EXPRESSINDONEWS – Upaya memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan program pemerintah di tingkat desa terus didorong Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara, Gresty Natalia M. Masi, saat menghadiri sosialisasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa.
Kegiatan tersebut digelar atas undangan Kejaksaan Negeri Minahasa bersama Ketua Srikandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa, Liony Mongi, dan diikuti para Hukum Tua perempuan serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Minahasa.
Dalam kesempatan itu, Gresty menekankan bahwa pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk BPD dan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Srikandi Jaga Desa diharapkan dapat menjadi mitra strategis aparat penegak hukum dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
“Srikandi Jaga Desa yang beranggotakan jajaran BPD memiliki peran penting sebagai mitra kerja Kejaksaan. Kami ingin memastikan setiap rupiah Dana Desa digunakan sesuai peruntukan dan program yang telah ditetapkan, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Gresty.
Selain pengelolaan Dana Desa, Srikandi Jaga Desa Sulut juga menaruh perhatian terhadap sejumlah program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Beberapa di antaranya mencakup pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan Koperasi Desa, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga pemanfaatan anggaran desa. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Sementara itu, Ketua Srikandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa yang juga Anggota DPRD Minahasa, Liony Mongi, menyatakan kesiapan untuk memperluas struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan.
Pembentukan kepengurusan di setiap kecamatan dinilai penting untuk mempercepat koordinasi dan memperkuat pengawasan terhadap berbagai program yang berjalan di desa.
“Kami akan segera membentuk kepengurusan Srikandi Jaga Desa di setiap kecamatan. Dengan demikian, koordinasi dan pemantauan program desa dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau seluruh wilayah,” ujar Liony.
Sinergi antara Srikandi Jaga Desa dan Kejaksaan Negeri Minahasa diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan fungsi pengawasan dan pemahaman terhadap aspek hukum pengelolaan keuangan desa, para pengurus dan anggota BPD perempuan didorong untuk lebih aktif menjalankan fungsi kontrol demi mencegah persoalan hukum sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (***)






.jpg)
