Isu Rangkap Jabatan dan Dukungan BSG, Manajer Persma Angkat Bicara Dengan Tegas

 

EXPRESSINDONEWS--  Isu yang menyerang klub Persma Manado kian mengemuka, mulai dari dugaan rangkap jabatan hingga tudingan adanya dukungan dari Bank SulutGo (BSG) dalam kompetisi Liga 4. Menanggapi hal tersebut, Manajer Persma, Christian Yokung, akhirnya memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

Christian menegaskan bahwa dirinya telah menjabat sebagai Manajer Persma sejak 2016, jauh sebelum dipercaya sebagai Staf Khusus (Stafsus) di bidang olahraga. Ia menilai, posisi tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dalam konteks tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintahan.

“Sejak awal saya sudah menjadi manajer Persma. Jadi di luar tupoksi sebagai stafsus, tidak ada sangkut pautnya,” ujar Christian.

Ia juga mencontohkan sejumlah figur publik yang memiliki peran ganda di dunia olahraga maupun pemerintahan. Menurutnya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar selama tidak terjadi konflik kepentingan.

Christian turut menyoroti isu yang menyebut adanya dukungan BSG terhadap Persma di Liga 4. Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik institusi.

“Perlu diluruskan, BSG tidak mensupport Persma di Liga 4. Ini harus di-crosscheck dan sesuai fakta. Jangan sampai informasi yang beredar justru merugikan pihak lain,” tegasnya.

Ia menjelaskan, BSG merupakan bank daerah yang juga memiliki keterkaitan dengan dunia sepak bola melalui perannya sebagai salah satu voters resmi dalam struktur PSSI, yakni melalui entitas BSG FC yang turut terlibat dalam kompetisi Liga 4.

Terkait anggapan bahwa kehadiran Persma merugikan klub lain, Christian membantah keras. Ia menilai persepsi tersebut keliru dan justru berpotensi memecah semangat kolektif dalam membangun sepak bola daerah.

“Tidak benar kalau ada yang bilang klub lain ‘gigit jari’. Semua club BSG terbuka silahkan langsung karena itu bank milik daerah. Justru ini momentum untuk semua pihak berkontribusi. Liga 4 menyangkut banyak orang dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen, termasuk masyarakat dan pecinta sepak bola, untuk lebih bijak dan profesional dalam menyampaikan informasi. Menurutnya, narasi yang tendensius hanya akan menghambat perkembangan olahraga di Sulawesi Utara.

“Liga 4 saat ini sedang diminati, ribuan masyarakat datang menonton. Ini kesempatan untuk membangun sepak bola kita bersama,” ujarnya.

Christian menambahkan, kehadiran Persma bertujuan untuk membangkitkan semangat olahraga di daerah. Ia menyebut, sejumlah daerah lain bahkan ikut tergerak dan datang ke Sulawesi Utara karena tidak memiliki kompetisi serupa.

“Harus kita syukuri Liga 4 bisa berjalan. Ini wadah bagi anak-anak muda dan para pecinta sepak bola untuk menyalurkan bakat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Christian kembali menegaskan bahwa Persma sejak awal berdiri hingga saat ini tetap bersifat independen dan tidak memiliki kepentingan tertentu.

“Kami tetap independen. Tujuan kami jelas, membangun sepak bola di Sulawesi Utara,” pungkasnya. (***) 

Wagub Sulut Temui Demonstran, Serap Aspirasi dan Janjikan Tindak Lanjut

 

EXPRESSINDONEWS-- Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, memilih turun langsung menemui massa aksi yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulut, Rabu (1/4/2026). Pertemuan berlangsung terbuka, disertai dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan demonstran.

Di hadapan massa, Victor menegaskan kehadirannya merupakan mandat dari Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan publik pada Pilkada 27 November 2024 yang mengantarkan keduanya memimpin Sulawesi Utara.

“Kami hadir untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi bapak dan ibu sekalian. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami,” ujarnya.

Victor turut mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib. Menurutnya, penyampaian pendapat secara damai mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat Sulut.

Menanggapi tuntutan yang disampaikan, ia menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen untuk menindaklanjuti, meski sejumlah persoalan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.

“Ini bukan persoalan baru. Ada keterkaitan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan bersama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut awal, disepakati lima perwakilan massa akan ditunjuk untuk menyampaikan aspirasi secara lebih rinci kepada pemerintah.

Sementara itu, Koordinator Gabungan Aksi, Indra Patrianus Wongkar, menjelaskan aksi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia menyebut, tuntutan utama berkaitan dengan kepastian hukum atas lahan yang telah lama ditempati warga di sejumlah wilayah, di antaranya Pinagoluman, Lolak, Bolaang Timur, hingga kawasan Pandu di Manado.

“Kami meminta kejelasan status lahan HGU yang sudah lama dimanfaatkan masyarakat, baik untuk pertanian maupun permukiman. Banyak yang sudah membangun rumah permanen, sehingga kami berharap dapat diterbitkan sertifikat hak milik,” tegasnya.

Selain persoalan agraria, massa juga menyoroti kondisi infrastruktur di beberapa wilayah yang dinilai belum memadai, seperti jalan rusak dan permukiman yang kurang tersentuh pembangunan.

Indra menegaskan, masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah, bukan sekadar janji.

Usai berdialog dengan Wakil Gubernur, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi lanjutan kepada pihak legislatif. (***)

Bupati Sitaro Disebut Berpotensi Terseret Kasus Gunung Ruang, Publik Diingatkan Tunggu Proses Hukum

 

EXPRESSINDONEWS-- Penyidikan dugaan kasus korupsi bantuan bencana Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro terus bergulir. Terbaru, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, menandai babak baru dalam pengungkapan kasus yang menyita perhatian publik.

Meski demikian, proses hukum masih terus berjalan dan belum seluruh pihak yang diduga terkait dimintai pertanggungjawaban. Sejumlah kalangan pun mulai berspekulasi, termasuk menyeret nama Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit.

Aktivis anti korupsi, Niraya Sari, menilai kepala daerah berpotensi ikut terseret dalam pusaran perkara, mengingat posisinya dalam rantai kebijakan dan penyaluran bantuan.

“Iya, karena bupati terlibat dalam proses penyaluran. Namun ini masih dibongkar dari hilir dan belum sampai ke hulu,” ujar Niraya kepada media ini.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kejati Sulut yang dinilai progresif dalam mengusut perkara tersebut. Namun, Niraya mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum.

“Jangan sampai ada klaim sepihak tanpa konfirmasi dari Kejati. Semua masih dalam tahap penyidikan,” tegasnya.

Di sisi lain, munculnya konten di media sosial yang menampilkan foto Bupati Sitaro bersama Kepala Kejati Sulut menuai sorotan. Foto tersebut dinarasikan seolah-olah menjadi bukti bahwa kepala daerah tidak terlibat dalam kasus dimaksud.

Praktik tersebut dinilai berpotensi menyesatkan opini publik. Pengeditan atau penyajian ulang gambar yang menimbulkan persepsi seakan-akan ada kedekatan atau “kesepakatan” di luar mekanisme hukum dipandang sebagai tindakan yang mencederai integritas institusi penegak hukum.

Secara hukum, tindakan manipulasi konten digital yang menyerupai dokumen otentik dapat berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengamat menilai, narasi yang dibangun melalui konten semacam itu justru dapat mengganggu jalannya proses hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.

Hingga saat ini, Kejati Sulut belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait status hukum Bupati Sitaro dalam perkara tersebut. Aparat penegak hukum pun terus mendalami kasus ini guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Publik diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menunggu hasil resmi penyidikan, sembari tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. (***) 

DPRD Manado Gelar Paripurna LKPJ 2025 dan Tetapkan Propemperda 2026, Dumais Soroti Etika Pejabat Publik!!

 

EXPRESSINDONEWS-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sekaligus penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Dalam agenda tersebut, DPRD memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemkot Manado yang dinilai positif, terutama dari indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren kemajuan. Hal ini menjadi gambaran bahwa pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Anggota DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais yang juga merupakan personel Komisi I dan Ketua Fraksi Gerindra, menyampaikan bahwa capaian tersebut patut diapresiasi, namun tetap harus diimbangi dengan penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menjaga etika pejabat publik.

Dumais secara tegas menyoroti pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Manado yang dinilai berpotensi memicu polemik. Ia mengingatkan bahwa setiap ucapan pejabat publik memiliki konsekuensi hukum.

“Apapun yang dilakukan, semua ada etika dan konsekuensi. Kalau terdapat pelanggaran aturan, tentu harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Nanti bagaimana penyelesaiannya, itu bergantung pada proses yang berjalan,” ujar Dumais.

Ia menilai, pernyataan yang bersifat provokatif berpotensi melanggar sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan menyentuh aspek hukum lain jika berdampak luas.

“Jika pernyataan tersebut memicu aksi massa atau demonstrasi, maka itu sudah masuk dalam delik hukum, baik delik umum maupun delik aduan. Ini yang harus kita hindari bersama,” tegasnya.

Menanggapi adanya pernyataan yang meragukan kapasitas dirinya sebagai anggota DPRD, Dumais memilih tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Saya tidak menanggapi itu. Saya sangat siap menjadi anggota DPRD dan siap bertarung untuk kepentingan rakyat. Saya sudah menjadi politisi sejak 2008,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Dumais kembali mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam setiap tindakan, khususnya bagi pejabat publik, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Apapun yang dilakukan, kembali lagi ke etika dan konsekuensi. Jadi saya pikir, masalah di laut jangan dibawa ke darat,” pungkasnya. (***)

Lily Walandha Ancam 2 Dinas Kesehatan dan Pendidikan: Nanti Torang Baku lia di LKPJ

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD kota Manado Lily Walandha geram dengan sikap 2 Dinas yakni Pendidikan dan Kesehatan. Pasalnya dalam agenda masa reses yang dilaksanakan srikandi partai Demokrat ini telah mengundang 2 Dinas terkait ini. Namun undangan tersebut tidak diindahkan. 

Hal ini disampaikan aleg dapil Wenang-Wanea dalam Paripurna LKPJ Tahun anggaran 2025 dan penetapan propemperda 2026.

Dihadapan wali kota dan 3 Pimpinan DPRD serta jajaran pemerintah kota yang hadir, Lily mengapresiasi kehadiran camat Wenang, Lurah Lawangirung, ketling dengan dinas PUPR dan Perkim kota Manado

Tak sampai disitu, Walandha pun menyampaikan kata-kata yang sangat marah saat 2 dinas seperti pendidikan dan Kesehatan. 

"Ada dua dinas yang saya undang dan tidak ada perhatian sama sekali 'pandang enteng' dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Nanti torang baku lia di LKPJ, terima kasih," Ucap Walandha dengan Nada geram. 

Secara terpisah usai Paripurna, Walandha saat diwawancarai mengatakan Dinas diundang wakil rakyat tidak hadir bagaimana dengan masyarakat. 

"Bagaimana nanti pelayanan ke masyarakat, DPRD saja undang diacuhkan dicuekin itu intinya. Sehingga kami berharap bukan hanya anggota dewan saja yang dipentingkan tapi pelayanan ke masyarakat," Tambahnya. 

Saat ditanya soal kata-kata yant terkesan ancaman ke 2 dinas ini Lily menyampaikan dirinya akan fokus ke 2 dinas ini saat LKPJ nanti. 

"Yah mungkin ada apa-apanya 2 Dinas ini, nanti saya akan fokus dalam LKPJ nanti kepada 2 dinas ini. Melihat program yang dijalankan apakah benar sesuai tupoksi atau tidak," Tutup Walandha sembari menambahkan dirinya tetap berjuang untuk kepentingan masyarakat. (***) 

Dugaan Air Tercemar E-Coli, DPRD Manado Turun Tangan dan Minta Uji Ulang

 

EXPRESSINDONEWS--  Komisi II DPRD Kota Manado bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran air bersih oleh bakteri E-Coli. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di kantor DPRD, Selasa (31/03/2026), pihak legislatif memanggil manajemen PDAM Wanua Wenang Manado untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.

RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Reza Rumambi dan diikuti bersama sekertaris Komisi Lily Binti, Anggota Lily Walanda, Andrew Palit, Franco Wangko, Adolifen Wangania dan juga Rachman Kodu. Dalam forum itu, DPRD menegaskan pentingnya transparansi dan respons cepat dari PDAM agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih isu ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial.

Sebagai langkah konkret, Komisi II merekomendasikan agar PDAM segera melakukan turun lapangan (turlap) dengan menguji ulang kualitas air di sejumlah Instalasi Pengelolaan Air (IPAL). Pengujian dilakukan dengan melibatkan pihak independen, yakni Laboratorium Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

Tim gabungan kemudian mengambil sampel air di dua titik, masing-masing di IPAL Kelurahan Pandu dan IPAL Mapanget Barat. Hasil uji laboratorium tersebut dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dua pekan ke depan.

Wakil Ketua Komisi II, Reza Rumambi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk respons cepat DPRD atas keluhan masyarakat.

“Kami turun lapangan bersama mitra kerja kami, PDAM Kota Manado. Ini dilakukan karena adanya aduan terkait dugaan pencemaran air. Komisi II langsung menindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung di lapangan. Proses ini ditangani oleh pihak yang berkompeten, dan hasil uji sampel akan segera keluar. Ini penting untuk menjawab keresahan masyarakat,” ujar Rumambi.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Wanua Wenang Manado, Melky Taliwuna, memastikan bahwa pihaknya selama ini secara rutin melakukan pengawasan kualitas air melalui uji laboratorium, baik internal maupun eksternal.

“Dalam SOP kami, uji laboratorium dilakukan secara internal dan eksternal. Uji internal digunakan untuk mengontrol operasional, misalnya mendeteksi adanya kandungan bakteri atau zat tertentu. Sedangkan uji eksternal dilakukan untuk memenuhi standar Kementerian Kesehatan, yang juga diawasi Kemendagri dan BPKP. Ini dilakukan secara berkala setiap enam bulan,” jelas Taliwuna.

Ia menambahkan, hasil uji laboratorium terakhir pada 25 September 2025 menunjukkan bahwa parameter E-Coli berada pada angka nol (zero), yang berarti air dalam kondisi aman.

“Untuk pengujian saat ini, kami kembali melibatkan tim dari Poltekkes dan Dinas Kesehatan. Hasilnya akan kami umumkan dua pekan ke depan. Kami juga akan membagikan hasil tersebut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat,” lanjutnya.

Taliwuna juga menegaskan komitmen PDAM untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta membuka diri terhadap masukan publik.

“Karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat, kami harus turun langsung ke lapangan memastikan kondisi sebenarnya. Kami berharap masyarakat tetap tenang dan memberikan masukan agar pelayanan air bersih ke depan semakin baik,” pungkasnya.

Langkah cepat DPRD bersama PDAM ini diharapkan mampu memberikan kepastian sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap kualitas air bersih di Kota Manado. (***) 

Pengadil Liga 4 Dipertanyakan Kelayakannya, Keputusan Wasit Tuai Sorotan Penonton

Manado — Jalannya pertandingan Liga 4 PSSI Sulawesi Utara Piala Gubernur pada hari ketiga menuai sorotan tajam dari penonton dan sejumlah pihak. Kepemimpinan wasit dalam beberapa laga dinilai kurang jeli, tidak tegas, bahkan terkesan memihak salah satu tim.

Sorotan tersebut mencuat dalam pertandingan antara PS Bank Sulut menghadapi Puma FC yang digelar di Lapangan Kodam TNI AL Kairagi. Ratusan penonton yang hadir menyaksikan laga tersebut tampak kecewa dengan sejumlah keputusan wasit yang dianggap merugikan PS Bank Sulut.

Ketegangan sempat memuncak saat official PS Bank Sulut melayangkan protes keras terhadap keputusan wasit yang dinilai kontroversial. Situasi ini bahkan membuat pertandingan sempat terhenti beberapa saat sebelum akhirnya kembali dilanjutkan.

Tak hanya pada laga tersebut, keluhan serupa juga terdengar dalam pertandingan antara Sulut FC melawan Puma FC. Sejumlah wartawan yang meliput dari tribun mendengar langsung reaksi penonton yang menyayangkan kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut.

“Penataan keamanan dan fasilitas sudah sangat baik, tapi kepemimpinan wasit yang ditugaskan sangat buruk. Kasihan Pak Gubernur dan panitia pelaksana,” ujar Buang Saselo dari tribun penonton.

Kekecewaan juga disampaikan oleh penonton lainnya. Marthen, salah satu warga yang hadir di tribun, menilai kualitas wasit menjadi faktor penting dalam kemajuan sepak bola daerah. “Sepak bola Sulut tidak akan maju kalau mutu wasit seperti ini. Bisa hancur Liga 4 karena ulah wasit. Siapa pun yang menang tidak masalah, yang penting wasit harus memimpin dengan adil,” tegasnya.

Sejumlah pihak berharap panitia pelaksana dan asosiasi terkait dapat segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para pengadil lapangan. Hal ini dinilai penting demi menjaga sportivitas dan kualitas kompetisi, serta kepercayaan publik terhadap jalannya Liga 4 di Sulawesi Utara.

××××