Mona C. Kloer Serap Aspirasi Warga Sumompo, Persoalan Air Bersih dan Sertifikat Tanah Jadi Prioritas

 

EXPRESSINDONEWS – Masa Reses III Tahun 2026 dimanfaatkan Wakil Ketua DPRD Kota Manado Mona C. Kloer, SH, MH, Srikandi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Tuminting, Bunaken dan Bunaken Kepulauan, untuk menyerap secara langsung berbagai aspirasi masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Sumompo Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, turut dihadiri Camat Tuminting Hence Patimbano, perangkat kelurahan, kepala lingkungan, serta masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dalam sambutannya, Camat Tuminting Hence Patimbano mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses dengan baik melalui penyampaian usulan, masukan, serta membangun sinergi dalam mendukung berbagai program Pemerintah Kota Manado.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Manado Mona C. Kloer menegaskan bahwa pelaksanaan reses bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk mendengar langsung suara masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara warga dengan pemerintah.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mendengar secara langsung berbagai aspirasi masyarakat. Selain menyerap aspirasi, kami juga mempunyai tanggung jawab memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang mungkin belum dipahami masyarakat. Kalau ada miskomunikasi di lapangan, mari kita cari jalan keluar bersama agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman," ujar Mona.

Ia mengaku bersyukur masyarakat Sumompo menyampaikan berbagai persoalan secara terbuka sehingga dapat menjadi bahan perjuangan di DPRD.

Salah satu warga, Yance, mengangkat persoalan distribusi air bersih yang dinilai belum maksimal di Lingkungan III. Selain itu, ia juga mempertanyakan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang belakangan menjadi perhatian masyarakat karena dinilai belum tepat sasaran.

Menurutnya, masih banyak warga yang benar-benar membutuhkan justru belum memperoleh bantuan, sementara kriteria penerima masih membingungkan masyarakat.

"Saya pernah menjadi Kepala Lingkungan III selama 29 tahun. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, seperti apa sebenarnya prosedur penerima bantuan itu? Apakah harus memiliki rumah sendiri atau bagaimana? Karena ada warga yang memiliki rumah sendiri tetapi tidak mempunyai pekerjaan dan sangat membutuhkan bantuan," ungkapnya.

Yance juga menyoroti masih banyak warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia meminta agar pemerintah melalui kepala lingkungan lebih aktif memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar memahami prosedur pendaftaran serta hak-hak mereka.

Menanggapi hal tersebut, Mona C. Kloer memastikan seluruh aspirasi akan dikawal hingga ke instansi terkait.

"Terkait persoalan air bersih, saya akan melakukan pengecekan langsung dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar diketahui di mana letak persoalannya. Ini akan terus kami kawal," tegasnya.

Mengenai bantuan sosial, Mona menilai diperlukan komunikasi dua arah yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Ada masyarakat yang sudah melengkapi seluruh persyaratan tetapi belum menerima bantuan. Ada juga yang sebelumnya menerima, sekarang justru tidak lagi. Ini merupakan aspirasi yang sangat baik. Kita tidak saling menyalahkan, tetapi mencari solusi bersama. Harapan saya, ke depan masyarakat yang memang berhak benar-benar menerima bantuan sesuai kondisi riil di lapangan," katanya.

Persoalan pertanahan juga menjadi salah satu isu utama dalam reses tersebut. Warga Sance Kampong menyampaikan keluhan mengenai pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hingga kini belum tuntas.

Ia menjelaskan, sejak 2019 sekitar 500 warga mengusulkan mengikuti program PTSL. Namun proses tersebut tertunda akibat pandemi COVID-19 dan baru kembali berjalan pada 2023. Meski sebagian sertifikat telah diterbitkan, masih terdapat sejumlah berkas yang hingga kini belum menghasilkan sertifikat.

"Kami berharap ada kejelasan. Tahun 2026 katanya kuota sudah selesai, tetapi berkas kami belum juga diproses. Kami meminta persoalan ini ditindaklanjuti dan berharap penyampaian dari pihak BPN sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena menurut kami berkas kami belum diinput," ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Mona mengaku menyayangkan ketidakhadiran pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sebelumnya telah diundang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Saya sebenarnya mengundang BPN agar bisa memberikan klarifikasi langsung kepada masyarakat, namun mereka tidak hadir. Kalau memang ada sekitar 35 berkas yang sudah masuk ke BPN tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut, saya sendiri yang akan datang ke kantor BPN untuk mempertanyakan persoalan tersebut. Mudah-mudahan ada respons yang baik sehingga masyarakat mendapatkan kepastian," tegasnya.

Mona menambahkan, secara umum persoalan pertanahan menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan reses kali ini. DPRD, kata dia, akan mengawal setiap laporan masyarakat, termasuk terkait proses PTSL yang belum selesai, persoalan air bersih, hingga penyaluran bantuan sosial agar seluruh aspirasi dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait demi memberikan kepastian dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (***) 

Reses III DPRD Manado, Natanael Pepah Prioritaskan Air Bersih, Jalan Lingkungan hingga Revitalisasi Pantai Malalayang

 

EXPRESSINDONEWS – Persoalan pelayanan air bersih kembali menjadi aspirasi utama warga dalam pelaksanaan masa reses III Anggota DPRD Kota Manado, Natanael Pepah, SE, Personil Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan (Dapil) Sario–Malalayang. Berbagai keluhan masyarakat mulai dari sulitnya akses air bersih, kondisi jalan lingkungan, hingga fasilitas Pantai Malalayang yang mulai rusak mengemuka dalam dialog bersama warga.

Pada kesempatan tersebut, Natanael Pepah menjelaskan bahwa program bantuan bedah rumah memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya penerima merupakan pemilik sah tanah tempat rumah berdiri.

"Program bantuan bedah rumah memang memiliki ketentuan. Salah satu syarat utamanya adalah rumah tersebut berdiri di atas tanah milik sendiri, bukan hanya menumpang di lahan atau rumah milik orang lain," jelas Pepah.

Namun demikian, persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah belum maksimalnya pelayanan air bersih dari PDAM, khususnya di wilayah Malalayang II dan kawasan Manibang yang berada di jaringan bagian dalam. Warga mengaku aliran air sering tidak mengalir atau tidak stabil sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, Natanael Pepah mengungkapkan bahwa saat ini terdapat empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru yang akan menjadi penyuplai kebutuhan air bersih Kota Manado.

"Empat IPA baru ini nantinya akan dikoneksikan ke wilayah Malalayang dan Krida. Secara teknis seharusnya wilayah ini sudah bisa mendapatkan suplai air yang lebih baik. Namun kami tetap akan meminta informasi resmi dari PDAM terkait progresnya," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa persoalan pelayanan air bersih di Malalayang sebenarnya telah dikomunikasikan sejak tahun lalu. Berdasarkan informasi yang diterimanya, PDAM berencana menambah bak penampung guna meningkatkan distribusi air kepada pelanggan di kawasan tersebut.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, warga Malalayang Dua, Ipi Kalalo, kembali menyuarakan keresahan masyarakat yang hingga kini masih kesulitan memperoleh air bersih.

"Kami berharap bantuan pemerintah terkait air bersih benar-benar bisa sampai kepada kami. Persoalan ini sudah pernah kami sampaikan sebelumnya. Kami hanya menumpang tinggal di tanah orang lain, apakah tidak ada kebijakan khusus? Sekarang musim kemarau sangat panjang, kami sangat membutuhkan air bersih dan juga wadah penampung air," ungkapnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Natanael Pepah menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan segera melakukan koordinasi dengan PDAM maupun instansi terkait.

"Kami akan berkoordinasi terkait persoalan ini. Karena memang status tanah yang ditempati bukan milik sendiri, tentu harus dikoordinasikan dengan PDAM dan dinas terkait agar bisa dicarikan solusi terbaik," kata Pepah.

Warga pun berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian serius. Mereka mengaku telah menunggu selama kurang lebih empat tahun tanpa adanya penyelesaian yang nyata.

Selain air bersih, masyarakat juga meminta Pemerintah Kota Manado kembali membenahi kawasan Pantai Malalayang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Warga menilai sejumlah fasilitas umum seperti toilet dan lampu penerangan sudah banyak yang rusak sehingga mengurangi daya tarik kawasan tersebut.

Menjawab berbagai aspirasi yang disampaikan, Natanael Pepah mengaku telah melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Untuk persoalan air bersih dan saluran air bersih saya sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Sementara untuk jalan lingkungan yang masuk ke rumah-rumah warga sudah saya komunikasikan dengan Dinas Perkim. Tugas kami adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau ini tidak terlaksana, kasihan masyarakat terutama yang tinggal di lorong-lorong yang infrastrukturnya masih kurang memadai," tegasnya.

Menurutnya, kebutuhan air bersih bagi warga Malalayang II tetap menjadi prioritas utama yang harus segera ditindaklanjuti.

"Air bersih di Malalayang II masih menjadi kebutuhan paling mendesak dan ini terus saya kawal. Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan pada masa reses ini akan saya bawa dan perjuangkan dalam sidang maupun rapat paripurna DPRD Kota Manado. Khusus permintaan bantuan tong atau wadah penampung air, kami juga akan berkoordinasi dengan PDAM serta melihat kemungkinan solusi bagi warga yang menempati tanah milik orang lain," tutup Natanael Pepah. (***) 

Reses III Elryc Mosal Serap Aspirasi Warga Kepulauan, Soroti Listrik, Rujukan Pasien hingga Persoalan Sampah

 

EXPRESSINDONEWS– Anggota DPRD Kota Manado, Elryc Milan Maesa Mosal, Personel Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Tuminting, Bunaken dan Bunaken Kepulauan, menggelar Masa Reses III Tahun Sidang 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional anggota legislatif dalam menyerap, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar menjadi bahan pembahasan serta tindak lanjut bersama Pemerintah Kota Manado.

Meski kegiatan berlangsung di tengah masih adanya persoalan listrik yang belum sepenuhnya teratasi di wilayah kepulauan, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan hingga usulan pemekaran wilayah.

Dalam penyampaiannya, Elryc Mosal menyoroti persoalan pasokan listrik di Pulau Bunaken dan Pulau Siladen yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat, termasuk di media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak terhadap sektor pariwisata karena mengecewakan para wisatawan yang datang berkunjung.

"Bayangkan saja, tamu-tamu yang datang ke Bunaken ada yang kecewa karena persoalan listrik. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan listrik berada di bawah PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga Pemerintah Kota Manado tidak memiliki kewenangan langsung untuk memerintahkan penyelesaiannya.

"Kami hanya bisa terus berkoordinasi. Bahkan hari ini kami terus mendorong agar pelayanan listrik segera dibenahi. Puji Tuhan, saya sudah bertemu dengan Pak Wali Kota dan saat ini sedang menunggu pertemuan dengan Kepala PLN. Dari hasil komunikasi tersebut, ada optimisme bahwa mudah-mudahan pada 17 Agustus nanti listrik di Pulau Siladen sudah dapat menyala selama 24 jam," ungkapnya.

Sembari menunggu terealisasinya pelayanan listrik penuh, Elryc menegaskan dirinya tetap akan hadir membantu masyarakat kepulauan.

"Selama listrik belum menyala 24 jam, saya akan tetap membantu masyarakat, baik dalam situasi suka maupun duka. Mungkin bantuan itu tidak terlalu besar, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kami untuk tetap memperhatikan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Elryc juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk mendorong percepatan penyelesaian berbagai kebutuhan infrastruktur di wilayah kepulauan.

Sesi dialog kemudian diwarnai berbagai aspirasi masyarakat. Vince Bawekes mempertanyakan mekanisme rujukan pasien ke RSUD ODSK. Ia mengaku masih menemukan kendala ketika pasien yang hendak menjalani kontrol ditolak karena tidak memiliki surat rujukan, padahal sebelumnya telah diarahkan untuk langsung datang ke rumah sakit.

"Yang menjadi pertanyaan kami, sebenarnya sistem rujukan ini seperti apa? Karena masyarakat menjadi bingung ketika di satu sisi diminta langsung datang, tetapi di sisi lain rumah sakit meminta surat rujukan," ujarnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Yakobus menyampaikan aspirasi agar Pulau Siladen dapat dimekarkan menjadi kelurahan tersendiri guna mempermudah pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Keluhan juga datang dari Jefri Kohekes terkait pengangkutan sampah di Pulau Siladen. Menurutnya, sampah rumah tangga saat ini hanya diangkut sekitar satu bulan sekali sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kesehatan masyarakat.

"Kami menampung sampah di rumah. Perahu pengangkut datang satu bulan sekali sehingga sampah menjadi busuk. Harapan kami pengangkutannya bisa dilakukan minimal satu minggu sekali," katanya.

Menanggapi persoalan rujukan pasien, Elryc Mosal mengakui masyarakat kepulauan memang menghadapi tantangan tersendiri akibat kondisi geografis.

"Persoalan rujukan menjadi sangat penting karena posisi kita berada di wilayah kepulauan. Kondisi geografis membuat masyarakat tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan. Aspirasi ini akan kami perjuangkan agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses masyarakat," tegasnya.

Terkait usulan pemekaran Pulau Siladen menjadi kelurahan tersendiri, Elryc menyatakan dukungannya secara pribadi dan berjanji akan membawa aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kota Manado.

"Menurut saya, usulan ini sangat baik. Saya mendukung agar Siladen dapat menjadi kelurahan sendiri. Aspirasi ini akan saya bawa dan sampaikan kepada Pemerintah Kota Manado. Mudah-mudahan pemerintah dapat mengambil kebijakan terbaik demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Menanggapi persoalan pelayanan kesehatan, Kepala Puskesmas Kecamatan Bunaken Kepulauan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi terkait kasus pasien yang dimaksud. Ia menyebut pasien memang pernah menjalani pengobatan di RSUD ODSK, namun sistem rujukan elektronik tidak membaca data untuk penerbitan rujukan lanjutan ke rumah sakit tersebut sehingga diperlukan penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.

Melalui kegiatan Reses III ini, Elryc Mosal menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat kepulauan, baik terkait pelayanan dasar, infrastruktur, kesehatan, kebersihan lingkungan maupun kebutuhan pembangunan lainnya, agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Manado. (***) 

Camat Bunaken Kepulauan Imanuel Mandak Tekankan Pengelolaan Sampah dan Kesiapsiagaan Bencana dalam Reses Elryc Mosal

 

EXPRESSINDONEWS– Camat Bunaken Kepulauan, Imanuel Mandak, menegaskan pentingnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana saat menghadiri agenda Reses Anggota DPRD Kota Manado, Elryc Mosal.

Dalam penyampaiannya, Mandak mengatakan persoalan sampah menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Kota Manado. Karena itu, ia meminta seluruh ketua lingkungan untuk menjalankan instruksi Pemerintah Kota dengan mengedukasi masyarakat agar mengelola sampah sejak dari rumah.

"Sesuai instruksi Bapak Wali Kota Manado, sampah organik harus dikelola oleh masyarakat. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanaman di pekarangan rumah, sementara sisa nasi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Adapun sampah nonorganik yang tidak dapat dikelola masyarakat akan ditangani oleh pemerintah," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk wilayah kepulauan, sampah nonorganik akan diangkut oleh pemerintah. Jika sebelumnya pengangkutan dilakukan menuju Pantai Karangria, kini telah dialihkan ke Tongkaina sebelum diproses lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kilo 5.

Mandak mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, keberhasilan suatu wilayah menjadi bersih tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif seluruh warga.

Ia pun memberikan apresiasi kepada masyarakat Kelurahan Manado Tua II yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan hingga menjadi salah satu kelurahan terbersih.

"Saya sangat mengapresiasi masyarakat yang sudah memahami pentingnya pengelolaan sampah. Menjadi kelurahan terbersih bukan hasil kerja satu pihak, tetapi kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Mari kita mulai dari membersihkan halaman rumah masing-masing," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mandak juga mengingatkan seluruh kepala lingkungan agar lebih disiplin mengawasi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Khusus untuk Pulau Siladen, ia meminta agar pengangkutan sampah nonorganik dilakukan secara rutin setiap pekan, bukan lagi hanya sebulan sekali.

"Saya mengingatkan para kepala lingkungan agar pengangkutan sampah dilakukan minimal satu minggu sekali. Jangan sampai hanya dilakukan satu bulan sekali. Ini memang persoalan teknis, tetapi saya akan terus memantau dan mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal," katanya.

Selain membahas persoalan kebersihan, Mandak juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian darurat, seperti bencana alam maupun orang hilang, kepada ketua lingkungan atau pemerintah kelurahan agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Apabila terjadi bencana, orang hilang, atau keadaan darurat lainnya, segera laporkan kepada ketua lingkungan maupun pihak kelurahan agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat," pungkasnya. (***) 

Di Tengah Terik Matahari, Venny Nangka Dengarkan Aspirasi Warga Titiwungen Selatan Satu Per Satu

EXPRESSINDONEWS-- Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi PDI Perjuangan, Venny Veronika Nangka, menggelar Reses III Masa Persidangan Tahun 2026 bersama masyarakat Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario. Kegiatan tersebut berlangsung penuh antusiasme, di mana warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang menjadi kebutuhan di lingkungan mereka.

Venny Veronika Nangka menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang hadir. Menurutnya, tingginya partisipasi warga, meski cuaca cukup panas, menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam dialog bersama warga, persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi aspirasi utama. Masyarakat berharap penanganan DAS yang telah lama diusulkan dapat segera direalisasikan guna mengurangi potensi banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Selain itu, para ibu rumah tangga yang hadir juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan dukungan lebih besar kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik melalui bantuan permodalan, pelatihan, maupun program pemberdayaan ekonomi agar usaha mereka dapat berkembang.

Aspirasi lainnya datang dari warga yang meminta perhatian terhadap penyaluran bantuan sosial. Masyarakat mengungkapkan masih ada keluarga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan karena suami dan istri sudah tidak lagi mampu bekerja. Karena itu, mereka berharap pendataan penerima bantuan dapat dilakukan kembali secara lebih akurat oleh pemerintah melalui kepala lingkungan, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Di sektor transportasi, warga menyampaikan apresiasi atas hadirnya layanan Bus Trans Manado yang dinilai sangat membantu mobilitas masyarakat. Namun demikian, mereka juga mengusulkan adanya penambahan halte atau titik pemberhentian di kawasan Jalan Sam Ratulangi agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

Sementara di bidang kesehatan, warga berharap pemerintah dapat menghadirkan program pengobatan gratis. Usulan tersebut muncul karena masih banyak warga lanjut usia yang mengalami kesulitan untuk datang berobat atau memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Venny Veronika Nangka menegaskan seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian dan akan diperjuangkan sesuai kewenangannya di DPRD Kota Manado.

Pada kesempatan itu, Venny juga menyerahkan bantuan unit mesin pemotong rumput kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan. Bantuan tersebut diserahkan melalui Pemerintah Kecamatan Sario dan diterima langsung oleh Camat Sario untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Reses merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan saya kawal dan perjuangkan agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Titiwungen Selatan," ujar Venny. (***) 

Wagub Sulut Victor Mailangkay Hadiri Ibadah Syukur HUT ke-25 Jemaat GMIM Bukit Zaitun Pancurang Atas Singkil

 

EXPRESSINDONEWS — Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor J. Mailangkay, menghadiri Ibadah Syukur Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Jemaat GMIM Bukit Zaitun Pancurang Atas Singkil, Wilayah Manado Utara I.

Kehadiran Wakil Gubernur dalam momentum penuh sukacita tersebut menjadi bagian dari ungkapan syukur atas perjalanan 25 tahun pelayanan dan kehidupan berjemaat yang telah dilalui oleh keluarga besar Jemaat GMIM Bukit Zaitun Pancurang Atas Singkil.

Dalam kesempatan tersebut, Victor J. Mailangkay menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan untuk dapat hadir dan bersama-sama jemaat merayakan pertambahan usia pelayanan gereja.

Menurutnya, perjalanan 25 tahun pelayanan bukan sekadar tentang perjalanan waktu, melainkan menjadi bukti nyata penyertaan Tuhan yang senantiasa menguatkan jemaat dalam menghadapi setiap tantangan dan menjalankan panggilan pelayanan.

Ia pun meyakini bahwa gereja akan terus mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi terang yang menghadirkan kasih, pengharapan, dan kepedulian bagi sesama.

"Gereja akan terus menjadi terang yang menghadirkan kasih, pengharapan, dan kepedulian bagi sesama, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera," ujar Victor.

Lebih lanjut, Victor menyampaikan ucapan selamat HUT ke-25 kepada seluruh keluarga besar Jemaat GMIM Bukit Zaitun Pancurang Atas Singkil.

Ia berharap, di usia yang ke-25 tahun ini, seluruh pelayan, kolom, dan jemaat semakin bertumbuh dalam iman, semakin setia dalam pelayanan, serta mampu menjadi berkat bagi banyak orang.

"Selamat merayakan HUT ke-25 kepada seluruh keluarga besar Jemaat GMIM Bukit Zaitun Pancurang Atas Singkil. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayan, kolom, dan seluruh jemaat agar terus bertumbuh dalam iman, setia dalam pelayanan, serta menjadi berkat bagi banyak orang," ungkapnya.

Perayaan HUT ke-25 ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan seluruh jemaat sekaligus memperkuat semangat pelayanan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Soli Deo Gloria. (**) 

Dugaan Mafia Solar di SPBU Tateli Makin Terbuka, Nama Kardi Mencuat—Polresta Manado Diminta Bongkar Permainan Solar Bersubsidi

 

EXPRESSINDONEWS — Dugaan praktik permainan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tateli kembali memasuki babak baru.

Setelah sebelumnya mencuat berbagai dugaan terkait pola penyaluran solar bersubsidi yang dinilai tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat yang berhak, kini muncul informasi baru yang menyeret nama berinisial K alias Kardi, yang disebut-sebut diduga merupakan oknum petugas SPBU.

Informasi yang dihimpun media ini dari sumber resmi yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, penyaluran solar bersubsidi di SPBU Tateli diduga diatur oleh oknum berinisial K alias Kardi.

Sumber tersebut juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan sejumlah mobil jenis truk dalam aktivitas pengambilan solar bersubsidi. Bahkan, muncul dugaan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut memiliki pola tertentu dalam melakukan pengisian BBM.

Tak berhenti di situ. Informasi lain yang mencuat menyebutkan adanya dugaan lokasi yang digunakan sebagai tempat penampungan, sementara sejumlah kendaraan diduga berada atau stay di area belakang SPBU Tateli.

Dalam penelusuran di lapangan, keberadaan sebuah truk berwarna hijau di bagian belakang SPBU turut menjadi perhatian. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada kepastian apakah kendaraan tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan penyelewengan distribusi solar bersubsidi atau hanya berada di lokasi untuk kepentingan lain.

Nama lain yang turut mencuat dalam informasi yang diterima media ini adalah Datz. Keterkaitan nama tersebut dengan dugaan aktivitas penyaluran solar bersubsidi masih menjadi tanda tanya dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut dari aparat penegak hukum.

Jika dugaan tersebut benar, maka pertanyaan besar kini mengarah pada bagaimana mekanisme pengawasan distribusi solar bersubsidi di SPBU Tateli dapat berjalan.

Sebab, solar bersubsidi merupakan BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor-sektor yang telah ditentukan pemerintah. Jika distribusinya justru diduga dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu, maka persoalan ini bukan sekadar soal antrean panjang atau kelangkaan BBM, melainkan menyangkut dugaan penyalahgunaan distribusi barang bersubsidi yang seharusnya diawasi secara ketat.

Lantas, siapa sebenarnya yang mengatur penyaluran solar bersubsidi di SPBU Tateli? Benarkah ada oknum internal SPBU yang diduga berperan? Lalu, apa aktivitas truk-truk yang disebut berada di belakang SPBU, termasuk truk berwarna hijau yang menjadi sorotan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dan pembuktian dari aparat penegak hukum.

Media ini kemudian mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid melalui Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Elwin Kristanto.

Menanggapi informasi terkait dugaan tersebut, AKP Elwin Kristanto menyatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

"Ok, kita lakukan lidik dulu ya," tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa dugaan praktik permainan solar bersubsidi di SPBU Tateli tidak boleh berhenti sebatas informasi di lapangan. Jika memang terdapat pelanggaran, masyarakat tentu berharap aparat penegak hukum dapat mengusutnya secara transparan dan profesional.

Sebaliknya, jika dugaan yang beredar tidak terbukti, maka penyelidikan juga penting untuk memberikan kepastian serta menjaga nama baik pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut.

Kini publik menanti langkah konkret aparat. SPBU Tateli menjadi sorotan. Nama Kardi dan Datz mencuat. Truk hijau di belakang SPBU menjadi tanda tanya. Dan dugaan adanya lokasi penampungan membutuhkan jawaban yang terang.

APH jangan hanya berhenti pada pernyataan akan melakukan penyelidikan. Publik menunggu: apakah dugaan ini akan benar-benar diusut hingga tuntas, atau kembali hilang tanpa kejelasan?

(***)