Adolfien Wangania: Kebijakan YSK Tak Naikkan Pajak Bukti Keberpihakan pada Rakyat

 

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado, Adolfien Wangania, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus (YSK), yang memutuskan untuk tidak menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan tersebut dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah provinsi kepada rakyat.

Sebagai personel Komisi II DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, Adolfien menegaskan bahwa keputusan Gubernur YSK patut diapresiasi karena diambil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius.

“Keputusan Gubernur Sulawesi Utara untuk tidak menaikkan pajak kendaraan bermotor menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat. Ini bukti bahwa Gubernur YSK sangat pro rakyat dan tidak ingin menambah beban masyarakat melalui kebijakan fiskal,” ujar Adolfien.

Ia juga menilai, langkah tersebut sekaligus menjawab berbagai isu miring yang sebelumnya berkembang terkait kepemimpinan Gubernur YSK. Menurut Adolfien, fakta di lapangan justru menunjukkan sikap responsif dan kepedulian tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat.

“Walaupun Gubernur YSK tengah disibukkan dengan agenda turun langsung ke lapangan, termasuk menemui masyarakat Siau yang terdampak musibah banjir, beliau tetap sigap dan cepat mengambil sikap tegas menolak kenaikan pajak. Ini membantah berbagai tudingan negatif yang dialamatkan kepada beliau,” tegasnya.

Adolfien berharap kebijakan tersebut dapat memberikan rasa lega bagi masyarakat Sulawesi Utara serta menjadi contoh bahwa pemerintah hadir sebagai pelindung dan pelayan rakyat, terutama di tengah situasi yang menuntut empati dan kepekaan sosial.

Curah Hujan Tinggi, Sri Nanda Lamadau Imbau Warga Manado Tingkatkan Kewaspadaan

 

MANADO – Anggota DPRD Kota Manado, Sri Nanda Lamadau, mengimbau seluruh masyarakat Kota Manado untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya intensitas curah hujan yang kembali melanda wilayah Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado.

Sri Nanda Lamadau, yang merupakan personil Komisi I DPRD Kota Manado, sekaligus Srikandi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Tuminting–Bunaken dan Bunaken Kepulauan, mengingatkan bahwa potensi bencana hidrometeorologi saat ini perlu menjadi perhatian serius bersama.

“Untuk saudara-saudara, teman, dan sahabat saya semua, mari tetap berhati-hati. Curah hujan saat ini masih tinggi. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan angin kencang, tanah longsor, banjir, gelombang tinggi, hingga potensi pohon tumbang,” ujar Sri Nanda.

Ia mengajak masyarakat agar lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing, serta tidak mengabaikan tanda-tanda alam yang berpotensi menimbulkan bencana.

“Mari kita kenali lingkungan tempat tinggal kita, selalu waspada, dan jangan lengah terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Nanda juga meminta masyarakat Kota Manado untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait, termasuk peringatan dini cuaca dari BMKG, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kondisi lingkungan yang membahayakan.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Saya mengimbau warga Kota Manado untuk menghindari aktivitas di lokasi rawan bencana saat cuaca ekstrem, menjaga drainase tetap bersih, serta saling mengingatkan antarwarga,” tambahnya.

Menutup imbauannya, Sri Nanda Lamadau berharap seluruh masyarakat senantiasa dilindungi dari segala bentuk musibah.

“Insya Allah torang samua terhindar dari musibah. Tetap jaga keselamatan diri dan keluarga,” pungkasnya.

Uppss!! Hadiah Tahun Baru Untuk Warga Sulut, Pajak Kendaraan Bermotor Naik

 

Foto: Ilustrasi (ist) 

EXPRESSINDONEWS-- Gelombang kekecewaan dan kemarahan publik tengah menguat di Sulawesi Utara. Masyarakat menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil kebijakan yang dinilai tidak transparan, dengan menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara diam-diam, tanpa sosialisasi yang memadai kepada publik.

Kebijakan ini memicu respons negatif dari berbagai elemen masyarakat, terlebih karena dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan. Publik menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan narasi keberpihakan kepada rakyat, apalagi sebelumnya Pemerintah Provinsi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kota Manado. Masyarakat menilai, kenaikan UMP tersebut seolah menjadi kamuflase, sementara di sisi lain beban rakyat justru ditambah melalui kenaikan pajak.

“UMP naik, tapi pajak kendaraan juga naik secara diam-diam. Ini seperti satu tangan memberi, tangan lain mengambil lebih banyak,” ungkap sejumlah warga yang terdampak.

Diketahui, kenaikan PKB di Sulawesi Utara menyasar berbagai jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, dan dirasakan langsung oleh masyarakat saat melakukan pembayaran pajak. Ironisnya, banyak wajib pajak baru mengetahui adanya kenaikan tersebut ketika berada di loket pembayaran, tanpa penjelasan resmi sebelumnya.

Di tengah kegelisahan publik ini, masyarakat masih menantikan suara tegas dari wakil rakyat yang mereka pilih, untuk secara terbuka mendesak Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus agar mengevaluasi bahkan meninjau ulang kebijakan tersebut.

Menanggapi polemik ini, Jeane Laluyan, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari PDI Perjuangan, angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan PKB saat ini masih dalam proses, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulut.

Menurut Jeane, Pemerintah Provinsi sejatinya masih menunggu Surat Edaran dari Kementerian sebagai pedoman resmi pelaksanaan kebijakan tersebut. Selama surat edaran itu belum diturunkan, DPRD memiliki peran penting untuk melakukan penguatan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP), sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya.

“Jika edaran dari kementerian belum turun, maka DPRD harus hadir membantu melalui RDP, agar menjadi penguatan bagi Gubernur untuk segera mengambil kebijakan yang tepat dan berpihak pada rakyat,” tegas Jeane Laluyan.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Transparansi, keberpihakan kepada rakyat, serta komunikasi publik yang jujur dan terbuka kini menjadi tuntutan utama. Masyarakat berharap, kebijakan fiskal tidak lagi diambil secara sepihak, apalagi secara diam-diam, tanpa mempertimbangkan daya beli dan beban hidup warga Sulawesi Utara.

Anggota DPRD Manado Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem

 

MANADO — Anggota DPRD Kota Manado, personel Komisi III sekaligus aleg Partai Perindo, Yasir Taruk Bua, menghimbau seluruh masyarakat Kota Manado untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca yang belakangan ini didominasi hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang.

Yasir menegaskan, kewaspadaan perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi para orang tua. Ia mengingatkan agar fokus dan pengawasan terhadap anak-anak lebih ditingkatkan guna mencegah terjadinya kelalaian yang dapat berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan di tengah cuaca ekstrem.

Selain itu, ia juga secara tegas menghimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak mendekati kawasan pantai, mengingat saat ini gelombang laut besar kerap terlihat dan berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Tak hanya kepada masyarakat, Yasir turut meminta pemerintah setempat dan instansi terkait agar tetap siaga dan responsif dalam menindaklanjuti setiap keluhan warga, khususnya yang berkaitan dengan dampak cuaca buruk, seperti genangan, pohon tumbang, hingga gangguan akses jalan.

Bagi para pengguna jalan, Yasir mengingatkan agar selalu berhati-hati karena kondisi jalan yang licin akibat hujan dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

“Hati-hati. Jika tidak memungkinkan, lebih baik menepi untuk berteduh, jangan memaksa keadaan. Ingat, ada keluarga yang menunggu kita di rumah,” ujar Yasir.

Ia berharap, dengan meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan bersama, masyarakat Kota Manado dapat terhindar dari risiko yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem serta tetap menjaga keselamatan diri dan keluarga.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado Sampaikan Duka Mendalam atas Banjir Bandang di Kepulauan Siau

 

EXPEESSINDONEWS-- Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Noortje Henny Van Bone, yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Komisi I, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), khususnya warga di Kepulauan Siau, yang terdampak musibah banjir bandang.

Noortje Van Bone mengaku turut merasakan duka dan kesedihan yang dialami masyarakat akibat bencana alam tersebut. Banjir bandang diketahui melanda sejumlah wilayah di Pulau Siau, di antaranya beberapa kampung di Kecamatan Siau Barat dan Kecamatan Siau Timur, yang menyebabkan kerusakan rumah warga, infrastruktur, serta menimbulkan penderitaan mendalam bagi masyarakat.

“Sebagai sesama saudara, saya turut berbelasungkawa dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Siau. Musibah ini tentu menjadi pukulan berat, namun kami percaya masyarakat Siau adalah pribadi-pribadi yang kuat dan tabah,” ujar Noortje.

Ia juga menyampaikan doa dan harapan agar kondisi di wilayah terdampak dapat segera pulih, serta aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal seperti sediakala. Menurutnya, dukungan moril dan kepedulian dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam situasi bencana seperti ini.

“Kami berdoa semoga para korban dan keluarga yang terdampak diberikan ketabahan, kekuatan, serta keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan memberi penghiburan bagi seluruh masyarakat Siau,” tambahnya.

Noortje Van Bone juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait untuk bersama-sama menunjukkan solidaritas dan kepedulian nyata bagi para korban bencana, sebagai wujud kemanusiaan dan semangat gotong royong. (***) 

Kasus Mahasiswi Unima Meninggal Dunia, Ferdinand Dumais Minta Diusut Tuntas

 

EXPRESSINDONEWS--  — Kasus meninggalnya seorang mahasiswi Universitas Negeri Manado (Unima) yang diduga mengakhiri hidup dengan cara gantung diri terus menuai perhatian publik. Peristiwa yang viral di media sosial itu diduga berkaitan dengan trauma mendalam akibat pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang dosen.

Menanggapi hal tersebut, Ferdinand Dumais, pemerhati sosial yang juga anggota DPRD Kota Manado Komisi I, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa tunggal tanpa latar belakang yang jelas.

“Dari beberapa informasi yang masuk kepada saya, saya mensinyalir ada latar belakang serius di balik peristiwa ini. Oleh karena itu, kasus ini sangat pantas untuk diselidiki secara menyeluruh dan transparan,” ujar Ferdinand.

Ia menilai, jika dugaan tersebut benar, maka ini bukan hanya persoalan individu, melainkan menyangkut tanggung jawab institusi dan penegakan hukum yang adil bagi korban. Ferdinand pun mendorong agar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Kepolisian dapat berperan lebih aktif dalam mendampingi keluarga korban serta mengawal proses hukum.

Selain itu, sebagai anggota DPRD yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan, Ferdinand menegaskan bahwa Komisi I akan terus melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Sulawesi utara dan pihak-pihak terkait guna memastikan kasus ini mendapat perhatian serius dan juga pengungkapan kebenaran penyebab kematian Evie Maria Mangolo. 

“Saya secara pribadi dan kelembagaan akan mengawasi perkembangan kasus ini. Saya berdiri untuk membela kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan,” tegasnya.

Ia juga secara khusus meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk menggali seluruh fakta dan dugaan yang berkembang di masyarakat.

“Ini adalah panggilan hati nurani. Kita berbicara tentang nyawa, tentang keadilan, dan tentang keberanian negara hadir melindungi warganya,” pungkas Ferdinand.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas dan diharapkan dapat ditangani secara profesional, transparan, serta berkeadilan demi menjawab keresahan publik dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Hasil Otopsi diumumkan secara terbuka dan tetap memperhatikan latar belakang dan faktor Psikologis penyebab kematian Evia Maria Mangolo,

"Saya berbicara sebagai Pemerhati Kemanusiaan, ada Human Dignity yang harus dihargai tinggi serta sikap etika yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan hati nurani, mungkin secara prosedural sudah benar semuanya tetapi kebenaran sejati punya caranya sendiri mengungkapkan peristiwa ini agar semuan Etichs & Compliance,"tegasnya

Dirinya berharap banyak pada Polda Sulut untuk mengungkapkan kebenaran penyebab kematian Evia Matia Mangolo ini dan semua yang terlibat punya tanggungbjawab moral yang nantinya juga harus dipertanggung jawabkan, semua pihak dan khususnya Keluarga Almarhumah menunggu kebenaran penyebab kematian Evie Maria Mangolo, katanya menutup pembicaraan(***)

Kelangkaan LPG 3 Kg di Awal Tahun, Ferdinand Dumais Soroti Dugaan Distribusi Tak Merata dan Penimbunan

 

EXPRESSINDONEWS-- Keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram kembali mencuat di Kota Manado pada awal tahun baru ini. Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut, yang selama ini menjadi kebutuhan utama rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais, menyampaikan keprihatinannya dan menilai persoalan kelangkaan LPG 3 kg bukan terjadi tanpa sebab. Menurutnya, ada indikasi kuat persoalan ini bersumber dari ketidakteraturan distribusi.

“Untuk masalah gas LPG ini, saya sinyalir pasti ada penyebabnya. Kalau kita analisis dari dampak ekonomi, kemungkinan besar terjadi distribusi gas yang tidak merata. Distribusi gas pada dasarnya adalah distribusi ekonomi,” ujar Dumais saat dikonfirmasi media ini. 

Anggota DPRD Kota Manado dari Komisi I sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra yang mewakili Dapil Tuminting–Bunaken–Bunaken Kepulauan ini menegaskan bahwa LPG 3 kg seharusnya tepat sasaran. Namun dalam praktiknya, ia menduga gas bersubsidi tersebut justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

“Gas 3 kg ini diberikan kepada yang tidak berhak, seperti masyarakat kelas menengah ke atas bahkan industri. Ini yang akan kami periksa dan menjadi catatan serius di Komisi I DPRD Manado, khususnya di awal tahun ini,” tegasnya.

Selain persoalan distribusi, Dumais juga tidak menutup kemungkinan adanya penimbunan yang berdampak pada kelangkaan serta kenaikan harga di tingkat masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan daerah, termasuk berpengaruh terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jangan sampai ini ada permainan. Kalau ada penimbunan sehingga gas menjadi langka dan harga naik, maka itu harus ditindak. Saya akan berkoordinasi dengan Komisi II karena ini juga menjadi domain mereka, ijin Agent LPG Ijin Usaha lainnya yang berkaitan dengan penggunaan gas LPG 3 kg” katanya.

Lebih lanjut, Dumais menyatakan DPRD Kota Manado siap melakukan turun lapangan (turlap) untuk memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan sesuai ketentuan. Ia bahkan membuka kemungkinan turlap dilakukan secara bersama lintas komisi.

“Kami akan turlap kalau perlu turlap bersama. Kami akan cek langsung distribusinya, karena seharusnya gas ini bisa didapatkan oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Dumais mengungkapkan pihaknya telah mengingatkan para camat agar turut aktif melakukan pengawasan, khususnya terkait pendataan dan database usaha di wilayah masing-masing.

“Harusnya ada yang menggunakan gas 12 kg, tapi justru memakai gas 3 kg. Ini yang kami tekankan untuk dicek. Komisi I tetap akan mengusut tuntas setiap penyelenggaraan pemerintahan dan usaha, sambil terus berkoordinasi dengan Komisi II,” pungkasnya.

DPRD Kota Manado berharap, dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas komisi, persoalan kelangkaan LPG 3 kg dapat segera diatasi sehingga kebutuhan masyarakat kecil kembali terpenuhi secara adil dan tepat sasaran. (***)