Edukasi Migrasi Aman, Felly Runtuwene Dorong Generasi Muda Sulut Manfaatkan Peluang Kerja Legal ke Luar Negeri

 

EXPRESSINDONEWS– Edukasi mengenai perlindungan pekerja migran dan prosedur keberangkatan yang aman menjadi perhatian dalam kegiatan Edukasi Perlindungan dan Migrasi Aman dalam rangka mendukung program SMK Go Global, yang menghadirkan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, bersama perwakilan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Sulawesi Utara.

Kegiatan ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai peluang kerja di luar negeri melalui jalur resmi, sekaligus pentingnya perlindungan sejak proses persiapan keberangkatan hingga berada di negara penempatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KP2MI, Sukarman, serta sambutan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene.

Dalam sambutannya, Felly menyoroti perkembangan dukungan anggaran bagi sektor perlindungan pekerja migran dari waktu ke waktu. Ia menyebut, anggaran yang sebelumnya berada pada kisaran ratusan miliar rupiah kini telah meningkat hingga triliunan rupiah.

Menurut Felly, peningkatan dukungan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, serta memastikan calon pekerja migran memperoleh akses melalui mekanisme yang benar.

Ia juga menekankan pentingnya program SMK Go Global sebagai program prioritas nasional yang diharapkan dapat membuka peluang bagi generasi muda, termasuk mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ini menjadi tantangan yang harus kita ambil bersama demi kehidupan keluarga yang lebih baik. Kalau ingin mengadu nasib di luar negeri, mari gunakan jalur yang benar. Jangan sampai kita justru masuk melalui jalur yang salah,” tegas Felly.

Dalam wawancara langsung, Felly menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di sela-sela agenda reses dengan melibatkan mitra kerja, yakni KP2MI, untuk menyosialisasikan program pemerintah yang membuka peluang bagi anak-anak muda Indonesia bekerja di luar negeri secara aman dan legal.

Ia mengatakan, melalui program yang tersedia, peserta berkesempatan mengikuti pelatihan yang dibiayai negara, bahkan memperoleh uang saku sesuai ketentuan program. Setelah melalui tahapan seleksi, pelatihan, dan persyaratan yang berlaku, peserta dapat dipersiapkan untuk bekerja di berbagai negara sesuai minat serta kebutuhan pasar kerja.

“Sekali lagi, kementerian yang menangani pekerja migran memberikan perlindungan kepada mereka sejak sebelum berangkat hingga tiba di negara penempatan. Di sana, perwakilan pemerintah Indonesia, termasuk melalui Kementerian Luar Negeri, juga berperan dalam memberikan perlindungan. Semua ini menjadi bagian dari upaya bersama,” jelasnya.

Felly menegaskan, masyarakat Sulawesi Utara perlu mengetahui bahwa pemerintah menyediakan berbagai program dan mekanisme perlindungan bagi warga yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri.

Karena itu, ia berharap informasi mengenai peluang kerja resmi dapat disampaikan secara luas agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pihak-pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan cara yang tidak bertanggung jawab.

Felly juga mengimbau keluarga, pemerintah desa dan kelurahan, serta lingkungan masyarakat agar lebih memperhatikan proses keberangkatan warga yang hendak bekerja ke luar negeri.

Menurutnya, pemerintah setempat dapat berperan melalui edukasi, pemeriksaan administrasi sesuai kewenangan, serta komunikasi dan wawancara untuk memastikan tujuan keberangkatan dan dokumen yang dimiliki calon pekerja migran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah warga menjadi korban penipuan, perdagangan orang, maupun praktik pemberangkatan ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka.

“Jangan mudah terbujuk rayu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukannya mendapatkan uang, justru nyawa yang bisa hilang. Ini penting untuk terus kita sampaikan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan agar masyarakat mengetahui perbedaan peluang kerja yang legal dan ilegal,” tegas Felly.

Ia berharap, melalui sosialisasi yang berkelanjutan, calon pekerja migran dan keluarga dapat lebih cermat dalam memeriksa informasi lowongan, legalitas perusahaan penempatan, serta prosedur keberangkatan sebelum mengambil keputusan.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kota Manado, Sri Nanda Lamadau, menyambut positif kegiatan edukasi perlindungan dan migrasi aman tersebut.

Nanda menilai, sosialisasi seperti ini penting karena memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai program pemerintah, khususnya kesempatan kerja di luar negeri yang harus ditempuh melalui jalur resmi dan disertai perlindungan yang memadai.

Ia juga menyoroti rekam jejak Felly Estelita Runtuwene dalam mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk bidang kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Dari apa yang disampaikan Kak Felly, saya melihat ini sebagai hal yang sangat positif. Kita tahu bersama, Kak Felly selama ini turut mengawal berbagai persoalan masyarakat, mulai dari BPJS Kesehatan hingga BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap perhatian seperti ini terus berlanjut,” ujar Nanda.

Bagi Nanda, keterlibatan Felly dalam kegiatan bersama KP2MI menunjukkan pentingnya kesinambungan pengawasan dan sosialisasi kebijakan agar program pemerintah tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar diketahui dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Ia berharap, program SMK Go Global dapat menjadi salah satu jalan bagi generasi muda Sulawesi Utara untuk meningkatkan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, serta memperbaiki taraf hidup keluarga melalui proses yang aman dan sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa bekerja di luar negeri bukan sekadar mencari penghasilan, melainkan juga membutuhkan persiapan, keterampilan, dokumen yang sah, dan jaminan perlindungan. Dengan demikian, peluang kerja internasional dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan keselamatan dan masa depan para pekerja migran. (***) 

Victor Mailangkay Sambut Kedatangan Pangdam XII/Merdeka Mayjen TNI Anggit Exton Yustiawan di Sulawesi Utara

 

 EXPRESSINDONEWS – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat datang kepada Mayjen TNI Anggit Exton Yustiawan, Panglima Kodam XII/Merdeka, yang hadir di Provinsi Sulawesi Utara, Bumi Nyiur Melambai.

Ucapan tersebut disampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh masyarakat sebagai bentuk penghormatan sekaligus harapan untuk semakin mempererat hubungan kerja sama antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

“Selamat Datang di Nyiur Melambai, Sulawesi Utara,” demikian ungkapan penyambutan yang disampaikan Victor Mailangkay.

Menurutnya, kehadiran Pangdam XII/Merdeka menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkokoh persatuan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah.

Victor menegaskan bahwa terciptanya Sulawesi Utara yang aman dan kondusif membutuhkan kebersamaan, komitmen, serta dukungan dari seluruh unsur, baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Ia berharap, hubungan harmonis dan semangat gotong royong yang selama ini telah terbangun dapat terus dipelihara dan ditingkatkan demi kepentingan masyarakat luas.

“Kiranya kebersamaan dan semangat gotong royong yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Sulawesi Utara yang aman, damai, maju, dan sejahtera,” ungkapnya.

Penyambutan ini sekaligus menjadi harapan agar koordinasi dan kerja sama antara jajaran TNI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara semakin solid, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dan agenda pembangunan dapat berjalan optimal.

Dengan semangat kebersamaan, Sulawesi Utara diharapkan terus menjadi daerah yang menjunjung tinggi persatuan, menjaga kerukunan, serta menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (***) 

Victor Mailangkay Resmi Pimpin IKA FH Unsrat 2026–2029, Satukan Kekuatan Alumni Lintas Generasi

 

EXPRESSINDONEWS--  Dr. Victor Mailangkay, S.H., M.H., resmi dikukuhkan sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (IKA FH Unsrat) periode 2026–2029, Rabu (21/10/2026). Momentum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat soliditas alumni sekaligus menghidupkan kembali peran organisasi sebagai jembatan antara alumni dan almamater.

Prosesi pengukuhan berlangsung di Fakultas Hukum Unsrat, Manado, dan dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, S.H., M.Hum. Kegiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Unsrat, Prof. Jamaludin Jompa, serta sejumlah alumni Fakultas Hukum Unsrat dari berbagai angkatan.

Victor Mailangkay, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara, merupakan alumni Fakultas Hukum Unsrat angkatan 1977. Kepercayaan untuk memimpin IKA FH Unsrat sebelumnya diberikan melalui rapat konsolidasi para koordinator angkatan pada 18 Agustus 2026.

Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan menjadi momentum untuk menyatukan kembali potensi besar alumni yang kini berkiprah di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, hukum, politik, akademisi, hingga dunia usaha.

Dengan pengalaman panjang di bidang hukum dan pemerintahan, Victor diharapkan mampu membawa IKA FH Unsrat menjadi organisasi yang semakin solid, progresif, dan terbuka bagi seluruh alumni lintas generasi.

Dalam kepemimpinannya, konsolidasi antarangkatan menjadi salah satu prioritas penting. Komunikasi yang kuat dan kolaborasi yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk membangun organisasi yang tidak hanya aktif dalam kegiatan silaturahmi, tetapi juga mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pengembangan fakultas dan masyarakat Sulawesi Utara.

“IKA FH Unsrat harus menjadi rumah besar bagi seluruh alumni. Perbedaan angkatan dan profesi bukan menjadi sekat, melainkan kekuatan untuk saling mendukung dan memberikan kontribusi bagi almamater serta masyarakat,” tegas Victor.

Ia menekankan, kebersamaan merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi yang kuat. Menurutnya, IKA FH Unsrat harus mampu melampaui fungsi sebagai wadah pertemuan alumni dengan menghadirkan program kerja konkret, terarah, dan berkelanjutan.

“Ke depan, kita ingin IKA FH Unsrat menjadi organisasi yang hidup, solid, dan mampu merangkul seluruh alumni. Potensi besar yang dimiliki para alumni harus disatukan agar bisa memberikan manfaat, bukan hanya bagi sesama alumni, tetapi juga bagi Fakultas Hukum Unsrat dan masyarakat Sulawesi Utara. Ini bukan pekerjaan satu orang, melainkan tanggung jawab kita bersama,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada ketua, tetapi juga pada keterlibatan aktif seluruh anggota dalam membangun komunikasi, memperkuat solidaritas, dan merealisasikan program-program yang bermanfaat.

Dengan masa bakti 2026–2029, kepemimpinan Victor Mailangkay diharapkan menjadi titik awal bagi penguatan kembali IKA FH Unsrat sebagai wadah pemersatu alumni sekaligus mitra strategis almamater.

Melalui sinergi lintas generasi dan profesi, IKA FH Unsrat diharapkan mampu mengoptimalkan jejaring alumni, mendukung kemajuan Fakultas Hukum Unsrat, serta memperluas kontribusi nyata bagi pembangunan dan masyarakat Sulawesi Utara. (***)

Dituding Terlibat Penipuan, Ferdinand Djeki Dumais: Buktikan, Jangan Fitnah!

 

EXPRESSINDONEWS--  Ferdinand Djeki Dumais angkat bicara menanggapi pemberitaan dan sejumlah tuduhan yang menyeret namanya terkait dugaan penipuan ratusan juta rupiah. Ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab, terutama ketika menyangkut tuduhan serius yang berpotensi merusak reputasi dan nama baik seseorang.

Menurut Ferdinand, hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin oleh UUD 1945. Namun, substansi informasi yang disampaikan kepada publik tetap harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Itu hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Tetapi persoalannya, apakah substansi tuduhan bahwa saya melakukan penipuan ratusan juta rupiah itu benar dan memiliki dasar bukti, atau justru hanya berupa karangan tanpa fakta yang jelas?” tegas Ferdinand.

Ia mengingatkan, apabila tuduhan yang disebarkan tidak sesuai fakta dan tidak dapat dibuktikan, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Menurutnya, dugaan pencemaran nama baik, fitnah, maupun penyebaran informasi bohong harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.

Ferdinand juga menyinggung kemungkinan tuntutan ganti rugi secara perdata apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Ia merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

“Setiap tuduhan harus memiliki dasar yang jelas. Jangan sampai seseorang dihakimi melalui opini atau informasi yang belum teruji kebenarannya. Semua pihak harus memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan penilaiannya harus berdasarkan hukum serta bukti,” ujarnya.

Selain menanggapi tuduhan yang ditujukan kepadanya secara pribadi, Ferdinand turut menyoroti mekanisme internal Partai Gerindra dalam menyikapi persoalan yang melibatkan kader.

Ia berharap pimpinan DPC dapat mengambil langkah secara bijaksana, objektif, dan proporsional dengan mengedepankan klarifikasi, verifikasi, serta investigasi internal sebelum menentukan langkah organisasi lebih lanjut.

Menurutnya, proses internal partai harus memberikan ruang yang adil kepada seluruh pihak, baik pihak yang menyampaikan pengaduan maupun kader yang menjadi pihak terlapor.

“Dalam mekanisme partai, perlu ada klarifikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu, harus dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap fakta-fakta yang ada, termasuk memeriksa saksi-saksi serta memastikan apakah benar terdapat pelanggaran terhadap aturan partai,” jelasnya.

Ferdinand menilai, pengambilan keputusan tanpa melalui tahapan pemeriksaan yang memadai berisiko menimbulkan ketidakadilan. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghindari tindakan yang dapat berujung pada pencemaran nama baik maupun pembunuhan karakter.

Ia juga berpandangan bahwa pimpinan DPC perlu mempertimbangkan pemberian pendampingan atau bantuan hukum kepada kader yang merasa dirugikan oleh tuduhan yang dinilai tidak berdasar, terlebih apabila kader tersebut telah berjuang memperoleh kepercayaan masyarakat hingga mendapatkan kursi di DPRD Kota Manado.

“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tetapi seluruh tahapan harus dijalankan secara utuh, objektif, dan tidak boleh melompati proses pemeriksaan. Jangan sampai seorang kader langsung diarahkan ke Badan Kehormatan Partai sebelum fakta-fakta dasarnya diverifikasi secara menyeluruh,” katanya.

Ia menambahkan, mekanisme organisasi harus berjalan secara sistematis, mulai dari klarifikasi, pemeriksaan internal, penilaian atas bukti, hingga pengambilan keputusan sesuai aturan partai. Jika ditemukan pelanggaran, barulah proses dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Meski demikian, Ferdinand menyatakan keyakinannya bahwa pimpinan Partai Gerindra akan menyikapi persoalan tersebut secara arif dan bijaksana dengan tetap menjaga keadilan bagi semua pihak serta marwah partai.

Pada bagian lain, Ferdinand secara tegas membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan persoalan transaksi uang yang melibatkan almarhum Desten dan Linda Pangau.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangannya, uang sebesar Rp75 juta yang menjadi pokok persoalan merupakan uang pribadi yang dipinjamkan atau diberikan sebagai bantuan kepada almarhum Desten pada malam sebelum peristiwa yang dipersoalkan. Ferdinand menyebut istri almarhum mengetahui transaksi tersebut.

Menurut Ferdinand, pada hari berikutnya Linda Pangau, yang merupakan istri almarhum, mengembalikan uang Rp75 juta tersebut kepadanya. Ia menegaskan bahwa transaksi itu berlangsung atas dasar saling percaya dan tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan tuduhan penipuan sebagaimana yang berkembang.

“Posisi saya jelas. Saya membantu almarhum Desten menggunakan uang pribadi saya sebesar Rp75 juta pada malam sebelumnya, dan istrinya mengetahui hal tersebut. Keesokan harinya, Ibu Linda Pangau mengembalikan uang itu kepada saya. Itu merupakan persoalan tersendiri yang harus dilihat berdasarkan fakta sebenarnya,” ungkapnya.

Ferdinand juga mempertanyakan dasar tuduhan yang menghubungkan dirinya dengan transaksi lain yang disebut-sebut melibatkan almarhum Desten maupun Linda Pangau.

Ia meminta pihak yang menuduh agar menunjukkan bukti konkret, termasuk dokumen transaksi, bukti transfer, serta perjanjian yang secara jelas menerangkan hubungan hukum para pihak.

“Saya tidak mengetahui transaksi lain yang dituduhkan kepada saya. Kalau memang ada yang menyatakan saya menerima transfer atau terlibat dalam transaksi tersebut, silakan tunjukkan buktinya. Apakah ada bukti transfer kepada saya? Apakah ada perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang secara jelas mengikat para pihak? Semua itu harus dibuktikan, bukan sekadar dibangun melalui tuduhan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa setiap tuduhan harus memiliki hubungan yang jelas antara peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, dan bukti yang mendukungnya. Menurut Ferdinand, tanpa kejelasan tersebut, tuduhan yang diarahkan kepadanya patut dipertanyakan dan perlu diklarifikasi secara terbuka.

Ferdinand juga menanggapi tuduhan dari seseorang berinisial VP yang mengaitkan namanya dengan persoalan cek senilai Rp75 juta.

Ia mempertanyakan siapa pemilik cek tersebut, apa hubungan hukum yang mendasari penerbitannya, serta siapa pihak yang sesungguhnya berkewajiban melakukan pembayaran apabila cek itu berkaitan dengan suatu transaksi.

“Coba dibuktikan terlebih dahulu, siapa pemilik cek tersebut. Apakah cek itu milik saya atau milik pihak lain? Apakah ada perjanjian bisnis yang mendasarinya? Jika memang ada perjanjian, siapa yang berkewajiban membayar? Kemudian, apakah Saudara VP pernah mentransfer uang kepada saya berkaitan dengan cek tersebut?” ujarnya.

Ferdinand menyatakan bahwa seluruh pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan dokumen dan bukti yang sah, bukan melalui asumsi ataupun tuduhan sepihak.

Ia juga mempersoalkan adanya pamflet yang menurut keterangannya dikirimkan oleh VP dan dinilainya mengandung narasi tendensius serta merugikan nama baiknya.

“Saya merasa sangat dirugikan oleh tuduhan tersebut. Jangan sampai bantuan yang pernah saya berikan justru dibalas dengan tuduhan yang tidak memiliki dasar. Kalau seseorang menuduh pihak lain melakukan perbuatan serius, maka orang tersebut harus siap mempertanggungjawabkan tuduhannya sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Meski demikian, kebenaran mengenai kepemilikan cek, hubungan transaksi, isi pamflet, serta dasar tuduhan tersebut tetap perlu diuji melalui bukti dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.

Menutup keterangannya, Ferdinand menegaskan bahwa dirinya tidak menolak proses klarifikasi ataupun mekanisme hukum apabila memang terdapat persoalan yang perlu diselesaikan. Namun, ia meminta agar proses tersebut berlangsung secara adil, transparan, dan tidak dibangun di atas tuduhan yang belum terverifikasi.

Ia juga meminta kejelasan mengenai kedudukan hukum pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan, dasar pengaduan yang digunakan, serta bukti yang mendukung pernyataan mereka.

“Kalau memang ada bukti, silakan dibuka dan diuji melalui mekanisme yang benar. Tetapi apabila tuduhan tersebut tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu harus ada konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Kita semua sama di mata hukum, tidak boleh ada pihak yang semena-mena menuduh orang lain tanpa dasar,” tegasnya.

Ferdinand berharap persoalan tersebut dapat disikapi secara proporsional, baik melalui mekanisme internal Partai Gerindra maupun melalui jalur hukum apabila diperlukan. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap nama baik seseorang harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan melaporkan dugaan pelanggaran.

Baginya, penyelesaian yang adil bukanlah dengan membangun opini atau menghakimi seseorang di ruang publik, melainkan dengan membuka fakta, memeriksa bukti, mendengarkan keterangan seluruh pihak, dan menyerahkan penilaian akhir kepada mekanisme yang berwenang. (***)

Paret Boltim Ditutup, Nafkah Rakyat Terhenti, Anak Terancam Putus Sekolah, Kriminalitas Bisa Meningkat?

 

Foto: Aktivitas masyarakat mencari nafkah (istimewa) 

EXPRESSINDONEWS-- Penutupan aktivitas di Paret, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), bukan hanya menyangkut berhentinya kegiatan masyarakat dalam mencari nafkah. Di balik kebijakan tersebut, tersimpan kekhawatiran terhadap dampak sosial yang lebih luas, mulai dari ancaman anak putus sekolah hingga potensi meningkatnya angka kriminalitas apabila kesulitan ekonomi masyarakat tidak segera mendapat perhatian dan solusi.

Ketika sumber penghasilan terhenti, sementara kebutuhan hidup terus berjalan, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling rentan menanggung dampaknya. Dapur harus tetap mengepul, biaya pendidikan anak harus dipenuhi, dan kebutuhan rumah tangga tidak bisa menunggu hingga ketidakpastian berakhir.

Bagi keluarga yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas di Paret, terhentinya pekerjaan dapat menjadi pukulan berat. Jika kondisi ini berlangsung berkepanjangan tanpa alternatif mata pencaharian, bukan tidak mungkin kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak ikut tertekan.

Jangan sampai persoalan mata pencaharian hari ini berkembang menjadi persoalan pendidikan dan sosial di kemudian hari.

Ancaman anak putus sekolah bukanlah persoalan sepele. Ketika orang tua kehilangan penghasilan, biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan pendidikan lainnya berpotensi menjadi beban yang semakin sulit dipenuhi. Meski demikian, risiko tersebut perlu dilihat berdasarkan kondisi riil keluarga terdampak, bukan dianggap sebagai dampak yang sudah pasti terjadi.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah potensi meningkatnya kerawanan sosial. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat memperbesar kerentanan sebagian masyarakat, meskipun tidak berarti kesulitan ekonomi secara otomatis mendorong seseorang melakukan tindak kriminal.

Karena itu, penutupan aktivitas di Paret perlu diikuti langkah penanganan sosial yang serius. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga mendengar langsung keluhan warga, mendata keluarga terdampak, serta menyiapkan solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kondisi di lapangan.

Jika terdapat persoalan hukum, perizinan, atau pelanggaran yang mendasari penutupan, proses penegakan aturan tentu harus berjalan. Namun, masyarakat yang kehilangan penghasilan juga membutuhkan kepastian mengenai masa depan mereka, termasuk peluang memperoleh pekerjaan alternatif dan akses terhadap program perlindungan sosial apabila memenuhi persyaratan.

Aturan harus ditegakkan, tetapi dampak terhadap kehidupan masyarakat tidak boleh diabaikan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa persoalan di Paret tidak berkembang menjadi krisis penghidupan bagi keluarga-keluarga yang bergantung pada aktivitas tersebut. Dialog terbuka, pendataan yang akurat, serta langkah pemulihan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.

Sebab, di balik penutupan sebuah kawasan, ada orang tua yang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, ada anak-anak yang membutuhkan kepastian untuk melanjutkan pendidikan, dan ada masyarakat yang berharap tetap memiliki kesempatan untuk hidup layak.

Paret bukan sekadar persoalan aktivitas yang dihentikan. Ini juga menyangkut bagaimana nasib warga setelah kehilangan sumber penghasilan.

Jangan biarkan masyarakat kecil menghadapi ketidakpastian sendirian. Sebelum kesulitan ekonomi meluas menjadi persoalan pendidikan dan kerawanan sosial, pemerintah harus hadir dengan langkah nyata, terukur, dan berpihak pada keselamatan serta masa depan masyarakat. (***) 

Pertalite Langka, Antrean SPBU Mengular, Reza Rumambi: Rakyat Butuh Solusi, Bukan Janji!

 

EXPRESSINDONEWS--  Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang disertai antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Manado kembali menuai sorotan. Persoalan yang terus berulang ini dinilai membutuhkan langkah konkret pemerintah, bukan sekadar penjelasan tanpa penyelesaian yang nyata.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Manado, Reza Rumambi, menegaskan bahwa masyarakat saat ini tidak lagi membutuhkan penjelasan yang berulang, melainkan solusi cepat dan terukur untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Rakyat kenyang penjelasan, action-nya mana?” tegas Reza.

Menurut legislator daerah pemilihan Singkil–Mapanget itu, persoalan kelangkaan Pertalite bukanlah masalah baru. Kondisi serupa yang terus terjadi seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan pihak terkait, agar akar persoalannya dapat diidentifikasi dan ditangani secara menyeluruh.

“Ini masalah klasik, selalu dan selalu. Pemerintah harus segera turun ke lapangan untuk mengecek sumber masalahnya. Apakah ada gangguan distribusi, persoalan dalam rantai pasok, atau kendala lain yang menyebabkan BBM sulit diperoleh masyarakat. Semua harus diperiksa secara serius,” ujarnya.

Reza menilai, ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat. Ketika pasokan bahan bakar terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengendara yang harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean, tetapi juga dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan.

Mobilitas masyarakat berpotensi terhambat, operasional usaha terganggu, hingga aktivitas ekonomi yang bergantung pada kelancaran transportasi ikut terdampak. Situasi ini dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) terhadap perdagangan, industri, pertanian, perikanan, pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

“Ketika distribusi terganggu, biaya operasional berpotensi meningkat. Kalau biaya operasional naik, harga barang dan jasa juga bisa ikut tertekan. Pada akhirnya, masyarakat yang akan menanggung dampaknya, baik secara ekonomi maupun sosial,” jelasnya.

Karena itu, Reza mengingatkan agar persoalan kelangkaan Pertalite tidak dibiarkan berlarut-larut hingga berkembang menjadi gangguan yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mendorong pemerintah bersama instansi terkait dan pihak penyalur BBM untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan, menelusuri rantai distribusi, serta memastikan ketersediaan dan penyaluran Pertalite berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, langkah penanganan harus didasarkan pada fakta di lapangan. Jika ditemukan kendala distribusi atau persoalan lain, penyebabnya harus segera ditindaklanjuti agar antrean panjang di SPBU tidak terus berulang.

Reza juga menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan yang efektif agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai ketersediaan BBM, sekaligus mencegah terganggunya aktivitas harian akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar.

“Jangan sampai persoalan distribusi energi berubah menjadi krisis aktivitas ekonomi masyarakat. Ini persoalan urgent karena menyangkut kebutuhan banyak orang dan berbagai sektor. Pemerintah harus hadir, turun langsung, cek persoalannya, lalu ambil langkah nyata,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada penyampaian penjelasan kepada publik, tetapi segera menunjukkan hasil melalui tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bagi Reza, persoalan yang terus berulang harus dijawab dengan evaluasi serius, pengawasan yang tegas, dan langkah penyelesaian yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian agar tidak terus terjebak dalam antrean panjang setiap kali hendak mengisi BBM.

“Pokoknya, yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah SOLUSI! Bukan hanya penjelasan, tetapi tindakan nyata supaya pasokan Pertalite kembali lancar dan aktivitas masyarakat di Kota Manado tidak terus terganggu,” pungkasnya. (***) 

Victor Mailangkay Suarakan Kepentingan Sulut di Hadapan Komisi II DPR RI

 

EXPRESSINDONEWS – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mampu memahami karakteristik geografis, tantangan, serta kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Victor menyampaikan aspirasi Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., terkait sejumlah isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dan dukungan konkret dari pemerintah pusat.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi penguatan tata kelola kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, dukungan operasional terhadap pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta kepastian tata ruang dan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan.

Menurut Victor, Sulawesi Utara memiliki karakteristik tersendiri sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Karena itu, ia menilai kebijakan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pendekatan umum, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

“Pembangunan Sulawesi Utara perlu didukung kebijakan yang memahami karakteristik dan kebutuhan daerah,” demikian penekanan Victor dalam menyampaikan aspirasi pemerintah provinsi.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Selain itu, kepastian tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan dinilai penting untuk menciptakan kejelasan hukum, mendukung pelaksanaan program pembangunan, serta mencegah munculnya persoalan yang dapat menghambat investasi dan kepentingan masyarakat.

Victor juga berharap kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut tidak berhenti sebatas pertemuan koordinasi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang disertai langkah tindak lanjut yang jelas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif, kepastian hukum semakin terjamin, dan pelayanan publik dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” menjadi harapan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap berbagai aspirasi strategis daerah dapat menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan nasional, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah daratan, kepulauan, maupun perbatasan. (***)