Rahayu Saraswati Beri Hormat untuk Tommy Parasan, Loyalitasnya Kibarkan TIDAR di Sulawesi Utara

 

EXPRESSINDONEWS-- Ketua Umum Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan apresiasi tinggi kepada mantan Ketua TIDAR Sulawesi Utara, Tommy Parasan, atas dedikasi dan kontribusinya dalam membesarkan organisasi di Bumi Nyiur Melambai.

Dalam pernyataannya, Rahayu menegaskan bahwa kepemimpinan Tommy Parasan telah membawa nama TIDAR semakin dikenal dan diperhitungkan di Sulawesi Utara. Menurutnya, capaian tersebut bukanlah hal yang mudah, melainkan hasil dari kerja keras, komitmen, serta loyalitas yang konsisten terhadap partai dan organisasi kepemudaan tersebut.

“Dengan rasa bangga, saya memberikan hormat kepada Bro Tommy. Selama ini, beliau telah mengangkat nama TIDAR hingga berkibar kuat di Sulawesi Utara. Ini adalah bentuk loyalitas yang patut diapresiasi,” ujar Rahayu.

Lebih lanjut, Rahayu menilai bahwa Tommy Parasan merupakan sosok kader yang mampu menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Hal ini, menurutnya, menjadi contoh penting bagi seluruh kader TIDAR di berbagai daerah.

“Saya melihat Bro Tommy selalu mengedepankan kepentingan partai dan TIDAR di atas kepentingan pribadinya. Sikap seperti inilah yang harus terus dijaga dan diteladani,” lanjutnya sambil memberikan penghormatan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kontribusi dan pengabdian Tommy Parasan telah memberikan dampak signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan TIDAR di tingkat daerah, khususnya di Sulawesi Utara. (***) 

Standius Bara Prima Pimpin TIDAR Sulut 2026–2031, Siap Perkuat Barisan dan Hadapi Pemilu

 

EXPRESSINDONEWS-- Agenda Musyawarah Daerah (Musda) Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Utara periode 2026–2031 berlangsung penuh semangat konsolidasi, menegaskan arah ideologi organisasi sekaligus memperkuat barisan kader muda dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Ketua Panitia, Miracle M Sengkey, dalam pemaparannya menegaskan bahwa ideologi TIDAR berakar pada nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, dan keindonesiaan yang berlandaskan Pancasila. Ia menekankan bahwa TIDAR hadir sebagai wadah kader muda yang tidak hanya berorientasi pada politik praktis, tetapi juga pada penguatan karakter, integritas, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sementara itu, Ketua PD TIDAR Sulut sebelumnya, Tommy Parasan, dalam penyampaiannya mengulas perjalanan kaderisasi melalui Tunas I, II, dan III. Ia menitipkan harapan besar kepada kepemimpinan baru agar mampu melanjutkan estafet perjuangan organisasi.

“Saya menitipkan kepada pemimpin baru, Bro Bara, untuk bekerja maksimal. Tujuan kita jelas, merangkul dan menjangkau. Dalam struktur baru ini, semangat memperjuangkan dan mendampingi Gerindra harus terus dijaga. Tiga tahun ke depan kita akan menghadapi pemilu, sehingga kita harus siap memenangkan dan memperjuangkan ideologi partai,” ujar Parasan.

Musda tersebut menetapkan Standius Bara Prima sebagai Ketua TIDAR Sulawesi Utara periode 2026–2031. Ia terpilih secara aklamasi melalui dukungan penuh dari 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Dalam pernyataan normatifnya, Bara Prima menegaskan komitmennya untuk membawa TIDAR menjadi organisasi kepemudaan yang solid, progresif, dan siap menghadapi tantangan politik ke depan. Ia menekankan pentingnya kesiapan organisasi dalam menyongsong agenda politik nasional.

“Kita akan siapkan barisan, kita akan persiapkan semuanya. TIDAR harus menjadi kekuatan strategis dalam mendukung perjuangan Gerindra, sekaligus melahirkan kader-kader terbaik yang siap mengabdi untuk bangsa dan daerah,” tegasnya.

Agenda tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PP TIDAR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang memaparkan visi dan misi organisasi secara nasional. Ia menyampaikan rasa bangga atas perkembangan pesat TIDAR dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya merasa bangga dan haru melihat bagaimana TIDAR berevolusi luar biasa. Dalam waktu singkat, kita sudah memiliki 38 pengurus daerah dan 10 pengurus luar negeri. Ini menunjukkan bahwa anak muda haus untuk berkontribusi dan membutuhkan ruang untuk berkembang,” ungkapnya.

Turut hadir pula Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, yang memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada seluruh kader TIDAR. Ia menegaskan pentingnya peran TIDAR sebagai garda terdepan dalam mengawal program-program pemerintah.

“TIDAR harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengawal program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kader muda harus tampil sebagai motor penggerak pembangunan dan penjaga ideologi partai,” tegasnya.

Dengan semangat baru dan kepemimpinan yang telah terbentuk, TIDAR Sulawesi Utara diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal, memperluas jangkauan kaderisasi, serta menjadi kekuatan strategis dalam memenangkan agenda politik Partai Gerindra menuju pemilu mendatang. (***) 

Ferdinand Djeki Dumais: Tunas 3 dan Musda TIDAR Perkuat Kader Muda Menuju Politik Kebangsaan

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado yang juga Ketua Fraksi Gerindra, Ferdinand Djeki Dumais, menegaskan pentingnya agenda Tunas 3 dan Musyawarah Daerah (Musda) Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Utara sebagai ruang strategis dalam membentuk karakter dan kapasitas kader muda partai menuju panggung sosial-politik yang lebih luas.

Menurut Dumais, Tunas 3 merupakan tahapan lanjutan dalam proses kaderisasi internal Partai Gerindra yang berfokus pada pembekalan dan pembinaan kader muda. Ia menilai, program ini menjadi jembatan penting bagi generasi muda untuk memahami dinamika politik sekaligus mempersiapkan diri sebagai aktor perubahan di tengah masyarakat.

“Tunas 3 adalah pembekalan dan pembinaan tingkat lanjutan untuk kader-kader muda Gerindra agar siap masuk ke panggung sosial politik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dumais menyebut momentum Tunas 3 yang dirangkaikan dengan Musda TIDAR Sulut menjadi simbol penguatan arah gerakan organisasi kepemudaan tersebut dalam mengusung politik kebangsaan. Ia menekankan bahwa TIDAR memiliki peran strategis dalam mendorong semangat keindonesiaan yang inklusif, progresif, dan berorientasi pada masa depan.

“Momentum Tunas 3 dan Musda TIDAR ini mengendorse tujuan mulia TIDAR untuk berpolitik kebangsaan dan keindonesiaan menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Dumais juga menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru TIDAR Sulawesi Utara periode 2026–2031. Ia berharap kepemimpinan yang baru mampu membawa organisasi semakin solid dan berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah maupun nasional.

“Mewakili teman-teman Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, saya mengucapkan selamat dan proficiat, sukses selalu untuk Ketua TIDAR Sulut yang baru periode 2026–2031, Bro Stadius Bara Prima,” ucap Dumais.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Ketua PD TIDAR Sulut sebelumnya, Bro Tommy Parasan, atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun organisasi.

Tak hanya itu, Dumais menegaskan komitmen Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado untuk terus mengawal dan menyinergikan program-program strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada Ketua sebelumnya. Fraksi Gerindra Kota Manado siap mengawal Program Asta Cita Presiden serta program Bapak Gubernur Sulut, yang akan disinergikan dengan program AARS di Kota Manado,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan kaderisasi yang kuat, TIDAR Sulawesi Utara diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya siap berkompetisi di arena politik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (***)

Nanses Rakian: Musda TIDAR Sulut Momentum Lahirkan Kepemimpinan Visioner, Harapan Baru Menuju Organisasi Lebih Jaya

 

EXPRESSINDONEWS-- Musyawarah Daerah (Musda) Pengurus Daerah Tunas Muda Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Utara menjadi momentum penting dalam menentukan arah dan masa depan organisasi kepemudaan tersebut. Dalam agenda strategis ini, perhatian publik turut tertuju pada berbagai pandangan dan harapan dari para tokoh, salah satunya Anggota DPRD Kota Manado, Nanses Rakian.

Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Manado, Nanses Rakian menilai Musda TIDAR bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan ruang konsolidasi ide, gagasan, serta penguatan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

Dalam pernyataannya, Nanses menegaskan bahwa TIDAR memiliki posisi strategis sebagai wadah kaderisasi pemuda yang harus mampu melahirkan figur-figur berintegritas, berdaya saing, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

“Musda ini harus menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi serta melahirkan kepemimpinan yang visioner. TIDAR harus hadir sebagai motor penggerak pemuda yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nanses.

Ia juga menyampaikan harapan normatif agar proses Musda berjalan demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi. Menurutnya, kualitas kepemimpinan yang dihasilkan dari Musda akan sangat menentukan arah gerak TIDAR ke depan.

Lebih lanjut, Nanses Rakian memberikan dukungan penuh terhadap siapapun yang terpilih sebagai Ketua PD TIDAR Sulawesi Utara. Ia berharap kepemimpinan baru nantinya mampu membawa semangat baru, memperluas jaringan, serta meningkatkan eksistensi TIDAR di tengah masyarakat.

“Saya berharap, siapapun yang terpilih nantinya, mampu membawa TIDAR Sulawesi Utara menjadi organisasi yang semakin solid, progresif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kepemimpinan baru harus mampu merangkul semua kader serta membuka ruang kolaborasi yang luas,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Nanses menaruh optimisme besar terhadap masa depan TIDAR Sulawesi Utara. Ia meyakini, dengan kepemimpinan yang tepat dan dukungan seluruh kader, TIDAR akan semakin berkembang dan menjadi kekuatan pemuda yang diperhitungkan.

“Harapan kita bersama, di bawah kepemimpinan yang baru, TIDAR Sulawesi Utara akan semakin jaya, semakin kuat, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah, bangsa, dan negara,” tutup Nanses Rakian. (***) 

TIDAR Disorot: Aktivis Nilai Ada Upaya “Perisai Dinasti” di Sitaro

 

EXPRESSINDONEWS--  Aktivis Sulawesi Utara, Niraya Sari, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika internal Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Melalui unggahan di media sosial, Niraya menyoroti dugaan keterlibatan keluarga kepala daerah dalam struktur organisasi kepemudaan partai tersebut.

Ia menilai, jika kepemimpinan TIDAR Sitaro benar jatuh ke tangan sosok yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Bupati bahkan diduga adiknya, maka hal itu mencerminkan praktik yang ia sebut sebagai “perisai dinasti”. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mencederai semangat kaderisasi, tetapi juga berpotensi merusak integritas organisasi.

Lebih jauh, Niraya mengaitkan isu ini dengan dugaan kasus korupsi dana kemanusiaan senilai Rp22,7 miliar yang tengah menjadi perhatian publik. Ia menilai, masuknya pihak keluarga ke dalam struktur organisasi pemuda partai berpotensi dimanfaatkan sebagai alat pembelaan politik apabila status hukum kepala daerah tersebut meningkat.

“Ini bisa menjadi skenario untuk membangun narasi bahwa proses hukum adalah kriminalisasi terhadap kader partai penguasa,” tulis Niraya dalam unggahannya.

Kritik tersebut juga diarahkan pada komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Prabowo Subianto dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Niraya menilai, jika dugaan ini dibiarkan, maka hal itu menjadi kontradiksi terhadap semangat antikorupsi yang selama ini dikampanyekan.

Ia pun mengingatkan agar TIDAR Sulawesi Utara tidak dijadikan sebagai “gedung pencucian citra” bagi kekuasaan lokal yang dinilai bermasalah secara moral maupun hukum. Menurutnya, organisasi kepemudaan partai harus tetap menjadi ruang pembinaan kader yang bersih dan berintegritas.

Dalam pernyataannya, Niraya menegaskan bahwa kepemimpinan TIDAR di daerah semestinya dipegang oleh kader murni yang tumbuh dari proses internal partai, bukan oleh “kader titipan” yang diduga memiliki kepentingan melindungi pihak tertentu dari jerat hukum.

“Memberikan ruang kepada orang dekat kekuasaan dalam situasi seperti ini adalah bentuk penghinaan terhadap kader yang berjuang dari bawah tanpa noda korupsi,” tegasnya.

Hingga kini, polemik tersebut terus menjadi perhatian publik, terutama di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi politik di daerah. (***) 

MDT Turun Langsung, Pastikan Stok Pangan Sulut Aman dan Terkendali

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka (MDT), menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dengan turun langsung melakukan pengecekan ke Gudang Bulog di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (24/4/2026).

Kehadiran MDT bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia memastikan secara langsung kondisi riil ketersediaan bahan pokok, mulai dari stok hingga sistem distribusi, agar tetap berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Ini bukan hanya pengecekan biasa. Kita ingin memastikan langsung bahwa stok pangan benar-benar aman dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas MDT di sela-sela peninjauan.

Langkah cepat MDT ini merupakan bagian dari pengawasan aktif sebagai wakil rakyat, sekaligus tindak lanjut atas arahan Presiden RI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Didampingi Manajer Operasional dan Pelayanan (OPP) Bulog, Maradona Singal, MDT meninjau setiap aspek di gudang, mulai dari kapasitas penyimpanan hingga kesiapan distribusi ke masyarakat.

Hasilnya, MDT memastikan kondisi stok pangan di Sulawesi Utara berada dalam situasi yang sangat aman. Ketersediaan beras di Gudang Bulog Bitung tercatat mencapai sekitar 13 ribu ton, sementara stok minyak goreng juga mencukupi dengan volume sekitar 306.500 liter.

Bagi MDT, kepastian ini penting bukan hanya dari sisi angka, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika ekonomi.

“Kita ingin masyarakat tenang. Negara hadir, stok tersedia, distribusi terjaga. Tidak ada alasan untuk khawatir,” tandas MDT dengan tegas. (***)

LSM Kibar Nusantara Merdeka Desak Ketegasan Kejati Sulut dalam Kasus Dana Bencana Sitaro

 

Foto :ist (Novita J Supit) 

EXPRESSINDONEWS-- LSM Kibar Nusantara Merdeka kembali menegaskan sikapnya terkait penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kasus yang telah bergulir sejak November 2025 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) ini dinilai telah memasuki fase krusial yang menuntut ketegasan aparat penegak hukum.

Sejumlah perkembangan signifikan telah terjadi dalam proses penyidikan. Aparat penegak hukum disebut telah mengantongi berbagai alat bukti serta memeriksa kurang lebih 1.300 saksi, mulai dari masyarakat penerima bantuan hingga jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Sitaro. Bahkan, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, LSM Kibar Nusantara Merdeka menilai langkah hukum tersebut belum menyentuh pihak yang diduga memiliki peran sentral, yakni Bupati Kepulauan Sitaro. Hal ini memicu pertanyaan publik terkait konsistensi dan keberanian penegakan hukum.

Indikasi keterlibatan Bupati dinilai cukup kuat, salah satunya melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 147 yang ditandatangani langsung dan diduga menjadi pintu masuk intervensi dalam penyaluran bantuan. Selain itu, terdapat surat resmi dari BNPB tertanggal 4 Juli 2025 yang secara tegas melarang pemerintah daerah mengatur pengadaan barang dan jasa maupun melakukan intervensi terhadap penerima bantuan.

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut disebut berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp22,775 miliar.

Bendahara Umum DPP LSM Kibar Nusantara Merdeka, Novita J. Supit, menegaskan bahwa Kejati Sulut tidak boleh ragu dalam menindaklanjuti kasus ini.

“Jika alat bukti sudah cukup dan indikasi keterlibatan semakin terang, maka tidak ada alasan untuk menunda penetapan tersangka. Penegakan hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Sitaro, Fenly Sigar, menilai kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi menyangkut rasa keadilan masyarakat korban bencana.

“Jika benar terjadi intervensi yang melanggar aturan BNPB, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Kami berharap Kejati Sulut segera mengambil langkah tegas, termasuk melayangkan panggilan lanjutan dan menaikkan status hukum pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.

LSM Kibar Nusantara Merdeka menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku teknis di lapangan, melainkan harus menjangkau pengambil kebijakan yang diduga berperan dalam pusaran kasus.

Dalam pernyataannya, LSM ini menyampaikan sejumlah tuntutan:

Kejati Sulut segera melayangkan panggilan ketiga kepada Bupati Sitaro.

Menetapkan status tersangka apabila telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah.

Menuntaskan perkara secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi.

LSM Kibar Nusantara Merdeka juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Keadilan harus ditegakkan demi kepentingan rakyat dan nilai kemanusiaan,” tutup pernyataan tersebut. (***)