Jika Tambang Rakyat Ditutup, Perputaran Ekonomi Kotabunan Bisa Terhenti, Pedagang : Jangan Buat Kami Menderita

 

EXPRESSINDONEWS-- Ribuan penambang tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan di wilayah Panang dan Benteng, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dinilai bukan sekadar bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Keberadaan mereka juga disebut memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Hal tersebut disampaikan sejumlah pedagang pasar di Boltim. Kepada wartawan, mereka mengaku bahwa sebagian besar pembeli yang datang berbelanja saat ini merupakan masyarakat yang bekerja sebagai penambang.

Menurut mereka, aktivitas ekonomi para penambang turut menghidupkan sektor perdagangan kecil hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Ini tentu berdampak. Kalau mereka sudah tidak bekerja, terus siapa lagi yang akan membeli? Perputaran uang di pasar pasti ikut berkurang,” ujar salah satu pedagang.

Kekhawatiran itu semakin menguat menyusul adanya isu mengenai rencana penutupan lokasi aktivitas penambangan tradisional yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Para pedagang menilai, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Bukan hanya dari sisi pertambangan, tetapi juga dari sisi ekonomi keluarga, perdagangan masyarakat, hingga potensi persoalan sosial yang dapat muncul ketika ribuan orang kehilangan mata pencaharian.

“Selama mereka bekerja, mereka punya penghasilan untuk keluarga. Mereka juga punya kesibukan. Ini secara tidak langsung membantu mengurangi potensi kriminalitas karena masyarakat memiliki pekerjaan,” katanya.

Di tengah wacana penertiban aktivitas tambang tradisional, muncul pula sorotan dari pedagang mengenai sejauh mana keberadaan perusahaan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat Kotabunan.

Sejumlah pedagang mengklaim, selama perusahaan berdiri di wilayah tersebut, kebutuhan bahan pokok perusahaan tidak banyak dibelanjakan di pasar Kotabunan.

“Mereka membeli di kota, kalau tidak di Manado,” ujar salah satu pedagang.

Pernyataan tersebut menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat: jika aktivitas pertambangan tradisional dihentikan, sementara kebutuhan perusahaan justru disebut lebih banyak dibelanjakan di luar daerah, lalu seberapa besar uang yang benar-benar berputar dan dirasakan masyarakat lokal?

Bagi pedagang, penambang tradisional justru menjadi salah satu kelompok masyarakat yang secara langsung membelanjakan penghasilannya di wilayah Kotabunan.

Uang yang mereka dapatkan dari bekerja, menurut pedagang, kembali berputar di warung, pasar, kios, transportasi dan berbagai usaha masyarakat lainnya.

Di tengah polemik tersebut, muncul pula kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan wilayah Kotabunan apabila aktivitas pertambangan tradisional sepenuhnya digantikan oleh perusahaan.

Masyarakat meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara sepihak dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama.

Mereka bahkan mengingatkan pemerintah agar belajar dari berbagai daerah yang pernah mengalami persoalan serupa, ketika masyarakat lokal merasa ruang hidup dan sumber penghidupan mereka semakin terbatas setelah masuknya investasi berskala besar.

“Kami tidak mau Kotabunan menjadi seperti daerah lain. Tanah leluhur yang selama ini dipelihara dan dijaga masyarakat, jangan sampai akhirnya masyarakat sendiri justru kehilangan akses terhadap tanah tersebut,” ungkap warga.

Bagi masyarakat, persoalannya bukan semata-mata menolak investasi ataupun perusahaan. Yang dipersoalkan adalah bagaimana nasib masyarakat lokal ketika ruang ekonomi mereka harus berhadapan dengan kepentingan usaha berskala besar.

“Tangkap yang Korupsi, Jangan Hentikan Rakyat yang Berjuang”

Suara masyarakat pun semakin keras. Mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak salah menempatkan prioritas.

Jika memang terdapat persoalan hukum dalam aktivitas pertambangan, masyarakat meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas dan adil, termasuk terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau memang ada yang korupsi, tangkap mereka. Jangan hentikan masyarakat yang sedang berjuang untuk menghidupi keluarga,” tegasnya.

Persoalan Panang dan Benteng bukan hanya tentang tambang. Di balik aktivitas ribuan penambang tradisional, ada pedagang pasar, warung kecil, transportasi, pekerja harian, hingga keluarga yang menggantungkan kebutuhan hidup dari uang yang berputar di kawasan tersebut.

Karena itu, sebelum mengambil langkah penutupan atau perubahan pengelolaan wilayah pertambangan, pemerintah dituntut memastikan terlebih dahulu: ke mana ribuan masyarakat itu akan mencari nafkah setelah sumber penghidupannya dihentikan?

Jangan sampai atas nama investasi dan penataan, rakyat yang selama ini hidup dari tanahnya sendiri justru menjadi penonton di tanah leluhurnya. (***) 

Rica Tembus Rp200 Ribu/Kg, DPRD Manado: Pemerintah Harus Hadir, Bukan Menunggu

 

EXPRESSINDONEWS  — Harga rica di pasaran Kota Manado yang kini disebut mencapai Rp200 ribu per kilogram mulai menjadi perhatian serius. Lonjakan harga tersebut dinilai semakin menekan daya beli masyarakat, di tengah kebutuhan pokok lainnya yang juga terus mengalami kenaikan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Manado, Reza Rumambi, meminta Pemerintah Kota Manado tidak sekadar menunggu harga kembali normal dengan sendirinya.

Menurut Reza, pemerintah harus segera hadir melalui langkah konkret, terutama dengan memastikan ketersediaan pasokan dan mengendalikan distribusi komoditas di pasar.

“Pemerintah Kota harus segera hadir dan tidak boleh hanya menunggu harga turun dengan sendirinya. Pemerintah melalui perangkat daerah terkait harus segera melakukan operasi pasar dan intervensi pasokan,” tegas Reza.

Ia menilai persoalan harga pangan tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada masyarakat dengan imbauan untuk bersabar. Ketika harga komoditas strategis melonjak, pemerintah dituntut mengambil langkah cepat dan tepat.

“Jangan sampai setiap kali harga rica naik atau kebutuhan pokok naik, masyarakat hanya diminta bersabar. Pemerintah harus hadir cepat dan tepat,” ujarnya.

Reza menegaskan, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada rica. Stabilitas seluruh kebutuhan dasar masyarakat juga harus menjadi prioritas, terlebih ketika kenaikan harga berpotensi menggerus daya beli warga.

“Intinya bukan hanya harga rica, tapi semua kebutuhan-kebutuhan mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, Reza mengatakan Komisi II DPRD Kota Manado akan turun langsung melakukan pemantauan ke sejumlah pasar. Langkah tersebut sekaligus untuk mendorong agar persoalan harga pangan segera mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Manado.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah langkah cepat sehingga pasokan kembali normal dan harga bisa turun ke tingkat yang wajar,” jelasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Kota Manado dari Fraksi PDI-Perjuangan, Andrew Ignatius Palit, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Manado lebih aktif memantau rantai pasok komoditas di lapangan.

Palit mengingatkan, kondisi kelangkaan pasokan jangan sampai justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memainkan harga di tingkat distribusi.

“Saya meminta Disperindag memonitor rantai pasok. Jangan sampai kelangkaan yang terjadi justru diperburuk dengan permainan harga di tingkat tengkulak,” tegas Palit.

Ia mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi dari tingkat pemasok hingga pedagang di pasar, sehingga kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.

DPRD Kota Manado pun meminta Pemkot melalui perangkat daerah terkait untuk segera menstabilkan pasokan, mengawasi distribusi, dan melakukan operasi pasar sebagai langkah konkret untuk menjaga harga tetap berada pada tingkat yang wajar sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Harga rica yang menembus Rp200 ribu per kilogram kini menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa persoalan pangan membutuhkan respons cepat, bukan sekadar menunggu mekanisme pasar bekerja sendiri. (***) 

Ferdinand Dumais: Pansus Narkotika Harus Petakan Akar Masalah dan Tekan Angka Kriminalitas di Manado

 

EXPRESSINDONEWS— Kompleksitas sebagai kota yang terus berkembang dan menuju kota maju, menurut Anggota DPRD Kota Manado Ferdinand Dumais, secara otomatis menghadirkan berbagai persoalan sosial yang harus diantisipasi bersama. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Ferdinand Dumais, personel Komisi I DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait narkotika harus menjadi momentum untuk melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi penindakan.

“Ini kompleksitas kota maju, otomatis menyisakan persoalan sosial. Salah satunya masalah narkoba. Tujuan Pansus ini pertama mendiagnosis persoalan narkoba di Kota Manado, mulai dari tingkat penyebaran, pemakai, sampai mereka yang terkena dampak,” ujar Dumais.

Menurutnya, setelah persoalan dipetakan secara komprehensif, DPRD bersama Pemerintah Kota Manado dan aparat penegak hukum (APH) perlu mencari solusi secara bersama-sama. Langkah tersebut penting agar upaya pemberantasan narkotika tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Setelah kita diagnosis, kita bersama pemerintah kota dan APH mencari jalan keluar bersama, supaya penyebaran narkotika bisa turun,” tegasnya.

Dumais juga sependapat dengan pandangan Wali Kota Manado bahwa pengendalian narkotika memiliki kaitan erat dengan upaya menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Manado.

“Ujungnya kita ingin menekan angka kejahatan dan SDM kita tetap unggul,” katanya.

Lebih jauh, Dumais menegaskan persoalan kriminalitas tidak dapat dilihat secara parsial. Ia mendorong adanya kajian untuk mengetahui apakah penyalahgunaan narkotika turut menjadi salah satu faktor yang memicu tindak kriminal di tengah masyarakat.

“Kriminalitas kita sepakat harus ditekan. Tetapi penekanan ini membutuhkan kerja sama dengan semua pihak. Jangan-jangan juga karena narkoba orang melakukan pembunuhan. Itu yang akan kita cari penyebabnya, korelasinya antara satu dengan yang lain,” ungkapnya.

Karena itu, Pansus diharapkan tidak berhenti pada pembahasan administratif, tetapi mampu menghasilkan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara peredaran narkotika, penyalahgunaan narkoba, persoalan sosial, hingga potensi munculnya tindak kriminal.

Di sisi lain, Dumais turut menyoroti pentingnya pembahasan Ranperda yang berkaitan dengan pemukiman serta sarana dan prasarana. Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak boleh berhenti sebagai dokumen regulasi, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Ia menilai pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga memiliki keterkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertata.

“Jangan sampai sarana dan prasarana untuk Dinas Perkim itu menjadi sia-sia. Mulai dari sarana pemerintah, kita juga harus menekan angka kejahatan,” ujarnya.

Dumais menegaskan, penanganan persoalan sosial, narkotika, kriminalitas hingga pembangunan kota membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Semangat tersebut, menurutnya, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Ini membutuhkan kebersamaan untuk membangun Kota Manado,” pungkasnya. (***) 

Iqbal Anshari Dorong SKPD Percepat Realisasi Program Pemerintah, Anggaran Harus Berujung pada Manfaat bagi Masyarakat

 

EXPRESSINDONEWS — Anggota DPRD Kota Manado, Muhammad Iqbal Anshari, yang merupakan Personel Komisi IV sekaligus Ketua DPD PAN Kota Manado, mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah yang telah memiliki dukungan anggaran.

Menurut Iqbal, anggaran pemerintah pada dasarnya bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, tetapi merupakan instrumen untuk menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Karena itu, ia berharap setiap SKPD yang memiliki program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat segera mengambil langkah konkret sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya.

“Harapan kami, seluruh SKPD terkait yang programnya sudah memiliki anggaran dapat segera melaksanakan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Yang paling penting, manfaat dari program tersebut benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” ujar Iqbal.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Manado, Iqbal menegaskan bahwa pihak legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan penganggaran yang disusun bersama pemerintah daerah pada akhirnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Manado, terutama dalam memastikan program prioritas berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, serta memiliki hasil yang terukur.

Sementara sebagai Ketua DPD PAN Kota Manado, Iqbal menyatakan bahwa politik seharusnya tidak berhenti pada proses pengambilan keputusan, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran itu mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Iqbal berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara optimal dan tidak menunda pelaksanaan program yang telah direncanakan, sehingga masyarakat tidak hanya melihat besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi benar-benar merasakan kehadiran pemerintah melalui program dan pelayanan yang nyata. (***) 

Bapemperda DPRD Manado Sampaikan Laporan Empat Ranperda, Tiga Inisiatif Dewan dan Satu Usulan Eksekutif

 

EXPRESSINDONEWS — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Manado, Daniel Dolfie Angkouw, menyampaikan laporan Bapemperda dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Manado terkait pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Dalam penyampaiannya, Dolfie terlebih dahulu mengajak seluruh peserta rapat untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelum menyampaikan hasil pembahasan Bapemperda terhadap empat Ranperda, yang terdiri dari tiga Ranperda usulan inisiatif DPRD dan satu Ranperda usulan eksekutif.

“Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan laporan Bapemperda DPRD Kota Manado terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri dari tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda inisiatif eksekutif,” ujar Dolfie dalam rapat paripurna.

Dolfie menjelaskan, penyampaian laporan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembentukan produk hukum daerah, setelah sebelumnya Ranperda ditetapkan untuk dibahas melalui Rapat Paripurna Tingkat I.

Adapun empat Ranperda yang menjadi agenda pembahasan terdiri dari satu Ranperda usulan Pemerintah Kota Manado, yakni Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Sementara itu, tiga Ranperda lainnya merupakan usulan inisiatif DPRD Kota Manado, masing-masing Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, serta Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain pembahasan empat Ranperda tersebut, agenda paripurna juga mencakup Pembicaraan Tingkat II terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2026 serta Pembicaraan Tingkat I terhadap empat Ranperda.

Menurut Dolfie, seluruh tahapan pembahasan produk hukum daerah tersebut diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Seluruh proses ini tentunya dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Manado,” tegasnya.

Bapemperda DPRD Kota Manado memastikan setiap Ranperda yang dibahas tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Kota Manado. (***) 

Elryc Mosal Turun Langsung Sambangi Empat Keluarga Korban Kebakaran di Sindulang 2

 

EXPRESSINDONEWS — Kepedulian terhadap warga yang tengah menghadapi musibah kembali ditunjukkan Anggota DPRD Kota Manado, Elryc Mosal. Personel Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyempatkan diri turun langsung melihat kondisi empat keluarga di Kelurahan Sindulang 2 yang rumahnya mengalami musibah kebakaran.

Dalam kunjungannya, Elryc melihat langsung kondisi para korban yang untuk sementara harus mengungsi di bekas Kantor Kelurahan Sindulang 2. Di tengah situasi sulit yang mereka hadapi, Elryc turut membawa bantuan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada keluarga terdampak.

Menurut Elryc, bantuan tersebut mungkin belum dapat menjawab seluruh kebutuhan para korban, namun diharapkan bisa sedikit meringankan beban mereka selama berada di tempat pengungsian.

“Musibah bisa datang kapan saja. Yang terpenting, jangan sampai mereka merasa sendiri dalam menghadapi masa sulit ini. Kita hadir, kita dengarkan, dan kita bantu semampu kita,” ujar Elryc.

Ia menegaskan, kehadiran di tengah masyarakat bukan hanya sebatas menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kemanusiaan untuk memastikan warga yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan perhatian.

Elryc juga menyebut langkah tersebut sejalan dengan pesan dan petunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar kader partai senantiasa turun ke tengah masyarakat, hadir ketika rakyat membutuhkan, serta menunjukkan kerja nyata melalui kepedulian terhadap sesama.

“Kita berharap keluarga yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga mereka segera mendapatkan kembali tempat tinggal yang layak dan dapat menjalani kehidupan dengan baik,” tuturnya.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk solidaritas bagi empat keluarga korban kebakaran, bahwa dalam menghadapi masa sulit, mereka tidak berjalan sendirian dan tetap ada kepedulian dari lingkungan sekitar serta para wakil rakyat. (***) 

Dari Daratan ke Kepulauan, Pemkot Manado Kirim 16.000 Liter Air Bersih untuk Warga

 

EXPRESSINDONEWS-- Pemerintah Kota Manado kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah kepulauan. Siang ini, bantuan air bersih kembali dikirim menggunakan Kapal Ganda Nusantara untuk memenuhi kebutuhan warga di Kepulauan Bunaken dan Pulau Manado Tua.

Sebanyak 16.000 liter air bersih dibawa dalam pengiriman kali ini untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan dasar warga kepulauan, terutama di tengah kondisi keterbatasan akses terhadap air bersih yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.

Camat Bunaken Kepulauan, Imanuel Mandak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Manado atas perhatian serta langkah nyata dalam membantu masyarakat kepulauan.

Mewakili masyarakat, Imanuel Mandak menilai bantuan air bersih yang kembali dikirim menggunakan Kapal Ganda Nusantara merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan warga di wilayah kepulauan.

“Atas nama masyarakat Kecamatan Bunaken Kepulauan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Manado yang terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Bantuan 16.000 liter air yang dibawa hari ini tentu sangat membantu warga,” ujar Imanuel.

Menurutnya, distribusi air bersih menjadi sangat penting bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, mengingat akses terhadap sumber air bersih tidak selalu mudah seperti di wilayah daratan.

Ia berharap perhatian dan dukungan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan dapat terus berlanjut, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan.

“Kami berharap bantuan seperti ini terus dilakukan sampai kebutuhan air bersih masyarakat benar-benar dapat terpenuhi dengan baik. Ini sangat berarti bagi masyarakat kami,” tambahnya.

Pengiriman air bersih melalui Kapal Ganda Nusantara tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pelayanan pemerintah tidak hanya berfokus di wilayah daratan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau dalam wilayah Kota Manado.(***)