Dumais : Prabowonomics sebagai Solusi Pembangunan Berdampak

 

EXPRESSINDONEWS — Berbagai capaian yang dipaparkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais.

Menurut Ferdinand, paparan Presiden memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi mulai mendorong perubahan fundamental dalam pengelolaan pangan, sumber daya alam, BUMN, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ia menilai sejumlah indikator yang disampaikan Presiden menjadi gambaran bahwa pemerintah tengah membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih mandiri dan tidak mudah bergantung pada negara lain.

Salah satu yang dinilai penting adalah capaian swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, daging ayam, cabai rawit, telur ayam, jagung dan bawang merah. Kebijakan tersebut dinilai strategis karena ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.

“Saya melihat apa yang disampaikan Presiden bukan hanya bicara tentang capaian pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia sedang membangun kekuatan dari dalam. Ketika kebutuhan pangan kita semakin mampu dipenuhi sendiri, itu berarti kita sedang memperkuat kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak pangan global,” ujar Ferdinand.

Ferdinand juga memberikan perhatian terhadap transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Trus apa dampaknya buat masyarakat Kota Manado ?

Menurut Ferdinand bahwa Semua Program Pemerintah yg saya sebut Prabowo Effects mulai

Berdampak positif ke Masyarakat Kota Manado :

1. Program Rusunawa di Kota Manado dari Kementrian PKP utk mengatasi kehutuhan tempat tinggal masyarakat

2. ⁠Trans Manado (16 Bus BTS) dari Kementrian Perhubungan

3. ⁠MBG di Kota Manado sdh ada di lebih dari 40 SPPG yang bukan saja mengatasi Stunting tp juga meningkatkan PDRB

4. ⁠Koperasi Merah Putih yang mulai menggerakkan ekonomi rakyat 

5. ⁠Sekolah Rakyat utk membantu menatasi kemiskinan ekstrim di dunia pendidikan

Dalam materi capaian pemerintah yang dipaparkan, dividen BUMN setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN) meningkat dari sekitar Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025, dengan target mencapai Rp200 triliun pada 2026.

“BUMN harus hadir sebagai kekuatan ekonomi nasional. Kalau ada badan usaha yang tidak sehat dan tidak produktif, tentu harus dibenahi. Tetapi yang lebih penting, BUMN yang sehat harus terus diperkuat agar mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi lebih besar kepada negara,” katanya.

Ia menilai peningkatan kinerja sejumlah BUMN pada semester pertama 2026 menjadi indikator positif. Dalam paparan tersebut, sejumlah perusahaan negara mencatat pertumbuhan laba, antara lain PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, PT Pegadaian, PT Pelabuhan Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara.

Ferdinand turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kekayaan negara, termasuk penertiban aktivitas pertambangan ilegal.

Dalam paparan Presiden, pemerintah menampilkan capaian penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, sekaligus peningkatan kinerja PT Timah.

Menurut Ferdinand, penegakan aturan terhadap aktivitas ilegal harus menjadi bagian dari upaya menjaga aset dan kekayaan Indonesia.

“Kekayaan alam Indonesia jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir orang. Negara harus hadir memastikan sumber daya alam dikelola secara legal, transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta pendapatan negara,” tegasnya.

Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendapat perhatian khusus dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado tersebut.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 Kampung Nelayan hingga akhir 2026, dengan fasilitas yang mencakup pelabuhan, tempat pelelangan ikan, penyimpanan dingin, pengolahan hasil laut, bengkel, perumahan dan fasilitas sosial.

Ferdinand menilai program tersebut memiliki arti penting bagi Sulawesi Utara yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang luas.

Ia berharap kebijakan nasional itu nantinya dapat benar-benar menyentuh masyarakat nelayan di daerah, termasuk kawasan pesisir dan kepulauan di Kota Manado.

“Sulawesi Utara punya potensi laut yang luar biasa. Yang kita butuhkan adalah bagaimana potensi itu diubah menjadi sumber kesejahteraan bagi nelayan. Infrastruktur perikanan, pengolahan hasil laut, penyimpanan dan akses pasar harus diperkuat. Kalau itu berjalan, nelayan bukan hanya menjadi penerima program, tetapi bisa menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi daerah,” ungkapnya.

Sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand menegaskan dukungan terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo harus dibarengi dengan pengawasan dan pengawalan di tingkat daerah.

Ia mengatakan keberhasilan sebuah kebijakan nasional pada akhirnya akan diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“Kami tentu memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi bagi kami di DPRD, dukungan itu harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk mengawal implementasinya. Jangan sampai program yang baik berhenti sebagai kebijakan di pusat, tetapi harus turun dan dirasakan masyarakat di daerah,” kata Ferdinand.

Ia menambahkan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan nasional memiliki dampak nyata bagi daerah.

“Kita ingin melihat Indonesia yang semakin mandiri, ekonominya kuat, pangannya aman, kekayaan alamnya terjaga dan rakyat mendapatkan manfaat dari pembangunan. Itu yang harus menjadi tujuan bersama. Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan sekadar banyaknya program, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkas Ferdinand. (***)

Victor Mailangkay : Terang di Pulau, Harapan Baru untuk Warga

Foto: Istimewa 

EXPRESSINDONEWS — Pemerataan listrik di wilayah kepulauan Sulawesi Utara terus diperluas. Pulau Siladen menjadi salah satu wilayah yang kini mendapat peningkatan layanan listrik hingga 24 jam, melanjutkan langkah pemerintah menghadirkan akses energi yang lebih merata bagi masyarakat di pulau-pulau.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, menegaskan bahwa kehadiran listrik 24 jam tidak boleh dipandang sebatas persoalan penerangan.

Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang dapat membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk bergerak, belajar, menjalankan usaha dan mengembangkan potensi daerah.

“Listrik 24 jam harus menjadi energi baru bagi masyarakat kepulauan. Bukan hanya menerangi rumah, tetapi membuka kesempatan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi dan pengembangan pariwisata,” ujar Victor.

Ia menekankan, pembangunan Sulawesi Utara harus dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.

Bagi pemerintah provinsi, perluasan layanan listrik ke pulau-pulau juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kesenjangan pelayanan dasar antara wilayah daratan dan kepulauan.

Victor mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas kelistrikan yang telah dibangun sekaligus memanfaatkannya secara produktif.

“Yang kita harapkan bukan hanya lampunya menyala 24 jam, tetapi kehidupan masyarakat juga ikut bergerak 24 jam. Ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menggerakkan ekonomi di pulau-pulau,” tegasnya.

Program tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintahan Yulius Selvanus–Victor Mailangkay dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya terkonsentrasi di daratan, tetapi menjangkau masyarakat kepulauan.

Dengan listrik yang tersedia sepanjang hari, Siladen dan pulau-pulau lainnya diharapkan semakin memiliki ruang untuk tumbuh—dari aktivitas rumah tangga, pendidikan anak-anak, usaha masyarakat hingga pengembangan sektor pariwisata dan kelautan. (***) 

Tommy Parasan Apresiasi Capaian Presiden Prabowo: Bukan Sekedar Janji, Tapi Mulai Terlihat Hasilnya

 

EXPRESSINDONEWS — Capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dipaparkan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Manado, Tommy Daud Parasan, dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahannya. Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menangani berbagai persoalan nasional.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah penguatan ketahanan pangan nasional. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, gula industri, bawang putih, daging sapi, daging kerbau dan kedelai.

Selain pangan, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap sektor kelautan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan fasilitas terpadu seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, penyimpanan dingin, pengolahan hasil laut, bengkel, perumahan dan fasilitas sosial. Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan ribuan kampung nelayan secara bertahap hingga 2029.

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi salah satu sorotan utama. Dalam materi capaian pemerintah yang ditampilkan, dividen setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN) tercatat meningkat dari sekitar Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025, dengan target mencapai Rp200 triliun pada 2026.

Pemerintah juga menyampaikan hasil penataan BUMN, termasuk temuan terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai tidak produktif. Dari 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya yang teridentifikasi, sebanyak 290 BUMN telah ditutup, dengan target akhir 2026 menyisakan sekitar 300 BUMN dan mengurangi jumlah BUMN tidak produktif hingga 750.

Efisiensi tersebut diproyeksikan menghasilkan penghematan biaya operasional sekitar Rp50 triliun per tahun.

Capaian sejumlah BUMN juga menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan pada semester pertama 2026. Dalam materi yang ditampilkan, PT Semen Indonesia mencatat kenaikan laba 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, PT Pegadaian 84,4 persen, PT Pelabuhan Indonesia 60,4 persen dan PT Perkebunan Nusantara 54,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sektor sumber daya alam, pemerintah turut menyoroti langkah penertiban pertambangan ilegal. Salah satu yang ditampilkan adalah penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, disertai peningkatan kinerja PT Timah.

Presiden juga menekankan pentingnya memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara.

Bagi Tommy Parasan, rangkaian capaian tersebut menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan yang menempatkan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas.

“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan ini menurut saya bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Yang paling penting adalah bagaimana angka tersebut menggambarkan perubahan arah pemerintahan: negara mulai lebih serius mengelola kekayaan sendiri, memperkuat pangan, menata BUMN dan memastikan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” ujar Parasan.

Politisi Partai Gerindra itu menilai capaian swasembada pangan merupakan salah satu langkah strategis yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa.

“Kita tidak boleh menjadi negara besar tetapi masih bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Karena itu, ketika Presiden menyampaikan capaian swasembada sejumlah komoditas, ini harus kita lihat sebagai bagian dari perjuangan menuju kemandirian bangsa. Tentu masih ada pekerjaan rumah, tetapi arah kebijakannya sudah jelas,” katanya.

Tommy menegaskan, sebagai kader Partai Gerindra sekaligus Anggota DPRD Kota Manado, dirinya bersama Fraksi Gerindra berkepentingan memastikan kebijakan pemerintah pusat juga memberikan dampak nyata hingga ke daerah.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti di Jakarta. Program nasional harus mampu dirasakan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kelurahan dan desa.

“Kami di daerah tentu menyambut baik capaian ini. Tetapi apresiasi tidak boleh berhenti pada tepuk tangan. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah ikut mengawal agar kebijakan pemerintah pusat benar-benar turun ke daerah dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menilai program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki relevansi besar bagi daerah-daerah kepulauan dan pesisir, termasuk Sulawesi Utara.

Dengan potensi kelautan yang besar, kata Tommy, masyarakat pesisir membutuhkan dukungan nyata berupa infrastruktur, akses permodalan, fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil laut, hingga kepastian pasar.

“Sulawesi Utara adalah daerah kepulauan. Kita punya laut yang luas dan masyarakat yang hidup dari sektor perikanan. Kalau program Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar dibangun secara serius, saya yakin ini bisa menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kita,” ujarnya.

Tommy pun menegaskan dukungannya terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sembari mengingatkan bahwa capaian yang telah diraih harus dijaga dan ditingkatkan.

“Kami dari Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kota Manado memberikan apresiasi terhadap kerja Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah pemerintahan yang harus kita dukung bersama, tetapi sekaligus kita kawal. Karena ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak program yang dibuat, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat,” pungkas Tommy.

Menurutnya, semangat utama yang harus dibangun adalah menjadikan pembangunan sebagai kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif dan masyarakat.

Ia berharap capaian yang dipaparkan Presiden dalam pidato kenegaraan menjadi momentum untuk memperkuat optimisme nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke daerah, termasuk Kota Manado dan Sulawesi Utara. (***) 

Sambut HUT ke-25, Demokrat Manado Gelar Gerakan Langit Biru dan Rangkul UMKM Karangria

 

EXPRESSINDONEWS — Semangat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus penguatan kedekatan dengan masyarakat ditunjukkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado melalui agenda Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, Laskar Biru, Demokrat Bergerak, dalam rangka menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat.

Kegiatan yang dipusatkan di wilayah Daseng Karangria, Kota Manado, tersebut diisi dengan aksi sosial berupa bersih-bersih pantai dan pengobatan gratis. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Partai Demokrat yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan serta pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sekitar 200 orang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya melibatkan kader dan jajaran Partai Demokrat, kegiatan ini juga menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Manado, khususnya yang berada di wilayah Daseng Karangria.

Keterlibatan UMKM menjadi bagian penting dari konsep Demokrat Bergerak, karena kegiatan sosial tidak hanya diarahkan pada aksi lingkungan dan pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut terlibat dan bertumbuh bersama masyarakat.

Royke Anter, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Manado, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Demokrat di tengah masyarakat.

Menurut Royke, momentum HUT ke-25 Partai Demokrat harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung, bukan sekadar seremoni politik.

Gerakan bersih-bersih pantai, kata dia, merupakan pesan penting agar kepedulian terhadap lingkungan menjadi gerakan bersama. Sementara pengobatan gratis menjadi bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan.

Kegiatan di Daseng Karangria juga memperlihatkan upaya Demokrat membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Sekitar 200 peserta hadir dan terlibat dalam agenda tersebut. Selain kader serta simpatisan, Demokrat secara khusus menggandeng UMKM lokal di kawasan Daseng Karangria, sehingga kegiatan sosial ini sekaligus menjadi ruang memperkuat ekonomi kerakyatan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa semangat Demokrat Bergerak tidak hanya berbicara mengenai aktivitas politik, tetapi juga bagaimana partai dapat membangun kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha kecil, serta komunitas lokal.

Gerakan Langit Biru Indonesia Asri menjadi salah satu pesan utama dalam kegiatan tersebut. Aksi membersihkan kawasan pantai sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap persoalan lingkungan yang semakin membutuhkan perhatian bersama.

Bagi Demokrat, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, komunitas, pelaku usaha, hingga organisasi politik memiliki peran untuk ikut menjaga ruang hidup bersama.

Di sisi lain, pengobatan gratis memperlihatkan bahwa kegiatan sosial Demokrat juga menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Memasuki usia 25 tahun, Partai Demokrat ingin menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk kembali memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang konkret dan menyentuh kebutuhan warga.

Dengan semangat Laskar Biru dan Demokrat Bergerak, agenda di Daseng Karangria menjadi gambaran bahwa politik kerakyatan dapat diterjemahkan melalui aksi nyata: lingkungan dijaga, masyarakat dilayani, UMKM diberdayakan, dan kebersamaan diperkuat.

HUT ke-25 Partai Demokrat pun diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan perjalanan partai, tetapi juga menjadi titik penguatan komitmen untuk terus hadir dan bekerja bersama masyarakat Kota Manado. (*)

Demokrat Bergerak di Manado, Laskar Biru Gelar Gerakan Langit Biru Indonesia Asri Sambut HUT ke-25

 

EXPRESSINDONEWS — Semangat kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat ditunjukkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado melalui agenda Gerakan Langit Biru Indonesia Asri, yang dirangkaikan dengan gerakan Laskar Biru, Demokrat Bergerak dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat.

Kegiatan tersebut diisi dengan aksi nyata di tengah masyarakat, di antaranya bersih-bersih pantai serta pengobatan gratis. Gerakan ini menjadi bagian dari upaya Partai Demokrat menghadirkan kegiatan sosial yang tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus mengajak warga menjaga lingkungan.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Noortje Henny Van Bone, yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Manado, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan bersama jajaran partai dan Fraksi Demokrat DPRD Kota Manado.

“Kami DPC Partai beserta Fraksi DPRD Kota Manado melaksanakan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri Partai Demokrat. Mudah-mudahan di tanggal 23 kami akan melaksanakan lomba pidato AHY bersama DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara,” ujar Noortje saat diwawancarai.

Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi Partai Demokrat dalam menyemarakkan HUT ke-25 Partai Demokrat sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Mudah-mudahan partai kami bisa membantu Partai Demokrat ke-25 dan HUT RI ke-81 tahun,” lanjutnya.

Langit Biru, Bukan Sekadar Slogan

Gerakan Langit Biru Indonesia Asri juga memiliki makna yang lebih luas. Dalam pemberitaan resmi Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Juli 2026 memang mendorong kader Demokrat untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui Gerakan Langit Biru. Partai Demokrat menyebut gerakan tersebut sebagai bentuk komitmen kader terhadap lingkungan hidup.

Semangat itu sejalan dengan agenda Partai Demokrat yang menempatkan perbaikan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup sebagai salah satu klaster agenda perubahan dan perbaikan.

Karena itu, aksi membersihkan pantai di Manado tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan gotong royong membersihkan sampah. Gerakan tersebut menjadi pesan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama—termasuk partai politik yang hadir di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pengobatan gratis memperlihatkan bahwa kepedulian Demokrat tidak berhenti pada isu lingkungan. Kegiatan sosial tersebut menjadi bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan akses pemeriksaan dan layanan kesehatan.

Momentum menuju usia seperempat abad Partai Demokrat pun diarahkan menjadi ruang untuk memperkuat kembali kedekatan kader dengan masyarakat.

Dengan semangat “Demokrat Bergerak”, Laskar Biru di Kota Manado berupaya menerjemahkan politik kerakyatan melalui aksi nyata: lingkungan dijaga, masyarakat dilayani, dan kebersamaan terus dibangun.

Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa memasuki usia 25 tahun, eksistensi Partai Demokrat tidak hanya diukur dari aktivitas politik, tetapi juga dari seberapa jauh kader mampu menghadirkan manfaat dan bekerja bersama masyarakat. (***) 

Listrik 24 Jam Hadir di Siladen, Camat Bunaken Kepulauan: Kebahagiaan Besar bagi Warga

 

EXPRESSINDONEWS— Warga Pulau Siladen, Kecamatan Bunaken Kepulauan, akhirnya dapat menikmati layanan listrik selama 24 jam penuh setelah bertahun-tahun hanya mendapatkan pasokan listrik sekitar enam jam setiap malam.

Mulai Kamis (13/8/2026), sistem kelistrikan di Pulau Siladen yang sebelumnya beroperasi terbatas dari pukul 18.00 hingga 24.00 WITA kini dapat dinikmati masyarakat sepanjang hari.

Kehadiran listrik 24 jam tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat di salah satu kawasan kepulauan yang dikenal sebagai destinasi wisata unggulan Kota Manado. Perubahan ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar warga, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi peningkatan aktivitas pendidikan, ekonomi dan produktivitas masyarakat.

Camat Bunaken Kepulauan, Immanuel Mandak, menyambut penuh sukacita perubahan tersebut. Menurutnya, beroperasinya listrik selama 24 jam merupakan sebuah kemajuan penting bagi masyarakat Siladen yang selama ini harus menyesuaikan berbagai aktivitas dengan keterbatasan waktu pelayanan listrik.

“Tentu ini menjadi kebahagiaan bagi masyarakat Siladen. Listrik yang biasanya hanya dinikmati selama enam jam, mulai hari ini bisa dinikmati 24 jam full. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar kemajuan ini bisa berdampak baik bagi masyarakat,” kata Mandak.

Mandak menilai, manfaat listrik 24 jam akan sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Dengan tersedianya listrik sepanjang hari, aktivitas belajar tidak lagi harus dibatasi oleh waktu padamnya listrik.

Selain pendidikan, ketersediaan listrik yang lebih stabil juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku usaha maupun warga yang menjalankan kegiatan produktif kini memiliki ruang lebih luas untuk memanfaatkan peralatan elektronik dan menjalankan aktivitas tanpa terikat pada waktu operasional listrik yang sebelumnya hanya enam jam.

Bagi masyarakat Siladen, perubahan tersebut bukan sekadar soal bertambahnya durasi penerangan. Listrik 24 jam menjadi simbol hadirnya akses pelayanan dasar yang lebih baik di wilayah kepulauan.

Camat Bunaken Kepulauan pun mengajak masyarakat untuk menjaga serta memanfaatkan fasilitas kelistrikan tersebut secara bijak agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam jangka panjang.

Dengan hadirnya layanan listrik 24 jam, Siladen kini memiliki modal penting untuk mendorong kemajuan masyarakat, memperkuat sektor pendidikan, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendukung geliat ekonomi di wilayah kepulauan Kota Manado. (***) 

Di Reses WBK, Bukan Lagi Soal Jalan, Ini Jeritan Warga Kairagi Weru yang Merasa Terisolir di Tengah Kota Manado

 

EXPRESSINDONEWS — Persoalan akses jalan kembali menjadi keluhan utama warga Kairagi Weru Lingkungan V, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado. Kondisi akses menuju kompleks permukiman warga dinilai belum memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Keluhan tersebut mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Partai Demokrat, Wiliam Billy Kaeng (WBK), Daerah Pemilihan (Dapil) Tikala-Paal Dua. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan langsung berbagai kesulitan yang mereka alami, terutama menyangkut akses keluar-masuk kawasan permukiman.

Salah satu warga, Wilmar, purnawirawan TNI yang berdomisili di Lingkungan V, menyampaikan bahwa masyarakat hingga kini masih diperhadapkan dengan persoalan akses yang sangat terbatas.

Menurutnya, warga bahkan terpaksa memanfaatkan jembatan gantung untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Kondisi tersebut semakin menyulitkan ketika masyarakat membutuhkan bahan bangunan, kebutuhan pokok maupun gas LPG.

Persoalan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik jalan. Warga mengeluhkan adanya keterbatasan akses bagi kendaraan yang hendak mengantarkan berbagai kebutuhan ke kompleks permukiman.

Pengantaran bahan bangunan, misalnya, disebut harus disertai izin berupa surat dari kelurahan. Sementara untuk kebutuhan seperti LPG dan bahan pokok lainnya, akses pengantaran disebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, khususnya Sabtu dan Minggu melalui sistem kanvas.

Kondisi ini membuat warga merasa aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari mereka ikut terhambat.

Bahkan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam reses, masyarakat Lingkungan V merasa seakan-akan masih terisolasi. Keberadaan kawasan Kantor Angkatan Laut di sekitar akses menuju kompleks warga disebut menjadi salah satu persoalan yang selama ini membuat akses masyarakat tidak mudah.

Warga pun berharap pemerintah tidak berhenti pada keberadaan jembatan gantung sebagai satu-satunya alternatif akses. Mereka meminta adanya solusi permanen sehingga kawasan permukiman dapat terhubung dengan akses jalan yang layak dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wiliam Billy Kaeng menegaskan bahwa persoalan akses Kairagi Weru Lingkungan V tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan reses di tingkat DPRD Kota Manado.

Sebagai wakil rakyat, WBK menyatakan akan meneruskan persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat, termasuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI.

“Untuk kapasitas saya sebagai Anggota DPRD Kota Manado, saya akan sampaikan ke DPR RI. Mungkin Ibu Hillary bisa turun langsung ke lokasi ini,” ujar WBK.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan perhatian lintas lembaga karena menyangkut akses dasar warga. Ia menilai, kondisi di lapangan perlu dilihat secara langsung agar solusi yang diberikan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain persoalan akses jalan, warga Lingkungan V juga menyampaikan aspirasi terkait pelebaran anak sungai yang dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Sementara itu, warga Kairagi Weru juga mengusulkan penambahan unit tempat sampah. Aspirasi tersebut menjadi bagian lain yang turut dicatat WBK dalam pelaksanaan reses.

Bagi masyarakat Kairagi Weru Lingkungan V, persoalan akses bukan sekadar soal jalan. Di balik sulitnya kendaraan masuk ke kawasan tersebut, terdapat kebutuhan dasar warga yang ikut terdampak—mulai dari distribusi bahan bangunan, LPG, hingga kebutuhan pokok.

Karena itu, warga berharap aspirasi yang telah disampaikan melalui reses tidak berhenti menjadi dokumentasi politik semata. Mereka menantikan adanya langkah nyata pemerintah untuk membuka akses yang lebih layak dan memastikan masyarakat Lingkungan V tidak lagi merasa terisolasi di wilayahnya sendiri. (***)