Halo Pak Gubernur!! Dugaan Ketidaksesuaian Material dan Volume Pekerjaan, Proyek RSUD ODSK Disorot Tajam

 

Foto: papan Proyek (ist) 

EXPRESSINDONEWS-- Proyek pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK kembali menjadi api dalam sekam dan memantik kemarahan publik. Di balik label proyek pelayanan kesehatan, terselip dugaan permainan kotor anggaran, manipulasi spesifikasi teknis, hingga aroma bancakan dana yang menyeret nama pelaksana proyek, CV Bimatra (Berani Maju Sejahtera) 

Foto: dugaan besi 280 yang dipakai (Ist) 

Informasi yang dihimpun media ini melalui sumber yang tidak ingin namanya disebutkan, mengungkap proyek Berbandrol 11 Miliyar ini indikasi serius pada struktur konstruksi. Tiang bangunan yang seharusnya menggunakan besi standar D420, justru diduga hanya dipasang besi D280. Selisih spesifikasi ini bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut nyawa bangunan dan keselamatan pasien di masa depan. Pengurangan mutu material tersebut berpotensi melemahkan konstruksi, sekaligus membuka ruang kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Foto: dua besi yang berbeda (ist) 

Tak berhenti di situ, dugaan manipulasi juga menyeruak pada pekerjaan cutting tanah. Volume pekerjaan yang semestinya hanya 40 red, diduga kuat “disulap” menjadi 100 red oleh pihak perusahaan. Jika benar, praktik ini patut diduga sebagai mark-up terang-terangan yang merampok uang rakyat secara sistematis.

Ironisnya, proyek strategis ini disebut-sebut membawa nama besar Gubernur Sulawesi Utara, bahkan muncul dugaan adanya aliran dana yang menyerempet lingkaran kekuasaan. Isu ini tentu menambah bobot persoalan dan menuntut pembuktian serius dari aparat penegak hukum.

Atas rentetan dugaan tersebut, desakan publik kian mengeras. Sejumlah pihak meminta agar proyek pembangunan gedung RSUD ODSK dievaluasi total, bahkan tak segan mendorong agar konstruksi yang terlanjur berdiri dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai spesifikasi awal. Proyek ini menggunakan uang negara, bukan dana pribadi, sehingga wajib dikelola secara transparan, jujur, dan akuntabel.

Dalam pusaran persoalan ini, nama Ko Emon mencuat ke permukaan. Ia diduga menjadi aktor kunci yang mengendalikan arus dana sekaligus pelaksanaan teknis proyek. Upaya konfirmasi media ini kepada Ko Emon—yang diketahui sebagai penerima kuasa dari CV Bimatra—berujung buntu. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan menghilang dan memilih bungkam.

Sementara itu, Hans, Direktur CV Bimatra, justru mengakui bahwa pengelolaan dana proyek berada di tangan Ko Emon. Pernyataan ini semakin mempertebal dugaan bahwa Ko Emon bukan sekadar figur pelengkap, melainkan pengendali utama proyek bermasalah tersebut.

Ironisnya juga, dugaan kuat Hans sebagai Direktur CV Bimatra katanya sudah menerima fee dari pekerjaan tersebut. 

Di sisi lain, Direktur Utama RSUD ODSK, dr. Lidya Tulus, juga telah dimintai klarifikasi terkait dugaan penggunaan material di luar spesifikasi. Namun hingga kini, tidak satu pun pernyataan resmi disampaikan kepada publik, memperpanjang daftar tanda tanya atas pengawasan internal rumah sakit.

"Ini proyek didampingi tim Asintel Kejati, nanti hari senin datang ke kantor saat jam kerja," Kaya Lidya. 

Sementara itu, media ini sebelumnya dihubungi orang terdekat Ko Emon untuk membicarakan temuan ini lebih lanjut. 

Media ini menegaskan akan terus melakukan penelusuran mendalam serta konfirmasi lanjutan kepada seluruh pihak terkait, termasuk instansi pengawas dan aparat penegak hukum. Publik berhak mengetahui ke mana arah uang rakyat mengalir dan siapa yang harus bertanggung jawab atas proyek rumah sakit yang justru diselimuti bau busuk dugaan korupsi. (***)

Foto: Nota Pembelian (ist) 

Natal Rukun Nusa Utara Jemaat Sion Ranomut: Merajut Iman, Mempererat Persaudaraan dalam Kasih Kristus

 

EXPRESSINDONEWS-- Suasana penuh khidmat dan kehangatan kasih Natal menyelimuti pelaksanaan Ibadah Natal Rukun Nusa Utara Jemaat Sion Ranomut, yang berlangsung dengan sederhana namun sarat makna. Momentum Natal ini tidak hanya menjadi perayaan kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga ruang refleksi iman dan penguatan persaudaraan di antara sesama anggota rukun dan jemaat.

Ibadah Natal dipimpin oleh Ibu Pdt. Meike Kindangen Takasenseran, S.Th, yang bertindak sebagai khadim. Dalam penyampaian firman Tuhan, ia menekankan makna Natal sebagai panggilan hidup bagi setiap orang percaya untuk menghadirkan kasih, damai sejahtera, dan pengharapan Kristus di tengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Natal, menurutnya, bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan peristiwa iman yang harus diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari—rendah hati, saling mengasihi, dan peduli terhadap sesama.

Pesan Natal yang disampaikan juga mengajak seluruh anggota Rukun Nusa Utara untuk terus menjaga persatuan, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta menjadikan iman sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dinilai menjadi kekuatan utama rukun dalam menjaga keharmonisan di lingkungan jemaat dan masyarakat luas.

Dalam sambutan Natal pertama, yang disampaikan mewakili BPMJ Sion Ranomut, Pdt. Meike Kindangen, S.Th, mengungkapkan rasa syukur atas kebersamaan yang terus terjaga di dalam Rukun Nusa Utara. Ia mengapresiasi peran rukun sebagai wadah pemersatu jemaat yang tidak hanya aktif dalam kegiatan rohani, tetapi juga berkontribusi positif dalam kehidupan sosial gereja. Momentum Natal ini diharapkan menjadi titik tolak untuk semakin mempererat sinergi antara jemaat, rukun, dan gereja.

Sementara itu, Ketua Rukun Nusa Utara, Jesira (Mozes Karaeng), dalam sambutan keduanya menegaskan komitmen rukun untuk terus menjaga nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, dan solidaritas. Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota rukun menjadikan Natal sebagai pengingat untuk terus berjalan bersama dalam semangat persaudaraan, saling menopang, dan melayani dengan tulus.

Kehadiran para penasehat rukun, yakni Judita Sampaleng Aer dan Dr. Handri Takasenseran, turut menambah kekhidmatan acara. Keduanya memberikan dukungan moral serta motivasi agar Rukun Nusa Utara terus menjadi teladan dalam membangun kebersamaan yang dilandasi iman dan kasih Kristus.

Ibadah Natal ini dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota Rukun Nusa Utara Jemaat Sion Ranomut, yang bersama-sama merayakan Natal dalam suasana penuh sukacita dan kekeluargaan. Melalui perayaan ini, diharapkan semangat Natal tidak berhenti di perayaan semata, tetapi terus hidup dan nyata dalam setiap langkah pelayanan dan kehidupan bermasyarakat.

Andrew Palit Apresiasi Manado Raih Status Kota Kreatif Indonesia 2025, Dorong Perhatian Serius bagi Seniman dan Musisi Lokal

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Andrew Palit, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Manado atas capaian membanggakan setelah resmi ditetapkan sebagai Kota Kreatif Indonesia Tahun 2025 oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Andrew Palit yang dikenal sebagai salah satu garda terdepan dalam mendorong perkembangan seni dan musik anak muda di Manado, menilai pencapaian tersebut bukan hanya prestasi administratif, melainkan pengakuan nasional atas kerja kolektif pemerintah dan komunitas kreatif lokal.

“Ini adalah capaian besar yang patut diapresiasi. Status Kota Kreatif Indonesia menunjukkan bahwa Manado memiliki potensi, talenta, dan ekosistem kreatif yang kuat, khususnya di kalangan anak muda,” ujar Andrew Palit, Jumat (19/12/2025).

Personel Komisi II DPRD Kota Manado itu menegaskan, dengan diraihnya status tersebut, Pemerintah Kota Manado memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memaksimalkan pembinaan dan perhatian terhadap para seniman serta musisi lokal, agar kreativitas yang tumbuh tidak berhenti pada seremoni semata.

Aleg DPRD dari Dapil Singkil–Mapanget ini juga mendorong Pemkot Manado agar menyediakan ruang-ruang ekspresi publik, salah satunya dengan menghadirkan panggung musik permanen atau rutin di ruang terbuka kota. Menurutnya, panggung seni tidak hanya menjadi wadah ekspresi anak muda, tetapi juga mampu menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Manado.

“Panggung musik dan seni di ruang publik akan memberi ruang tumbuh bagi talenta lokal, sekaligus menghidupkan atmosfer kota. Ini sejalan dengan identitas Manado sebagai kota kreatif,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Manado resmi ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia Tahun 2025 oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Penetapan tersebut berlangsung dalam agenda Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia 2025 di Jakarta dan diterima secara resmi oleh Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang.

Penetapan ini merupakan hasil dari proses seleksi dan penilaian yang ketat, mulai dari penilaian borang dan video pada November 2025 hingga penilaian akhir serta rapat pleno Tahap II oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Kota Manado dinyatakan layak memperoleh status Kota Kreatif Indonesia 2025 berdasarkan kesiapan dan kekuatan ekosistem ekonomi kreatif yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Manado dan seluruh masyarakat. Menteri menilai Manado memiliki potensi besar serta komitmen kuat dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya, kreativitas, dan kolaborasi lintas sektor, sehingga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

Pada agenda yang sama, Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, mempresentasikan perkembangan dan potensi ekosistem ekonomi kreatif Kota Manado di hadapan Menteri Ekonomi Kreatif. Presentasi tersebut menyoroti sinergi antara pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan dunia usaha, serta pemanfaatan potensi budaya dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi kreatif.

Kota Manado sendiri memiliki subsektor ekonomi kreatif unggulan, antara lain kuliner, fashion, seni pertunjukan, dan musik. Berdasarkan hasil Uji Petik Kota Kreatif, subsektor musik ditetapkan sebagai subsektor unggulan karena didukung ekosistem yang kuat, berakar pada budaya lokal seperti tradisi paduan suara, penggunaan alat musik tradisional, hingga perkembangan musik modern yang terus tumbuh di kalangan komunitas kreatif.

Pemerintah Kota Manado menyambut penetapan ini sebagai bentuk pengakuan nasional atas komitmen bersama dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Status Kota Kreatif Indonesia diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menutup pernyataannya, Andrew Palit berharap status Kota Kreatif Indonesia 2025 benar-benar menjadi titik awal keberpihakan nyata kepada anak-anak muda, seniman, dan musisi lokal.(***) 

Halo Pak Gubernur, PBSI Sulut Sudah Stress,Jadikan Mahasiswa Sebagai Peserta di Muskot Abal-Abal

 

Diduga para Mahasiswa yang dijadikan peserta oleh PBSI Sulawesi utara

EXPRESSINDONEWS-- Musyawarah Kota (Muskot) PBSI Kota Manado yang digelar oleh PBSI Provinsi Sulawesi Utara menuai gelombang penolakan dan kritik keras. Agenda tersebut dinilai sebagai Muskot tandingan yang dipaksakan dan sarat kepentingan, dengan dugaan kuat bertujuan menggulingkan kepemimpinan Mahmud Turuis yang telah terpilih secara sah pada Muskot sebelumnya.

Fakta menunjukkan, Muskot PBSI Kota Manado telah dilaksanakan pada Oktober lalu, di mana Mahmud Turuis ditetapkan sebagai Ketua terpilih secara aklamasi. Namun hingga kini, Surat Keputusan (SK) dari PBSI Provinsi Sulawesi Utara tak kunjung diterbitkan, memunculkan tanda tanya besar di kalangan klub dan insan bulu tangkis Manado.

Alih-alih menyelesaikan persoalan administrasi, PBSI Sulut justru menggelar Muskot baru di Hotel Lagoon Manado. Agenda ini dinilai abal-abal, lantaran sejumlah peserta yang dihadirkan bukanlah Pengurus Bulutangkis (PB) yang sah. Informasi yang beredar menyebutkan, sebagian besar PB yang hadir merupakan mahasiswa yang tidak memahami mekanisme organisasi, namun tetap dipaksakan untuk memenuhi kuorum.

Mendapat hadangan di Lagoon, para panitia t Abal-Abal yang di pimpin PBSI Sulawesi utara malah membuat agenda ini di luar kota Manado yakni di Minahasa Utara tepatnya dit hotel Centra. Dan ironisnya, anak-anal Mahasiswa itu disinyalir Juga dibawah kesana dan dijadikan peserta. 

"Ini Keterlaluan namanya," Ucap salah satu ketua PB,".

Situasi semakin memprihatinkan ketika pada pelaksanaan Muskot di Hotel Lagoon, Sekretaris PBSI Sulut, Donald Monitja, diduga sengaja mengulur waktu kehadiran PB yang sah. Dalam kondisi tersebut, panitia versi provinsi yang dipimpin Epafras Tuidano langsung membuka sidang Muskot tanpa menunggu kehadiran peserta yang memiliki legitimasi.

Praktik ini dinilai mencederai etika organisasi dan memperlihatkan wajah kekuasaan yang memaksakan kehendak, bukan menjunjung aturan dan konstitusi PBSI. Sejumlah pihak mempertanyakan, apakah langkah ini murni kebijakan organisasi atau justru memiliki nuansa politis, bahkan menyeret dugaan keterlibatan kekuasaan di tingkat lebih tinggi.

Isu lain yang tak kalah sensitif adalah dugaan motif personal di balik Muskot tandingan ini. Informasi yang beredar menyebutkan, salah satu pihak dalam kepanitiaan Muskot versi provinsi diduga menyimpan kekecewaan karena kerabatnya kalah telak dalam Muskot Oktober lalu dan memilih mengundurkan diri dari pencalonan. Kekecewaan tersebut diduga bertransformasi menjadi upaya sistematis untuk membatalkan hasil Muskot yang sah.

Jika dugaan-dugaan ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi ketua, melainkan marwah dan integritas organisasi PBSI itu sendiri. Muskot yang seharusnya menjadi forum demokratis justru berubah menjadi arena konflik kepentingan yang mencederai sportivitas dan nilai pembinaan olahraga.

Hingga berita ini diturunkan, PBSI Provinsi Sulawesi Utara belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan tidak diterbitkannya SK Mahmud Turuis serta dasar hukum pelaksanaan Muskot tandingan tersebut.

Muskot Dipindah-pindah, PBSI Sulut Dinilai Main Sembunyi dari Penolakan Klub yang Sah!!

 

EXPRESSINDONEWS-- Polemik Musyawarah Kota (Muskot) PBSI Kota Manado kembali mencuat. Meski menuai penolakan keras dari sejumlah klub bulu tangkis (PB) yang sah, Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sulawesi Utara diduga tetap memaksakan pelaksanaan Muskot yang keabsahannya dipertanyakan.

Agenda yang sempat digelar di salah satu hotel di Kota Manado tersebut mendapat penolakan terbuka dari klub-klub PB resmi. Namun alih-alih dihentikan, kegiatan itu justru kembali dilanjutkan dan dipindahkan ke Hotel Centra, Kabupaten Minahasa Utara. Langkah ini dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan organisasi dan mengabaikan aspirasi klub-klub anggota yang sah.

Kejanggalan semakin mencolok setelah terungkap bahwa dalam Muskot yang disebut-sebut “abal-abal” tersebut, peserta yang dihadirkan bukan berasal dari klub PB resmi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah peserta diduga merupakan mahasiswa yang dimasukkan sebagai perwakilan klub bulu tangkis. Kondisi ini memicu kemarahan para ketua klub PB yang sah karena dinilai mencederai marwah organisasi dan merusak mekanisme demokrasi dalam tubuh PBSI.

Para ketua klub PB resmi pun secara tegas meminta agar agenda Muskot tersebut segera dibubarkan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBSI.

Salah satunya datang dari ketua PB Sinar Pelita yang diketuai Affandy Hau. Dirinya menegaskan bahwa Muskot yant dilakukan ini adalah abal-abal dan melanggar aturan. 

Tak hanya itu, beredar pula informasi adanya dugaan konflik kepentingan pribadi di balik pelaksanaan Muskot tersebut. Salah satu panitia pelaksana Muskot disebut-sebut memiliki dendam personal terhadap Ketua PBSI Kota Manado yang sah, Mahmud Turuis. Dugaan ini mencuat lantaran kerabat panitia tersebut sebelumnya tidak terpilih dalam pemilihan Ketua PBSI Kota Manado yang digelar pada Oktober lalu.

Untuk diketahui, Mahmud Turuis merupakan Ketua PBSI Kota Manado yang terpilih secara sah melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan aturan PBSI. Proses pemilihannya diikuti oleh klub-klub PB resmi dan telah menghasilkan kepengurusan yang hingga kini masih diakui oleh para pemangku kepentingan di tingkat kota.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen Pengprov PBSI Sulawesi Utara dalam menjaga integritas organisasi serta menegakkan aturan yang berlaku. Sejumlah pihak mendesak agar PBSI pusat turun tangan guna meluruskan polemik dan mencegah preseden buruk dalam tata kelola organisasi olahraga di daerah. (***) 

Hak Club Dipreteli, PBSI Sulut Dituding Paksa Muskot Tak Sah

 

EXPRESSINDONEWS-- Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Manado menuai penolakan keras dari sejumlah klub. Kegiatan yang digelar tersebut dinilai abal-abal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, lantaran diduga sarat pelanggaran aturan organisasi.

Ketua Klub Bulu Tangkis Pioner, Albert Welas, secara tegas menyatakan Muskot yang digelar tidak memenuhi syarat administratif. Ia menyoroti ketiadaan dokumen verifikasi yang seharusnya menjadi dasar legal pelaksanaan musyawarah.

“Kertas verifikasi itu wajib ada. Faktanya, di Muskot ini tidak ada. Artinya kegiatan ini sengaja dipaksakan. Karena itu kami menolak dan meminta Muskot ini dibubarkan,” tegas Albert.

Albert juga menyayangkan ketidakhadiran Ketua dan Sekretaris PBSI Provinsi Sulawesi Utara dalam agenda penting tersebut. Menurutnya, pembiaran dari pengurus provinsi justru memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan Muskot tidak sesuai mekanisme organisasi.

“Kami hadir berdasarkan surat undangan resmi melalui sistem informasi PBSI. Itu bukan undangan abal-abal. Kami datang murni sebagai pembina olahraga bulu tangkis di Manado, mewakili klub-klub yang sah,” ujarnya.

Ia menegaskan setiap klub memiliki hak suara yang dijamin konstitusi organisasi. Oleh karena itu, pihaknya menyatakan akan tetap bertahan dan memperjuangkan marwah PBSI Kota Manado.

“Kami punya hak suara. Itu konstitusi. Apa pun yang terjadi, kami bertahan demi nama baik PBSI Kota Manado,” lanjut Albert.

Selain itu, pelaksanaan Muskot juga dinilai cacat prosedur karena tidak dibuka oleh KONI Kota Manado sebagaimana mestinya. Hingga acara berlangsung, pihak KONI disebut tidak hadir.

“Acara seperti ini seharusnya dibuka oleh KONI Manado. Sampai sekarang KONI tidak ada. Ini jelas tidak sah dan tidak sesuai aturan,” katanya.

Sorotan lain datang dari perlakuan terhadap Ketua Klub Bulu Tangkis Nausat, Rahmat Pakaya, yang sempat tidak diperkenankan masuk arena Muskot dengan alasan tidak membawa mandat. Padahal, Rahmat merupakan ketua klub aktif yang secara aturan tidak memerlukan mandat tambahan.

Sementara itu, ia juga mengungkapkan persoalan lain yang memperkeruh situasi. Ia menyebut Ketua PBSI Kota Manado (Mahmud Turuis) menuntut agar Surat Keputusan (SK) kepengurusan segera diterbitkan, dengan alasan seluruh tahapan pemilihan telah dilaksanakan sesuai aturan.

“SK itu ada aturannya, harus melalui rekomendasi dan pemilihan. Pemilihan sudah dilakukan dengan tertib dan baik,” ujarnya.

Rahmat juga membantah klaim bahwa sejumlah klub tidak diundang karena tidak terdaftar dalam sistem informasi (SI). Ia menyebut data SI menunjukkan terdapat 26 klub aktif yang seharusnya memiliki hak untuk diundang.

“Alasan tidak diundang karena tidak ada di SI itu keliru. Kami buka SI, keterangan aktif ada 26 PB. Surat yang dibacakan disebut-sebut ada di PBSI Provinsi, tapi tidak pernah disampaikan ke kami,” jelasnya.

Ia menambahkan, Muskot seharusnya dapat dilaksanakan sebelum batas waktu enam bulan sesuai ketentuan. Namun, ia juga mengungkap adanya kejanggalan lain, yakni surat mandat kepada salah satu calon yang ternyata tidak ditandatangani oleh ketua sebagaimana mestinya.

Rangkaian kejanggalan ini memunculkan dugaan adanya upaya sistematis dari PBSI Provinsi Sulawesi Utara yang justru menciptakan kegaduhan di tingkat kota.

“Ini sudah terlalu kentara. Banyak pihak mendesak agar PBSI Pusat segera mengevaluasi kinerja Ketua dan Sekretaris PBSI Provinsi Sulawesi Utara. Tercium aroma haus kekuasaan,” ucap salah satu pengurus. 

Ternyata kejadian di dalam agenda Muskot ini dikagetkan juga dengan adanya perwakilan-perwakilan darti club Bulutangkis yang diduga diisi dengan Mahasiswa. (***) 

INAKOR Hormati Klarifikasi Terkait Status Staf Khusus Gubernur Sulut

 

EXPRESSINDONEWS-- Ketua Harian DPP LSM INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi), Rolly Wenas, menyampaikan klarifikasi sekaligus penegasan sikap terkait pemberitaan dan dinamika yang berkembang di ruang publik mengenai status jabatan Dr. Magdalena Wullur sebagai Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara.

Rolly menegaskan bahwa pernyataan INAKOR sebelumnya tidak pernah dimaksudkan sebagai tudingan, apalagi vonis hukum, melainkan dorongan agar prinsip transparansi dan kepastian administrasi tetap dijaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan adanya klarifikasi bahwa Staf Khusus Gubernur Sulut dimaksud tidak menerima gaji, melainkan hanya honorarium atas karya dan kontribusi, Rolly menyatakan menghormati dan menerima penjelasan tersebut sebagai bagian dari hak klarifikasi publik.

“Kami menghormati klarifikasi yang disampaikan. Jika benar bahwa yang bersangkutan hanya menerima honorarium dan tidak menerima gaji sebagaimana ASN struktural, maka hal itu tentu menjadi informasi penting yang melengkapi pemahaman publik,” ujar Rolly.

Ia menambahkan, INAKOR tidak memiliki kepentingan personal terhadap individu mana pun, dan tidak pernah menuduh adanya pelanggaran hukum. Sikap yang disampaikan murni dalam kerangka pengawasan partisipatif masyarakat sipil.

“Sejak awal kami menekankan bahwa yang kami dorong adalah penelusuran dan klarifikasi, bukan penghakiman. Jika klarifikasi telah disampaikan dan menjernihkan persoalan, maka itu justru sejalan dengan semangat transparansi yang kami perjuangkan,” tegasnya.

Rolly juga menyayangkan adanya narasi di media sosial yang memelintir sikap INAKOR seolah-olah menuding atau menyerang pribadi tertentu, padahal pernyataan yang disampaikan selalu berbasis prinsip kehati-hatian dan bahasa konstitusional.

“Kami mengajak semua pihak untuk menghentikan polemik yang tidak produktif. Kritik dan klarifikasi adalah bagian dari demokrasi, tetapi serangan personal dan opini liar tidak membawa manfaat bagi siapa pun,” katanya.

Sebagai penutup, Rolly menegaskan bahwa INAKOR tetap konsisten mendukung pemerintahan yang transparan, profesional, dan taat asas, serta terbuka terhadap setiap klarifikasi yang disampaikan secara bertanggung jawab.

"Jika penjelasan resmi telah ada dan tidak ditemukan persoalan hukum, maka bagi kami isu ini cukup ditempatkan sebagai bagian dari dinamika keterbukaan informasi, bukan konflik berkepanjangan,” pungkasnya.

Narasumber:

Rolly Wenas

Ketua Harian DPP LSM INAKOR

Pegiat Antikorupsi