Sri Nanda Lamadau Minta Perhatian Pemkot Manado Soal Program Pemuda dan Fasilitas Olahraga di Manado Utara

 

EXPRESSINDONEWS — Anggota DPRD Kota Manado dari Partai NasDem, Sri Nanda Lamadau, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Manado.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Tuminting–Bunaken dan Bunaken Kepulauan, sekaligus personel Komisi I dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Sri Nanda menekankan pentingnya optimalisasi program pemerintah yang dinilai belum berjalan maksimal, serta mempertahankan program-program yang sudah baik.

“Program yang belum maksimal harus benar-benar dimaksimalkan, sementara yang sudah berjalan baik agar tetap dipertahankan,” tegasnya.

Selain merujuk pada catatan resmi Pansus yang telah disampaikan dalam forum, Sri Nanda juga mengungkapkan sejumlah catatan pribadi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Salah satu sorotan utama adalah minimnya program yang secara spesifik menyasar generasi muda. Ia meminta agar pemerintah menghadirkan program yang lebih konkret dan tepat sasaran bagi anak-anak muda di Kota Manado.

Menurutnya, hal ini penting guna menekan berbagai fenomena sosial di kalangan remaja, termasuk maraknya peristiwa “tarkam” yang kerap terjadi.

“Harus ada program yang benar-benar menyentuh anak muda, agar fenomena-fenomena seperti tarkam bisa diminimalisir,” ujarnya.

Selain itu, Sri Nanda juga menyoroti keterbatasan fasilitas olahraga di wilayah Manado Utara. Ia mengungkapkan, aspirasi tersebut kerap disampaikan masyarakat dalam agenda reses maupun forum Musrenbang.

“Dalam reses saya, banyak masyarakat mengeluhkan minimnya fasilitas olahraga di Manado Utara. Padahal kita tahu, di wilayah tersebut banyak anak muda yang berbakat dan berpotensi,” jelasnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Manado dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan tersebut dengan menghadirkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

“Aspirasi ini juga sering muncul dalam Musrenbang dan disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kiranya ini bisa menjadi perhatian pemerintah kota ke depan,” pungkasnya. (***) 

Kunjungan Menteri Jadi Momentum, Pemkot Manado Percepat Pembangunan Rusunawa MBR di Paniki Dua

 

EXPRESSINDONEWS--  Kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dimanfaatkan Pemerintah Kota Manado sebagai momentum strategis untuk mendorong percepatan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam agenda yang berlangsung Jumat (10/4/2026) tersebut, Pemkot Manado secara langsung memaparkan kesiapan proyek rusunawa yang direncanakan berdiri di Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan hunian layak di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Manado, Peter Eman, menegaskan bahwa proyek ini telah memasuki tahap siap eksekusi. Lahan seluas sekitar 3.200 meter persegi telah disiapkan, dan seluruh dokumen administrasi dinyatakan lengkap.

“Dari sisi kesiapan, baik lahan maupun administrasi, sudah tidak ada kendala. Kami tinggal menunggu proses lanjutan agar pembangunan bisa segera berjalan,” jelas Eman.

Rencana pembangunan dijadwalkan dimulai pada tahun anggaran 2026 hingga 2027, dengan estimasi waktu konstruksi sekitar 10 bulan setelah kontrak kerja ditandatangani. Target awal penyelesaian diproyeksikan pada Maret 2027.

Namun dalam kunjungannya, Menteri Maruarar Sirait secara tegas meminta agar proyek tersebut tidak berlarut-larut dan bisa dipercepat.

“Kalau bisa dipercepat supaya lebih cepat dinikmati masyarakat. Februari bisa?” ujar Menteri, menyoroti urgensi percepatan pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

Rusunawa ini nantinya akan mengusung nama “Bhineka Tunggal Ika”, yang mencerminkan semangat keberagaman dan kebersamaan masyarakat Kota Manado.

Menariknya, dalam kunjungan tersebut, Menteri juga memberikan dukungan langsung berupa bantuan pribadi sebesar Rp200 juta untuk pembangunan fasilitas olahraga, yakni lapangan futsal di kawasan rusunawa. Bantuan ini diharapkan mampu menunjang aktivitas sosial dan kesehatan para penghuni.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Viktor Mailangkay, serta Wali Kota Manado, Andrei Angouw bersama Wakil Wali Kota, Richard Sualang. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Manado, Steaven Dandel, serta jajaran Pemerintah Kota Manado.

Pemerintah Kota Manado berharap, kunjungan Menteri ini tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi benar-benar mempercepat realisasi pembangunan rusunawa sebagai solusi konkret atas kebutuhan hunian MBR sekaligus mendorong penataan kawasan perkotaan yang lebih terencana dan berkelanjutan. (***) 

Tommy Daud Parasan Tegaskan Komitmen Kawal APBD dan Bela Kepentingan Rakyat di Pansus LKPJ 2025

 

EXPRESSINDONEWS — Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Manado, Tommy Daud Parasan, menyatakan komitmennya dalam mengawal kinerja pemerintah daerah melalui keikutsertaannya sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Pemerintah Kota Manado tahun 2025.

Legislator daerah pemilihan Wenang–Wanea itu mengungkapkan, dirinya dipercaya oleh Fraksi Gerindra untuk menjadi bagian dari Pansus yang memiliki tugas strategis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

“Dalam kesempatan ini saya dipilih oleh fraksi untuk menjadi anggota Pansus LKPJ. Tugas kami adalah mengevaluasi kinerja pemerintah serta penggunaan anggaran, apakah benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat,” ujar Tommy.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap anggaran daerah merupakan hal krusial guna memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Manado.

Tak hanya itu, Tommy juga menyampaikan bahwa dirinya telah menitipkan berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah untuk menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.

“Sebagai wakil rakyat, saya sudah menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ini harus menjadi prioritas agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan kepentingan warga, Tommy menegaskan bahwa keberpihakannya kepada rakyat bukan sekadar komitmen, melainkan prinsip yang tidak bisa ditawar.

“Membela rakyat telah menjadi harga mati bagi saya sebagai wakil rakyat,” tandasnya.

Selama ini, Tommy Daud Parasan juga dikenal aktif turun langsung ke lapangan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pelayanan publik hingga kebutuhan dasar warga. Sikap responsif dan kedekatannya dengan masyarakat menjadikan dirinya sebagai salah satu figur yang konsisten hadir di tengah persoalan rakyat. (***) 

Yasir Taruk Bua Apresiasi Langsung MenPerkim Maruarar Sirait, Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan di Manado

 

EXPRESSINDONEWS — Anggota DPRD Kota Manado, Yasir Taruk Bua, turut mendampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam agenda kerja di Kota Manado.

Sebagai personel Komisi III yang membidangi pembangunan, legislator daerah pemilihan Singkil–Mapanget tersebut menilai kehadiran pemerintah pusat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Menurutnya, perhatian itu sejalan dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah bukti bahwa pemerintah pusat hadir dan melihat langsung kebutuhan masyarakat. Kami tentu sangat mengapresiasi langkah konkret ini,” ujar Yasir.

Dalam kesempatan tersebut, Yasir juga menyoroti sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, serta jajaran Pemerintah Kota Manado, termasuk wali kota dan wakil wali kota bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Tak hanya itu, ia turut mengapresiasi kontribusi pribadi Menteri Maruarar Sirait yang memberikan bantuan sebesar Rp200 juta kepada warga Rusunawa Tanah Coklat, Paniki. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan lapangan sepak bola sebagai sarana pembinaan generasi muda.

“Ini tentu bentuk kepedulian yang sangat besar dari pemerintah, bahkan secara pribadi dari pak Menteri kepada masyarakat,” tambah kader Partai Perindo itu.

Yasir juga menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut, yang dinilainya menjadi momentum positif bagi masyarakat Kota Manado.

“Terima kasih pak Menteri sudah datang. Ini menjadi momentum hangat dan penuh harapan bagi warga Manado,” ungkapnya.

Sebagai wakil rakyat, Yasir menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mengawasi setiap program pemerintah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

“Kami di DPRD akan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya. (***) 

Gara-gara Bajaj Online, Anak Buah YSK 'Panas' di Paripurna LKPJ DPRD Manado, Insiden Lempar Botol Serta Mikrofon Dimatikan Terjadi

 

EXPRESSINDONEWS-- Suasana rapat paripurna pembahasan LKPJ DPRD bersama Pemerintah Kota Manado mendadak memanas saat anggota DPRD, Jendri Amrain, melontarkan interupsi terkait maraknya operasional bajaj online di Kota Manado.

Interupsi tersebut memicu ketegangan di ruang sidang, terlebih ketika pimpinan rapat, Mona Kloer, secara tegas menghentikan penyampaian Jendri. Penghentian itu dilakukan lantaran dinilai tidak etis, setelah Jendri meminta dilakukan voting kepada peserta rapat dalam forum resmi paripurna.

Situasi pun kian memanas. Keduanya, yang berasal dari fraksi yang sama, Partai Gerindra, terlibat adu argumen tanpa jeda, membuat jalannya rapat terlihat tidak kondusif.

Dalam rekaman video yang beredar, Jendri akhirnya menarik sebagian ucapannya, namun tetap menyuarakan kekecewaannya.

“Baik, perkataan itu saya tarik. Tapi saya sampaikan bahwa pimpinan rapat tidak memberikan saya ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat soal bajaj online. Ini urgent dan harus diperjuangkan,” tegasnya.

Merasa tidak lagi diberi kesempatan berbicara, Jendri semakin geram. Ia bahkan menyatakan akan melaporkan insiden tersebut kepada Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling.

Usai rapat, Jendri yang juga merupakan personel Komisi III DPRD Manado menegaskan bahwa interupsi tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyebut Komisi III selama ini justru kerap disudutkan terkait persoalan bajaj online.

“Kami ini sesama kader Gerindra. Saya sengaja angkat ini di paripurna karena Komisi III dituding tidak bekerja. Padahal kami sudah berulang kali menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) dan Dinas Perhubungan, pemerintah dinilai belum memiliki solusi konkret. Alasannya, kendaraan bajaj menggunakan pelat pribadi dan beroperasi melalui aplikasi online, sehingga sulit ditindak.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita ingin Manado berkembang. Saya juga sudah sampaikan ke wali kota, soal kunjungan kerja ke daerah lain—kendaraan roda tiga seperti ini perlu ditata, jangan dibiarkan tanpa kejelasan,” tambahnya.

Jendri pun memberi ultimatum. Ia akan menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kota Manado dalam waktu satu minggu ke depan.

“Kalau tidak ada tindakan dan ketegasan, saya akan sampaikan secara terbuka bahwa ada pembiaran dari Pemkot. Bahkan akan saya laporkan ke gubernur,” tandasnya.

Ia juga menyinggung adanya klaim regulasi terkait bajaj online yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan dalam rapat. Namun, menurutnya, hal tersebut belum menjawab substansi persoalan di lapangan.

“Saya tidak berlebihan. Ini soal tudingan bahwa Komisi III tidak bekerja. Padahal kunci penyelesaiannya ada di pemerintah kota,” pungkas Jendri.

Tak sampai disitu beberapa Insiden seperti lempar botol dan mikrofon milik Jendri Amrain dimatikan. (***) 

Nama Abdul Disorot dalam Dugaan Distribusi Solar Ilegal di Bitung, Polisi Beri Respons Awal

 

Foto: Kasat Reskrim Polresta Bitung AKP Ahmad Pratama (ist) 

EXPRESSINDONEWS — Dugaan praktik ilegal dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kota Bitung kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada sosok bernama Abdul yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, praktik distribusi solar ini diduga tidak berlangsung secara acak, melainkan terorganisir dengan pola yang sistematis. Aktivitas tersebut disebut melibatkan armada mobil tangki dengan identitas perusahaan tertentu, sehingga memunculkan indikasi adanya jaringan distribusi yang terstruktur dan beroperasi secara berkelanjutan.

Alur distribusi yang terpantau menunjukkan bahwa solar diduga dikumpulkan dari sejumlah titik, kemudian dipusatkan di lokasi penampungan di kawasan Sagerat Weru, Kecamatan Matuari. Dari lokasi tersebut, BBM kembali disalurkan menggunakan kendaraan tangki ke sejumlah wilayah untuk dipasarkan.

Yang menjadi perhatian masyarakat, aktivitas yang diduga telah berlangsung cukup lama ini terkesan berjalan tanpa hambatan berarti. Kondisi tersebut memicu tanda tanya publik terkait efektivitas pengawasan serta langkah penindakan dari aparat berwenang terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Selain berpotensi merugikan keuangan negara, praktik ini juga dinilai dapat merusak mekanisme distribusi BBM yang sehat serta menciptakan persaingan usaha yang tidak adil. Dampak lebih luasnya, situasi ini berisiko mengganggu tata niaga energi di daerah.

Desakan publik pun terus menguat. Masyarakat meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan.

Menanggapi informasi yang beredar, Kasat Reskrim Polresta Bitung AKP Ahmad Pratama memberikan respons singkat.

“Ya, terima kasih infonya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal awal bahwa informasi yang berkembang telah sampai ke pihak kepolisian. Namun hingga saat ini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait langkah penanganan kasus tersebut.

Publik kini menantikan tindak lanjut konkret dari aparat penegak hukum guna memastikan dugaan praktik ilegal ini dapat diusut secara tuntas dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (***) 

Perjuangan Herol Caroles Surati Dinas Kehutanan Soal Tanah di Bunaken dan Manado Tua Diminta Segera Beri Kepastian

 

EXPRESSINDONEWS-- Forum Merah Putih Bunaken kembali mengambil langkah konkret dalam memperjuangkan kepastian status lahan di wilayah kepulauan Bunaken dan Manado Tua. Pada hari ini, perwakilan forum secara resmi mengantarkan surat aspirasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut atas polemik kawasan konservasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Kedatangan rombongan diterima oleh Kasubag Perencanaan Dinas Kehutanan, Semuel. Dalam keterangannya, Semuel menegaskan bahwa kewenangan terkait kawasan konservasi berada di pemerintah pusat, namun proses pengusulan tetap harus melalui pemerintah daerah. Ia memastikan bahwa setiap surat yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Semua kewenangan memang ada di pusat, tetapi usulan tetap melalui daerah. Surat yang masuk akan kami proses. Kemungkinan usulan juga sudah masuk di Bappeda. Harapannya, apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa tercapai,” ujar Semuel.

Sementara itu, Piter Sasundame mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Utara terkait persoalan tersebut. Dari hasil komunikasi itu, diketahui bahwa terdapat tiga dokumen penting berupa register desa tahun 1912, 1962, dan 1966 yang menjadi dasar historis keberadaan pemukiman di wilayah tersebut.

“Proses sudah sampai pada tahap ini, dan ada saran agar kami menyurati Dinas Kehutanan. Harapan kami, ada kepastian dari pemerintah, kemungkinan kementerian pusat juga menunggu rekomendasi dari daerah,” jelasnya.

Suara tegas juga datang dari warga Bunaken, Daniel Takaendengan, yang dikenal sebagai salah satu sesepuh. Ia membantah anggapan bahwa Pulau Bunaken dahulu tidak berpenghuni. Menurutnya, masyarakat telah lama mendiami wilayah tersebut bahkan sebelum Indonesia merdeka.

“Itu tidak benar kalau dikatakan dulu tidak berpenghuni. Saya saksi hidup, saya lahir di sana. Sudah banyak pemukiman sebelum kemerdekaan. Ada perkebunan kelapa, artinya sudah ada kehidupan masyarakat,” tegas Daniel.

Ia menambahkan, status kawasan hutan lindung menjadi salah satu penghambat utama masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah. Kondisi ini berdampak langsung pada keterbatasan aktivitas ekonomi warga.

“Kami seperti tersandera. Tanpa sertifikat, kami tidak bisa mengembangkan usaha atau mendapatkan modal. Padahal kami hanya ingin kepastian agar ekonomi bisa berjalan,” ujarnya.

Penasihat Forum Merah Putih Bunaken, Piter Sasundame, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hal baru. Aspirasi masyarakat, kata dia, telah disuarakan mulai dari tingkat DPRD Kota Manado, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Kami tidak ingin ini terus berlarut-larut. Sudah puluhan tahun masyarakat berjuang. Kami butuh kepastian. Ada harapan yang kami titipkan agar disampaikan kepada Kepala Dinas, supaya ada langkah yang progresif dan terukur,” ungkap Sasundame. 

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Bunaken dan Manado Tua memiliki ikatan historis yang kuat dengan tanah yang mereka tempati.

“Tanah ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ini tanah ‘pasini’ milik masyarakat. Jangan sampai hak-hak masyarakat adat diabaikan. Kalau tidak ada kejelasan, kami akan tetap mempertahankan hak kami,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Forum Merah Putih Bunaken, Herol Caroles, tampil sebagai salah satu figur yang konsisten mengawal perjuangan masyarakat. Ia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari perjuangan warga hingga mendapatkan kepastian hukum.

“Kami menyurati Dinas Kehutanan untuk mempercepat tahapan dan mendapatkan kepastian hukum. Harapan kami ada pelepasan atau revisi tata ruang agar hak masyarakat diakui,” kata Herol.

Sebagai pejuang bersama masyarakat Bunaken dan Manado Tua, Herol Caroles menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga tuntas.

“Kami akan terus kawal sampai ada kepastian. Kalau sudah jelas, masyarakat akan tenang. Kami berharap pemerintah kota dan provinsi bisa bersinergi memperjuangkan aspirasi ini,” pungkasnya.

Perjuangan panjang masyarakat Bunaken dan Manado Tua kini kembali memasuki babak baru. Dengan dorongan dari berbagai pihak, harapan akan kepastian hukum atas tanah yang telah diwariskan turun-temurun kini semakin menguat. (***)