaman perusahaan media siber di Sulawesi Utara.

Setelah mandat diterima, agenda organisasi selanjutnya akan mengarah pada komunikasi, konsolidasi dan penghimpunan perusahaan media yang memenuhi ketentuan organisasi hingga terbentuknya kepengurusan JMSI Sulawesi Utara secara resmi.

Terbentuknya kepengurusan daerah JMSI di Sulawesi Utara diharapkan menjadi momentum baru bagi perusahaan pers digital untuk memperkuat kebersamaan dan membangun sinergi, sekaligus meningkatkan kualitas industri media siber di daerah hingga tingkat nasional.

Kini, mandat telah berada di tangan Hendra Jacob. Tantangan berikutnya adalah mengubah kepercayaan tersebut menjadi kerja nyata organisasi, menyatukan kekuatan perusahaan media siber, dan menghadirkan JMSI Sulawesi Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat masa depan pers digital yang profesional, kredibel dan berkelanjutan. (***) 

Theresia Inggrid Manangka Pimpin Matahari Pagi Indonesia Sulawesi Utara, Teguhkan Persatuan dan Toleransi

 

EXPRESSINDONEWS – Organisasi Matahari Pagi Indonesia resmi memperkuat eksistensinya di Sulawesi Utara melalui pelantikan jajaran pengurus wilayah. Momentum ini menjadi langkah awal untuk membangun gerakan yang mengedepankan persatuan, toleransi, semangat gotong royong, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kepengurusan yang baru, Theresia Inggrid Manangka, SM dipercaya sebagai Ketua Matahari Pagi Indonesia Sulawesi Utara. Ia didampingi Bambang Hermawan sebagai Sekretaris dan Mulyadi Paputungan sebagai Bendahara.

Filosofi Matahari Pagi menjadi pesan penting dalam perjalanan organisasi tersebut. Matahari dipandang sebagai simbol harapan dan pencerahan, sementara cahaya pagi merepresentasikan nilai-nilai yang bersih, semangat baru, serta energi positif untuk menghadirkan perubahan.

Dalam pesan perdananya, Ketua terpilih Theresia Inggrid Manangka berharap kehadiran Matahari Pagi Indonesia di Sulawesi Utara dapat menjadi kekuatan pemersatu di tengah keberagaman masyarakat.

Menurutnya, organisasi ini menjadi ruang bersama bagi berbagai kalangan, tanpa mempersoalkan latar belakang organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, maupun perbedaan lainnya.

"Semoga kehadiran Matahari Pagi Indonesia menjadi penguat dan pemersatu. Kita yang ada di sini datang dari berbagai latar belakang, ormas dan partai politik apa pun, tetapi semuanya berkumpul dalam satu wadah, yaitu Matahari Pagi," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pancasila harus tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan roda organisasi. Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pedoman, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

"Saya ingin berpesan kepada seluruh pengurus wilayah Sulawesi Utara, mari kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Indonesia ke depan membutuhkan orang-orang yang berdedikasi dan manusia-manusia hebat yang mau bekerja serta memberikan kontribusi bagi bangsa," pesannya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Matahari Pagi Indonesia, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, saat diwawancarai memberikan perhatian khusus terhadap terbentuknya kepengurusan di Sulawesi Utara.

Menurut Dahnil, Sulawesi Utara merupakan wilayah strategis. Ia menilai kepemimpinan perempuan melalui Theresia Inggrid Manangka memiliki makna simbolis yang kuat dalam membawa pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong.

"Sulawesi Utara ini strategis. Dengan ketuanya seorang perempuan, ini menjadi simbol persatuan, toleransi, dan gotong royong," ujar Dahnil.

Ia menjelaskan, keberagaman latar belakang pengurus, baik dari sisi agama maupun partai politik, justru menjadi kekuatan yang harus dirawat. Melalui Matahari Pagi Indonesia, pihaknya ingin menyampaikan pesan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

"Di sini mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari partai politik hingga agama. Jadi, pesan kuat yang ingin kita sampaikan adalah toleransi. Ini juga sejalan dengan filosofi masyarakat Sulawesi Utara, Sitou Timou Tumou Tou," jelasnya.

Lebih lanjut, Dahnil mengungkapkan bahwa Matahari Pagi Indonesia ingin mendorong gerakan sosial sederhana, tetapi memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya gerakan Makan Bahagia Gratis, khususnya bagi sekolah-sekolah yang belum tersentuh program Makan Bergizi Gratis (MBG), kegiatan membersihkan rumah ibadah, hingga gerakan membersihkan toilet sekolah.

Menurutnya, gerakan sosial tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai program pemerintah sekaligus memperkuat kepedulian sosial dari lingkungan terkecil.

"Hal sederhana yang kami harapkan adalah menggerakkan kegiatan sosial kecil, seperti Makan Bahagia Gratis. Itu sudah dilakukan di beberapa daerah untuk sekolah-sekolah yang belum tersentuh MBG. Ada juga program bersih-bersih rumah ibadah dan gerakan membersihkan toilet sekolah. Kami ingin mendorong gerakan seperti ini," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden telah memberikan perhatian terhadap program MBG dan berbagai program lainnya. Karena itu, gerakan sosial masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan dan melengkapi upaya pemerintah.

Pelantikan pengurus Matahari Pagi Indonesia Sulawesi Utara ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni organisasi, melainkan menjadi titik awal lahirnya gerakan nyata yang mampu merangkul keberagaman, memperkuat solidaritas, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Dengan semangat Matahari Pagi, organisasi ini membawa harapan agar perbedaan tidak menjadi sekat, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih bersatu, toleran, dan berkeadaban. (***) 

Bart Assa Tegaskan Disdik Manado Tak Bisa Tentukan Penerbit Buku, Pengadaan Wajib Ikuti SIBI dan ARKAS

 

EXPRESSINDONEWS– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Dr. Ir. Peter Karl Bart Assa, S.T., M.Sc., M.Tr.Par., CGRE., Ph.D., angkat bicara terkait sorotan mengenai materi buku pelajaran bagi siswa SD dan SMP se-Kota Manado yang dinilai tidak layak. Ia menegaskan, mekanisme pengadaan buku telah diatur secara ketat melalui regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan menentukan jenis maupun penerbit buku yang dibeli sekolah. 

Saat dikonfirmasi, Bart Assa menjelaskan bahwa persoalan tersebut kerap memunculkan anggapan seolah-olah Dinas Pendidikan terlalu jauh mengintervensi kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, menurutnya, kepala sekolah justru memiliki kewenangan mengelola dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai muncul kesan Dinas Pendidikan terlalu banyak mengintervensi kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan Dana BOS. Kepala sekolah tidak menerima anggaran lain selain Dana BOS, sehingga pengelolaannya sudah memiliki aturan yang jelas,” ujarnya. Menanggapi dugaan adanya buku yang dianggap kedaluwarsa atau tidak layak digunakan, ia menyatakan bahwa hal tersebut dapat dipertanyakan langsung kepada kepala sekolah sebagai pihak yang mengusulkan kebutuhan pengadaan.

Menurutnya, setiap buku yang akan dibeli wajib terlebih dahulu memperoleh penilaian dari Kementerian Pendidikan sebelum masuk ke dalam Sistem Informasi Buku Indonesia (SIBI).

“Kalau buku itu tidak terdaftar di SIBI, maka tidak bisa dibeli. Sistemnya sudah terintegrasi dengan ARKAS,” katanya. 

Ia menjelaskan, mekanisme pengadaan dimulai dari usulan kepala sekolah. Setelah itu, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi untuk memastikan buku yang diusulkan telah terdaftar di SIBI.

Selanjutnya, proses pembelian wajib dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah, yakni menggunakan e-Katalog dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), sehingga seluruh tahapan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. (***) 

Munculnya Nama Hendra Jacob di Bursa Ketua PSSI Sulut Berpotensi 'Kocok Kembali'?

 

EXPRESSINDONEWS – Dinamika menuju pemilihan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Sulawesi Utara mulai menjadi perhatian. Nama HJ kini ikut diperbincangkan dalam bursa figur yang berpotensi meramaikan perebutan kursi kepemimpinan organisasi sepak bola di Bumi Nyiur Melambai.

Namun, perjalanan menuju pemilihan ketua yang baru masih memiliki tahapan organisasi yang harus dilalui. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah persyaratan dukungan 50 persen plus satu (50+1) untuk membuka kembali pendaftaran calon ketua.

Dengan demikian, pembukaan kembali pendaftaran tidak bisa dilakukan begitu saja. Dukungan mayoritas tersebut harus terpenuhi sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku.

Situasi ini tentu membuka ruang bagi dinamika baru. Apabila persyaratan 50+1 terpenuhi, kesempatan untuk membuka kembali pendaftaran calon ketua akan terbuka, sehingga figur-figur yang memiliki keinginan dan dukungan untuk memimpin PSSI Sulut berpeluang masuk dalam proses pencalonan.

Di tengah perkembangan tersebut, HJ menjadi salah satu nama yang menarik perhatian.

Melalui pesan yang disampaikan dalam materi visualnya, HJ mengangkat sebuah filosofi kepemimpinan yang cukup kuat.

“PSSI Sulut tidak butuh orang yang dihormati, tapi butuh orang yang dibutuhkan.”

Kalimat tersebut menggambarkan pandangan bahwa organisasi sepak bola tidak cukup hanya dipimpin oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan. Lebih dari itu, dibutuhkan figur yang mampu memberikan kontribusi, bekerja nyata, serta menghadirkan perubahan bagi kemajuan sepak bola daerah.

HJ juga mengangkat filosofi singa sebagai simbol kepemimpinan, dengan menekankan pentingnya mentalitas, keberanian, ketegasan, dan kemampuan menghadapi tantangan.

Pesan tersebut menjadi relevan di tengah harapan terhadap pembenahan sepak bola Sulawesi Utara. Sebab, pekerjaan rumah PSSI Sulut bukan hanya menyangkut struktur kepengurusan, tetapi juga pembinaan pemain usia dini, peningkatan kualitas kompetisi, penguatan klub, serta membuka kesempatan bagi talenta lokal untuk berkembang dan bersaing di level nasional.

Kini, perhatian publik sepak bola Sulawesi Utara tertuju pada perkembangan mekanisme organisasi dan terpenuhinya persyaratan untuk membuka kembali pendaftaran calon ketua.

Apakah nantinya nama HJ akan benar-benar masuk dalam proses pencalonan? Hal itu tentu akan ditentukan oleh perkembangan tahapan organisasi dan mekanisme pemilihan yang berlaku.

Satu hal yang menjadi pesan penting dari dinamika ini PSSI Sulut membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya dihormati karena posisi, tetapi juga dinilai melalui kontribusi dan hasil kerja bagi masa depan sepak bola Sulawesi Utara. (***) 

RUPS LB Bank SulutGo Bahas Penataan Direksi dan Komisaris, Sesuaikan Ketentuan OJK

 

EXPRESSINDONEWS--  PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), Kamis (29/10/2026). Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi perseroan untuk melakukan penataan struktur kepengurusan sekaligus memastikan kesesuaian dengan regulasi perbankan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RUPS LB dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., selaku Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama PT Mega Corpora Ardhayadi, Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M., serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H.

Turut hadir para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara dan Gorontalo selaku pemegang saham perseroan, perwakilan Pemerintah Kota Gorontalo, serta Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank SulutGo. Tingkat kehadiran pemegang saham dalam rapat tersebut tercatat mencapai 97,59 persen.

Sejumlah keputusan strategis dibahas dalam rapat, terutama menyangkut pemenuhan ketentuan pengawasan perbankan, penyesuaian komposisi direksi dan komisaris, serta penyelarasan nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi perseroan.

Tindak Lanjut Ketentuan OJK

Pelaksanaan RUPS LB ini merupakan tindak lanjut atas Surat OJK Nomor S-264/KO.163/2026 mengenai tanggapan terhadap laporan pengangkatan pengurus dan pemenuhan komposisi pengurus bank.

Salah satu keputusan penting yang dibahas adalah pembatalan penetapan pengangkatan Direktur Dana dan Tresuri yang sebelumnya diputuskan dalam RUPS LB pada 10 Februari 2026.

Langkah tersebut berkaitan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-170/D.03/2026 mengenai hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon Direktur Dana dan Tresuri.

Selanjutnya, pemegang saham menyepakati pengusulan calon Direktur Dana dan Tresuri yang baru untuk diproses melalui mekanisme Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai ketentuan OJK pada tahapan berikutnya.

Penyesuaian Struktur Pengurus dan Jabatan Direksi

Selain menindaklanjuti ketentuan regulator, Bank SulutGo juga menyusun rencana aksi penyesuaian jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penyesuaian turut mencakup nomenklatur jabatan direksi untuk menyelaraskan fungsi dan kebutuhan organisasi perusahaan.

Adapun perubahan nomenklatur jabatan yang disepakati meliputi:

Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Direktur Operasional menjadi Direktur Layanan dan Teknologi.

Direktur Umum menjadi Direktur Keuangan dan Human Capital.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan organisasi agar pelaksanaan fungsi pengawasan, pengelolaan risiko, layanan, teknologi, keuangan, dan sumber daya manusia dapat berjalan sesuai kebutuhan tata kelola perusahaan.

Perkuat Tata Kelola dan Kinerja Berkelanjutan

Melalui keputusan RUPS LB ini, Bank SulutGo menegaskan komitmennya untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta memenuhi seluruh ketentuan regulator perbankan.

Penyesuaian kepengurusan dan struktur organisasi diharapkan dapat mendukung stabilitas operasional, memperkuat efektivitas pengelolaan perusahaan, serta mendorong peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Sebagai bank pembangunan daerah yang melayani masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo, Bank SulutGo diharapkan terus memperkuat perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah, pelayanan perbankan, dan pembangunan di kedua provinsi tersebut. (***) 

Dugaan Gudang Solar Subsidi di Winangun Atas, Nama MN alias Aco dan NM alias Tombol Mencuat

 

EXPRESSINDONEWS--  Dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, menjadi sorotan. Sebuah gudang yang berada di Lorong Cafe SE, Kilo 7, Desa Winangun Atas, diduga menjadi lokasi penampungan solar subsidi yang diperoleh melalui sejumlah kendaraan dengan tangki modifikasi dan jeriken.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas kendaraan yang keluar masuk lokasi tersebut diduga telah berlangsung cukup lama. Warga mengaku kerap melihat truk dan mobil yang dicurigai mengangkut solar mendatangi kawasan gudang tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul BBM yang ditampung, mekanisme distribusinya, serta peruntukan solar yang diduga dikumpulkan di lokasi itu.

“Sudah lama gudang ini ada. Hampir setiap hari ada truk dan mobil tangki modifikasi yang keluar masuk,” ungkap seorang sumber warga Winangun Atas.

Menurut sumber tersebut, gudang itu diduga berkaitan dengan dua orang berinisial MN alias Aco dan NM alias Tombol. Meski demikian, informasi mengenai kepemilikan maupun keterlibatan kedua nama tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Modus yang disorot dalam dugaan aktivitas ini adalah penggunaan kendaraan bertangki modifikasi atau yang kerap disebut tangki siluman, serta jeriken untuk memperoleh solar subsidi dari sejumlah SPBU di sekitar Manado dan Minahasa.

Solar subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi konsumen yang berhak diduga dikumpulkan di gudang tersebut sebelum dipasarkan kembali kepada pihak lain.

Beredar pula dugaan bahwa BBM yang terkumpul dijual kembali untuk kebutuhan industri, pertambangan, maupun kapal dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga solar subsidi.

Apabila dugaan tersebut benar, praktik semacam ini berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi dan merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program subsidi pemerintah.

Namun, besaran volume solar yang ditampung, jalur distribusi, harga penjualan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat belum dapat dipastikan secara independen.

Informasi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan tersebut diketahui oleh lingkungan sekitar.

Meski demikian, keberadaan anggota kepolisian di lokasi yang sama tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan maupun pembiaran. Dugaan mengenai hubungan mereka dengan aktivitas gudang juga belum memiliki bukti yang dapat dipastikan.

Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai status gudang, asal-usul solar yang ditampung, serta legalitas kegiatan yang diduga berlangsung di lokasi tersebut.

Dugaan penampungan solar subsidi di Winangun Atas menjadi pengingat pentingnya pengawasan distribusi BBM agar tepat sasaran. Solar bersubsidi merupakan komoditas yang penyalurannya diatur pemerintah sehingga penggunaannya tidak boleh dialihkan secara sembarangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, penelusuran perlu mencakup sumber pasokan, transaksi pembelian, kendaraan yang digunakan, dokumen distribusi, hingga pihak yang diduga menerima dan menyalurkan kembali BBM tersebut.

Selain itu, informasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu ditempatkan sebagai dugaan sampai didukung bukti yang memadai.

Hingga berita ini disusun, dugaan kepemilikan gudang, keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan, serta legalitas aktivitas penampungan solar tersebut masih membutuhkan konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Seluruh pihak yang disebut dalam informasi ini berhak memberikan klarifikasi agar persoalan tersebut dapat menjadi terang berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (***) 

Dua Rusunawa Dibangun di Paniki Dua, Manado Siapkan 77 Unit Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

 

EXPRESSINDONEWS– Upaya Pemerintah Kota Manado dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat terus berlanjut. Pembangunan dua gedung Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kawasan Tanah Coklat, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, kini tengah dikerjakan.

Kehadiran dua bangunan tersebut diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan tempat tinggal layak, khususnya warga yang belum memiliki rumah sendiri.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Manado, Peter Alexander Eman, ST., MT., menjelaskan bahwa kedua proyek rusunawa tersebut dibiayai melalui sumber anggaran berbeda, yakni APBN dan APBD.

Rusunawa pertama dibangun menggunakan anggaran APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai proyek mencapai Rp25 miliar. Bangunan tiga lantai ini dirancang memiliki 44 unit hunian dan dikerjakan menggunakan skema tahun jamak atau multi years.

Sementara itu, pembangunan rusunawa kedua dibiayai melalui APBD Pemerintah Kota Manado dengan anggaran sebesar Rp19 miliar. Proyek tersebut menyediakan 33 unit hunian yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kedua proyek tersebut akan menghadirkan total 77 unit hunian baru di kawasan Paniki Dua.

Dari sisi penyelesaian pekerjaan, Peter menyampaikan optimisme bahwa rusunawa yang bersumber dari APBD Kota Manado dapat dirampungkan sesuai target pada akhir tahun ini.

“Untuk rusunawa Pemkot, optimistis bisa selesai akhir Desember ini,” ujar Peter, Selasa (27/10/2026).

Adapun rusunawa yang didanai melalui APBN ditargetkan selesai pada 2027, sesuai jadwal pelaksanaan proyek tahun jamak.

Peter juga menjelaskan bahwa pemanfaatan rusunawa nantinya akan diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Di antaranya, calon penghuni harus memiliki KTP Kota Manado, tergolong masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum memiliki rumah sendiri maupun kendaraan roda empat.

Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas hunian pemerintah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pembangunan dua rusunawa ini diharapkan tidak sekadar menambah ketersediaan tempat tinggal di Kota Manado, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dengan biaya sewa yang terjangkau.

Dengan tambahan 77 unit hunian, pemerintah diharapkan dapat terus memperkuat program penyediaan perumahan bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup warga Kota Manado. (**}