Tutup Hari Sabat, Wagub Sulut Victor Mailangkay dan Istri Kunjungi Warga Sakit, Bagikan Penguatan dan Doa

 

EXPRESSINDONEWS--  Menutup hari Sabat, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J. Mailangkay bersama istri, Ny. Merry Elisabeth Mailangkay-Kalalo, kembali mengungkapkan rasa syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang dirasakan sepanjang hari.

Usai beribadah bersama jemaat, Victor Mailangkay dan istri meluangkan waktu untuk mengunjungi sejumlah saudara seiman yang tengah sakit dan belum dapat hadir di rumah ibadah.

Bagi keduanya, kunjungan tersebut bukan sekadar bentuk perhatian, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengharapan, memberikan penguatan melalui doa, serta mengingatkan bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan.

Dalam setiap perjumpaan, terdapat pelajaran berharga yang dapat dipetik. Di tengah keterbatasan dan pergumulan yang dihadapi, Victor Mailangkay melihat keteguhan iman yang luar biasa dari mereka yang dikunjungi.

Hal tersebut menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati tidak semata-mata diukur dari kondisi fisik, melainkan dari hati yang tetap percaya dan berserah kepada Tuhan dalam setiap keadaan.

"Kiranya setiap doa yang dipanjatkan hari ini menjadi penghiburan bagi mereka yang sedang bergumul, dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah lelah mengasihi, melayani, serta saling menguatkan sebagai satu keluarga dalam Kristus," ungkap Victor.

Ia pun berharap kasih dan kepedulian antarsesama terus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memberikan dukungan kepada mereka yang tengah menghadapi sakit maupun berbagai pergumulan kehidupan.

"Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kita semua," tutupnya. (***) 

Dugaan Permainan Solar Subsidi di Tateli: Ucok dan Nandito Disebut, Siapa di Balik Alirannya?

 

EXPRESSINDONEWS-- Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kembali mencuat. Hasil penelusuran di lapangan di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Tateli, Kabupaten Minahasa, menemukan informasi adanya dugaan aktivitas penyedotan solar bersubsidi yang kemudian dibawa ke sejumlah lokasi untuk diduga ditampung.

Dalam penelusuran tersebut, nama “Ucok” dan “Nandito” disebut-sebut oleh sejumlah sumber di lapangan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan siapa pihak yang terlibat dan bagaimana sebenarnya pola distribusi solar bersubsidi tersebut berlangsung.

Munculnya nama Ucok dan Nandito tentu menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Siapa sebenarnya mereka? Apa peran mereka dalam dugaan aktivitas penyedotan solar bersubsidi tersebut? Benarkah ada pihak tertentu yang mengatur atau mengendalikan distribusi BBM subsidi dari SPBU hingga ke lokasi penampungan?

Pertanyaan lainnya, mengapa dugaan aktivitas tersebut bisa berlangsung jika memang benar terjadi? Apakah pengawasan di tingkat SPBU sudah berjalan maksimal? Atau justru ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu?

Dugaan ini semakin menjadi perhatian lantaran adanya ketimpangan antara pernyataan pemerintah terkait ketersediaan pasokan solar dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menyatakan stok dan pasokan BBM bersubsidi tersedia dalam jumlah yang cukup. Namun di sisi lain, masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.

Jika pasokan solar bersubsidi memang mencukupi, mengapa masyarakat masih kesulitan mendapatkannya? Ke mana sebenarnya solar subsidi tersebut mengalir? Apakah benar sebagian BBM subsidi justru diduga disalurkan melalui jalur yang tidak semestinya?

Informasi yang dihimpun menyebutkan, solar bersubsidi yang diduga disedot dari wilayah SPBU Tateli tersebut kemudian dibawa ke arah Pineleng dan Warembungan untuk diduga ditampung.

Jika informasi tersebut benar, maka publik tentu mempertanyakan siapa yang berada di balik dugaan alur distribusi tersebut dan siapa yang selama ini mendapatkan keuntungan dari BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat?

Aparat penegak hukum (APH) pun didesak untuk tidak sekadar melakukan pengawasan di SPBU. Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengisian, kendaraan yang digunakan, pihak yang diduga mengangkut, hingga lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan.

Polres Minahasa bersama instansi terkait diminta turun tangan dan menjawab keresahan masyarakat. Jika benar ada dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, siapa yang bertanggung jawab? Jika tidak benar, siapa sebenarnya Ucok dan Nandito yang namanya disebut-sebut dalam informasi di lapangan?

Publik menunggu langkah konkret aparat untuk mengungkap fakta di balik dugaan penyedotan dan penampungan solar bersubsidi tersebut. Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi pihak yang dirugikan, sementara dugaan permainan distribusi BBM subsidi justru tidak tersentuh.

Sebab, jika dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut dugaan permainan distribusi yang berpotensi merugikan negara sekaligus menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh BBM bersubsidi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang namanya disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan klarifikasi. Konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (***)

Dugaan Mafia solar di Kapitu Mencuat, Nama 'Katio' Disebut Disinyalir Bebas Sedot BBM Subsidi, APH Diminta Turun Tangan

 

Foto: SPBU Kapitu

EXPRESSINDONEWS— Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Kali ini, sorotan mengarah ke wilayah Kapitu, di mana nama seseorang berinisial atau dikenal dengan sebutan “Katio” disebut-sebut dalam sejumlah informasi hasil penelusuran lapangan terkait dugaan aktivitas penyedotan solar bersubsidi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Informasi tersebut mencuat setelah dilakukan sejumlah investigasi dan penelusuran di lapangan. Dalam proses penelusuran, nama “Katio” disebut sebagai salah satu pihak yang diduga leluasa melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di sejumlah SPBU.

Jika dugaan tersebut benar, kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius. Sebab, BBM subsidi pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat dan kelompok pengguna yang telah ditetapkan pemerintah. Praktik pembelian secara berulang dalam jumlah besar untuk kemudian diduga ditampung atau dialihkan kembali berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses terhadap BBM subsidi tersebut.

Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil. Jika benar terdapat pihak tertentu yang dapat dengan leluasa menyedot solar bersubsidi di sejumlah SPBU tanpa pengawasan yang memadai, maka perlu dipertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan.

Lebih jauh, aparat penegak hukum (APH) diminta tidak tinggal diam. Polres Minahasa Selatan bersama Polda Sulawesi Utara diharapkan segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

APH juga didorong untuk memeriksa rekaman CCTV SPBU, data transaksi pembelian solar bersubsidi, kendaraan yang diduga digunakan, hingga pola pengisian yang dilakukan secara berulang. Langkah ini penting untuk mengungkap apakah terdapat praktik penyelewengan atau jaringan distribusi ilegal yang selama ini luput dari pengawasan.

Jangan sampai masyarakat harus antre dan kesulitan mendapatkan solar bersubsidi, sementara di sisi lain ada pihak tertentu yang justru diduga dapat mengakses BBM subsidi secara berulang dan dalam jumlah besar.

Publik tentu menunggu langkah konkret aparat. Jika memang tidak ada pelanggaran, maka penyelidikan dapat menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian dan menjernihkan informasi yang berkembang. Namun apabila ditemukan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka penindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Nama “Katio” yang mencuat dalam penelusuran lapangan ini perlu diklarifikasi dan diverifikasi oleh aparat berwenang. Jangan sampai dugaan praktik mafia solar terus berlangsung karena lemahnya pengawasan dan penindakan.

Masyarakat Minsel berharap APH segera turun tangan dan mengusut dugaan tersebut secara profesional, transparan, serta berdasarkan bukti. Sebab, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang penggunaannya harus diawasi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi terkait dugaan keterlibatan “Katio” tersebut masih sebatas temuan dan informasi yang berkembang dari penelusuran lapangan dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Pihak-pihak yang disebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan. (***) 

Wagub Sulut Victor Mailangkay Hadiri Rapat Koordinasi Penanganan PFDs dan PIDs, Dorong Kepastian Status bagi Masyarakat di Perbatasan

 

EXPRESSINDONEWS--  Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J. Mailangkay, mewakili Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, menghadiri Rapat Desk Koordinasi Penanganan Persons of Filipino Descent (PFDs) di Indonesia dan Persons of Indonesian Descent (PIDs) di Filipina.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Jakarta Kemayoran dan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah dalam menangani persoalan status dan kepastian hukum masyarakat keturunan Filipina yang berada di Indonesia maupun masyarakat keturunan Indonesia yang berada di Filipina.

Bagi Victor Mailangkay, rapat koordinasi tersebut bukan sekadar forum formal yang membahas persoalan administratif dan teknis pemerintahan. Di balik agenda tersebut, terdapat persoalan kemanusiaan yang menyangkut kehidupan masyarakat yang selama bertahun-tahun berada dalam situasi di antara dua identitas dan membutuhkan kepastian mengenai status mereka.

"Rapat ini mungkin terdengar formal, penuh istilah teknis. Tapi bagi saya, ini bukan sekadar forum biasa," ujar Victor.

Menurutnya, ada masyarakat yang lahir dan tumbuh di suatu wilayah, namun hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan kepastian status yang mereka butuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Di balik semua itu, ada cerita tentang orang-orang yang selama bertahun-tahun hidup di antara dua identitas. Ada yang lahir di sini, besar di sini, tapi belum benar-benar diakui. Ada yang menunggu kepastian, bukan hanya di atas kertas, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka," katanya.

Victor menilai, persoalan tersebut harus dilihat tidak hanya dari perspektif administrasi pemerintahan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Kepastian status, menurutnya, berkaitan erat dengan rasa memiliki, identitas, serta masa depan masyarakat yang terdampak.

Ia pun berharap berbagai pembahasan dan koordinasi yang dilakukan pemerintah melalui forum tersebut dapat menghasilkan langkah konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Negara hadir, dan hari ini kita melihat upaya itu terus diperjuangkan. Bukan sekadar administrasi, tapi soal rasa memiliki. Soal siapa kita, dan di mana kita berdiri," ungkapnya.

Victor menambahkan, setiap langkah yang dibahas dalam forum koordinasi harus mampu menjangkau masyarakat yang selama ini menantikan kepastian. Sebab, menurutnya, yang sedang diperjuangkan bukan semata-mata persoalan dokumen, melainkan menyangkut masa depan dan kehidupan manusia.

"Semoga setiap langkah kecil dari ruang-ruang seperti ini bisa benar-benar sampai ke mereka yang menunggu di luar sana. Karena pada akhirnya, yang kita urus bukan hanya dokumen, tapi masa depan orang-orang," pungkasnya. (***) 

Solar Subsidi Diduga Disedot di SPBU Tateli, Nama “Mami Eva” Mencuat: APH Jangan Tutup Mata!

 

EXPRESSINDONEWS-- Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kembali menjadi sorotan. Hasil penelusuran di lapangan pada salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Tateli, Kabupaten Minahasa, mencuat dugaan adanya praktik penyedotan solar bersubsidi yang kemudian dibawa ke sejumlah wilayah untuk ditampung.

Dalam penelusuran tersebut, nama yang disebut-sebut oleh sejumlah sumber di lapangan adalah “Mami Eva”. Namun, hingga berita ini diturunkan, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Diperlukan penyelidikan lebih lanjut dari aparat penegak hukum untuk memastikan siapa saja yang terlibat serta bagaimana pola distribusi solar bersubsidi tersebut berlangsung.

Dugaan ini semakin menjadi perhatian lantaran terjadi ketimpangan antara pernyataan pemerintah terkait ketersediaan pasokan solar dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. Di satu sisi, pemerintah menyatakan stok dan pasokan BBM subsidi tersedia dalam jumlah yang cukup. Namun di sisi lain, masyarakat justru masih kesulitan mendapatkan solar bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Jika pasokan solar bersubsidi memang mencukupi, mengapa masyarakat masih harus antre panjang dan kesulitan memperoleh BBM? Apakah persoalannya terletak pada ketersediaan stok, atau justru pada dugaan permainan distribusi di tingkat lapangan?

Informasi yang dihimpun menyebutkan, solar bersubsidi yang diduga disedot dari wilayah SPBU Tateli tersebut kemudian dibawa ke arah Pineleng dan Warembungan untuk ditampung. Dugaan ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum, mengingat BBM bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat dan distribusinya diawasi oleh pemerintah.

Jika benar terjadi praktik penyelewengan, maka dampaknya bukan hanya merugikan negara, tetapi juga secara langsung menyengsarakan masyarakat yang berhak mendapatkan solar bersubsidi.

Masyarakat pun meminta Polresta Manado bersama instansi terkait untuk turun tangan dan melakukan pengawasan secara serius terhadap distribusi solar bersubsidi, khususnya di wilayah yang diduga menjadi titik penyedotan, pengangkutan, maupun penampungan.

Publik berharap aparat tidak hanya melakukan pengawasan di SPBU, tetapi juga menelusuri dugaan alur distribusi BBM subsidi dari titik pengisian hingga ke lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan.

Sebab, apabila dugaan praktik mafia BBM ini benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU, melainkan dugaan adanya jaringan yang memainkan distribusi BBM bersubsidi hingga masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang namanya disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan klarifikasi. Konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (***) 

Terobosan Baru RSUD Kota Manado, Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Kini Lebih Cepat dan Terintegrasi

 

EXPRESSINDONEWS – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Manado mulai memperkuat pelayanan kesehatan bagi calon jamaah haji melalui pembentukan tim khusus yang bertugas menangani pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji di Kota Manado.

Direktur Utama RSUD Kota Manado, dr. Hezky Lintang, mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lebih terarah, mudah, dan terintegrasi bagi calon jamaah haji.

"Pertama-tama kami berterima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melayani jamaah haji. Ke depan, kami telah membentuk tim dan tim itu sudah terbentuk dengan baik untuk pemeriksaan calon jamaah haji di Kota Manado," ujar dr. Hezky.

Menurutnya, pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji, terutama dari sisi fasilitas dan akses pemeriksaan kesehatan.

Dengan adanya pelayanan terpusat di RSUD Kota Manado, calon jamaah haji tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pemeriksaan yang diperlukan.

"Jadi dalam hal ini kami membantu mulai dari segi fasilitas, agar jamaah haji tidak perlu ke sana kemari. Mereka sudah memiliki satu tempat atau satu wadah untuk mendapatkan pelayanan, yaitu di RSUD Kota Manado," jelasnya.

dr. Hezky menambahkan, pelayanan pemeriksaan calon jamaah haji dengan sistem terpusat seperti ini sebelumnya belum pernah dilaksanakan di RSUD Kota Manado. Karena itu, pembentukan tim khusus tersebut menjadi langkah baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi calon jamaah haji.

Sementara itu, dr. Ningsi Hadji Ali mengatakan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji telah mulai dilaksanakan sejak Senin, 27 Juli 2026.

"Memang yang datang baru sedikit, kurang dari 10 orang. Untuk yang belum datang, kemarin kami sudah menginformasikan agar dapat datang hari ini," kata dr. Ningsi.

Ia menjelaskan, pelayanan pemeriksaan calon jamaah haji dibuka selama hari kerja, yakni Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA.

Pelayanan yang terpusat di RSUD Kota Manado ini pun mendapat respons positif dari calon jamaah haji tahun 2027. Salah satunya disampaikan Muharli, yang mengaku pelayanan pemeriksaan kesehatan kali ini terasa lebih cepat dan praktis.

Menurut Muharli, sistem pelayanan yang terpusat membuat proses pemeriksaan menjadi lebih terarah sehingga calon jamaah haji tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengurus pemeriksaan di tempat yang berbeda.

"Ini baru pertama kali saya mengikuti pemeriksaan dengan sistem seperti ini. Menurut saya, pelayanannya lebih cepat, tertata, dan sangat membantu. Kami sebagai calon jamaah haji merasa lebih mudah karena pelayanan sudah terpusat di satu tempat, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih praktis dan tidak membuang banyak waktu," ungkapnya.

Dengan dibentuknya tim khusus dan pelayanan pemeriksaan yang terpusat, RSUD Kota Manado diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi calon jamaah haji, sekaligus memastikan setiap jamaah mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang optimal sebagai bagian dari persiapan menuju pelaksanaan ibadah haji. (***) 

Dirut Perumda Pasar Buka Suara Soal Kericuhan di Bersehati: Jangan Anarkis, Pasar Milik Publik

 

EXPRESSINDONEWS – Direktur Utama Perumda Pasar Kota Manado, Lucky Senduk, angkat bicara terkait dugaan pengrusakan pagar aset Perumda Pasar serta dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap sejumlah karyawan saat aksi unjuk rasa di kawasan Pasar Bersehati, Manado.

Lucky menegaskan, pihaknya tidak pernah menutup ruang bagi masyarakat maupun pedagang untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, kritik dan kontrol terhadap pengelolaan pasar merupakan bagian penting dalam proses pelayanan publik. Namun, ia meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak disertai tindakan anarkis.

"Jadi kami dari Perumda Pasar Manado sangat menginginkan aspirasi disampaikan dengan cara yang baik. Kami butuh mendengar dan dikontrol, tetapi bukan dengan menekan dan memaksakan kehendak," ujar Lucky.

Ia menyebut, pihaknya menyayangkan dugaan tindakan yang terjadi setelah massa menyelesaikan aksi demonstrasi. Menurut Lucky, terdapat dugaan pengrusakan terhadap aset Perumda Pasar serta dugaan pemukulan terhadap karyawan. Selain itu, ia juga menyebut adanya dugaan intimidasi terhadap sejumlah perempuan yang berada di bagian resepsionis.

"Apa yang terjadi sore ini kita lihat bersama. Setelah selesai melakukan aksi, mereka kembali ke pasar dan melakukan hal yang tidak terpuji. Di samping merusak aset Perumda Pasar, mereka juga diduga melakukan pemukulan kepada karyawan. Ibu-ibu yang ada di resepsionis juga diduga mengalami intimidasi," ungkapnya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Lucky mengatakan pihak kuasa hukum Perumda Pasar telah membuat laporan ke Polresta Manado. Ia berharap aparat kepolisian dapat mengusut kejadian tersebut secara menyeluruh guna mencegah terjadinya gesekan yang lebih besar antara pedagang, karyawan, maupun pihak-pihak lainnya.

"Kami sangat percaya dengan hukum dan kami sangat kooperatif. Sore hari ini tim kuasa hukum kami sudah membuat laporan ke Polresta Manado untuk melaporkan kejadian hari ini," katanya.

Lucky juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi Kota Manado tetap aman, damai, dan kondusif. Ia menegaskan, Pasar Bersehati merupakan fasilitas publik yang harus dijaga bersama dan tidak seharusnya menjadi sasaran tindakan perusakan.

"Ini masalah stabilitas di Kota Manado dan kami mendukung penuh. Apa yang mereka sampaikan di titik-titik demo, kami menghargai proses hukum dan apa pun putusannya kami siap menghadapi. Namun, saya berharap langkah-langkah dan aksi dilakukan jangan anarki," tegasnya.

"Mari torang jaga Kota Manado yang toleran, aman dan damai. Torang jaga fasilitas yang ada. Pasar merupakan fasilitas publik milik semua, jangan dirusak," sambung Lucky.

Lebih lanjut, ia meminta kepolisian mengusut secara tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi pengrusakan maupun intimidasi. Lucky bahkan berharap aparat dapat memastikan apakah terdapat pihak lain yang bukan pedagang namun ikut terlibat dalam aksi tersebut.

"Kami berharap dari pihak kepolisian mengusut ini secara tuntas agar tidak ada gesekan antara petugas dan pedagang. Ini hubungan yang cukup panjang dan lama. Mereka berjualan, kami mengelola. Kami harap polisi dapat mengusut siapa saja yang terlibat, termasuk apabila ada pihak yang bukan pedagang," ujarnya.

Di sisi lain, Lucky menegaskan bahwa Perumda Pasar Manado tetap membuka ruang komunikasi dan pengaduan bagi para pedagang. Ia meminta agar persoalan yang muncul tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan pedagang.

"Kami sangat terbuka. Kami punya call center dan menerima pengaduan. Kami berharap pedagang tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan pedagang. Silakan datang dan duduk satu meja. Mereka berjualan untuk hidup mereka dan kami bekerja untuk hidup kami," ungkapnya.

Lucky memastikan, Perumda Pasar Manado akan tetap menjalankan program kerja dan tugas pelayanan selama seluruh kegiatan yang dilakukan berada dalam koridor hukum.

"Kami fokus kerja dan tetap melaksanakan program kerja Perumda Pasar. Selama tidak melanggar hukum, kami akan melaksanakan kerja kami," tegasnya.

Untuk menjaga keamanan dan menciptakan situasi yang kembali kondusif, Perumda Pasar Manado juga telah menyurati sejumlah instansi terkait agar dapat membantu pengamanan di kawasan pasar.

Sementara terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi, Lucky mengaku belum mengetahui secara jelas substansi tuntutan tersebut. Ia menyebut, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi yang memuat tuntutan maupun aspirasi dari massa aksi.

"Untuk tuntutan demo, kami juga tidak tahu, tidak jelas. Kami tidak menerima surat masuk, tidak ada," pungkasnya. (***)