Pelantikan Pengurus IKA FEB Unsrat Manado Engel Sebagai Ketua Dihadiri Sejumlah Tokoh Penting

Expressindonews Manado — Suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan mewarnai pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (IKA FEB Unsrat), yang digelar pada Senin, 6 April 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 5 Universitas Sam Ratulangi Manado dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari unsur pemerintahan, penegak hukum, legislatif, serta civitas akademika.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran alumni sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di Sulawesi Utara. Prosesi pelantikan berlangsung dengan penuh khidmat, ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan oleh para pengurus baru IKA FEB Unsrat untuk periode terbaru.

Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Jaksa Agung Republik Indonesia, yakni Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani. Hadir pula Ketua IKA FEB Unsrat Engel Clendy Sahanggamu, Sekretaris Hanny Jospajo, Bendahara Mersi Lukas, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara Royke Langi, serta Wali Kota Manado Andrei Angouw.

Selain itu, sejumlah tokoh politik dan anggota legislatif juga tampak hadir, di antaranya Ketua Partai Demokrat Sulawesi Utara Mor Dominggus Bastiaan, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Royke Anter, anggota DPRD Provinsi Ronald Sampel dan Irene Golda Pinontoan, serta anggota DPRD Manado seperti Nortje Van Bone, Monica Tambajong, Lili Walandha, dan William Billy Kaeng.

Turut hadir pula jajaran Forkopimda Sulawesi Utara serta mahasiswa Universitas Sam Ratulangi yang ikut menyaksikan jalannya kegiatan.

Dalam sambutannya, Ketua IKA FEB Unsrat Engel Clendy Sahanggamu menyampaikan bahwa organisasi alumni memiliki peran strategis dalam menjembatani dunia akademik dengan dunia profesional. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antaralumni dalam mendukung kemajuan daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“IKA FEB Unsrat harus menjadi wadah yang mampu mengonsolidasikan potensi alumni untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan Sulawesi Utara. Kita memiliki sumber daya yang besar, tinggal bagaimana kita mengelolanya secara terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga integritas organisasi, serta membangun sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Partai Demokrat Kota Manado dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan tersebut. Ia menilai keberadaan IKA FEB Unsrat dapat menjadi kekuatan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Menurutnya, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk dalam perumusan kebijakan publik dan penguatan ekonomi lokal.

Acara pelantikan ini diakhiri dengan sesi foto bersama serta ramah tamah yang semakin mempererat tali silaturahmi antaralumni dan para undangan. Momentum ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi kepengurusan baru dalam menjalankan program kerja yang berdampak positif bagi masyarakat luas.

Jonboy

Ferdinand Djeki Dumais, Ingatkan Penyampaian Aspirasi Harus Objektif dan Tidak Provokatif

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Tuminting, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan, angkat bicara terkait pernyataan salah satu anggota Ormas Aliansi Masyarakat Sulut yang mendesak Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, untuk mundur dari jabatannya.

Dumais menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun demikian, ia mengingatkan agar setiap pernyataan yang disampaikan ke ruang publik tetap mengedepankan substansi yang objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Berbicara adalah hak pribadi, dan menyampaikan pendapat tidak dilarang. Tetapi materi yang disampaikan harus objektif, valid, dan berbasis data,” ujar Dumais.

Ia juga menekankan pentingnya menyalurkan aspirasi melalui mekanisme resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui DPRD maupun forum perencanaan pembangunan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan.

Lebih lanjut, Dumais mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara murni tanpa muatan provokatif, agenda tersembunyi, ataupun kepentingan politik tertentu yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.

“Penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan baik, tidak provokatif, dan tidak ditunggangi agenda lain. Semua harus jelas dan transparan,” tegasnya.

Dumais juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Sulawesi Utara dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, serta menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Ia turut mengingatkan bahwa pemerintahan yang saat ini berjalan masih dalam tahap melanjutkan dan menyelesaikan berbagai program serta persoalan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Pemerintah saat ini juga sedang menyelesaikan berbagai persoalan sebelumnya. Jadi perlu dilihat secara utuh dan proporsional,” katanya.

Terkait desakan mundur terhadap gubernur, Dumais menilai hal tersebut terlalu prematur. Ia menegaskan bahwa seorang kepala daerah hanya dapat diminta mundur apabila terbukti melanggar konstitusi.

“Kalau bicara soal mundur, itu terlalu prematur. Gubernur mundur jika melanggar konstitusi. Jadi setiap pernyataan harus benar-benar valid dan berdasarkan fakta,” jelasnya.

Sebagai penutup, Dumais mengusulkan agar Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat memberikan perhatian lebih terhadap dinamika pernyataan publik yang berkembang, guna memastikan seluruh proses demokrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum.

Ia pun kembali menegaskan bahwa tidak ada larangan dalam menyampaikan aspirasi, selama dilakukan dengan cara yang baik, santun, serta didukung oleh data yang akurat. (***) 

Vanda Pinontoan Soroti Arak-Arakan Jenazah di TPU Pandu, Minta Penertiban Tegas

 

EXPRESSINDONEWS-- Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Manado, Vanda Pinontoan, menyoroti fenomena arak-arakan pengantar jenazah di TPU Pandu yang belakangan memicu keresahan warga. Iring-iringan tersebut disebut kerap diwarnai suara bising dari kendaraan berknalpot tidak standar serta teriakan yang mengganggu ketenangan lingkungan sekitar.

Menurut Pinontoan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah di tingkat paling bawah. Ia menekankan pentingnya peran aktif aparat kecamatan, kelurahan hingga ketua lingkungan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan.

Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai ketertiban umum telah diatur dalam peraturan daerah, sehingga setiap bentuk pelanggaran dapat dikenakan sanksi. Karena itu, pendekatan persuasif melalui sosialisasi dinilai perlu dibarengi dengan penegakan aturan secara tegas.

Sorotan ini muncul setelah area TPU Pandu menjadi perhatian publik akibat viralnya insiden pengawalan jenazah yang berlangsung tidak tertib. Pinontoan pun mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah setempat, termasuk kemungkinan pelibatan aparat kepolisian dalam pengawalan, guna memastikan prosesi berjalan dengan tertib tanpa mengganggu masyarakat. (***) 

Isu Rangkap Jabatan dan Dukungan BSG, Direksi Persma Angkat Bicara Dengan Tegas

 

EXPRESSINDONEWS--  Isu yang menyerang klub Persma Manado kian mengemuka, mulai dari dugaan rangkap jabatan hingga tudingan adanya dukungan dari Bank SulutGo (BSG) dalam kompetisi Liga 4. Menanggapi hal tersebut, Manajer Persma, Christian Yokung, akhirnya memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

Christian menegaskan bahwa dirinya telah menjabat sebagai Manajer Persma sejak 2016, jauh sebelum dipercaya sebagai Staf Khusus (Stafsus) di bidang olahraga. Ia menilai, posisi tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dalam konteks tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintahan.

“Sejak awal saya sudah menjadi manajer Persma. Jadi di luar tupoksi sebagai stafsus, tidak ada sangkut pautnya,” ujar Christian.

Ia juga mencontohkan sejumlah figur publik yang memiliki peran ganda di dunia olahraga maupun pemerintahan. Menurutnya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar selama tidak terjadi konflik kepentingan.

Christian turut menyoroti isu yang menyebut adanya dukungan BSG terhadap Persma di Liga 4. Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik institusi.

“Perlu diluruskan, BSG tidak mensupport Persma di Liga 4. Ini harus di-crosscheck dan sesuai fakta. Jangan sampai informasi yang beredar justru merugikan pihak lain,” tegasnya.

Ia menjelaskan, BSG merupakan bank daerah yang juga memiliki keterkaitan dengan dunia sepak bola melalui perannya sebagai salah satu voters resmi dalam struktur PSSI, yakni melalui entitas BSG FC yang turut terlibat dalam kompetisi Liga 4.

Terkait anggapan bahwa kehadiran Persma merugikan klub lain, Christian membantah keras. Ia menilai persepsi tersebut keliru dan justru berpotensi memecah semangat kolektif dalam membangun sepak bola daerah.

“Tidak benar kalau ada yang bilang klub lain ‘gigit jari’. Semua club BSG terbuka silahkan langsung karena itu bank milik daerah. Justru ini momentum untuk semua pihak berkontribusi. Liga 4 menyangkut banyak orang dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk terlibat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen, termasuk masyarakat dan pecinta sepak bola, untuk lebih bijak dan profesional dalam menyampaikan informasi. Menurutnya, narasi yang tendensius hanya akan menghambat perkembangan olahraga di Sulawesi Utara.

“Liga 4 saat ini sedang diminati, ribuan masyarakat datang menonton. Ini kesempatan untuk membangun sepak bola kita bersama,” ujarnya.

Christian menambahkan, kehadiran Persma bertujuan untuk membangkitkan semangat olahraga di daerah. Ia menyebut, sejumlah daerah lain bahkan ikut tergerak dan datang ke Sulawesi Utara karena tidak memiliki kompetisi serupa.

“Harus kita syukuri Liga 4 bisa berjalan. Ini wadah bagi anak-anak muda dan para pecinta sepak bola untuk menyalurkan bakat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Christian kembali menegaskan bahwa Persma sejak awal berdiri hingga saat ini tetap bersifat independen dan tidak memiliki kepentingan tertentu.

“Kami tetap independen. Tujuan kami jelas, membangun sepak bola di Sulawesi Utara,” pungkasnya. (***) 

Wagub Sulut Temui Demonstran, Serap Aspirasi dan Janjikan Tindak Lanjut

 

EXPRESSINDONEWS-- Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, memilih turun langsung menemui massa aksi yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulut, Rabu (1/4/2026). Pertemuan berlangsung terbuka, disertai dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan demonstran.

Di hadapan massa, Victor menegaskan kehadirannya merupakan mandat dari Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan publik pada Pilkada 27 November 2024 yang mengantarkan keduanya memimpin Sulawesi Utara.

“Kami hadir untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi bapak dan ibu sekalian. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami,” ujarnya.

Victor turut mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib. Menurutnya, penyampaian pendapat secara damai mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat Sulut.

Menanggapi tuntutan yang disampaikan, ia menegaskan pemerintah provinsi berkomitmen untuk menindaklanjuti, meski sejumlah persoalan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.

“Ini bukan persoalan baru. Ada keterkaitan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan bersama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut awal, disepakati lima perwakilan massa akan ditunjuk untuk menyampaikan aspirasi secara lebih rinci kepada pemerintah.

Sementara itu, Koordinator Gabungan Aksi, Indra Patrianus Wongkar, menjelaskan aksi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia menyebut, tuntutan utama berkaitan dengan kepastian hukum atas lahan yang telah lama ditempati warga di sejumlah wilayah, di antaranya Pinagoluman, Lolak, Bolaang Timur, hingga kawasan Pandu di Manado.

“Kami meminta kejelasan status lahan HGU yang sudah lama dimanfaatkan masyarakat, baik untuk pertanian maupun permukiman. Banyak yang sudah membangun rumah permanen, sehingga kami berharap dapat diterbitkan sertifikat hak milik,” tegasnya.

Selain persoalan agraria, massa juga menyoroti kondisi infrastruktur di beberapa wilayah yang dinilai belum memadai, seperti jalan rusak dan permukiman yang kurang tersentuh pembangunan.

Indra menegaskan, masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pemerintah, bukan sekadar janji.

Usai berdialog dengan Wakil Gubernur, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi lanjutan kepada pihak legislatif. (***)

Bupati Sitaro Disebut Berpotensi Terseret Kasus Gunung Ruang, Publik Diingatkan Tunggu Proses Hukum

 

EXPRESSINDONEWS-- Penyidikan dugaan kasus korupsi bantuan bencana Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro terus bergulir. Terbaru, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, menandai babak baru dalam pengungkapan kasus yang menyita perhatian publik.

Meski demikian, proses hukum masih terus berjalan dan belum seluruh pihak yang diduga terkait dimintai pertanggungjawaban. Sejumlah kalangan pun mulai berspekulasi, termasuk menyeret nama Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit.

Aktivis anti korupsi, Niraya Sari, menilai kepala daerah berpotensi ikut terseret dalam pusaran perkara, mengingat posisinya dalam rantai kebijakan dan penyaluran bantuan.

“Iya, karena bupati terlibat dalam proses penyaluran. Namun ini masih dibongkar dari hilir dan belum sampai ke hulu,” ujar Niraya kepada media ini.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kejati Sulut yang dinilai progresif dalam mengusut perkara tersebut. Namun, Niraya mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum.

“Jangan sampai ada klaim sepihak tanpa konfirmasi dari Kejati. Semua masih dalam tahap penyidikan,” tegasnya.

Di sisi lain, munculnya konten di media sosial yang menampilkan foto Bupati Sitaro bersama Kepala Kejati Sulut menuai sorotan. Foto tersebut dinarasikan seolah-olah menjadi bukti bahwa kepala daerah tidak terlibat dalam kasus dimaksud.

Praktik tersebut dinilai berpotensi menyesatkan opini publik. Pengeditan atau penyajian ulang gambar yang menimbulkan persepsi seakan-akan ada kedekatan atau “kesepakatan” di luar mekanisme hukum dipandang sebagai tindakan yang mencederai integritas institusi penegak hukum.

Secara hukum, tindakan manipulasi konten digital yang menyerupai dokumen otentik dapat berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengamat menilai, narasi yang dibangun melalui konten semacam itu justru dapat mengganggu jalannya proses hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.

Hingga saat ini, Kejati Sulut belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait status hukum Bupati Sitaro dalam perkara tersebut. Aparat penegak hukum pun terus mendalami kasus ini guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Publik diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menunggu hasil resmi penyidikan, sembari tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. (***) 

DPRD Manado Gelar Paripurna LKPJ 2025 dan Tetapkan Propemperda 2026, Dumais Soroti Etika Pejabat Publik!!

 

EXPRESSINDONEWS-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sekaligus penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Dalam agenda tersebut, DPRD memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemkot Manado yang dinilai positif, terutama dari indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren kemajuan. Hal ini menjadi gambaran bahwa pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Anggota DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais yang juga merupakan personel Komisi I dan Ketua Fraksi Gerindra, menyampaikan bahwa capaian tersebut patut diapresiasi, namun tetap harus diimbangi dengan penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menjaga etika pejabat publik.

Dumais secara tegas menyoroti pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Manado yang dinilai berpotensi memicu polemik. Ia mengingatkan bahwa setiap ucapan pejabat publik memiliki konsekuensi hukum.

“Apapun yang dilakukan, semua ada etika dan konsekuensi. Kalau terdapat pelanggaran aturan, tentu harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Nanti bagaimana penyelesaiannya, itu bergantung pada proses yang berjalan,” ujar Dumais.

Ia menilai, pernyataan yang bersifat provokatif berpotensi melanggar sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan menyentuh aspek hukum lain jika berdampak luas.

“Jika pernyataan tersebut memicu aksi massa atau demonstrasi, maka itu sudah masuk dalam delik hukum, baik delik umum maupun delik aduan. Ini yang harus kita hindari bersama,” tegasnya.

Menanggapi adanya pernyataan yang meragukan kapasitas dirinya sebagai anggota DPRD, Dumais memilih tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Saya tidak menanggapi itu. Saya sangat siap menjadi anggota DPRD dan siap bertarung untuk kepentingan rakyat. Saya sudah menjadi politisi sejak 2008,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Dumais kembali mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam setiap tindakan, khususnya bagi pejabat publik, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Apapun yang dilakukan, kembali lagi ke etika dan konsekuensi. Jadi saya pikir, masalah di laut jangan dibawa ke darat,” pungkasnya. (***)